Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certainclasses of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, theIndonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“PresidentialDecree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising fromadministrative decisions issued by the regency governments. Notifications ofexclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investmenttreaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction.Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included inany investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, thelegal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSIDjurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms ofPresidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may beincorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this researchalso discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked todeny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can beconcluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum forthe settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary.Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated intoan investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clausethat expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

---

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan

pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari

yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan

Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan

pemberitahuan untuk mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari

keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun,

pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan

kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung

persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam

pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian

investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum

dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya,

penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan

Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul

persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas

sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak

yurisdiksi ICSID. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan

bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa

yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam

perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan

terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak

akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan adanya inkonsistensi putusan dan perdebatan para ahli terkait pengaturan mengenai hukum yang berlaku dalam Pasal 42 Konvensi ICSID. Hal ini menjadi semakin rumit dengan dipengaruhinya penerapan Pasal 42 Konvensi ICSID dalam sengketa ICSID yang didasarkan pada Investment Treaty. Untuk membahas permasalahan ini, maka akan digunakan penelitian hukum normatif dengan analisa yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, adanya fungsi dari investment treaty untuk memberlakukan hukum internasional ketika digunakan sebagai dasar arbitrase. Selain itu, investment treaty juga dapat menjadi metode pilihan hukum dalam sengketa ICSID sesuai dengan Pasal 42 Konvensi ICSID.

---

This study is motivated by the inconsistency of awards and scholars debate regarding the applicable law in investment disputes under Article 42 of the ICSID Convention. Such situation became more complex when a dispute is initiated under an investment treaty. This affects the application of Article 42 of the Convention. This study uses normative legal research and juridical-normative analysis to address the issue. The outcome of this study is to point out the proper functionality of investment treaties to enforce international law when investment treaty is used as a basis for arbitration. Furthermore, such an investment treaty can also be applied as a choice of law method in ICSID disputes in accordance with Article 42 of the ICSID Convention."

"International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah forum penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID. Dalam menentukan yurisdiksi, Majelis Arbiter ICSID mengualifikasi penanaman modal untuk memeriksa syarat ratione materiae. Majelis Arbiter ICSID menggunakan metode Piecemeal Test atau Dual-Test untuk mengualifikasi penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penanaman modal oleh Majelis Arbiter ICSID pada sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan metode kualifikasi penanaman modal yang berbeda memengaruhi hasil kualifikasi.

---

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is foreign investment dispute settlement forum which has jurisdiction according to Article 25 of ICSID Convention. In determining its jurisdiction, ICSID?s Arbitral Tribunal qualify investment to examine the requirement of ratione materiae. ICSID?s Arbitral Tribunal uses the method of Piecemeal Test or Dual-Test to qualify investment.

This research is aimed to analyse the qualification of investment by ICSID's Arbitral Tribunal in the matter between Rafat Ali Rizvi v. the Republic of Indonesia using normative juridical approach conducted through descriptive-analytic method. This research finds that using different methods of investment qualification influence the result of such qualification."

"Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk menyaring perkara yang memenuhi unsur "manifestly without legal merit." Penulis melakukan kajian terhadap tiga dari dua puluh lima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase ICSID terhadap keberatan yang diajukan berdasarkan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penulisannya. Penelitian ini Penulis lakukan untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap aspek Hukum Perdata Internasional dan hasil interpretasi Majelis Arbitrase ICSID terhadap Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID, khususnya terhadap unsur "manifestly without legal merit," pada perkara Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine Perkara ICSID Nomor ARB/09/11 , Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg and RSM Production Corporation v. Grenada Perkara ICSID Nomor ARB/10/6 , dan Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius Keresked h z Vagyonkezel Zrt. v. Hungary Perkara ICSID Nomor ARB/12/3.

