Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan dibidang perundang-undangan yang mengatur Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu yang relatif singkat telah banyak perubahannya. Hal ini terjadi terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko pada tahun 1994. Semenjak itu Indonesia sebagall salah satu penandatangan persetujuan tersebut segera meratifikasinya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi Paket Persetujuan Uruguay tersebut, maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam GATT tersebut termasuk didalamnya TRIPS yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Untuk itu Indonesia telah mengakomodasi ketentuan TRIPs dalam perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta, Merek maupun Hak Paten. Di bidang paten, Pemerintah Indonesia antara lain telah mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPs yang merupakan pengecualian terhadap perlindungan paten ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yakni dengan mengatur ketentuan tentang Pelaksanaau Paten oleh Pemerintah dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan tersebut antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat serta akses terhadap obat-obatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut untuk memproduksi obat-obatan Anti Retroviral untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS yang telah mengakibatkan banyak penderita meninggal dunia serta meningkatnya dengan pesat jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia."

"Skripsi ini membahas pengertian perdagangan dengan system impor parallel secara umum di dunia dan di Indonesia. Pembahasan ini merupakan hal penting karena praktik impor parallel belakangan marak dilakukan oleh banyak pihak dengan ketiadaan peraturan khusus yang mengatur mengenainya. Pembahasan dikhususkan pada impor parallel yang terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus antara PT. MODERN PHOTO TBK dan PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES/PD. STAR PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, dimana telah terjadi praktik impor parallel untuk barang spesifik berupa rol film merek FUJI. Tipologi penulisan skripsi ini adalah penelitian kasus dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingkan melalui 2(dua) buah putusan.

---

This mini thesis discusses the definition of commerce along with parallel import system as it is used throughout the world and in Indonesia.. The discusion about parallel import practices is extremely important because it is very popular, however, it lacks proper regulation. The discussion focuses on parallel import connected with intellectual property law. Related to the discussion, there is a case between PT. MODERN PHOTO TBK and PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES/PD. STAR PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, which has occurred parallel import practice for a specific good which is a film roll with a brand of FUJI. The writ tipology of this mini thesis is case research, with approach of prevailing regulations and approach of comparison, through two jurisdictions."

"Legal protection for intellectual property rights in Indonesia; collection of papers."

"The conception of Intellectual Property Right (IPR) is generally misunderstood by among common people. In order to obtain a more comprehensive understanding of IPR, we may as well start with the most dominant point of view, namely that from the perspective of the State and Government.This point of view is dominant because the State and Government are the institutions which havethe authority to make law, to implement law and to interpret the law in the various forms of itsimplementation. A study of IPR can be taken from wider view, as cultural perspectivetake the approach of looking at various events related to the implementation of the laws concerned. It also provide various situations to analyze related to the implementation of Copyright Law in various regions all over Indonesia.Within current situation, after Indonesia has ratified the WTO/TRIPs, the consequence now is binding, politically, legally and economically, although we may freely provide the needs of our people, in this case : IPR protection system. There are of course many other things in the spirit of the Constitution and the Indonesian nation that can be explored further and applied in the IPR protection system. In the end, IPR as the part of the culture can be developed further by taking into consideration and looking into possibility that much suitable to the needs of Indonesian respective communities."