Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persetujuan Multilateral Agreement on Trade Related Aspect Of intellectual Property Right (TRW's) merupakan salah satu upaya untuk membantu promosi bagi berlangsungnya inovasi teknologi dan pengalihannya serta penyerapan teknologi demi kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. TRIPs memberikan perlindungan global terhadap aplikasi-aplikasi teknologi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indonesia sebagai anggotanya berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HKI dengan persetujuan internasional tersebut.Dengan diberlakukannya persetujuan mengenai TRIPs maka dunia penelitian yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan universitas menempatkan pemasyarakatan dan sosialisasi HKI pada prioritas utama. Dengan begitu para peneliti akan membuat penelitian-penelitian yang berorientasi HKI.Dalam penelitian ini dibahas dampak dari pemberlakuan TRIPs terhadap Sistem Inovasi Nasional di Indonesia serta menentukan langkahlangkah strategis yang dapat ditempuh oleh para pelaku dan elemen yang terkait dengan Sistem Inovasi Nasional khususnya lembaga litbang dan Industri farmasi di Indonesia.Akses akan teknologi yang dibutuhkan oleh industri akan dibatasi oleh peraturan HKI internasional. Untuk itu lembaga penelitan di Indonesia perlu mempunyai sumberdaya manusia yang memahami HKI sehingga analisa HKI dapat dilakukan sebelum suatu penelitian dimulai, untuk menyusun strategi agar produk yang akan dihasilkan sesedikit mungkin mengandung komponen yang dipatenkan dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan dapat dikembangkan di lapangan.Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori Globalisasi, Inovasi Teknologi, Ekonomi Pasar, dan Strategi Pemasaran Global. Teori Globalisasi menjelaskan aspek ekonomi, faktor pemicu dan tahapan globalisasi. Dalam Inovasi Teknologi, penelitian ini menggunakan proses inovasi teknologi, keunggulan kompetitif dan sistem inovasi nasional. Ekonomi Pasar meliputi hak kekayaan intelektual. Sedang pada Strategi Pemasaran Global dibahas mengenai strategi pengembangan produk global.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melalui studi literatur dari mass media, website dan sumber tertulis lainnya serta wawancara dengan instansi yang terkait dengan penelitian ini.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan perjanjian TRIPs adalah saiah satu faktor yang mendukung peningkatan inovasi teknologi lokal. Kinerja dan komersialisasi hasil litbang dan interaksinya dengan sektor industri ditentukan dengan indikator peningkatan jumlah aplikasi paten dan jumlah pendapatan royalti di suatu negara. Indikator-indikator ini belum dapat digunakan di Indonesia karena masih sedikitnya industri yang menerapkan paten domestik dalam proses produksinya.Melalui tesis ini, peneliti ingin menekankan peran lembaga litbang dalam memperkuat jaringan dan interaksinya dengan sektor industri dimana akan meningkatkan akses ke teknologi baru dan komersialisasi hasil litbang. Juga menekankan perlunya lembaga litbang memelihara siklus hidup proses inovasi teknologi.

