Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang layanan-layanan Go-Jek secara umum dan pertanggungjawaban atas layanan-layanan yang ada khususnya pada jenis layanan pengiriman barang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan disertai dengan uraian kasus yang pernah terjadi. Penelitian ini menekankan bahwa Go-Jek bukan merupakan perusahaan pengangkutan yang memiliki izin resmi karena keberadaannya masih bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya sering dianggap sebagai angkutan non-formal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggantian barang yang hilang dan rusak pada jasa pengiriman Go-Jek belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Go-Jek juga perlu untuk melibatkan pihak asuransi dalam hal penggantian barang yang hilang maupun rusak akibat dari penggunaan jasa pengirimannya. Selain itu terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak melakukan penggantian.

---

This thesis describes GO-JEK's services and the liabilities regarding the aforementioned services, particularly regarding the delivery service provided by GO-JEK. The subject is researched using juridical-normative approach, which involved literature studies and a case study. In this research, it has to be pointed out that GO-JEK is a transportation company with no legitimate permit since GO-JEK's existence itself contradicts several laws, which means GO-JEK is a non-formal transportation service. The results of this research shows that the recovery of lost or damaged items provided by GO-JEK does not follow the regulations in Law No.8/1999 on Consumer Protection. GO-JEK also has to involve insurance companies regarding lost or damaged items in GO-JEK's delivery service. This thesis also explains several legal actions consumers can take if GO-JEK fails to recover the lost or damaged item."

"ABSTRAKDi Propinsi Bali, tepatnya pada Desa Yeh Embang, Kabupaten Negara, Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni untuk pembuatan Jalan Umum, tidak diikuti dengan Pembayaran Ganti Rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah Daerah setempat hanya melakukan kesepakatan dengan para pemegang hak tanpa mengikuti peraturan. Terjadi kesepakatan yaitu para pemegang hak memberikan sebagian tanah mereka tersebut tanpa ganti rugi untuk pembuatan jalan umum, dengan berdalih jalan umum ini merupakan kebutuhan masyrakat umum, maka tidak ada pembicaraan ganti kerugian lebih luas. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum pada daerah Kabupaten Negara, Bali, yakni tepatnya berada di Desa Yeh Embang, pada kenyataannya, mekanisme nya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai pengadaan tanah. Tidak terdapatnya ganti kerugian dalam pelakasanaan pembangunan jalan umum tersebut. Tidak terdapat prinsip keterbukaan yang terlihat dari pembangunan jalan umum di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

In the province of Bali, exactly in Yeh Embang village, Negara regency, implementation of Development for Public Interest , namely for public road manufacture were not included with any compensation in accordance with the applied regulation , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 . The local government only make a settlement with the right holders regardless of the law. A settlement was formed , in which all the right holders gave half of their lands without any compensation for the development of public roads , being the need for public road is a necessity for people as the main reason, therefore there are no further discussions about compensation for public roads . This research analyzed in descriptive analytic form with the use of normative juridical approach. Therefore, the writer concludes that The Land Acquisition for the Development of Public Roads Without Compensation in Negara Regency of Bali, Yeh Embang village to be exact , in reality, the mechanism has not been run in accordance with the applied regulation in regard of land acquisition. The absence of compensation for public roads development . The absence of principles of openness seen from the public roads development in that region."

" ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai ganti rugi immateriil bagi badan hukum karenaadanya perbuatan melawan hukum. Fokus penelitian adalah mengetahui apakahganti rugi immateriil dapat diberikan bagi badan hukum serta bagaimana gantirugi immateriil diberikan bagi badan hukum dalam putusan-putusan pengadilan,dan kemudian mengelaborasi dua fokus diatas untuk melihat bagaimanapenggantian ganti rugi yang sepatutnya diminta oleh badan hukum. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan skripsi inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan hukum tidaksepatutnya menerima ganti rugi immateriil.

---

ABSTRACTThis study discusses the immaterial compensation for a legal entity due to an actof tort. The focus of this research is to find out whether the immaterialcompensation should be given for the legal entity, and also to know how theimmaterial compensation being granted to legal entity in court verdicts, and thenelaborating the two focuses over to see what is the ideal compensation should beclaimed by legal entity. The method used is normative. The writing of this methodwas with secondary data such as research literature as a source of data. Theresults showed that the legal entity should not receive immaterial compensationdue to the absence of mental and psychological condition in legal entity."

