Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas terkait perbuatan persiapan secara khusus, tetapi telah terdapat aturan mengenai perbuatan persiapan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, setelah disahkannya KUHP Nasional juga telah diatur mengenai perbuatan persiapan tindak pidana. Persiapan yang diatur dalam KUHP Nasional tetap mengacu pada undang-undang yang mengatur ketentuan ini. Setidaknya terdapat 3 (tiga) putusan yang menggambarkan terkait perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme, yakni Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum terkait perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara persiapan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, perlu adanya perhatian lebih lanjut terkait dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang masih dalam tahap persiapan.

---

Currently in Indonesia, although there is not much literature that discusses preparatory acts specifically, there are rules regarding preparatory acts of terrorism which are regulated in the Law on the Eradication of the Crime of Terrorism. In addition, after the enactment of the National Criminal Code, it has also regulated the act of criminal preparation. The preparation regulated in the National Criminal Code still refers to the law that regulates this provision. There are at least 3 (three) decisions that describes preparatory acts in the criminal act of terrorism, namely Decision Number 1271/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Decision Number 822/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, and Decision Number 629/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Therefore, this paper will discuss the application of the law on preparatory acts in the crime of terrorism. This research is in the form of juridical-normative with using qualitative analysis method based on document study. The result of this study found that the application of law related to preparatory acts in terrorism crime has been applied well in accordance with the applicable laws. However, there are still some inputs to the consideration of the Panel of Judges in deciding cases of preparation for terrorism crimes. Thus, there needs to be fither attention related to the imposition of punishment by the Panel of Judges against perpetrators of terrorism crimes who are still in the preparation stage."

"Dalam pembaharuan hukum pidana (materil), masalah pidana merupakan persoalan yang paling pelik. Pangkal persoalan terletak pada sifat pidana yang menderitakan, sehingga penjatuhannya harus mempunyai alasan pembenar. Selain itu, jenis pidana yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dari jenis-jenis pidana yang dikenal selama ini, pada awalnya pidana penjara dianggap sebagai primadona. Penelitian-penelitian kemudian membuktikan bahwa banyak dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penghilangan kemerdekaan dalam lembaga ini, yang tidak sesuai dengan tujuan pembinaan. Fakta ini mendorong upaya-upaya untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan. Pidana alternatif diharapkan mampu melayani kebutuhan pembinaan tanpa harus dijalani dalam tembok penjara. Jadi merupakan pembinaan di luar lembaga atau bersifat non-custodial. Dalam kaitan inilah Konsep Rancangan KUHP (Baru), memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru. Salah satunya adalah pidana pengawasan, yang menurut tim perancangriya pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dari pidana bersyarat, yang selama ini sudah ada ketentuannya dalam KUHP yang sekarang berlaku, tetapi dalam prakteknya jarang digunakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh sistem pidana pengawasan yang dapat memenuhi harapan, pertama-tama perlu dikaji lagi pasal-pasal dalam konsep yang mengatur pidana alternatif ini. Membandingkannya dengan ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP merupakan cara yang harus dilakukan mengingat sifat penyempurnaan dari pidana pengawasan, seperti yang dimaksudkan oleh tim perancang Konsep. Selanjutnya, permasalahan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pidana bersyarat harus pula dikaji. Permasalahan yang terjadi, mulai dari proses penjatuhan pidana sampai pada pengawasan dan pembinaan, termasuk di dalamnya kendala di bidang sarana dan prasarana, harus dicari pemecahan dan jalan keluarnya. Dengan sistem pidana pengawasan yang baik, keberadaan terpidana di luar lembaga tidak akan dianggap sebagai pembebasan dan tujuan pemidanaan berupa pembinaan akan tercapai (SF)."