---

Multilateral Agreement Implementation of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Impact on National Innovation System. Case Study: Interaction of Research Institution and Pharmaceutical IndustryMultilateral Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) is one of the efforts to promote the ongoing and transfer of technology innovation for the development of science and technology. TRIPs gives the global protection for the technology applications through Intellectual Property Right (IPR). Indonesia as the country member is obliged to arrange its laws in the field of IPR complied with the international agreement.With the implementation of TRIPs, researches done by the R & D institutions and universities have placed the socialization of IPR as top priority. This way will result IPR oriented researches.In this research implementation of TRIPS impact on Innovation National System is discussed to appoint the strategic moves that can be done by the actors and elements related with Innovation National System especially R & D institutions and pharmaceutical industries in Indonesia.Access on technology needed by the industry will be limited by international IPR laws. In order to set up the strategy that result the minimum patent component product and to allow the development of the product, Research institutes in Indonesia must have the human resources that comprehend IPR which will conduct the IPR analysis prior starting the research.Theories that support this research are theories in Globalization, Technology Innovation, Market Economy, and Global Marketing Strategies. Theory in globalization is described in the aspect of economy, trigger factor, and its staging. In technology innovation, this research is using the theory for technology innovation process, competitive advantage, and national innovation system. Market economy is covering the Intellectual Property Right. Strategy in developing global product is defining the Global Marketing Strategies.Research method used is descriptive analysis through literature study from mass media, website, other published written sources, and interviews with institutions and firms which are related with this research.This research come to the conclusion that TRIPs agreement is one of the factors that support the increase of the local technology innovation. Performance and commercialization of R & D and its interaction with industrial sector are determined by the increase number of patent application and royalty in a country. These indicators are not applicable yet in Indonesia since a very limited number of industries that apply domestic patent in its production process.Through this thesis, researcher would like to emphasis the role of the R & D institutions in strengthen the research networking and its interaction with industrial sector which will increase the access on new technology and commercialization R & D result. Also to emphasis the need of R & D institution in maintaining the life cycle of technology innovation process."

"Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diratifikasi dalam Convention Establishing the WTO dan disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang "Agreement Establishing the World Trade Organization, sehingga Indonesia merupakan negara yang harus terbuka untuk perdagangan dan lalu lintas Internasional. Dalam ratifikasi / persetujuan tersebut salah satu yang di atur adalah tentang norma standar Internasional untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan aspek-aspek dagang yang terkait dengan HaKI atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement (TRIPs).Menyikapi perkembangan tersebut saat ini Indonesia masih dikatagorikan Negara yang prioritas diawasi (Priority watch list) oleh karena adanya penjiplakan dan pemalsuan HaKI seperti pembajakan terhadap produk Video Compact Disk (VCD) dari program komputer, terjemahan buku-buku asing, hak paten untuk obat-obatan dan beberapa merek produk serta Desain Industri, sehingga negara yang tergabung dalam persetujuan TRIPs tersebut telah mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (cross-retaliatory measures) yaitu penangguhan terhadap beberapa produk Indonesia yang diekspor ke beberapa Negara maju telah ditangguhkan.Di sisi lain HaKI belum banyak dikenal oleh para industri kecil dan menengah (IKM), untuk itu di era persaingan bebas saat ini perlu diberikan informasi untuk berperilaku yang berorientasi sikap pandang atau wawasan ke depan agar memperbaiki sikap berwawasan global, apalagi teknologi informasi kini sudah menjadi kunci kesuksesan usaha. Namun untuk memberikan pemahaman dan bahkan mungkin menyadarkan HaKI di IKM tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah karena harus merubah aktivitas sehari-hari yang selama ini sudah mereka lakukan dan telah melembaga (institutionalized) yang sangat terikat oleh berbagai kepentingan dan telah tertanam (vasted interest), dengan berbagai nilai-nilai yang telah mendarah daging (internalized) serta tradisi yang mengakar dan bahkan kebiasaan pribadi (habit) untuk meniru dan menjiplak dan bahkan mengkomersialkan hasil karya intelektual pihak lain bahkan pihak asing.Penelitian ini menyoroti tentang sikap dan perilaku IKM komoditi bambu di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya agar mau menerima konsep HaKI yang merupakan hak kekayaan intelektual bagi individu dan atau kelompok masyarakat sebagai penemu produk bidang paten maupun desain industri, sebab dari hasil penemuannya tersebut sebenarnya mempunyai nilai ekonomi maupun moral dan bahkan mungkin mempunyai nilai komersial yang harus dimiliki bagi si-penemu dan bukan dimiliki oleh peijiplak maupun peniru.Jenis penelitian ini adalah eksplanatif dan diarahkan kepada preskriptif (memecahkan masalah), sedangkan pendekalan penelitian dilakukan dengan cara kuantitatif yang didasarkan pada studi lapangan, sedangkan populasi obyek penelitian adalah individu yang bekerja sebagai pengrajin di suatu badan usaha (CV, PD dan Koperasi). Teknik penarikan sampel ditetapkan berdasarkan teknik penarikan stratifikasi berdasarkan tempat mereka bekerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumentasi, sedangkan analisa data diolah dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS PC.Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 42 responden dapat diungkapkan bahwa, sikap IKM bambu terhadap HaKI cenderung negatif akan tetapi tidak sama pengertiannya dengan menolak, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaktahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan HaKI atau lemah dalam aspek kognitif. Variabel sosial budaya yang mempengaruhi sikap IKM bambu terhadap HaKI secara hipotetik diduga berpengaruh terhadap pembentukan sikap IKM bambu. Hal ini dapat diungkapkan bahwa ternyata, (1) 61,1 % responden IKM bambu masih mempunyai orientasi nilai budaya untuk menghargai karya orang lain, (2) pernyataan angka (1) tersebut di atas, hal ini diakibatkan oleh karena latarbelakang tingkat pendidikan formal maupun non formal responden cukup memadai (3) 42,9 % responden ternyata hasil produksinya laku dijual di pasar berdasarkan pesanan, sedangkan 47,6 % responden kecenderungan untuk memproduksi produk bambu masih meniru dan menjiplak produk orang / penemu lain oleh karena banyak diminati konsumen di pasar, (4) Kecenderungan untuk menjiplak dan bahkan meniru produk bambu milik pihak lain sebagaimana diungkapkan pada angka (3) tersebut diakibatkan responden tersebut cenderung kurang melakukan kontak budaya. Responden yang kurang melakukan kontak budaya dimaksud terungkap sebesar 54,8 %.Hasil penelitian juga terungkap bahwa 100 % responden sangat positif apabila individu dan atau kelompok perajin IKM bambu agar mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya intelektual bidang paten dan desain industri sangat ditentukan oleh adanya pendidikan (formal) yang dimiliki. Arah hubungan yang positif demikian maka, variable pendidikan (formal) dapat dijadikan kunci faktor keberhasilan bagi perubahan sikap negatif menjadi positif terhadap penerimaan konsep HaKI bagi masyarakat IKM bambu. Penelitian juga menyoroti tentang hubungan faktor-faktor sosial budaya, kebiasaan yang dilakukan sehari-hari IKM bambu, perilaku aparat pemerintah dalam melayanan pendaftaran HaKI, dan kelompok masyarakat yang berpengaruh.Untuk mempercepat bagaimanakah konsep HaKI dapat diterima oleh , masyarakat IKM Bambu, maka ditampilkan pula design rancangan percepatan kegiatan yang dibuat berdasarkan data dan fakta lapangan hasil penelitian.Sedangkan tahapan yang perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari design dimaksud dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Rogers. Rogers membagi dalam 5 (lima) tahapan yang perlu dilakukan yaitu, pertama adalah pengenalan konsep HaKI, ke dua adalah pengenalan lebih jauh tentang konsep HaKI untuk meyakini manfaat (persuasi). Kee tiga pengambilan keputusan apakah akan menerima atau tidak terhadap konsep HaKI yang ditawarkan. ke empat penggunaan atau implementasi. Dan yang ke lima pemapanan atau konfirmasi. Serdasarkan rujukan dari teori yang diungkapkan oleh Rogers tersebut, kemudian penulis mencoba menuangkan dalam sebuah Matrik Perencanaan Program (MPP) selama 5 tahun yaitu dari tahun 2003 s/d tahun 2007 yang merupakan implementasi dari action plan kegiatan penelitian."

