Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 432 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agung Wasono
Abstrak :
Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin. Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan. Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.
This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program). In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies. The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42575
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niken Ardani Sutanto
Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Bedah Kampung pada kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang kelurahan Warung Jaud serta melihat penghambat serta pendukung yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan Bedah Kampung di kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang menggunakan tahapan pada buku pedoman pelaksanaan Bedah Kampung Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya ditemukan faktor penghambat kurangnya pendampingan kepada penerima bantuan sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Faktor pendukung dalam pelaksanaan selain partispasi masyarakat yang baik juga dukungan dari pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan Bedah kampung bisa selesai sesuai jadwal.
ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule;This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule, This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule]
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maramuda
Abstrak :
Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2011 hingga 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Efek dan sumber data adalah data sekunder yang merupakan publikasi Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses terhadap air bersih, akses terhadap listrik, tingkat kesakitan penduduk, pengeluaran perkapita untuk makanan, dan pendapatan regional bruto per kapita berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan Sedangkan variabel persentase penduduk berpendidikan SD/sederajat ke bawah dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan. ......Poverty is a complex issue and it is multidimensional which can hamper the process of economic development in Indonesia, including in North Sumatra. This study aims to identify the variables that influence poverty in 33 districts/cities in North Sumatra Province during the period 2011 to 2013. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Agency Bureau of Statistics. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Central Bureau of Statistics. The results showed that the variables of access to clean water, access to electricity, morbidity rate, per capita expenditures for food, and regional gross domestic product per capita statistically significant effect on reducing poverty. While the variable percentage of elementary education/equivalent and the open unemployment rate was not statistically significant effect on reducing poverty.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45019
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nida Khoirunnisa
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis kinerja organisasi Dinas Sosial dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) sebagai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018. Dalam Millenium Development Goals (MDGs), kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara di Dunia, Termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan saja tanggung jawab dari Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam memerangi angka kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 279,55 ribu jiwa dari 2,6 juta jiwa penduduk, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 313,21 ribu jiwa (BPS Jawa Barat, 2017). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi Kemiskinan adalah dengan membuat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivism dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam program rutilahu di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018 belum begitu memuaskan dan signifikan, karena realisasi masih jauh dari target. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program dan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan faktor eksternal organisasi Dinsos. Masalah-masalah yang masih banyak ditemukan dalam program rutilahu Dinsos di Kabupaten Cirebon yaitu tidak sesuainya antara penerima bantuan dengan kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) sesuai dengan by name by address disebabkan karena Dinsos jarang melakukan pemutahiran data, pentingnya pemutakhiran data karena masalah perumahan sifatnya dinamis dan akan berubah-beruh terus. Sosialisasi program yang belum merata sampai ke akar masyarakat, bahkan pemahaman dari pihak Desa masih banyak yang belum sepenuhnya memahami teknis dalam program rutilahu Dinsos. Mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu keterampilan (skills), sistem (system), sumber daya manusia (staff), strategi (strategy), dan budaya organisasi (shared values). Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu sistem (system) anggaran dan jumlah anggaran. Mengenai faktor eskternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu faktor ekonomi dan faktor sosiokultural. Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu faktor ekonomi. Sedangkan faktor-faktor lainnya sudah baik.

 

Kata Kunci: Kinerja, Rutilahu, Kemiskinan, 7S McKinsey


ABSTRACT
This thesis analyzes the organizational performance of the Social Program in the Implementation of the House not livable (rutilahu) Program as poverty reduction in Cirebon Regency in 2014-2018. In the Millennium Development Goals (MDGs), poverty is one of the main targets for combating countries in the world, including Indonesia. Poverty is not only the responsibility of the Central Government, but Local Governments must work together with poverty rates in Indonesia. BPS noted that in 2017 the poor population in Cirebon Regency had as many as 279.55 thousand people out of 2.6 million inhabitants, experiencing an increase in 2015 as many as 313.21 thousand people (BPS Jawa Barat, 2017).The efforts of the CirebonRegency Government in tackling poverty are by making a House not livable Program (RTLH) for the poor. In this study using Postpositivism research using qualitative methods. The results of the study that showed the Performance of the Social Service in the 2014-2018 program in Cirebon Regency were not yet satisfying and significant, because they were still far from the target. This is related to the still many problems in the implementation of the program and is caused by several influencing factors, namely internal factors and external factors of the Social Affairs organization. Prospective Beneficiary Families (CKPM) are in accordance with the name with the appropriate address because Social Affairs Agency often updates data, helps update data due to problem resources. Problems that are still commonly found in the Rutilahu Dinsos program in Cirebon Regency are dynamic and will continue to change. A socialization program that has not yet fully reached the roots of the community, even the understanding of the village still many do not understand the technical aspects of the Social Service program.Regarding internal factors that can affect the performance of the Social service organization in the program of house not livable  is skills, systems, staff, strategies, and shared values. However, the most prominent internal factor that can affect the performance of the social service organization that they do not perform well in the budget and budget system. Regarding external factors that can affect the performance of the Office of Social Affairs in the program, namely economic factors and socio-cultural factors. However, the most prominent internal factors that can affect social service organization performance so that they do not perform well are economic factors. While other factors are good.

