Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar global telah dilaksanakan awal periode 1980-an, sebagai bagian tak terpisahkan dariimplementasì strategi promosi ekspor. Realisasi dan promosi ekspor ini diwujudkandengan melakukan deregulasi disegala bidang, khususnya di bidang ekspor dan impordengan menyederhanakan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan bagi peningkatanekspor khususnya ekspor non-migas. Paket Deregulasi 6 Mei 1986 (PAKEM) dan Paket Deregulasi 24 Desember 1987(PAKDES) telah memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor,pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan serta penghapusan tata niaga bagi bahanbaku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untuk melaksanakan kedua paket deregulasi tersebut telah ditunjuk BadanPelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan)untuk mengelola pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian pungutan negara bagibahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untukmendukung pengelolaan ini telah dibuat Sistem Transformasi Manajemen PelayananKemudahan Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepatdan tepat waktu bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Disisi lain sistem informasi inijuga harus dapat menyelamatkan penerimaan negara dan bea masuk dari pajak barangimpor, karena fasilitas ini hanya dibenikan kcpada pengusaha yang benar-benar melakukanekspor. Dewasa ini dirasakan pelayanan yang diberikan masih kurang memberikandukungan yang memuaskan terutama dalam hal kecepatan pemberian fasilitas. Untukmengatasi hal ini perlu adanya penyempurnaan dari sistem yang berjalan dengan carapenyederhanaan prosedur pelaporan ekspor, percepatan konfirmasi keabsahaan dokumendengan menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI) dimana waktu yangdibutuhkan untuk konfirmasi yang biasanya antara 26 sampai 33 hari dapat dipersingkatmenjadi kurang dari 1 (satu) hari dan pembinaan sumber daya manusia yang mengelolafasilitas ini sehingga dapat mencegah kolusi antar petugas dan pengusaha. Dengan penyempurnaan tersebut di atas maka diharapkan adanya peningkalanpelayanan dari segi percepatan pelayanan bagi pengusaha yang berdampak menurunkanbiaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan pada akhimya dapat meningkatkan daya saing ekspor produk non-migas Indonesia di pasar global."

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."

"Kegunaan informasi akuntansi sebagai alat prediksi telah cukup teruji, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji kegunaan informasi akuntansi, khususnya dalam memprediksikan perubahan laba emiten manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun yang akan datang.Metode yang digunakan adalah Diskriminan Analisis, yaitu merupakan Salah satu teknik statistik yang mempunyai kemampuan membuat pembedaan atau mengidentifikasi hubungan antara variabel terikat tunggal yang non metric dengan suatu set variabel bebas yang metric secara sirnultan, metode ini dilakukan untuk mengetahui rasio keuangan yang mampu memprediksikan perubahan laba emiten.Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan emiten manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2000 sarnpai dengan tahun 2002 mampu memprediksikan perubahan laba setahun yang akan datang, dua tahun yang akan datang dan tiga tahun yang akan datang.

---

The use of accounting information as a means of prediction has been well proven. Hence, the putpose of this research is to examine the usefulness of accounting information, especially in prediction earning changes of emiten manufacture listed at Bursa Efek Jakarta for years to come.The method used is discriminant analysis which the statistical technique have ability to make diference or identified the relationship between dependent variable non metric with the group of independent variable metric as simultaneously, this method is used to know financial ratios which can predict earning changes of emiten.The results show emiten manufacturing financial ratios listed at Bursa Efek Jakarta from the year 2000 until year 2002 which can predict earning changes in one year to prior, two year to prior and three year to prior."