"Skripsi ini membahas tentang doktrin unjust enrichment yang telah dikenal pertama kali di negara-negara common law. Doktrin tersebut merupakan perluasan dari gugatan perdata yang sudah ada yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum PMH . Setelah penerapan doktrin tersebut diakui pada negara-negara common law, negara-negara civil law mulai mengenal doktrin unjust enrichment. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Di Perancis diatur secara khusus di dalam France Civil Code pada tahun 1892 di Buku III Pasal 1303. Begitu juga di Belanda diatur di dalam Dutch Civil Code tahun 1992 di Buku 6 Bab 4 Pasal 212. Sedangkan di Indonesia, belum diatur secara khusus mengenai doktrin unjust enrichment dalam ketentuan undang-undang. Namun bukan berarti Indonesia tidak mengenal doktrin ini. Terdapat salah satu konsep unjust enrichment secara tersirat dalam pasal 1359 KUHPerdata. Dalam pengaturannya di pasal 1359 KUHPerdata menjelaskan bahwa dapat dituntut kembali suatu pembayaran yang tidak diwajibkan. Isi dari pasal tersebut tergambar dari beberapa putusan maupun penetapan pengadilan seperti putusan nomor 1749 K/Pdt/2010, penetapan nomor 253/Pdt.P/2014/PNSkt, dan putusan nomor 732 K/Pdt/2013. Skripsi ini berisi tentang sejarah doktrin unjust enrichment serta tantangan dan hambatan dalam menerapkan doktrin unjust enrichment dalam putusan-putusan pengadilan.

---

This thesis discusses about the unjust enrichment doctrine has been first recognized in common law countries. It is an extension of existing civil lawsuits such as event of default and tort. After the implementation of the unjust enrichment doctrine is recognized in common law countries, civil law countries are beginning to recognize the unjust enrichment doctrine as well. The research method used in this paper is library research method with secondary data that is juridical normative, which is a research that refers to the legal norms appeared in legislations and norms that bind the society. Unjust enrichment has been specially regulated in the French Civil Code in 1892 in Book III, Article 1303. Similarly, in the Netherlands, unjust enrichment has been regulated in the Dutch Civil Code of 1992 in Book 6, Chapter 4, Article 212. While in Indonesia, unjust enrichment has not been specifically regulated in the regulations of the law. But that does not mean Indonesia does not recognize this doctrine. The unjust enrichment doctrine implicitly appeared in Article 1359 of Indonesian Civil Code. Article 1359 of the Indonesian Civil Code explains that each payment which was not made pursuant to a debt may be reclaim. This article tries to explain how this doctrine to be implemented in the court decisions. What the court considerations in implemented such doctrine. What are the opportunities and challenges of such doctrine to be implemented in Indonesia."

"Skripsi ini membahas subrogasi dalam asuransi dan kewajiban penanggung jawab pengangkut angkutan laut dalam hal antara PT. Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogasi merupakan salah satu prinsip yang memiliki peran penting dalam asuransiterutama dalam hal kerugian obyek pertanggungan yang disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim tampak tidak konsisten dalam menerapkan asas subrogasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pertanggungan. Sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut di bidang pengangkutan Laut, Majelis Hakim dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pembawa yang dapat melepaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya kepada tertanggung untuk menentukan apakah terdapat kewajiban bagi pengangkut untuk melakukan pembayaran kompensasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu hukum, konseptual, dan studi kasus. Dari hasil penelitian ini masih ada Majelis Hakim yang belum memahami prinsip subrogasi dan ketentuan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan laut sebagaimana dimaksud pada hukum dan peraturan yang berlaku.

