Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik (beracun) di dalam tumpahan minyak merupakan ancaman yang serius bagi biota-biota yang hidup di sekitar lokasi kecelakaan kapal. Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak ini berakibat jangka panjang yang secara ekologis merupakan bahaya yang mengkhawatirkan. Kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu negara yang terkena tumpahan minyak dapat meminta ganti rugi kepada pemilik kapal atau asuransi yang menanggung kapal tersebut. Dalam hal ini dipergunakan Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 dan International Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971. Tujuan dari studi ini adalah mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pemilik kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka yang mengalami kecelakaan dan mencemari perairan Indonesia ditinjau dari konvensi internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam studi ini dapat disusun hipotesis yaitu pembayaran ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada kasus kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka belum memadai dari segi pemulihan dampak lingkungannya. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kejaksaan Agung, PT. Polynesia Bhakti, Badan Pusat Statistik, Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut, serta Lembaga Minyak dan Gas Nasional.

---

The hydrocarbons is a toxicant matter in the oil spill that become a serious danger for the sea biota at the location ofthe ship accident. The loss that come around because of the oil spill could be for long tenn eH`ect for that ecologically it became a serious danger.

The accident of the Nagasaki Spirit tanker with the Ocean Blessing cargo tanker caused an oil spill in the sea become a lossing for the sea itself as an affected sea. Because of that, the State which affected by the oil spill could request to the owner of the ship a compensation. In this case, The Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and The Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 used for.

The purpose of this study is to see the mechanism of the compensation which have done by the Indonesian Government to the owner of the Nagasaki Spirit tanker at the Maacca Strait which have accidented and polluted the Indonesian water viewed by The Intemational Convention.

According to the purpose above, In this study can arrange the hypothetis is the compensation is based on the strict liability consept on the Nagasaki Spiiit case at Malacca Strait it is not enough for the recovery of the marine environment.

This research uses a normative yuridis with the analitical descriptive. The source gathered based on the library study which enriched the interview with the competent instancy such as Ministry of Communication the Directorate General of Sea Communication, the Environment Impact Management Agency, the State Attorney of Indonesia, the Polynesia Bhakti Ltd, the Agency of the State Statistical, the Guard of The Beach and the Sea and also the Agency of the National Oil and Gas."

"konstitusi memberikan amanat dan pedoman terkait dengan peran dan kedudukan negara terhadap tanah sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"."

"Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat beberapa alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SK camat? dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97- 98/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya Alas Hak yang tumpang tindih.

---

The strength of evidence is greatly required in order to provide legal strength for an ownership, likewise the basis of land right which constitutes the ground for an individual to possess right over his land. A basis of right may be used as the ground for the issuance of land right certificate and has the strength of evidence which constitutes written evidence having the power as a privately drawn up deed. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of the Year 1997 regarding Land Registration, there are several written evidences which can prove ownership over land. Certificate of Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)] constitutes a basis of right which is commonly used in Riau Province, in various regions, there are different terms being used, however, they all are referring to the same matter which is the basic letter or some communities are referring to it as ?Decree of the Head of Sub-district [SK camat]? and this is included in the definition of other forms of written evidence by any name whatsoever. The strength of evidence possessed by this SKGR is merely a document which similar to a privately drawn up deed.

This research uses juridical normative research form as well as supported by the result of interview with resources and informants. After the entire data is processed and analyzed, then a conclusion is assumed deductively. Data on the result of this research will be presented and finally it will answer the subject matter as well as provide Analysis towards the verdict of the District Court of Pekanbaru Number: 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR regarding sale and purchase by means of Certificate of Compensation. The efforts which must be taken in order to overcome this basis of right based on privately drawn up deed which constitutes the basis for the issuance of a certificate is the need of thoroughness and sufficient registration from the authorized apparatus, in this matter the apparatus in the sub-district and village levels, therefore, it will minimize the occurrence of overlapping Basis of Right upon the land."

"Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang terkena dampak atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan asas-asas perolehan tanah, asas kesejahteraan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini,ternyata Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kurang memberikan perlindungan hukum dan kurang menjamin kesejahteraan pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah.

---

Basically, when the authorities or operators / among businesses require land to any needs, then how to acquire land needed to go through deliberations between the party who requires the land to the right land owners until reach an agreement between both parties. That the Presidential Regulation Number 36 Of 2005 amended by Presidential Regulation Number 65 Of 2006 as a guideline for the implementation of the land acquisition for public interest should considering the right land owners who affected by the implementation of land acquisition.

This research is a descriptive analysis by using the method of analytic under juridical normative approach. Implementation of land acquisition should be based on the fundamental of land acquisition, basic welfare and protection of the law given to the land owner.

Based on analysis in this research, it appears to Presidential Regulation Number 36 Of 2005 amended by Presidential Regulation Number 65 Of 2006 providing less legal protection and less prosperity to the land rights owners who affected by the land acquisition. "

"Klausula Indemnitas atau Klausula Ganti Rugi merupakan salah satu ketentuan penting dalam kontrak pengeboran internasional untuk membantu mengalokasikan risiko kepada pihak yang berada dalam posisi yang paling tepat untuk menanggung risiko tersebut. Konsep ini memiliki peranan yang signifikan dalam kontrak kontrak di bidang minyak dan gas bumi, karena karakter khusus dari industri tersebut. Skripsi ini membahas unsur utama dari konsep indemnitas, penggunaan klausula indemnitas dalam kontrak pengeboran serta kekurangan dan kelebihan penggunaan klausula indemnitas tersebut dan juga termasuk hal hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian.;

---

Indemnity clause is one of the key provisions in the international contract that helps to allocate risk to the party who is in a better position to accept it. The concept has particularly great significance in oil and gas contracts due to the specific features of the industry. The paper looks at the main elements of the concept and at the ways it is applied in the international drilling rig service contract, some advantages and disadvantages of using indemnity clause in the contract including some critical points that need to be taken into account by the parties to the contract."