Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui tingkat learning organization yang berkembang di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi level pimpinan (manager) dan level staf ( emergent ).Disain penelitian yang digunakan adalah penelitian tingkat eksplanasi-deskriptif, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode studi kasus, dengan mengambil lokasi penelitian pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu unit kerja pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dan diperkuat dengan wawancara dan studi dokumentasi.Populasi dan penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sampel diambil secara sensus, yang berarti seluruh populasi yang ada yaitu seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia sebanyak 156 orang menjadi responden dalain penelitian ini.Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah learning organizational profile ( LOP ) yang diambil dari buku " Building the Learning Organization " karangan Prof. Michael Marquardt, untuk mengukur variabel tingkat penerapan learning organization. Kuesioner disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen penelitian yang sistematis. Disini, variable penelitian, komponen yang diukur, subkomponen yang diukur, dan nomor item instrumen dapat dengan jelas diurut keterkaitan yang satu dengan yang lain.Dari hasil analisis data dan deskripsi hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat penerapan learning organization pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah masih rendah dengan nilai rata-rata 17,002 (bila dibandingkan dengan range-resultnya Marquardt ).Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan learning organization pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia berada pada tingkat antara buruk dan cukup (poor to fair), yang berarti pembelajarannya masih di bawah rata-rata dan standar yang diuji oleh Marquardt, secara umum dapat dinyatakan bahwa dengan adanya standar yang masih di bawah rata-rata, maka usaha pimpinan ( top level management) di Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk membangun learning organization di lingkungan organisasinya masih rendah dan harus serta perlu ditingkatkan semaksimal mungkin sebagai strategi untuk menjadi organisasi pembelajar.Atas dasar kesimpulan tersebut maka dapat disarankan bahwa pejabat dan para pegawai harus melakukan seluruh aspek yang ada dalam learning organization model agar bisa memiliki motivasi, komitmen, dan inovasi untuk menghadapi serta beradaptasi dengan arus perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus tesis, ini lebih menitikberatkan kajian terhadap masalah perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Penelitian ini .bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (I) Sejauhmana KUHAP telah memberikan dasar-dasar normatif terhadap jaminan perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan, (2) Apakah secara normatif KUHAP telah memenuhi syarat sebagai dasar penyelenggaraan proses peradilan pidana yang adil (due process of law) khususnya dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan.; (3) Sejauhmana para petugas penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan proses peradilan pidana yang menghargai dan melindungi HAM khususnya bagi para tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran HAM yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasandan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan HAM bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun ironisnya ternyata KUHAP justru tidak mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila .terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediakannya lembaga Pra Peradilan ternyata tidak cukup menjamin perlindungan HAM tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rerrtidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada keinungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut."

"Berakhirnya suatu masa yang dianggap "Perang Dingin" pada akhir dekade 1980an telah membei kesempatan menguatnya isu-isu dalam hubungan internasional seperti isu lingkungan hidup, demokratisasi dan HAM. Selama dekade 1990an, ketiga isu tersebut sering menjadi instrumen politik luar negeri dalam hubungan antar bangsa. dalam arti beberapa negara menggunakan tekanan polilik, ekonomi, titik moralnya untuk "mengkoreksi" masalah lingkungan hidup, proses demokratisasi, atau pelanggaran HAM (HAM) dalam batas wilayah negara lainnya. Dengan kata lain, isu sepcrti HAM bukan lagi semata-mata menjadi urusan domestik suatu negara, melainkan sudah menjadi kepentingan pihak eksternal."

"Isu hak asasi manusia sering menjadi isu yang kontroversial untuk banyak negara. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan pcrsoalan- persoalan seperti distribusi kekuasaan dalam masyarakat, pembalasan kekuasaan polilik. dan sebagainya. Dalam hubungan imernasional, yang menyangkut hubungan amar negara, isu HAM ini sering diperkeruh dengan adanya praktek kondisionalitas, tekanan dan dugaan intervensi dari negara besar. Unluk Cina isu HAM adalah isu yang sensitif, terutama sejak 4 Tuni 1989, ke-tika masyarakat internasional untuk pertama kalinya menaruh perhatian besar pada pelaksanaan HAM di Cina. Perhatian internasional yang tadinya begitu senyap, tiba-tiba bereaksi sangat keras setalah tragedi Tiananmen 1989.Tulisan ini akan membahas bagai-mana Cina memandang dan mengintrepretasikan HAM, apa yang mcmbedakannya dengan pandangan negarademokrasi liberal dan bagaimana pelaksanaan HAM di Cina saal ini."

