Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tentu memiliki ragam kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Perlindungan terhadap karya budaya yang merupakan ekspresi budaya traditional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ancaman dalam bentuk eksploitasi terhadap produk produk ekspresi budaya tradisional semakin bermunculan.Ulos sebagai kerajinan tekstil yang dilestarikan oleh masyarakat Batak adalah salah satu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilindungi. Dalam perkembangan pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim hukum yang berkembang pesat, Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Cipta yang pada sebelumnya diatur pada Undang Undang no 19 tahun 2002.Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengesahkan undang undang no 28 tentang hak cipta untuk melengkapi peraturan peraturan yang belum diatur didalam Undang Undang sebelumnya, dan termasuk didalamnya adalah peraturan tentang perlindungan terhadap nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.

---

The Republic of Indonesia which consists of various ethnic and culture for certain possesses various priceless cultural heritages. The protection to cultural products which can be considered as traditional cultural expression have become an urgent issue for Indonesia because of the threats in the form of exploitation to the traditional cultural expression products that emerged along with the development of technology and information.

Ulos as a textile product which is preserved by the Batak society is a form of traditional cultural expression which is possessed and need to be protected by Indonesia. In the development of providing protection to the traditional cultural expressions through Intellectual property legal framework, Indonesia incorporated the protection of the traditional cultural expression to the Copyright legal framework which previously regulated by the law no 19 of 2002.

In 2014 the Indonesian government enacted law no 28 concerning Copyright which intended to complete the provisions which was missing and have yet to be regulated in the previous law, and included in the new law is the provisions on protection of the cultural value and the manufacturer of traditional cultural expression product."

"Kemajuan pesat secara serentak yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mengakibatkan arus perdagangan barang, modal, dan tenaga kerja di dunia melampaui batas-batas negara. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan aturan-aturan dan pranata-pranata secara multilateral. Akan tetapi, aturan-aturan dan pranata-pranata multilateral tidak selalu dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di dalam bisnis antarnegara (oleh para pelaku-pelaku bisnis). Oleh karena itu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut diupayakan melalui pertautan aturan-aturan dan pranata-pranata nasional yang berlaku atau dapat berlaku bagi kedua belah pihak. Pertautan ini melahirkan hukum quasi internasional di bidang perdagangan atau bisnis. Kegiatan perdagangan, baik dilakukan oleh negara, badan hukum, maupun individu antarnegara, dilingkupi oleh aspek hukum perdata pada umumnya, hukum perikatan pada khususnya. Oleh karena itu, pelaku-pelaku di dalam perdagangan antarnegara bebas dalam memilih hukum yang berlaku bagi mereka dalam batas-batas tertentu. Globalisasi juga memicu tiap-tiap negara di dunia berupaya untuk berperan dalam perdagangan antarnegara dan menimbulkan persaingan satu sama lain. Beberapa negara melakukan proteksi-proteksi tertentu, melakukan pengelompokan dengan negara-negara lain, dan lain-lain sehingga timbul organisasi-organisasi perdagangan, baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam rangka pembangunan perekonomian nasional, Indonsia telah ikut di dalam beberapa perundingan yang membentuk organisasi perdagangan tersebut, antara lain, ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization (WTO). Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO). Dengan demikian, Indonesia terikat kepada semua ketentuan yang ditetapkan dalam badan tersebut. Salah satu bidang ekonomi yang mengglobal yang pengaturannya disepakati dalam pembentukan WTO adalah bidang HAKI (Intellectual Property Rights). Kesepakatan ini diambil dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs) pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko, yang memuat norma-norma dan standar perlindungan HAKI dan aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang HAKI. Indonesia sebagai anggota WTO harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan, khususnya di bidang HAKI, terhadap ketentuan-ketentuan di dalam TRIPs. Oleh karena itu, selain mengubah tiga paket undang-undang di bidang HAKI, Indonesia juga telah meratifikasi lima Persetujuan Internasional di bidang HAKI tersebut pada tanggal 7 Mei 1997. Ketiga paket undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Perubahan-perubahan ini bersifat penyempurnaan, penambahan, maupun penggantian materi undang-undang sebelumnya dalam rangka menyesuaikannya dengan TRIPs dan memajukan perekonomian nasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak dan akuntansi atas transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yang menjadi perhatian penulis adalah apa saja yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan RI, setelah itu jika suatu transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tentu memiliki implikasi perpajakan. Bagaimana implikasi perpajakannya jika transaksi HaKI dilakukan lintas negara dan bagaimana jika dilakukan di dalam negeri. Selain itu bagaimana pencatatan akuntansinya atas transaksi tersebut oleh wajib pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa HaKI menurut peraturan perundangundangan RI tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perpajakan dan ketentuan akuntansi. Dalam peraturan perundang-undangan HaKI RI, ada 2 (dua) hal penting yang diatur terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi yaitu Royalti dan pengalihan HaKI dan Lisensi. Royalti merupakan imbalan karena penggunaan HaKI atau penggunaan lisensi. Sedangkan pengalihan HaKI dan Lisensi kepada pihak lain dapat menimbulkan Capital Gain atau Capital Loss.Baik Royalti maupun Capital Gain atau Capital Loss keduanya diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Bahkan dalam ketentuan perpajakan juga diatur mengenai jasa teknik. Agar suatu HaKI dapat dipergunakan oleh pengguna HaKI maka perlu adanya tenaga ahli yang datang kepada pengguna HaKI untuk menset segala sesuatunya agar siap digunakan. Jasa yang diberikan oleh tenaga ahli yang berasal dari pemegang HaKI atau pemilik HaKI tersebut merupakan jasa teknik. Berkaitan dengan transaksi lintas negara terutama dengan negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, Wajib Pajak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam P3B tersebut."

"There are several substantial problems remain on intellectual property rights in the focal society of Indonesia. The needed for the protection of intellectual property did not come from the civil society itself but from the pressure of external factor. Intellectual Properly Regime is also known as capitalistic regime and that is the problem. The protection is given to the one who own the right, not for the real author. The characteristic of intellectual property is to protect individually. In the other hand, the background of local society of Indonesia, V which consists of many tribes, lived based on communalistic, The opposite of concept did not avoid Indonesia for taking a step into ratification of international instruments of intellectual property rights protection. The reason behind is the position of Indonesia as a developing country which has powerless bargaining position put side by side with developed countries. This article attempts to offer another point of view to find out what is the real matter, the root of the problems, why intellectual property regime can not be implemented well in Indonesia."

"PeneIitian ini berfokus pada analisis kinerja karyawan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tiga variabel yang mempengaruhinya yaitu: motivasi, kesempatan untuk berprestasi, dan kemampuan.Populasi pada penelitian ini adalah karyawan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ukuran sampel didasarkan atas tabe! dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, dengan ukuran sampel sejumlah 176 responden dengan teknik insidental. Penelitian ini memakai metode riset lapangan melalui penyebaran kuesioner penelitian dan secara keseluruhan kegiatan pengolahan dan analisis data ini dilakukan dengan menggunakan komputer dan program yang dipergunakan adalah SPSS versi 11.0Dari basil penelitian diketahui bahwa variabel bebas balk secara individual maupun secara keseluruhan memiliki pengaruh yang positif atau mempunyai korelasi yang kuat dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Diantara variabel bebas yang mempunyai korelasi dan pengaruh yang paling signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan adalah motivasi, baik secara individual maupun secara keseluruhan.Serdasarlcan kesimpulan tersebut maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual perlu menyelenggarakan program-program yang dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan motivasi karyawan diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan imbalan finansial (insenlf dan dengan memberikan dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusiawi dan lain sebaginya.This Research was focused to employee's performance analysis in The Directorate General of Intellectual Property (DGIP), which is based on three variables that influenced it such as: motivation, chance to improve themselves, and skills. Population of the research is employees of The Directorate General of Intellectual Property. Sample measurement was based on the certain population from the table developed by Isaac and Michael, as much as I76 respondents with incidental technique. The research is using field research method by spreading some questioners and the entire process of analysis data was calculated by using a Computer Program, SPSS version 11.0.

The results of the research are known that free variables, even as individual one or as the holistic variable had positive influences or having strong and significant correlation to the employee's performance. Among those free variables, motivation is become the most significant and have strong correlation to the improvement of employee's performance both as individual or holistic one.

Therefore based on the above result, DGIP needs some programs to increase the employee's motivations in order to improving the employee's performance. The improvement could be achieved by adding some financial bonus (incentives) and giving motivation spirit such as complements, gratitude, humanity approach and etc."

"Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh Motivasi kerja dan Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebanyak 518 pegawai yang bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellectual, dan untuk kepentingan penelitian tersebut di ambil sampel sebanyak 84 responden untuk mengisi kuisioner. Metode analisis menggunakan regresi linier dengan variabel bebas adalah Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) serta variabel terikat adalah Kinerja Pegawai (Y).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai (Y) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

---

This research aims at explaining the influence of organization culture and work motivation to the performance of employee at Directorate General of Intellectual Property Rights. Around 518 employees to work at Directorate General of Intellectual Property Rights, and for the research take a sample 84 respondent to fill the questioner. Analysis Method used linier regression which is Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) for the independent variable, and Performance employee (Y) is the dependent variable.This research it shows had significant influence from the independent variable Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) to dependent variable Performance employee(Y) at Directorate General of Intellectual Property Rights."