Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan konsep dan indikator kemiskinan yang tepat di Indonesia. Asumsi yang mendasari karena indikator yang selama ini digunakan cenderung bernuansa ekonomi dengan menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator, sehingga dengan penggunaan variabel tunggal tersebut, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan hasilnya kurang optimal. Penelitian menggunakan pendekatan gabungan (mix approach), yaitu dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 34 provinsi dengan menggunakan community setting perdesaan dan perkotaan. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin yang teregister dan yang tidak teregister.Teknik sampling menggunakan mufti stage cluster random sampling yaitu untuk setiap provinsi ditentukan satu kola dan satu kabupaten, setiap kota/kabupaten ditentukan lima kecamatan, setiap kecamatan ditentukan 120 responden, sehingga penelitian ini melibatkan 68 kota/kabupaten, 340 kecamatan dan 40.775 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan quesioner, wawancara mendalam (In depth interview), dan Focused Group Discussion. Data kuantitatif yang bersifat deskriptif diolah menggunakan program SPSS versi 17.00 for Windows dan untuk pengujian konstrak kemiskinan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan program LISREL 8.4. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemiskinan dimaknai responden sebagal kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan/ketidakmampuan/hambatan yang dialami oleh keluarga, baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Berdasar pengujian konstrak kemiskinan diperoleh kesimpulan, bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh lima indikator pembentuknya, yaitu sosial (}.=0.78), psikis (}.=0,77), budaya (}.=0,72), ekonomi (A=0,66), dan politik (}.=0,46). Hasil penelitian ini menguatkan kesimpulan, bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pet=~yelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk menetapkan indikator kemiskinan yang jelas, terukur dan komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan dalam menetapkan sasaran yang tepat dan program pengentasan kemiskinan yang relevan."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan dan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama rentang waktu tahun 2015 – 2020. Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dan Badan Pusat Statistik yang diolah menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM). Analisis difokuskan pada ukuran yang objektif untuk kejahatan narkoba yaitu, jumlah tersangka narkoba yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional dan tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif dan signifikan antara kemiskinan dengan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori aktivitas rutin, dimana perlu dilakukan pendekatan “situasi” untuk melihat efek dari kemiskinan terhadap tingkat kejahatan yakni tidak hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban dan lingkungan sekitar. Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang ini, maka apabila lingkungan sekitar kebanyakan adalah penduduk miskin, maka terjadinya kejahatan narkoba akan berkurang. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kecil kemungkinannya untuk mengonsumsi narkoba terutama jenis shabu dari hasil pendapatannya sendiri. Karena harga yang harus dibayarkan melebihi kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk tetap hidup layak. Selain itu, bandar/pengedar narkoba juga akan mencari korban yang layak untuk melakukan transaksi peredaran gelap narkoba. Sehingga wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, akan lebih sedikit terjadi kejahatan narkoba.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between poverty and the level of drug define offence in Indonesia. This study uses panel data from 33 provinces during the period 2015-2020. The data is obtained from the National Narcotics Agency and the Central Statistics Agency. The analysis focuses on a more objective measure for drug define offence, which is the number of drug suspects and the poverty level which is the percentage of the poor. By using the Random Effect Model (REM) approach, the results show that there is a negative and significant correlation between poverty and the level of drug define offence in Indonesia. This can be explained through the theory of routine activities, where it is necessary to take a “situation” approach to see the effects of poverty on crime rates, not only from the perspective of the perpetrator but also from the side of the victim and the guardian. From this point of view, if the surrounding environment is mostly poor people, then the occurrence of drug define offence will be reduced. People who live below the poverty line are less likely to consume drugs, especially shabu from their own income. Because the price they have to pay exceeds their capacity to fulfill their basic needs to live a decent life. In addition, drug dealers will also look for worthy victims to carry out illicit drug trafficking transactions. So that in areas with a high poverty level, there will be fewer drug define offence."

"Berkaitan dengan kepemimpinan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan komitmen Pemimpin Nasional dalam mencapai tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi program dari setiap rezim pemerintahan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran pemimpin nasional untuk dapat mewujudkan masyarakat yangadil dan makmur sesuai amanah UUD NRI 1945 salah satunya melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai. Pemimpin nasional dinilai berhasil apabila dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan termasuk kemiskinan. Pemimpin nasional yang visioner, memiliki integritas moral dan etika kepemimpinan tinggi, dan kebijakan yang pro-rakyat akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia."