"Analisa kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu analisa yang penting, analisa ini diperlukan apabila kita ingin mengetahui kekuatan maupun kelemahan perusahaan Untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan berbagai alat analisa yaitu : Analisa Cash Flow, Analisa modal Kerja, Cash Flow Mekanik dan Analisa Ratio. Model yang akan dipergunakan dalam analisis ini adalah analisa rasio yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI No. 8261KMK.01311992 dengan sedikit penyempurnaaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan 130 perusahaan manufaktur yang telah go public untuk periode laporan keuangan 1994 sld 1996 Yang ingin diketahui adalah bagaimana Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas dan Rasio Operasi perusahaan serta bagaimana pengaruh rasio tersebut terhadap Price to Book Value.Beberapa hal penting yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah :1. Mengetahui tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas dan tingkat efisiensi 130 perusahaan manufaktur yang telah go public di BEJ selama periode 1994 sld 1996 yang terbagi dalam 19 Janis kelompok produklusaha.2. Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat Likuiditas (CR) baik ditinjau per kelompok produk maupun antar tahun selama 1994 s/d 1996.3. Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat Solvabilitas (AIL) baik ditinjau per kelompok produk maupun antar tahun selama 1994 sld 19964. Apakah ada perbedaan tingkat Rentabilitas (ROE) baik ditinjau per kelompok produk maupun antar tahun selama 1994 sld 1996.5. Apakah ada perbedaan tingkat Rentabilitas - Gross Profit Margin baik ditinjau per kelompok produk maupun antar tahun selama 1994 s/d 19966. Apakah ada perbedaan tingkat Efisiensi - Operating Ratio baik ditinjau per kelompok produk maupun antar tahun selama 1994 sld 1996.7. Mengetahui tingkat kesehatan masing-masing perusahaan yaitu dihitung berdasarkan skor yang telah ditentukan.8. Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kesehatan perusahaan baik ditinjau per kelompok produk maupun antar tahun selama 1994 sld 1996.9. Mengetahui hubungan tingkat ratio dengan Price to Book Value.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah :1.a. Perusahaan yang bergerak dalam bidang Lumber and Woods memiliki tingkat Likuiditas tertinggi.1.b. Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Adhesive memiliki tingkat Solvabilitas tertinggi.1.c. Perusahaan yang bergerak dalam industri Consumers Goods memiliki Rentabilitas tertinggi.1.d. Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pharmaceutical memiliki tingkat Return on Equity dan Gross Profit Margin tertinggi.2.a. Tidak ada perbedaan Likuiditas antar tahun.2.b. Ada perbedaan Likuiditas antar kelompok industri.3.a. Tidak ada perbedaan Solvabilitas antar tahun.3.b. Ada perbedaan Solvabilitas antar kelompok industri4.a. Tidak ada perbedaan rentabilitas antar tahun.4.b. Ada perbedaan rentabilitas antar kelompok industri.5.a. Tidak ada perbedaan gross profit margin antar tahun.5.b. Ada perbedaan gross profit margin antar kelompok industri6.a. Tidak ada perbedaan rasio operasi antar tahun.6.b. Ada perbedaan rasio operasi antar kelompok industri.7. perusahaan yang memliki tingkat kesehatan tertinggi berturut-turut kelompok industri adhesive, consumers goods dan pharmaceutical8.a. Tidak ada perbedaan Rasio Operasi antar tahun.8.b. Tidak ada perbedaan Rasio Operasi antar kelompok industri.9. ada hubungan positip anatara 5 (lima) variable secara bersama-sama yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan rasio operasi dengan price to book value"

"Dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia, dirasakan perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan luar maupun dalam negeri yang kemudian akan menentukan keberhasi Tan pariwisata secara keseluruhan, untuk itu PERUM ANGKASA PURA I(PAP I) perlu memperhatikan penerapan manajemen modern dalam bidang pengelolaan bandar udara dan pelayanannya, tidak hanya itu PAP I juga perlu memperhatikan perbaikan maupun pengembangan bandar udara yang sudah ada.Sebagai pokok permasalahan adalah perluasan atau pengembangan dalam rangka antisipasi permintaan jasa pelayanan beberapa bandara yang dikelola oleh PAP I, PAP I mengadakan investasi dan memerlukan dana yang cukup besar, dan dana pengembalian tersebut baru akan diperoleh kembali setelah jangka waktu tertentu. dengan tuntutan peningkatan kinerja keuangan PAP I, melalui investasi pengembangan bandar udara.Pengembangan fasilitas dan kapasitas merupakan suatu fungsi operasi dari manajemen produksi, dengan ditunjang oleh fungsi operasi dari manajemen keuangan berupa investasi modal, yang merupakan fungsi yang penting bagi perusahaan dalam rangka meme-nuhi kebutuhan akan permintaan. Dalam proses mencapai tujuan tertentu perusahaan mempunyai hambatan-hambatan, hambatan yang ada pada PAP I tidak berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan, bahkan ada yang menjadi faktor pendorong perusahaan terutama untuk bagian keuangan.Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi PAP I dalam opera-sinya antara lain perkembangan permintaan jasa ftelayanan bandar udara di Indonesia, pengelolaan sumber dan penggunaan dana dalam pengembangan bandar udara oleh pihak pengelola, pembiayaan inves-tasi dan jangka waktu pemulihannya, peningkatan kinerja keuangan pada PAP I, sesuai dengan SK MenKeu No. 740/KMK.00/1989 mengenai penyehatan BUMN.Usaha dari pada PAP I dalam meningkatkan kinerja keuangan-nya, dengan membuat beberapa penyelesaian terutama dalam masalah keuangannya, seperti melakukan KSO, atau merger dengan beberapa perusahaan swasta, mengadakan pembentukan yayasan dana pensiun, mengadakan pelelangan atas barang-barang persediaan yang tidak dipergunakan lagi, mengadakan efisiensi biaya operasi dari selu-ruh kegiatan operasi perusahaan, meningkatkan penerimaan terutama untuk jasa non-aeronautika.Tetapi tolok ukur kinerja keuangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI., tidak dapat menjamin sepenuhnya akan keber-hasilan dari manajemen pengelolaan suatu BUMN dalam mengadakan penyehatan, sehingga harus ditinjau kembali pos perpos mengenai laporan keuangannya, terutama pos yang mengenai penyertaan lang-sung dari departemen teknis, karena pos ini akan berakibat sebagai aktiva dan equity bagi perusahaan."