"Organisasi privat ataupun publik pada dasarnya dapat dipandang seperti mahluk hidup (organisme) yang eksistensinya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengadaptasi berbagai keterbatasan sumber daya dan gerak perubahan lingkungan hidupnya. Dalam konteks seperti ini, maka sesungguhnya semua organisasi dituntut untuk senantiasa belajar dengan melakukan perubahan, disadari atau tidak dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya.Sehubungan dengan masalah eksistensi tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pembelajaran organisasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, terutama pada Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.Didalam tesis peneliti membuat desain model penelitian organisasi pembelajar yang mengacu pada konsep model organisasi pembelajar yang terkait dalam satu sistem dengan menyatukan lima subsistem yaitu: pembelajaran, manusia, organisasi, pengetahuan, dan teknologi.Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode deskriptif dengan istnunen untuk mengukur lima subsistem tersebut di atas menggunakan kuesioner learning organization profile (LOP) dalam skala likert, dan pengambilan sampel responden berjumlah 96 dari 115 calon responden dengan cara sensus terhadap semua populasi di Direktorat Paten.Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan organisasi pembelajar pada Direktorat Paten, pertama masih sejauh diterapkan pada sebagian kecil sebanyak 30,875 %; kedua masih sejauh diterapkan pada bagian-bagian tertentu sebanyak 24,4583 %; sedangkan ketiga belum diterapkan sebanyak 19,25 %.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan konsep organisasi pembelajar di Direktorat Paten masih rendah, dan masih terdapat perbedaan maupun kesenjangan antara hasil yang didapat dengan hasil yang diinginkan."

"Tujuan penerapan sistim paten adalah: (a) untuk memberikan imbalan yang layak kepada penemu, (b) untuk mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat menghasilkan formula-formula atau produk baru, (c) untuk mendorong para penemu agar mau mengungkapkan rahasia penemuannya kepada masyarakat, sehingga menambah khasanah pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara nasional. Untuk melaksanakan sistim paten dimaksud dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan menciptakan budaya inovasi dan kompetitif, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menegakkan prinsip-prinsip good governance merupakan suatu keharusan. Untuk membangun budaya inovasi dan kompetitif melalui sistim paten maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimana pengaruh praktek "good governance" terhadap kualitas pelayanan pemberian paten ? (2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi praktek "good governance" dan kualitas pelayanan pemberian paten ? (3). Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi "good governance" dan kualitas pelayanan pemberian paten ?Lembaga Adiministrasi Negara mendefinisikan Good Governance sebagai: "penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat" (Dwidjowijoto 2003;221). Dari pengertian dimaksud dan sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut diatas digunakan indikator good governance sebagai berikut: efisiensi, akuntabilitas publik, transparansi dan partispasi. Sedangkan Kualitas Pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian layanan untuk mengimbangi harapan pelanggan (pemohon paten). Parasuraman dkk., dalam Tjiptono 2000; 70) menentukan lima dimensi pokok kualitas pelayanan sebagai berikut: tangibelity, reliability, responsiveness, Assurance/Jaminan, dan Empathy.Penelitian dilakukan pada Pemohon Paten melalui 10 pemohon paten perorangan, 20 konsultan paten, dan 10 sentra HKI.Rancangan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan analisis deskriptif dan regresi untuk menjawab pertanyaan penelitian 1 dan 2, dan analisis korelasi untuk menjawab pertanyaan penelitian 3 dengan mengetahui frekuensi distribusi dari setiap faktor. Sehingga disimpulkan bahwa:Terdapat pengaruh nyata antara good governance dengan kualitas pelayanan. Pengaruh yang paling dominan dari good governance terhadap kualitas pelayanan pemberian paten adalah efisiensi. Yakni efisien penggunaan peralatan kerja, prosedur (tata kerja) dan penggunaan Sumber Daya Manusia.Konstribusi praktek good governance dalam mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 11,42%, sisanya 88,58% dipengaruhi variabel lainnya, seperti kepemimpinan, struktur organisasi, strategi, dan sistim.Hubungan antar unsur yang mempengaruhi praktek good governance dalam pemberian paten sebagai berikut: Unsur efisiensi mendapat nilai cukup baik dengan dukungan penggunaan peralatan kerja, prosedur (tata kerja), dan penggunaan Sumber Daya Manusia; Unsur akuntabilitas publik mendapat nilai cukup baik dengan dukungan tertinggi pada prosedural dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemberian paten, akan tetapi kurang didukung dalam pemanfaatan waktu dan adminstrasi serta pelaporan; Unsur transparansi mendapat nilai kurang baik dengan dukungan akses informasi publikasi dan pejabat pemberi putusan, akan tetapi kurang didukung akses informasi prosedural dan data acuan pemberian paten; Unsur partisipasi mendapat nilai cukup baik dengan dukungan sosialisasi, forum komunikasi dan kasus-kasus pemberian paten, akan tetapi kurang di dukung oposisi terhadap publikasi paten.Unsur-unsur yang mempengaruhi praktek kualitas pelayanan pemberian paten. Tangibility, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan kelengkapan alat kerja dan kebersihan, akan tetapi kurang didukung oleh kerapihan ruang Direktorat Paten. Reliability, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan ketepatan waktu, keandalan pegawai, dan kesesualan janji, akan tetapi kurang di dukung oleh kesigapan pegawai Direktorat Paten. Responsiveness, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan keandalan, kemampuan, kemauan dan keyakinan pemohon terhadap pegawai Direktorat Paten. Assurance/Jaminan, mendapat nilai kurang baik dengan dukungan rasa percaya diri, keseriusan dan profesionalisme pegawai Direktorat Paten. Empathy, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan pada keramahan dan kesopanan pegawai Direktorat Paten, akan tetapi kurang di dukung oleh perhatian individu terhadap permasalahan pemohon paten.Dengan memperhatikan beberapa temuan pada analisis dengan kenyataan dilapangan, peneliti mengajukan saran untuk mempraktekkan good governance terhadap kualitas pelayanan pemberian paten adalah sebagai berikut: Good governance, pada praktek yang cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan pada: akuntabilitas publik terhadap pemanfaatan waktu, administrasi dan pelaporan; transparansi prosedural dan data acuan pemberian paten; dan partisipasi masyarakat terhadap oposisi publikasi paten. Kualitas Pelayanan, pada praktek yang cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan pada: Tangibelity terhadap kerapihan ruang Direktorat Paten; Reliability terhadap kesigapan pegawai Direktorat Paten untuk membantu memecahkan masalah pemohon paten; dan Empathy terhadap perhatian individu pada permasalahan pemohon paten."

