Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia has just ratified the two most important international human rights covenants, namely, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam praktek perlindungan hak asasi manusia bagi korban malpraktek kedokteran telah memenuhi rasa keadilan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hak asasi manusia bagi korban malpraktek kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan praktek perlindungan hak asasi manusia bagi korban malpraktek kedokteran belum mencerminkan rasa keadilan. Hal ini terlihat pads penyelesaian kasus-kasus malpraktek kedokteran yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan yang menempuh jalur pidana sebagian besar tidak sampai ke pengadilan dan yang menempuh jalur perdata sebagian besar putusan hakim adalah tidak dapat diterima dan ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa korban-korban malpraktek kedokteran belum mendapatkan perlindungan dari negara. Putusan hakim Dalam 2 kasus yang diangkat dalam tesis ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak asasi bagi korban malpraktek kedokteran adalah faktor hukumnya, aparat penegak hukum dan fasilititas, masyarakat serta budaya hukum. Penelitian ini menyarankan negara melalui aparat penegak hukumnya khususnya polisi dan hakim harus lebih memperhatikan keadilan korbanikeluarga korban dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan malpraktek kedokteran. Pemerintah hams mensosialisasikan kepada masyarakat tentang upaya hukum yang dapat ditempuh korbanikeluarga korban malpraktek kedokteran untuk memperoleh keadilan dan peran lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan hams lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi korban-korban malpraktek kedokteran. Perlunya dibuat Undang-Undang Perlindungan Pasien yang mengatur malpraktek kedokteran, aparat penegak hukum harus diberikan pendidikan dan pelatihan ilmu kedokteran dan pemerintah harus membuat sebuah lembaga dokter pembanding yang anggota-anggotanya dari dokter-dokter independen.

---

The purpose of this research is to find weather the implementation of human rights protection for the victim of medical malpractice has fulfilled the concept of justice and to find out the obstacles at the process. The method use is qualitative approach which consist of case study and deep interview. The results of the research show that the human rights protection for the victim of justice. This condition can be seen from the cases handled by The Agency for Health Law. Most of the cases brought to criminal procedure never been processed to the court and cases brought to private procedure were can not be accepted a nd r ejected. These fact shown that the state has not protected the victim of medical malpractice. The research analyzes two cases settled through the court. The analyze show that judges decisions have not fulfilled the concept of justice for the victims. The obstacles at the human rights fulfillment for the victim of medical malpractice are the regulation, law enforcement official and the facilities, society also the culture. The research makes suggestions for the human rights protection for the victim of the medical malpractice. Law makes especially police and judge in medical malpractice have to give more attention to victim for justice. Government have to make a socialization to society about the step of law can be follow by victim/family of medical malpractice to get justice, besides of non governmental organization on such as The Agency for Health Law have to increasing to facilitate the victim of medical malpractice to get justice, making the law on the protection of patients which regulates the medical malpractice; developing the human resources of the law enforcement official through formal education and training ; and establishing and comparison doctor institution which consists of independent doctors."

"Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendifinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar nikah. Dalam pasal 43 ayat (2) UU No. l Tahun 1974 disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal anak luar kawin itu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai anak luar kawin akan digunakan ketentuan yang lama yaitu KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata pada umumnya membedakan kedudukan serta perlindungan hukum antara anak luar kawin dan anak sah. Secara hukum, anak sah memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan anak luar kawin. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan di Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, perbedaan kedudukan antara anak sah dengan anak luar kawin ini sudah tidak terlalu jelas terlihat. Belanda telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan mereka terkait kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin sehingga antara anak sah dan anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum yang setara. Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia serta perbandingannya dengan di Belanda. Seilain itu dalam tesis ini juga akan dibahas dan dianalisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2142K/Pdt/1989. Penelitian ini adalah penelitian berjenis hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Indonesia cukup berbeda dengan yang ada saat ini di Belanda. Ketentuan perundang-undangan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Belanda sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan mengenai anak luar kawin di Indonesia masih diberlakukan ketentuan dalam KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah meninjau ulang permasalahan serta ketentuan perundang-undangan di Indonesia guna menjamin perlindungan hukurn yang penuh terhadap kedudukan anak luar kawin di Indonesia.

---

Article 42 of Law Number I ofthe year 1974 defined legitimate child as child born in or as a result of a legitimate marriage. While children bom outside a legitimate marriage is known as an illegitimate child. Article 43 point (2) of Law Number l of the year 1974 stated that the status of an illegitimate child shall be Further regulated on a Govemment Regulation. But up until now, there is no Government Regulation governing the subject. Therefore, pursuant to Article 66 of Law Number 1 of the year 1974, concerning the illegitimate children, will be used the old provisions of the Indonesian Civil Code. The provisions of the Indonesian Civil Code generally distinguish the legal status and protection between an illegitimate and legitimate child.

Legally, legitimate children have a stronger legal status and protection than illegitimate children. This distinction is considered incompatible with the sense of justice, decency and humanity. Compared with the Netherlands, as the country of origin of the Indonesian Civil Code, the difference between legitimate children mtd children born out of wedlock is not so clearly visible. The Dutch have done many developments and changes to their statutory provisions related to the legal status and protection of children bom out of wedlock so that there is an equal standing between legitimate children and children born outside a legitimate marriage.

This thesis will discuss the legal, status and protection of illegitimate children in Indonesia and its comparison with the Netherlands. In this thesis will also be discussed and analyzed the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2142K/Pdt/1989. This research is a normative juridical law manifold with qualitative methods and descriptive design.

The results stated that the legal status and protection of illegitimate children in Indonesia is quite different from those currently in the Netherlands. Statutory provisions on legal status and protection of illegitimate children in the Netherlands has come trough a great progress in accordance with the development ofthe society. As for children outside of marriage in Indonesia, the provisions of the Indonesian civil code are still applicable.

The results of this study suggest that the government should review the issues and the provisions of legislation in Indonesia in order to ensure full legal protection against the position of a child outside marriage in Indonesia."