---

This paper discusses the subrogation in insurance and liability

person in charge of sea transportation carrier in the case between PT. Insurance AXA Indonesia against PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogation is one of the principles that has an important role in insurance especially in the case of loss of the insured object caused by third parties. However, in this case the Panel of Judges appeared to be inconsistent in applying the principle of subrogation in accordance with the provisions of the insurance laws and regulations. In connection with the responsibility of the carrier in the field of Sea transportation, the Panel of Judges in this case does not consider the liability of the carrier who can relinquish part or all of his responsibility. to the insured to determine whether there is an obligation for the carrier to pay compensation. This research is a juridical-normative research, where the authors use three approaches, namely legal, conceptual, and case studies. From the results of this study there is still

The Panel of Judges does not yet understand the principle of subrogation and the provisions of liability insurance for sea transport as referred to in applicable laws and regulations."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia skema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar, tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkan dapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahas bagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan Dana Perlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund di Amerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanya yang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitung besar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitan rancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuah terobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatu pelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagi penerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perincian tentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurang tepat dalam konsideransnya.Criminal acts and activities in the capital market are increasingly complex and sophisticated. this is one of the impacts of the increasingly advanced and sophisticated techniques and systems carried out by certain parties in carrying out various kinds of things that can be categorized as criminal acts in the capital market. Meanwhile, in Indonesia, the compensation schemes that can be carried out by investors are still very vague, uncertain, and very small in number. Therefore, the Financial Services Authority with Disgorgement can be said to be a remedial action that is expected to prevent parties who commit violations. This paper will discuss how the comparison of disgorgement and disgorgement funds with the Indonesian Investor Protection Fund and disgorgement and disgorgement funds in the United States with normative juridical research methods. With a scheme that is not difficult and guarantees the certainty of receiving compensation by investors when compared to the previous compensation mode and the amount is quite large when compared to the previous compensation mode. So the issuance of the draft regulation on Disgorgement and Disgorgement Funds is a new breakthrough for the capital market industry in Indonesia in dealing with a violation of the law, increasing investor protection and effectiveness. law enforcement in the Capital Market sector as well as a turning point for the application of restorative justice to the losses suffered by investors caused by violations of the provisions of the legislation in the capital market sector. However, there are still some things that need to be improved, such as details about the subject that can accept claims and the use of the editor that is not quite right in the consideration."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal inimerupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistemyang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam halyang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesiaskema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar,tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkandapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahasbagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan DanaPerlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund diAmerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanyayang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jikadibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitungbesar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitanrancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuahterobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatupelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagipenerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yangdiakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasarmodal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perinciantentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurangtepat dalam konsideransnya.

---

Capital market crimes and activities are getting more complex and sophisticated.

These phenomenon are the impacts of increasingly advanced and sophisticated

techniques and systems carried out by certain parties in doing various things that

can be classified as capital market crimes. Whereas in the Indonesia Indemnity

scheme, pertaining capital market crimes, at the moment, that can be executed by

an investor can be considered as cryptic, uncertain, and, for the amount, is very

measly. Hence, this disgorgement, as the new indemnity scheme, issued by the

Financial Services Authority can be considered as a remedial action that is expected to prevent parties to do such wrongdoing. This thesis will examine the comparison between the Indonesian version of disgorgement and disgorgement fund with the Investor protection fund also with the American Version of disgorgement and disgorgement fund by using juridical normative research method. Uncomplicated scheme and certainty on receiving of such indemnity by investor as well as a proportionate amount of indemnity compared to the previous regulation makes this draft regulation pertaining disgorgement and disgorgement funds is a breakthrough for the Indonesian Capital Market in handling violation, increasing protection towards investor, strengthening capital market law enforcement effectively, and constitute a turning point for restorative justices application against losses

encountered by investor caused by violation against the capital market law. Nevertheless, there are a few things that need to amend such as specification on the

subject suitable for receiving such claims and the use of inadequate words in its

consideration"