---

Rule 41 (5) of ICSID Arbitration Rules gives Tribunal the authority to dismiss a case which is manifestly without legal merit. This thesis contains the analysis on three out of twenty five award or decisions rendered by Tribunal on the objection which invoked Rule 41 (5) of ICSID Arbitration Rules. The research for this thesis is conducted in a normative legal research method. It is the intention of this thesis to describe the aspects of Private International Law and the outcome of Tribunal's interpretation on Rule 41 (5) of ICSID Arbitration Rule, specifically regarding the element of "manifestly without legal merit," in the cases of Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine ICSID Case No. ARB/09/11, Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg and RSM Production Corporation v. Grenada (ICSID Case No. ARB/10/6), dan Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius Kereskedohaz Vagyonkezelo Zrt. v. Hungary (ICSID Case No. Nomor ARB/12/3)."

"Third-Party Funding merupakan metode pendanaan di mana penyandang dana memberikan dana kepada salah satu pihak dalam sengketa untuk menggugat atau meminimalkan gangguan arus kas, dan jika kasus dimenangkan, penyandang dana akan mendapatkan bagian dari putusan akhir yang diperoleh. TPF awalnya dipergunakan dalam litigasi di beberapa yurisdiksi, namun kini semakin populer dalam arbitrase investasi internasional. Peningkatan pemanfaatan TPF ini berpotensi menghadirkan dampak yang signifikan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dari studi literatur, terutama ICSID Rules and Regulations setelah amandemen keempat. Amandemen ini menghadirkan aturan baru terkait praktik TPF, yakni Pasal 14 dalam ICSID Arbitration Rules tentang Notice of Third-Party Funding. Analisis Skripsi ini terutama difokuskan pada potensi dampak pengaturan baru terhadap praktik arbitrase investasi internasional, bagi Indonesia sebagai host state dalam ICSID, serta sebagai negara pelaksana arbitrase. Skripsi ini diharapkan dapat mendukung implementasi TPF yang lebih mengutamakan akses keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi ICSID, menganalisis hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia di kemudian hari, serta dampak yang mungkin dihadirkan terhadap pengaturan arbitrase di Indonesia.

---

Third-Party Funding is a method in which a funder provides funds to one of the parties in a dispute to initiate a claim or minimize cash flow disruption. If the case is won, the funder will receive a share of the final award obtained. TPF was originally used in litigation in several jurisdictions, but is now increasingly popular in international investment arbitration. The increased use of TPF potentially presents significant implications. This thesis employs a normative legal research method by analyzing secondary data from literature studies, especially the ICSID Rules and Regulations after the fourth amendment. The amendment introduces new rules related to TPF practices, namely Article 14 in the ICSID Arbitration Rules concerning Notice of Third-Party Funding. This thesis analysis mainly focuses on the potential implications of the new regulation on international investment arbitration practices, for Indonesia as a host state in ICSID and a state that implements arbitration. This thesis is expected to support the implementation of TPF that prioritizes access to justice based on the principles of the ICSID Convention, analyze barriers and challenges that Indonesia may face in the future, and the potential impact on arbitration regulations in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai imunitas negara dari eksekusi memberikan pengaruh pada upaya eksekusi putusan arbitrase ICSID yang ditujukan pada properti negara. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan disertai dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan imunitas negara dari eksekusi memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada usaha eksekusi putusan arbitrase ICSID terhadap negara yang gagal menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan tersebut secara sukarela. Signifikansi dari keberadaan ketentuan ini terlihat pada kenyataan bahwa dalam banyak kesempatan, ketentuan inilah yang dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase ICSID yang ditujukan pada properti negara.

---

This mini thesis primarily discusses the issue of state immunity from execution and its impinge on the execution of ICSID award against state property. It shows that the existence of the rule concerning state immunity from execution provides a significant impact towards the execution of ICSID award against the state who fails to have a voluntary compliance upon the said award. Such significant impact can be clearly pictured by viewing the fact that in most cases, the particular rule of immunity had been the ground manufactured by the court as the reason in refusing to grant any request of execution towards state’s property."