"Indonesia has just ratified the two most important international human rights covenants, namely, in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). The implications of these ratifications are enormous, either for the government and other state's institutions or for the victims of human rights violation as well as human rights defenders. The two Covenants could become part of the effort of legal reform to improve human rights condition in Indonesia. the two Covenants are related with the history of the world organization, namely, the United Nations, in developing the what so called the international law, in this regard the international human rights law. The human rights law was developed as mechanisms, either Charter-based or Treaty-based. The main purposes of the Indonesian are to maintain peace and prevent violance."

"komisi nasional hak asasi manusia dalam laporan akhir tahunnya mengenai hak sipil warga negara dalam beragama. laporan itu dikeluarkan 9 desember 2009, disana disebutkan bahwa persoalan utama yang dialami oleh pemeluk agama dan kepercayaan ialah perkawinan dan sekolah. sayangnya secara detail tidak dijelaskan persoalannya.secara umum komnas ham melihat bahwa kondisi hak asasi manusia selama 2009 masih belum jauh berbeda dengan tahun lalu. artinya masih belum mengalami kemajuan yang berarti"

"pada bulan oktober 2009 ICRP menggelar konferensi nasional tokoh-tokoh agama untuk merumuskan rekomendasi bersama dalam rangka menyampaikan tuntutan untuk hak perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air kepada presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2009. tidak kurang 70an pemuka agama yang hadir dalam acara tersebut."

"Biro Kepegawaian sebagai suatu unit yang berada pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk melayani masalah kepegawaian kepada seluruh pegawai dilingkungan Departemen Hukum dan HAM yang saat ini jumlahnya kurang lebih 46.000 pegawai. Dengan jumlah yang harus dilayani demikian banyak, Biro Kepegawaian hanya memiliki 139 orang pegawai. Untuk itu disiplin kerja sangat diperlukan, agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja pegawai masih jauh berbeda dari yang dicita-citakan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari tidak disiplinnya pegawai terhadap jam kerja, banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, menunda-nunda pekerjaan dengan alasan keterbatasan fasilitas tanpa memikirkan solusinya, bermain games pada jam kerja dan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja perlu dijabarkan dan diteliti agar dapat diketahui faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai pada Biro Kepegawaian. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat disesuaikan dengan tahapan implementasi kebijakan disiplin kerja pada Biro Kepegawaian.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang disiplin kerja, dan memberikan masukan serta umpan balik kepada berbagai pihak terutama dalam pengambilan kebijakan publik tentang disiplin kerja.Metode penelitian yang digunakan adalam metode survai. Metode pengumpulan data melalui observasi, dan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cummulative %" pada Total Variance Explained, dan Factor Loading pada Component Matrix, yang didapat dengan mengoperasikan program SPSS (Statistic Program for Social Science) 13.0 for Windows. Penghitungan koefisien reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik koefisien alpha cronbach. Secara parsial 8 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja berpengaruh secara signifikan, namun secara simultan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja secara signifikan adalah faktor tujuan dan kemampuan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, dan ketegasan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja adalah pengawasan melekat.

---

Personnel Bureau as a unit under the Secretariat General of Department of Law and Human Rights has duties to provide employment service to all employees at Department of Law and Human Rights. Currently, the number of employees are approximately 42.000 people. With such numerous employees to be served, the Personnel Bureau has only 139 personnel. Therefore, the work discipline is highly required in order to provide reliable and timely service. The facts indicate that in general the employees' work discipline is still far from ideal. It can be seen from the facts that the employees are undisciplined toward working hours, many employees are not attending office for unreasonable causes, delaying their job with reasons due to limited facilities without giving any solutions, playing games during working hours and doing other jobs unrelated to their duties. Factors influencing work discipline need to be described and examined in order to identify which factor is the most dominant in infuencing the level of employees' discipline at Personnel Bureau. So the result of this research is expected to be adjusted with stages of work discipline policies implementation at Personnel Bureau.The objective of this research is to analyze the influencing factors to employees' work discipline at Personnel Bureau of Secretariat General of Department of Law and Human Rights. The results of this research is expected to be used as study material in contributing some ideas in developing science in the field of work discipline, and giving inputs and feedbacks to all parties especially in public decision making on work discipline.The research method used is survey. Data collection method is using observation and questionnaire. Validity test conducted to see the value of Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cumulative %" at Total Variance Explained, and Factor Loading at Component Matrix, obtained by using SPSS (Statistic Program for Social Science) program 13.0 version for Windows. Calculation of reliability coefficient conducted is using Alpha Cronbach coefficient statistical technique. In partial, the 8 factors which influence the work discipline are significant, but in simultaneous the significant factors which influence the work discipline are the factor of objective and competence, close supervision, sanction, and the decisiveness. The most dominant factor in influencing work discipline is close supervision."