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip subrogasi pada perkara antara PT Margo Indonesia Servicestama (“PT MIS”) melawan PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (“PT CAP”). Pada perkara ini PT MIS mengajukan bahwa ia berhak atas pengembalian uang yang dibayarkannya kepada PT CAP karena ia merasa PT CAP telah melanggar prinsip subrogasi dengan tetap menerima pembayaran dari PT MIS sedangkan ia telah mendapatkan pembayaran atas klaim ganti rugi yang ia lakukan ke perusahaan asuransi yakni PT Mandiri Axa General Insurance. Namun PT CAP berpendapat bahwa ia tidak melanggar karena kerugian lebih besar dari yang didapatkan dari keduanya. Subrogasi merupakan salah satu prinsip utama yang memiliki peran penting dalam asuransi terutama dalam hal kerugian terhadap suatu barang yang menjadi objek asuransi disebabkan oleh pihak ketiga diluar perjanjian asuransi. Prinsip subrogasi dalam asuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menggantikan hak-hak tertentu dari tertanggung setelah mengganti kerugian yang dialami olehnya. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa (1) pengimplementasian prinsip subrogasi pada perkara ini belum diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai prinsip subrogasi oleh majelis hakim. (2) terdapat inkonsistensi pertimbangan majelis hakim dalam membuat keputusan dalam perkara ini.

---

This thesis examines the implementation of the principle of subrogation in the case between PT Margo Indonesia Servicestama ("PT MIS") against PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. ("PT CAP"). In this case, PT MIS submitted that it was entitled to a refund of the money it paid to PT CAP because it felt that PT CAP had violated the principle of subrogation by continuing to receive payment from PT MIS while it had received payment for the compensation claim it made to the insurance company, PT Mandiri Axa General Insurance. However, PT CAP argued that it had not violated the subrogation principle because the loss was greater than that obtained from both of them. Subrogation is one of the main principles that has an important role in insurance, especially in the event of a loss to an item that is the object of insurance caused by a third party outside the insurance agreement. The principle of subrogation in insurance allows the insurance company to replace certain rights of the insured after replacing the losses suffered by him. Based on the research, it was found that (1) the implementation of the principle of subrogation in this case has not been applied properly in accordance with the provisions governing the principle of subrogation by the panel of judges. (2) there are inconsistencies in the consideration of the panel of judges in making decisions in this case."

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen diharapkan dapat menjadi salah satu penopang dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan melalui pengawasan terhadap industri perasuransian untuk membentuk industri perasuransian yang sehat, berdaya saing, dan memperoleh kepercayaan masyarakat melalui perlindungan terhadap konsumen. Sebagai salah satu instrumen dari pengawasan, Otoritas Jasa keuangan memiliki kewenangan penegakan hukum baik secara administratif, perdata maupun pidana. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya berfokus pada tujuan hukum berupa kepastian hukum dan keadilan, namun juga kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan transformasi penegakan hukum di bidang perasuransian dengan adanya ketentuan mengenai penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, juga terdapat ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pengganti kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Pembayaran ganti rugi merupakan upaya pemulihan bagi konsumen bidang perasuransian yang menjadi korban sebagai implementasi dari pemenuhan tujuan hukum berupa kemanfaatan. Penegakan hukum demikian akan efektif dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penyidikan bidang perasuransian. Koordinasi dilakukan bukan hanya semata oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka integrated criminal justice system, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mendapatkan gambaran atas tindakan pengawasan yang komprehensif dengan penegakan hukum. Oleh karenaya diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan secara umum.

---

The Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) is an independent body intended to oversee the stability and sustainability of financial systems operating domestically. Its monitoring function over insurance companies is designed to shape an insurance ecosystem that is healthy, competitive, and trustworthy to protect customer’s interest. As part of its monitoring function, OJK has law enforcement authorities in the field of administrative, civil, and criminal proceedings to ensure the enactment of justice and the protection of parties’ interests. Law no. 4/2024 on the “Development and Reinforcement of the Financial Sector” has transformed law enforcement in the insurance sector with provisions regarding the resolution of violations of laws and regulations by providing compensation to the injured party. Furthermore, it also regulates provisions regarding additional penalties in the form of compensation for losses suffered by victims of criminal acts. Compensation payments are an effort to restore the rights of disadvantaged insurance consumers as an implementation of fulfilling the legal objective in the form of benefits. Such practices should be done electively, with coordination between parties involved in the investigation of the relevant Insurance entities. The coordination is done not only by OJK, but also by the National Police under the integrated criminal justice system to paint a holistic picture based on the findings collected by the bodies, thus ensuring a comprehensive monitoring function and a strict law enforcement. With this need in mind, it is necessary for the government to enact laws and regulations governing coordination between institutions that have investigative authority in the insurance sector and the financial services sector in general."