"Tesis ini membahas keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independent adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, jumlah SMK, Jumlah Puskesmas, Jumlah Apotek, Akses Air Minum Layak, dan Akses Air Bersih. Variabel kontrol yang digunakan adalah distribusi produk domestic bruto atas dasar harga konstan, tingkat inflasi daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dipilih tersebut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, agar menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independent yang membentuk model tersebut berdasarkan pemetaan setiap kabupaten/kota.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of basic service infrastructure to the number of poor people in the Regency / City throughout Indonesia for the period 2014-2017. This research is a quantitative research panel data regression with the dependent variable is the number of poor people and independent variables are the number of elementary schools, the number of junior high schools, the number of high schools, number of vocational schools, number of health centers, number of pharmacies, access to decent drinking water, and access to clean water. The control variable used is the distribution of gross domestic product on the basis of constant prices, regional inflation rates, labor force participation rates, and area size. The results showed that all the selected independent variables had a significant and negative effect on the variable number of poor people. It is suggested to the Government that the basic service infrastructure development plan which aims to reduce the number of poor people, so as to set priorities based on the coefficients of the independent variables that make up the model based on the mapping of each regency."

"Penyediaan layanan energi yang andal, memadai, dan berkelanjutan masih menjadi tantangan global hingga saat ini. Tanpa adanya ketersediaan energi, terutama untuk memasak dan penerangan maka kualitas hidup yang diharapkan akan sulit tercapai, khususnya bagi orang miskin yang belum terpenuhinya standar hidup minimum. Guna pemenuhan energi tersebut maka dibutuhkan sumber energi baru terbarukan dan ramah lingkungan, salah satunya melalui instalasi biogas. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait dampak dari pemanfaatan biogas terhadap kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, melalui perubahan jumlah orang miskin di suatu wilayah. Berbagai penelitian yang dilakukan di bidang ini menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan biogas terhadap kemiskinan, namun demikian studi tersebut masih belum cukup menyeluruh karena hanya mencakup beberapa rumah tangga di wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, atau bahkan desa. Sejalan dengan itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan sampel yang lebih komprehensif yaitu menggunakan data panel yang terdiri dari 2.374 desa yang tersebar di seluruh Indonesia dan dalam rentang waktu yang panjang yang berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2008, 2011, 2014 dan 2018 dan data pembangunan Biogas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2011-2017. Data penduduk miskin pada studi ini menggunakan proksi jumlah penerima bantuan program jaminan kesehatan karena dapat mewakili jumlah orang miskin di suatu desa. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), studi ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya program pembangunan instalasi biogas, jumlah penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan di desa yang memiliki instalasi biogas mengalami penurunan sebesar 136 orang jika dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki biogas.

---

The provision of reliable, adequate, and sustainable energy services remains a global challenge today. Without the availability of energy, especially for cooking and lighting, the expected quality of life will be difficult to achieve, especially for the poor who could not met the minimum standard of living. In order to fulfill this energy, renewable and environmentally friendly energy sources are needed, one of which is through the biogas installation. This study aims to find empirical evidence regarding the impact of biogas utilization on poverty, especially in rural areas, through changes in the number of poor people in an area. Various studies conducted in this area show the influence of biogas utilization on poverty, however, those studies are not comprehensive enough since it only covers a few households in certain areas, namely somes provinces, districts, sub-districts, or even villages. In line with that, this study contributes to the existing literature with a more comprehensive sample using panel data consisting of 2,374 villages spread accross Indonesia, and over a long period of time based on Village Potential (Potensi Desa/ Podes) data of year 2008, 2011, 2014 and 2018 and Biogas development data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) of year 2011 up to year 2017. In this study, proxy of the recipients of health insurance program is used as the data of the poor, since it can be considered as the representative number of the poor in a village. Using the difference-in-differences (DID) method, this study found that in general, after the biogas installation program was established, the recipients of health insurance program contribution assistance in the villages with biogas installations decreased by 136 people, compared to villages which has no biogas. "

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0%, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions. Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses air minum layak termasuk salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menjadi salah satu lokasi yang mendapat alokasi Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Tahun 2024 termasuk pembangunan infrastruktur air minum. Agar kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur air minum dalam Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Tulehu berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pemantauan pelaksanaaan dari sektor pengampu yaitu Direktorat Air Minum.

---

Indonesian government is determined to eliminate extreme poverty by 2024 to 0%, in line with the sustainable development goals (SDGs). The mitigation of extreme poverty is carried out through specific efforts involving multiple interventions. The development of settlement infrastructure by improving access to drinking water is one of the mitigation to reduce extreme poverty. Tulehu Village, Salahutu District, Central Maluku Regency, Maluku Province is one of the locations allocated for Handling Extreme Poverty Activities (PKE) in 2024, including the development of drinking water infrastructure. In order for the planning and implementation of drinking water infrastructure activities in the Handling Extreme Poverty Program (PKE) in Tulehu Village to proceed effectively, monitoring of the implementation is required from the responsible sector, namely the Directorate of Drinking Water."