Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam prakteknya, hak tersangka/terdakwa seringkali terabaikan karena dikonotasikan sebagai orang yang bersalah. Hal ini yang menyebabkan hak-hak mereka tidak terlindungi dan mendapat perlakuan semena-mena. Padahal dalam hukum pidana Islam yang berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist terdapat jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji secara mendalam penafsiran Al-Qur*an dan Hadist untuk membahas dua permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian, yakni: perlindungan HAM dan praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perlindungan HAM tersangka/terdakwa pada setiap tahap proses hukum yang dilalui. Hukum pidana Islam memiliki sifat yang tegas, konsisten dan menjamin kepastian hukum dikarenakan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist yang tidak akan berubah. Di Saudi Arabia dan Malaysia, perlindungan HAM tersangka/terdakwa dilakukan di semua tahapan proses hukum yang dilalui tersangka/terdakwa, terutama hak tersangka/terdakwa untuk tidak diperlakukan secara kejam, fisik dan mental yang tidak manusiawi dan mengandung kekerasan.

---

In practice, the suspect/accused rights were often ignored because of being connoted as the guilty person. It caused their rights often to be unprotected and received arbitrarily treatment. Meanwhile in Moslem criminal law that had basis in AI-Qur'an and Hadist, there is a pledge towards the suspect/accused rights. This research used the juridical normative approach by studying in depth the interpretation of AI-Qur'an and Hadist to discuss two problems that became the main focus of the research, that is: the protection of human rights and the protection of the suspect/accused human rights in Islam criminal law practically. Moslem criminal law gave the protection to suspect/accused human rights in each process stage of the law. Moslem criminal law had the firm characteristics, consistent and guaranteed legal certainty caused by originated in AI-Qur'an and Hadist that will not change. In Saudi Arabia and Malaysia, the protection to suspect/accused human rights was done in all the process stages of the law that passed through by the suspect/accused, especially the suspect/accused right to be not treated in a cruel, physical and mental manner that was not humane and contained the violence."

"Studi ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pendidikan HAM di Indonesia melalui penggalian informasi dari peraturan dan kebijakan terkait dengan HAM."

"This research was done to improve Human Rights Law learning quality. The Kemmis and McTaggar spiral model was used in this classroom action research...."

"Penegakan Hukum Pelanggaran HAM berat di Indonesia terdiri dari mekanisme yudisial dan non yudisial. Pelanggaran HAM berat di Paniai memberikan ancaman diskursus pengetahuan HAM dewasa ini. Terlebih implikasi Penegakan Hukum HAM terfokus pada para korban yang tidak terpenuhi haknya. Konsep keadilan reparasi merupakan rangkaian dari konsep keadilan transisi yang dirancang untuk menjawab pertanggungjawaban negara kepada korban Pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak reparasi atas korban banyak mengalami dialektik transisi kebijakan di berbagai rezim, khususnya di rezim dewasa ini yang menekankan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial sehingga terdapat ketidaksesuaian antara konsep keadilan reparasi maupun keadilan transisional dalam penerapannya di Indonesia saat ini. Oleh karena demikian, perlu adanya rekonsiliasi dari negara sehingga pemenuhan hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Paniai maupun masa lampau dapat terealisasikan secara maksimal sesuai dengan kajian komprehensif HAM.

---

The enforcement of gross human rights violations in Indonesia consists of judicial and non-judicial mechanisms. Gross human rights violations in Paniai pose a threat to the current human rights discourse. Moreover, the implications of human rights law enforcement are focused on victims whose rights are not fulfilled. The concept of reparative justice is part of the broader concept of transitional justice, designed to address state accountability to victims of gross human rights violations, as stipulated in national and international law. This research uses doctrinal legal research methods with legislative and conceptual approaches. The results of this study show that the reparation rights for victims has undergone a dialectic of policy transitions across various regimes, particularly in the current regime, which emphasizes the resolution of past gross human rights violations through non-judicial mechanisms. This results in discrepancies between the concepts of reparative justice and transitional justice in their implementation in Indonesia today. Therefore, reconciliation from the state is necessary so that the fulfillment of the right to reparations for victims of human rights violations in Paniai and the past can be maximized in accordance with a comprehensive human rights review."

"Dalam penelitian penerapan skema klasifikasi HURIDOCS ini penulis meneliti mengenai penggunaan skema klasifikasi tersebut dan pengaruhnya terhadap proses temu kembali dokumen yang dilakukan oleh pemakai. Suatu sistem klasifikasi merupakan suatu kegiatan mengelola ilmu pengetahuan ke dalam susunan yang sistematis. Sistem klasifikasi terdiri dari dua jenis, yaitu sistim klasifikasi umum dan sistim klasifikasi khusus. Sistim klasifikasi umum banyak dipakai oleh perpustakaan maupun lembaga dokumentasi yang mempunyai koleksi berbagai subyek. Namun untuk perpustakaan yang mempunyai koleksi bidang khusus akan lebih tepat bila menggunakan sistim klasifikasi khusus. Biro kepustakaan dan dokumentasi Komnas HAM sebagai lembaga yang mempunyai koleksi dengan subyek hak asasi manusia (HAM) menerapkan Skema klasifikasi HURIDOCS. Suatu skema klasifikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Terperinci dan komprehensif, artinya mampu menampung seluruh subyek yang sedan;, pernah atau mungkin akan menjadi terra i l mu pengetahuan, (2) Sistematis, artinya proses pembagian subyek-subyeknya hares sempurna. (3) Luwes (flexible) dan bersifat ekspansif, artinya dapat dikembangkan. (4) Terminologi yang digunakan tepat dan konsisten menurut pemahaman pembaca dan pustakawan. (5) Dari basil penelitian ditemukan bahwa penggunaan skema klasifikasi I-ILIRIDDCS diperpustakaan Komnas HAM mengakibatkan dua hal, yaitu: (a) Susunan koleksi yang bersubyek sama antara bahan pustaka yang menggunakan bahasa acing dan bahasa Indonesia letaknya terpisah. Kondisi ini tidak mendukung sistem pelayanan terbuka yang memungkinkan pemakai melihat langsung bahan pustaka di rak.(b) International classification yang digunakan untuk mengklasifikasikan bahan pustaka berbahasa asing mengutamakan aspek wilayah geografi sehingga bahan pustaka yang subyeknya sama bila cakupan wilayah geografinya berbeda akan mempunyai notasi kelas yang berbeda. Penerapan skema klasifikasi ini secara keseluruhan menyebabkan broken order yang menyulitkan browsing yang dilakukan pemakai, sehinggan peran OPAC (online public access catalogue) sebagai sarana bantu penelusuran amat penting."

"Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. Namun, manajemen pengetahuan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Sistem manajemen pengetahuan yang digunakan diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan proses dan mekanisme manajemen pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan yang ada juga masih bersifat silo dan kurang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pengetahuan yang dikelola. Akibatnya, kesulitan dalam mengategorikan pengetahuan hingga kondisi hilangnya pengetahuan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Komnas Perempuan sebagai pusat pengetahuan perempuan di Indonesia. Masalah tersebut akan memengaruhi kecepatan dalam merespon berbagai pelanggaran HAM perempuan jika tidak diselesaikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan rancangan perbaikan sistem manajemen pengetahuan Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan wawancara, studi dokumen, survei (kuesioner) dan focus group discussion (FGD) sebagai teknik pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan sebanyak 6 kali kepada Wakil Ketua, Koordinator Bidang Resource Center, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Asisten Koordinator Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Target responden kuesioner sebanyak 38 orang dari berbagai unit kerja Komnas Perempuan. Sementara FGD dilakukan sebanyak 2 kali untuk pemetaan mekanisme yang dihadiri oleh 5 orang pegawai dan validasi prototipe KMS oleh 13 orang pegawai Komnas Perempuan. Action research juga digunakan karena kebutuhan alur penelitian yang iteratif. Dalam penelitian ini, KM Solution and Foundation dan Knowledge Audit digunakan sebagai metode dalam menentukan solusi manajemen pengetahuan yang tepat. Penilaian faktor kontingensi menunjukkan bahwa combination merupakan proses manajemen pengetahuan paling prioritas di Komnas Perempuan, disusul proses exchange, dan socialization for knowledge discovery. Prototipe KMS dan rekomendasi perbaikan sistem manajemen pengetahuan juga dihasilkan dalam penelitian ini. Prototipe KMS yang dihasilkan adalah 3 modul yang mencakup 3 proses KM yang dibutuhkan, yaitu combination yang diwakili oleh modul katalog pengetahuan dan manajemen dokumen, socialization for knowledge discovery yang diwakili modul forum, dan exchange yang diwakili oleh modul manajemen dokumen. Modul katalog pengetahuan juga sebagai solusi untuk permasalahan KMS yang masih bersifat silo dan masalah keamanan pengetahuan. "