"Penggunaan merek bagi dunia usaha perdagangan mempunyai arti penting, yaitu untuk menjamin kualitas barang yang dikeluarkan oleh pabrik atau penjualnya, dan juga dipakai untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain yang sejenis. oleh karena itu penggunaan merek, harus dilakukan oleh pihak yang menurut ketentuan Undang-undang berhak untuk memakai merek. Hak atas merek adanya, tergantung pada sistem yang dianut oleh UU dari suatu negara. Di Indonesia hak atas merek itu ada berdasarkan pendaftaran. Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Konstitutif yang dianut oleh UU Merek Nomor 19 Tahun 1992. Sistem Konstitutif ini menggantikan Sistem Deklaratif yang berlaku pada era UU Merek lama. Adapun tujuan dari perubahan sistem yang dianut ini, dalam penjelasan UU Merek Nomor 19 Tahun 1992 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam UU Merek yang tidak sejalan dengan kepastian hukum yang ingin dicapai tadi. Khususnya mengenai ketentuan pembatalan merek yang telah terdaftar yang diatur dalam Pasal 56, di mana dalam gugatan pembatalan itu dasarnya sama dengan dasar pemeriksaan substantif pemeriksaan merek yaitu alasan-alasan yang disebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Keadaan ini tidak konsisten dengan ketentuan UU, bahwa hak atas merek tercipta dengan diterimanya pendaftaran, yang mana akibat hukum dari pendaftaran, melarang pihak lain, tanpa izin dari pemilik merek yang berhak, untuk menggunakan merek baik keseluruhan maupun pokoknya. Pelanggaran dari ketentuan ini digolongkan melakukan persaingan curang. Untuk perbuatan persaingan curang dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yaitu di bidang perdata dapat digugat Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk bidang pidana dapat dituntut Pasal 382 bis dan Pasal 393 KUH Pidana. Dengan berlakunya UU Merek baru sanksi untuk persaingan curang ini terdapat dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa merek-merek yang terdaftar tanpa hak umumnyg banyak terjadi pada era UU No. 21 Tahun 1961, sehingga banyak terjadi gugat-menggugat sesama pemilik merek terdaftar, sebagai akibat dari perubahan sistem yang dianut. Untuk merealisasikan kepastian hukum dalam sistem konstitutif, sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan curang di bidang merek, sekaligus juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, perlu pengaturan dan penjabaran lebih lanjut beberapa ketentuan dalam UU Merek No. 19 Tahun 1992."

"

Walaupun secara normatif penggunaan Paten sebagai agunan dalam pemberian kredit bank dapat dilakukan, nyatanya praktik ini belum dapat diwujudkan di Indonesia karena terdapat beberapa permasalahan. Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah melakukan praktik ini sejak tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemberian kredit bank dengan Paten sebagai agunan belum dapat dilakukan di Indonesia dan perbandingannya dengan Singapura. Pada skripsi ini, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan: (1) bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura mengatur mengenai pemberian kredit dan jaminan kredit perbankan; dan (2) bagaimana pengikatan paten sebagai agunan dalam pemberian kredit bank di Indonesia dan Singapura. Bentuk penelitian dari skripsi ini ialah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengikatan paten sebagai agunan di Indonesia belum dapat dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu belum terdapat kepastian hukum mengenai penggunaan paten sebagai agunan, risiko berupa sifat paten yang jangka waktunya terbatas, belum terdapat pihak yang dapat melakukan valuasi terhadap paten, dan kurangnya pemahaman dari para pihak terkait pemberian kredit bank mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara umum. Di sisi lain, walaupun pengikatan paten sebagai agunan di Singapura sudah dapat dilakukan, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan praktiknya, meliputi permasalahan dalam IP-Creation, IP-Protection, dan IP-Commercialization. Agar praktik ini dapat dilakukan di Indonesia, diperlukan adanya penyesuaian dari segi peraturan, pelatihan bagi para pihak berkepentingan, dan kepastian mengenai valuasi paten di Indonesia.

---

Even though the use of Patents as collateral in bank credit can be done according to the law, this practice has not been realized in Indonesia. In contrast to Indonesia, Singapore has been practicing bank credit with Patents as collateral since 2016. This thesis raises two main issues: (1) how the laws and regulations in Indonesia and Singapore monitor the provision of credit and collateral for bank credit; and (2) how is the use of Patents as collateral in the provision of bank credit in Indonesia and Singapore. Data are collected by studying the library materials and interviews conducted. The results of this thesis indicate that the use of patents as collateral in bank credit in Indonesia can’t be carried out there are several problems such as the lack of legal certainty concerning the use of patents as collateral, risks from patents’ limited period of time, no party who can evaluate the patents, and the lack of general understanding from parties related to bank lending regarding Intellectual Property Rights. On the other hand, even though the use of patents as collateral in bank credit in Singapore, there still are some obstacles on field practices regarding IP-Creation, IP-Protection, and IP-Commercialization. In order for this practice to be carried out in Indonesia, it requires adjustments in the law and regulations, training for related parties, and certainty regarding Patent valuation in Indonesia.

"

"ABSTRAKHak paten merupakan bagian dari pada Hak Kekayaan Intelektual, secara umum pengertian HKI yaitu sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektuaI manusia, dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Perlindungan Paten diberikan untuk perlindungan dalam bidang teknologi termasuk teknologi produk farrnasi atau obat. Hak monopoli dari yang dimiliki pemegang paten mengakibatkan obat menjadi mahal sehingga banyak kalangan masyarakat tidak mampu membelinya pada hal obat tersebut sangat diperlukan, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berbpa adanya pengambilalihan oleh Negara.Kebutuhan terhadap kebijakan tentang PeIaksanaan Paten Oleh Pemerintah sangat mendesak sehubungan dengan penyakit menular HIVIAIDS yang perkembangannya dari tahun ke tahun sedemikian cepat, tingginya angka korban yang meninggal akibat penyakit HIV/AIDS serta semakin meningkatnya jumlah penderita HIVIAIDS, hal ini perlu pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasinya.Dengan adanya campur tangan Pemerintah dengan melaksanakan Paten obat antiretroviral (lamivudin dengan Nomor Paten ID 0 002 473 dan Nevirapin dengan Nomor Paten ID 0 001 338), mama harga that dapat ditekan menjadi Iebih murah bahkan diberikan dengan gratis kepada penderita HIVIAIDS, sehingga semakin banyak penderita HIVIAIDS yang dapat menggunakan obat tersebut, namun kenyataannya masih banyak penderita HIVIAIDS yang belum memanfaatkan atau menggunakan obat anti retroviral tersebut.Permasalahannya adalah sebagai berikut : "Kendala-kendala apakah yang dihadapi penderita HIVIAIDS dalam memperoleh obat-obat anti retroviral 7', khusunya that anti retroviral yang dilindunggi paten, dan paten tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah.Berdasarkan basil riset bahwa hambatan penderita HIVIAIDS terhadap akses that anti retroviral adalah dalam pelayanan kesehatan dan disebabkan juga oleh penderita HIVIAIDS sendiri yang belum bersedia untuk menggunakan obat anti retroviral karena berbagai pertimbangan.

---

ABSTRACT

Rights of health of patient HIV/AIDS constraints faced by the patient HIV/AIDS in obtaining drugs of anti retroviral as exploitation of patent by Government. Patent right represent the part of intellectual equity, in general congeniality intellectual property rights that is as rights for properties of arising out or born because intellectual ability of human being, where as part of good and chattel law (law of properties). Patent protection given for the protection of in the field of technology of is inclusive of technology of product of pharmacy or drug. Monopolistic rights from owned by the patent holder result the drug become costly so that a lot of society circle unable to buy it though the drug matter very needed, hence its owner in principle is free go to any length as according to its, and give the content desired own at its contractual terms. Only in growth here in after that freedom experience of the change, that is for example demarcation in the form of existence of take over by State.

Requirement to policy about exploitation of patent by imperative Government referring to contagion HIV/AIDS which its growth from year to year in such a way quickly, height of victim number dying effect of disease HIV/AIDS and also progressively the increasing of amount of patient HIV/AIDS, this matter is governmental need immediately bring an action against to overcome it.

With the existence of Governmental interference by exploitation patent medicine the antiretroviral (lamivudin with the number of patent id 0 002 473 and nevirapin with the number of patent id 0 001 338), hence drug price can be depressed to become cheaper is even given free of charge to patient HIV/AIDS, so that more and more patient HIV/AIDS which can use the drug, but in reality still a lot of patient HIV/AIDS which not yet exploited or use the drug of anti retroviral. Its problems shall be as follows: "Constraints whether/what faced by the patient HIVIAIDS in obtaining drugs of anti retroviral?", especially medicine anti retroviral which protected by patent, and Exploitation of Patent By Government.

Pursuant to result research into that resistance of patient HIVIAIDS to accessing drug antiretroviral in health service and caused also patient HIVIAIDS by self which not yet have the kindness to use the drug of anti retroviral because various consideration."

"ABSTRAKWakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengankesejahteraan umat. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah strategis untukmeningkatkan kesejahteraan umum, perlu adaanya peningkatkan peran wakafsebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagaisarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi yangberpotensi. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimana konsep yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Ciptasebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004tentang wakaf, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bagaimanapandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Kekayaan Intelektual berupa HakCipta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan,dimana hasil dari telaah kepustakaan yang diambil dari buku-buku, majalah, karyatulis yang ada kaitanya dengan pembahasan wakaf, kemudian penulis analisisdengan menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalampenelitian ini, ditemukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai harta wakaf,karena hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.Disamping itu, titik tekan atau inti dari wakaf itu sendiri adalah mengambilmanfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTWaqf (Endowment) as one of Islamic institution that is closely related to thewelfare of the people. Therefore as a strategic step to improve the general welfare,to be need for enhancing the role of waqf (endowment) as religious institutions arenot only aims at providing a wide range of social and religious facilities, but alsomust have the potential of economic strength . Things that are at issue in thisstudy is how the juridical concept of the Intellectual Property Rights Copyright asa waqf (endowment) property in Article 16 of Law No. 41 of 2004 on waqf(endowments), in addition, the authors also raise the issue of how the views ofIslamic Law on Iintellectual Property Rights in the form of waqf (endowments)Copyright. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of thestudy of literature is taken from books, magazines, papers no relation to thediscussion of waqf (endowments), and then is analyzed using descriptive analyticmethods and content analysis. In this study, it was found that the copyrights canbe used as a waqf (endowment) property, because copyright is a property whichhas the benefit and economic value. In addition, the press or the core point of thewaqf (endowment) itself is taking advantage of waqf (endownment) property forpublic use."

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan database sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (SDGPT), penunjukan pihak/instansi yang akan melakukan integrasi database yang saat ini masih tersebar, serta proses pelaksanaan integrasi dan validasi database SDGPT. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: pertama, terdapat pendapat atau wacana yang berkembang mengenai pihak/instansi yang akan melakukan integrasi database SDGPT, yaitu: bentuk konsorsium, membentuk lembaga/instansi baru, dan mengoptimalkan instansi yang sudah ada. Namun, permasalahan utama yang timbul dari penunjukan pihak/instansi tersebut adalah pendanaan. Kedua, data SDGPT sering disampaikan dalam bentuk yang ringkas dan tidak disertakan data lengkap atau data pendukung dari lapangan. Hal ini berarti bahwa temuan data SDGPT tersebut, banyak yang belum divalidasi. Oleh sebab itu, proses validasi data SDGPT yang berada di database-database saat ini perlu dilakukan validasi oleh pihak yang berkompeten secara obyektif. Mengingat banyaknya database terkait SDGPT yang tersebar di berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi, maka konsep berbagi pengetahuan melalui suatu sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system/KMS) bisa dijadikan salah satu cara untuk dapat melakukan integrasi database SDGPT yang saat ini masih tersebar.

---

This research discusses the establishment of genetic resources and traditional knowledge (GRTK) database, the appointment/agencies that will carry out the integration of databases that are still scattered, and the implementation process of GRTK database integration and validation. From the results of this study concluded that: first, there is a growing opinion or discourse about the party/agency will conduct GRTK database integration, namely: form a consortium, formed new institution, and optimize existing agencies. However, the main issues arising from the designation of parties/agencies are funding. Secondly, GRTK data is often presented in the form of concise and do not include complete data or supporting data from the field. This means that the GRTK data findings, many of which have not been validated. Therefore, the GRTK validation data process residing in databases today is necessary to validation by the competent authorities objectively. Considering the number of databases related GRTK scattered in various research and development institutions and universities, the concept of knowledge sharing through a knowledge management system/KMS could be one way to be able to perform database integration GRTK which is still scattered."

"Twelve basic questions give copyright law experts from more than forty countries the opportunity to provide answers related to their national law on the following matters : categories of works and subject matter, eligibility conditions, duration, “users’ rights,” the three-step test, misuse, differentiations between categories of right holders, TPM, and relations of copyright law to other legal areas such as fundamental rights, competition law, consumer protection law, media law etc. The standardized form of the reports makes it easy to see the impacts of copyright law in the industrialized countries as well as in emerging economies; in common-law and civil-law approaches; in countries of the Andean Community and of the European Union, as well as in countries that are not party to the WIPO Treaties. This chapter also discusses the voice of academia, represented by the European Copyright Code of the “Wittem Group.”"