" ABSTRAK Walaupun semua Rumah Sakit Pemerintah mengacu pada Kepres 29/ 1984 dan manual administrasi keuangan daerah IA, namun peraturan daerah yang berbeda-beda dan belum adanya panduan dari Departemen Kesehatan mengenai sistem penganggaran, menyebabkan perbedaan sistem penganggaran antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya.Pengangguran sebagai salahsatu komponen manajemen keuangan merupakan suatu proses yang menghasilkan out put berupa anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengawasan, meningkatkan komunikasi dalam organisasi, sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi dan menudahkan Administrator Rumah Sakit dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian penganggaran harus direncanakan dengan baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana dampak perbaikan sistem penganggaran terhadap manajemen keuangan di RSU R Samsudin SH."

"Kondisi ekonomi dan moneter yang memburuk melanda negara-negara regional Asia Pasifik sejak awal tahun 1997, pada pertengahan bulan Juli 1997 melanda Indonesia. Dampak krisis yang berkelanjutan ini sangat besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kecenderungan kenaikan biaya pendanaan yang tinggi secara umum sangat mempengaruhi kegiatan operasional dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Rupiah yang melemah sebagai akibat exchange rate yang sangat fluktuatif dan tinglat inflasi yang sangat tinggi menurunkan kapasitas permodalan perusahaan sehingga memerlukan strategi untuk terapi keuangan dengan melakukan restrukturisasi keuangan. Dampak krisis yang berkelanjutan ini sangat besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan, sehingga PT. X sangat perlu untuk mengambil langkah restrukturisasi kredit dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Agar kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban perusahaan tetap berkesinambungan 2. Prospek perusahaan masih cukup baik dengan pendapatan valas dan penjualan ekspor dapat dipergunakan langsung membayai kewajiban kredit dan kredit lain dalam valas. 3. Laporan keuangan perusahaan kurang mencerminkan keadaan perusahaan secara ril karena dibuat dengan menggunakan peraturan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terlalu kaku. Langkah-langkah sistematis proses restrukturisasi untuk menghadapi dainpak negatip dan krisis perekonomian dan moneter sebagai benikut: 1. Faktor intern dan ekstem dianalisa menggukan TOWS, keunggulan kompetitip dan opportunity yang ada dimanfaatkan serta memperkecil weakness dan threat. 2. Past Performance keuangan dianalisa sebagai dasar untuk menentukan asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk proyeksi keuangan dan ratio-ratio proyeksi keuangan sebagai pedoman kemarnpuan keuangan perusahaan membayar seluruh kewajiban dimasa yang akan datang. 3. Dana yang seharusnya untuk membayar pokok kewajiban, setelah dilakukan restrukturisasi (rescheduling dan reconditioning) dapat dipergunakan untuk modal kerja operasional perusahaan. Restrukturìsasi kredit akan sangat menguntungkan pihak perusahaan sebagai debitur maupun bank sebagai kreditur. Keuntungan restrukturisasi kredit terhadap perusahaan sebagai berikut: 1. Kewajiban perusahaan untuk membayar pokok kredit yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat dapat diundur dengan direschedule kembali. 2. Kewajiban perusahaan hanya membayar bunga yang timbul pada setiap akhir bulan. 3. Dana yang seharusnya untuk membayar kewajiban pokok kredit dapat dipergunakan terlebih dahulu untuk keperluan yang mendesak dalam perusahaan terutama untuk keperluan yang produktip seperti modal kerja perusahaan. 4. Cash flow perusahaan dapat menjadi lebih baik. Keuntungan restrukturisasi kredit terhadap bank sebagal berikut: 1. Pembayaran bunga menjadi lebih lancar. 2. Kolektibilitas Perusahaan yang menjadi debitur tetap lancar. 3. Penyediaan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) menjadi lebih kecil yang berpengaruh terhadap ATMR yang merupakan komponen menghitung CAR."