Keywords: Performance, House Not Livable, Poverty, 7S McKinsey.

 

2019
T53315
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mu’amar Wicaksono
Abstrak :
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif. ......Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elvianus Arya Indrakusuma
Abstrak :
Data statistik tahun 2005-2017 menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan. Data Statistik Indonesia mencatat bahwa persentase kemiskinan telah berkurang dari 2005 hingga 2017. Pengurangan rata-rata persentase kemiskinan adalah 0,45% per tahun. Pada periode yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui kementerian/lembaga. Alokasi untuk program ini sebesar Rp28,0 triliun pada tahun 2005, kemudian pada 2017 menjadi Rp228,2 triliun. Ini berarti per tahun pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp15,40 triliun (meningkat sekitar 55%) per tahun untuk mendukung program ini. Anggaran besar untuk program dan kelompok kementerian/lembaga yang melaksanakan program diharapkan untuk mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan dalam waktu dekat. Namun pengurangan angka kemiskinan mulai stagnan, dengan persentase penurunan kemiskinan hampir mendekati nol persen semenjak tahun 2012. Studi sebelumnya berpendapat bahwa koordinasi antara 'aktor' memiliki dampak yang besar terhadap output dan outcome program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran dalam konteks penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam perspektif whole of government dan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar kementerian/lembaga dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode post positivism sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah. Karena itu. studi ini menggunakan data dari survei terkait dengan masalah yang dibahas. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Whole of Government diperlukan sebagai solusi untuk masalah koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang ada. ......Statistics Indonesia’s report 2005-2017 shows Indonesia has been succeeded in reducing poverty. However, the decline of the rate of the poverty level was not comparable with the jump of the budget allocated for the poverty reduction program. Statistics Indonesia’s data noted that percentage of poverty had been reduced from 2005 until 2017. The average reduction of the poverty percentage had been 0.45% per year. In the same period, government executed various programs that supported poverty reduction through ministries/institutions. The allocation for this program was Rp28.0 trillion in 2005. and became Rp228.2 trillion in 2017. This meant per year the government allocated additional budget Rp15.40 trillion (increased around 55%) per year to support this program. The huge budget toward the program and the group of ministries/institutions that executed the program were expected to accelerate the resolution of poverty problems shortly. But the rate of poverty reduction has begun to stagnate, with a near zero declined per year since 2012. Previous studies argued that coordination among ‘actors’ has a great impact on the output and the outcome of this program. This study aims to analyse coordination between ministries/institutions in planning and budgeting system in the context of reducing poverty in Indonesia in the perspective of the whole of government and factors that influence coordination among ministries/institutions in the context of poverty reduction in Indonesia. This study uses the post positivism method as an approach in analyzing the problem. Therefore. the study utilizes the data from the survey related to the problem discussed. This study concludes that a Whole of Government approach is needed as a solution to the problem of coordination among existing stakeholders.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Radiana Mahaga
Abstrak :
Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara. Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.
Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997. There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden. Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender. The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26286
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Silvi Salavia
Abstrak :
ABSTRAK
Biro FLtsat Statistik dan Badan Ferencanaan Pembanqunan Nasional sebaqai instansi yang berenang menetapkan lokasi desa tertingcal teiah menetapkan baha Kabupaten Lebak ada lah yang terbanyak desa tertinggalnya untuk propinsi. Jawa }3arat Di. kabupaten Lebak itu send in q Kearnatan Maja merupakan yang tenbanyak desa tertingcialnya untuk tingkat kecama tan Sehubungan dengan itu penelitian mi akan membahas status desa ten tingga 1 tensebut herdasankan pendeka tan sembi lan bahan pokok yang merupakan kebutuhan hidup minimum penduduk yang dinyatakan da lam rupiah perkapita per tahun (disebut Bar is Kerniskinan) Se lain itu akan didesknipsikan keadaan penggunaan tanah dan kependudukari di desa-des4 tertinqgal tersebut Masalah yang dibahas dalam penelitian mi adalah 1 Bagaimana Status desa-desa di Kecamatan Ma ja Kabupaten Lebak berdasarkan pendekatan sembilan bahan pokok 7 2. Bagaimana Fenqgunaan tanah dan kependudLtkan di desa-desa tersebut 7 M e to d e P e n e litia n yang digunakan adalah metode deskriptif dengan ban than peta dan tabel DariBasil Penelitiandapatdiketahuibaha 1 Status desa-desa di Kecamatan MaJa Kabupaten Lebak adalah miskin kecuali desa Sekanangi berstatus miskin sekali 2 Jenis penggunaan tanah di desa yang berstatus miskin pensen tase ter luasnya ada lah kebun camptran Untuk kependudukan baik di desa yang berstatus miskin atau misl
1995
S33530
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover