Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 432 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Umi Listyaningsih
Abstrak :
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan salah satu dimensi dari lima dimensi perangkap kemiskinan menurut Robert Chambers. Dimensi kemiskinan tersebut adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan, dan isolasi wilayah. Isolasi wilayah berhubungan dengan aksesibilitas. Sementara itu akses merupakan media terbukanya peluang-peluang sosial dan ekonomi. Kajian berikut melihat kemiskinan berdasarkan kondisi topografi sebuah wilayah sebagai alat untuk menggambarkan asksesibilitas. Kajian ini juga bertujuan mengetahui tingkat kemiskinan yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ditentukan berdasarkan penerima beras miskin. Jumlah keluarga miskin di kedua daerah penelitian adalah 207. Selain wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini juga melakukan kajian kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Tujuan penelitian tentang tingkat kemiskinan dan penentuan program penanggulangan kemiskinan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel silang. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan dianalisis dengan menggunakan koefisien regresi. Karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi kepala keluarga miskin di kedua daerah penelitian tidak menunjukkan perbedaan. Rata-rata umur kepala keluarga sekitar 50 tahun, tingkat pendidikannya rendah yaitu SMP, dan kepala keluarga pada umumnya bekerja di sektor jasa. Potensi ekonomi keluarga miskin tidak menunjukkan perbedaan menurut kondisi topografi. Keluarga miskin didaerah dataran berinvestasi dalam bentuk tabungan, sementara keluarga miskin di daerah perdesaan berinvestasi berupa perhiasan. Meskipuntingkat kemiskinan di kedua wilayah tidak menunjukkan perbedaan, namun kemiskinan di daerah perdesaan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, sementara itu kemiskinan di daerah dataran bersifat struktural. Faktor kemiskinan mempengaruhi jenis program penanggulangan kemiskinan agar efektif dan tepat sasaran. Manajemen implementasi program merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam realisasi program penanggulangan kemiskinan yang ditentukan.
Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, 2018
959 PATRA 19:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Istiana Hermawati
Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan konsep dan indikator kemiskinan yang tepat di Indonesia. Asumsi yang mendasari karena indikator yang selama ini digunakan cenderung bernuansa ekonomi dengan menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator, sehingga dengan penggunaan variabel tunggal tersebut, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan hasilnya kurang optimal. Penelitian menggunakan pendekatan gabungan (mix approach), yaitu dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 34 provinsi dengan menggunakan community setting perdesaan dan perkotaan. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin yang teregister dan yang tidak teregister.Teknik sampling menggunakan mufti stage cluster random sampling yaitu untuk setiap provinsi ditentukan satu kola dan satu kabupaten, setiap kota/kabupaten ditentukan lima kecamatan, setiap kecamatan ditentukan 120 responden, sehingga penelitian ini melibatkan 68 kota/kabupaten, 340 kecamatan dan 40.775 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan quesioner, wawancara mendalam (In depth interview), dan Focused Group Discussion. Data kuantitatif yang bersifat deskriptif diolah menggunakan program SPSS versi 17.00 for Windows dan untuk pengujian konstrak kemiskinan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan program LISREL 8.4. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemiskinan dimaknai responden sebagal kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan/ketidakmampuan/hambatan yang dialami oleh keluarga, baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Berdasar pengujian konstrak kemiskinan diperoleh kesimpulan, bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh lima indikator pembentuknya, yaitu sosial (}.=0.78), psikis (}.=0,77), budaya (}.=0,72), ekonomi (A=0,66), dan politik (}.=0,46). Hasil penelitian ini menguatkan kesimpulan, bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pet=~yelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk menetapkan indikator kemiskinan yang jelas, terukur dan komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan dalam menetapkan sasaran yang tepat dan program pengentasan kemiskinan yang relevan.
Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS), 2017
360 MIPKS 41:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fakhrizet
Abstrak :
Berkaitan dengan kepemimpinan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan komitmen Pemimpin Nasional dalam mencapai tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi program dari setiap rezim pemerintahan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran pemimpin nasional untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah UUD NRI 1945 salah satunya melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai. Pemimpin nasional dinilai berhasil apabila dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan termasuk kemiskinan. Pemimpin nasional yang visioner, memiliki integritas moral dan etika kepemimpinan tinggi, dan kebijakan yang pro-rakyat akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
321 JKLHN 40 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Triane Widya Anggriani
Abstrak :
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor. Program PUAP berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha untuk petani, buruh tani maupun rumah tangga tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan program tersebut terhadap penerima dana PUAP dengan evaluasi yang dianalisis adalah : (1) mengetahui gambaran pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani, (2) menganalisis kinerja Gapoktan Rukun Tani, dan (3) menganalisis dampak pelaksanaan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani pengguna dana PUAP. Hasil penelitian menyarankan bahwa Program PUAP layak dipertahankan karena dalam pelaksanaanya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu perlu diaktifkannya peran penyuluh pendamping gapoktan, karena pengurus gapoktan dan masyarakat masih memerlukan arahan dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal administrasi maupun dalam hal budidaya usaha tani tanaman pangan dan hortikultura kepada anggota PUAP secara intensif dan berkelanjutan. ...... The Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is one of important program of Ministry of Agriculture to reduce poverty and job creation. It is also intended to reduce assymetric development between urban and rural along with subsectoral gap by providing capital assistance to farmers, farm laborers, and farm households channeled through the Joint Farmers Group (Gapoktan) as farmers institution who implement PUAP program. This study aimed to analysis the impact of the program on PUAP participants. The evaluation consists of (1) understanding the implementation PUAP Program in Gapoktan Rukun Tani, (2) analysing the performance of Gapoktan Rukun Tani, and (3) analysing the impact of PUAP Program implementation on the income of farmer’s PUAP recipient. The results suggest that the The Rural Agribusiness Development Program should be maintained because it provides significant benefit to the community. Beside that, the role of facilitator of Gapoktan should be actived, because the management of gapoktan and the society still need direction to develop the business, including the administration proses and also farm crops and horticulture technological aspects to member PUAP intensively and sustainably.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31565
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginanjar Syamsuar
Abstrak :
ABSTRAK Informasi kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), belum ada secara khusus membahas perubahan ukuran kemiskinan menurut sektor kegiatan ekonomi. Dengan data susenas tahun 1999, 2004, 2009, dan 2011, peneliti menghitung besarnya perubahan ukuran kemiskinan agregat dan sektoral selama kebijakan Indonesia periode tahun 1999-2011 yaitu Propenas, RPJMN-I dan RPJMN-II, serta mengidentifikasi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perubahan ukuran kemiskinan agregatnya. Analisis yang digunakan adalah analisis dekomposisi kemiskinan sektoral. Hasil analasis diperoleh bahwa pada ketiga periode kebijakan terjadi penurunan ukuran kemiskinan agregat baik indeks P0, P1, maupun P2. Penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat secara dominan pada Propenas diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral, sementara pada RPJMN-I dan RPJMN-II diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral dan antar-sektoral. Pengentasan kemiskinan pada masa Propenas lebih merata diseluruh sektor dimana penurunan tingkat kemiskinan agregatnya dikontribusi oleh seluruh sektor lapangan pekerjaan utama, sedangkan pada masa RPJMN-I dan RPJMN-II penurunan tingkat kemiskinan agregat secara signifikan hanya dikontribusi oleh empat sektor lapangan pekerjaan utama yaitu pada RPJMN-I oleh sektor pertanian informal, perdagangan formal/informal, transportasi formal/informal, dan konstruksi formal/informal, sementara pada RPJMN-II oleh sektor pertanian formal, perdagangan formal, transportasi formal/informal, dan keuangan informal.
ABSTRACT
The poverty information who published by Statistics Indonesia, there hasn't been reported the changes of poverty size by sector of economic activity. By using susenas data years of 1999, 2004, 2009, and 2011, this research aims to calculate the changes of poverty size that occurred over the period of Indonesia policy during the reign 1999-2011 i.e. Propenas, RPJMN-I, and RPJMN-II, and to identify the sectors that contribute to changes in size. This research used sectoral poverty decomposition analysis. The results of the study show that in third of policy period has decreased the size of aggregate poverty, either P0 index, P1 and P2. The decreasing of aggregate poverty predominantly on Propenas, caused by the influence of intra-sectoral, meanwhile at RPJMN-I and RPJMN-II caused by the influence of intra-sectoral and inter-sectoral. Poverty reduction during the Propenas more evenly throughout the sectors which is aggregate poverty reduction contributed by all major employment sectors. Meanwhile at the RPJMN-I and RPJMN-II era, aggregate poverty reduction significantly was contributed only by the four main employment sectors on RPJMN-I i.e. the informal agricultural sector, formal/informal trade, formal/informal transportation, and formal/informal construction, and aggregate poverty reduction at the RPJMN-II was contributed by agricultural formal sector, formal trade, formal/informal transportation, and informal finance.
2016
T45058
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deshinta Rahma Dhani
Abstrak :
Masalah kesehatan mental merupakan tantangan dalam proses mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kemiskinan akan merugikan kesehatan mental namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kejadian kemiskinan. Padahal kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis dan kedalaman kemiskinan antar individu berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan menggunakan data dari IFLS 4 dan 5, penelitian ini menganalisis pengaruh kedalaman dan dinamika kemiskinan terhadap gejala depresi (CES-D) di Indonesia. Hasil dari model Poisson menemukan bahwa individu yang miskin kronis mengalami gejala depresi lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah miskin, bertransisi dari tidak miskin menjadi miskin, dan miskin ke tidak miskin. Walaupun bukan miskin kronis, apabila individu tersebut memiliki riwayat gejala depresi, maka akan meningkatkan kemungkinan menderita gejala di masa depan. Untuk kedalaman kemiskinan, individu yang pernah miskin ekstrim akan memiliki skor CES-D yang lebih tinggi daripada mereka yang miskin tidak ekstim. Sedangkan kedalaman kemiskinan saat ini tidak signifikan. Dengan demikian, dibandingkan dengan kedalaman kemiskinan, dinamika kemiskinan lebih konsisten dalam mempengaruhi gejala depresi yang menunjukkan kesehatan mental merespon kemiskinan dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. ......Mental health problems are challenges in the process of achieving development goals in the health sector. Previous studies have proven that poverty will harm mental health but most of these studies only focused on the incidence of poverty. Whereas poverty is a dynamic phenomenon and the depth of poverty between individuals is different. Therefore, using data from IFLS 4 and 5 this study examined the effect of depth and dynamic poverty on depression symptoms (CES- D) in Indonesia. The result from the Poisson model found that chronically poor individuals experienced more depressive symptoms than those who were never poor and transiently poor (poor-non poor and non-poor-poor). Although not chronically poor, individuals who have a history of depressive symptoms are more likely to have depressive symptoms in the future. As for the depth of poverty, extremely poor individuals will have higher CES-D scores than those who are not extreme poor. Meanwhile, the current depth of poverty is not significant. Thus, compared to the current depth of poverty, the dynamics of poverty are more consistent in influencing depressive symptoms which indicate mental health responds to poverty in the long term than in the short term.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Palmawati Tahir
Abstrak :
Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor. Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Jeffry R. H.
2005
T23024
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ihsanudin
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai praktek collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi target angka kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai di setiap tahunnya. Kota Bandung melakukan pendekatan berbeda dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi family for family secara bottom-up di mana berbagai pihak non pemerintah terlibat dalam pendanaan, penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan menjelaskan collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di kota Bandung. Basis teori yang digunakan adalah collaborative innovation dari Sørensen dan Torfing (2010; 2016; 2017). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan, interactive arenas, dan metagovernance dalam collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara collaborative innovation yang diterapkan dalam program inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut dengan model collaborative innovation yang dikemukakan oleh Sørensen dan Torfing. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.
This thesis discusses the practice of collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. The government has implemented many top-down programs for reducing poverty, but the poverty reduction target in 2015-2019 RPJMN is not achieved every year. Bandung city uses different approach in accelerating poverty reduction through a bottom-up way by Family for Family innovation in which various non-government actors are involved in funding, provisioning resources and implementating innovation. This thesis aims to explain collaborative innovation approach in poverty reduction in Bandung city. The base theory which is used in this research is collaborative innovation by Sørensen and Torfing (2010; 2016; 2017). Researchers uses postpositivism approach. The results show that there are actors who play a role, interactive arenas, and metagovernance in collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. However, there are differences between the collaborative innovation applied in poverty reduction innovation program in Bandung city and the collaborative innovation model proposed by Sørensen and Torfing. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T51995
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rininta Dwi Nofian
Abstrak :
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Perbedaan angka antara kemiskinan desa dan kemiskinan kota juga semakin jauh. Maka itu seluruh pihak mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai representasi negara dapat menggandeng pihak swasta ataupun BUMN dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dalam hal ini, akan dibahas peran BUMN minyak dan gas bumi yaitu PT Pertamina, sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. PT Pertamina beroperasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Salah Satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan angka kemiskinan desa dan kota di Provinsi Sumatera Selatan juga tinggi. Sehingga, PT Pertamina sebagai BUMN mendapat rekomendasi dari Kementerian BUMN, yaitu ?Gerakan Membangun 1000 Desa? sebagai wujud aksi untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga PT Pertamina membuat Program bernama Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa (MP3D). Program ini berangkat dari pemulihan aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi rakyat. Atas rekomendasi Pemerinta Daerah, lokasi fokus kegiatan dilaksanakan di Desa Cinta Manis Lama. Di Desa ini, terdapat permasalahan air bersih, permasalahan pendidikan PAUD, dan masalah perekonomian terhadap kelompok pengrajin. Maka dari itu, penelitian akan difokuskan kepada evaluasi tingkat keberhasilan program pada setiap kegiatan di dalam program MP3D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program MP3D menunjukkan peningkatan terhadap masing-masing indikator yang diteliti. Walaupun peningkatan tersebut masih memerlukan usaha yang lebih maksimal untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan. ...... Poverty is a complex issue in Indonesia. Rate difference between rural poverty and urban poverty is also increasingly distant. So that all parties have a responsibility to alleviate poverty, including Local Government. Local Government as a representation of the state can hold private parties or state enterprises in alleviating poverty. In this case, we discuss the role of state-owned enterprises, namely oil and gas company PT Pertamina, as one of the largest state-owned companies in Indonesia. PT Pertamina operates in almost all provinces in Indonesia. One is the only province of South Sumatra. Differences poverty villages and towns in the province of South Sumatra is also high. Thus, PT Pertamina as SOE got a recommendation from the Ministry of Enterprise, namely "Building Movement 1000 Village" as a form of action to reduce poverty. So that PT Pertamina Pertamina making program called Partners Pertamina Driving Rural Development Program (MP3D). The program departs from the recovery aspects of health, educational aspects, and aspects of the economy. Upon the recommendation of Regional Goverment, the location of the focus of the activities carried out in the village of Cinta Manis Lama. In this village, there is a water problem, the problem of early childhood education, and economic problems of the artisans group. The results showed that each of the activities carried out in the MP3D program showed improvement on each of the indicators studied. Although the increase was still require more effort to reduce poverty for maximum result.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42339
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library