Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Washington, D.C.: Brookings Institution, 1959
330 ECO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Deliarnov
Jakarta: Rajawali, 2012
330.9 DEL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Keirstead, Burton Seely
Oxford: Basil Blackwell, 1953-1957
330.1 KEI e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Deliarnov
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
330.9 DEL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
By any indicator, Indonesia, the fourth most populous nation on earth, is a development success story. Yet 20 years after a deep economic and political crisis, it is still in some respects an economy in transition. The country recovered from the 1997-98 crisis and navigated the path from authoritarian to democratic rule surprisingly quickly and smoothly. It survived the 2008-09 global financial crisis and the end of the China-driven commodity super boom in 2014 with little difficulty. It is now embarking on its fifth round of credible national elections in the democratic era. It is in the process of graduating to the upper middle-income ranks. But, as the 25 contributors to this comprehensive and compelling volume document, Indonesia also faces many daunting challenges -- how to achieve faster economic growth along with more attention to environment sustainability, how to achieve more equitable development outcomes, how to develop and nurture stronger institutional foundations, and much else. "This is a timely and much-needed book. There are very few recent books on Indonesia with such a comprehensive analysis of not just mainstream economic policies, but also most importantly the key issues of human capital, inequality, social welfare, labour, food security and natural resource management. This book will not only be crucial for policy discourse but for all stakeholders who care about Indonesia making the transition not only to a high-income economy, but an inclusive one."--Mari Pangestu, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia "The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond is one of the most important books that discusses the Indonesian economy post-Asian Financial Crisis. A must-read for anyone who wants to understand contemporary Indonesian economy
Singapore: ISEAS Publishing, 2019
330.959 8 IND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sutanto Hambali
Abstrak :
Otonomi daerah merupakan suatu thema yang sedang dan cukup popular oleh berbagai kalangan mulai dari tingkat pemerhati, pengambil kebijakan serta masyarakat umum pada akhir abad dan awal millenium kedua. Perhatian besar atas thema tersebut karena adanya tuntutan redefinisi perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama lebih kurang 32 tahun masa orde baru. Salah satu esensi otonomi daerah yang juga mendapat perhatian penting adalah peranan langsung pemerintah didalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah (termasuk Daerah Kabupaten Banggai). Peranan langsung itu adalah memberikan pelayanan serta pemberian stimulus terhadap perekonomian yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui dukungan dana pembangunan daerah. Dampak lain atas upaya pemerintah pusat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah adanya tuntutan masyarakat agar pusat-pusat pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Konsekuensi atas tuntutan itu bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah yang luas diperlukan pemekaran sebagian wilayah, baik pada level pemerintahan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota bahkan tingkat propinsi. Salah satu daerah yang dimekarkan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah wilayah administrasi Kabupaten Banggai yang dibagi menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini membawa perubahan orientasi perencanaan pembangunan bagi daerah yang dimekarkan baik induk maupun pecahannya. Permasalahannya, pertama, apakah kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dengan data terbatas di bidang perencanaan telah optimal dalam upaya mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah, baik untuk kondisi sebelum dan sesudah wilayah dimekarkan dan kemungkinannya apabila otonomi diberlakukan. Kedua, apakah kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan tersebut diatas menjadi stimulus bagi peningkatan kinerja perekonomian daerah Kabupaten Banggai. Untuk melihat perkembangan perekonomian kedua Daerah Kabupaten Banggai dilakukan berbagai analisis, baik analisa struktur perekonomian daerah, laju pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat, metode location untuk mencari sektor-sektor keunggulan daerah, analisa shift share untuk menghitung perubahan pertumbuhan regional, teori economic base digunakan mengkalkulasi multiplier daerah, ratio APBD terhadap PDRB guna melihat peranan pemerintah daerah dan metode program linear untuk menilai kinerja kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah yang diterapkan dalam kurun waktu tahun 1993 sampai tahun 1997. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut diatas, untuk wilayah Kabupaten Banggai sebelum dimekarkan kondisi perekonomiannya adalah ; perkembangan nilai tambah bruto berdasarkan harga konstan '93 untuk tahun 1993 sebesar Rp. 327.786 juta meningkat menjadi Rp. 431.741 juta pada tahun 1997, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,14 %. Kontribusi sektoral terbesar masih disumbangkan oleh sektor pertanian yang mencapai angka 47,53 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 1997 menjadi 48,40 %. Dengan menggunakan harga konstan yang sama, nilai pendapatan per kapita masyarakat pada tahun 1993 sebesar Rp. 832.219 meningkat juga menjadi Rp. 1.002.619 di tahun 1997 dengan penduduk yang bekerja pada tahun 1993 sebanyak 184.272 orang, mengalami kenaikan menjadi 194.980 orang tahun 1997. Sektor-sektor unggulan dengan menggunakan data out put daerah pads tahun 1993 berada di sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sampai tahun 1997 keunggulan daerah tinggal sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedang memakai data tenaga kerja, make keunggulan daerah tahun 1993 terletak pads sektor pertanian, sektor penggalian, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, kemudian untuk tahun 1997 sisa unggul disektor pertanian dan sektor bangunan. Hal ini dicerminkan oleh multiplier daerah dari nilai 1,7145 kali tahun 1993 mengalami penurunan hingga menjadi 1,6425 kali tahun 1997. Kajian atas perubahan pertumbuhan daerah dari tahun 1993 sampai tahun 1997 digambarkan bahwa bacarnya total perubahan pertumbuhan daerah (G) sebesar Rp. 103.915 juta, share propinsi (R) senilai Rp. 131.549,5 juta dan nilai shift share (S) sebesar Rp. 27.634,5 jut& Hal ini berarti bahwa perekonomian daerah Kabupaten Banggai sebelum dimekarkan lebih banyak dipeng rubi oleh perekonomian propinsi atan daerah kabupaten lain di dalam propinsi Sulawesi Tengah, walaupun secara sektoral pertumbuhan den dalam daerah didapat dari sektor penggalian dan sektor bangunan. Kalau menggunakan data tenaga kerja maka perubahan pertumbuhan tenaga kerja dari tahun 1993 sampai tahun 1997 sebanyak 10.708 orang, share propinsi (R) sebanyak 48.404 orang dan shift share kabupaten sebanyak 37.696 orang, artinya tenaga kerja yang bekerja di daerah Kabupaten Banggai sebelum dimekarkan dalam jangka waktu tersebut lebih banyak diisi dari luar daerah. Parameter lain yang digunakaa untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah yang digambar oleh proporsi APED terhadap PDRB, dimana pads tahun 1993 hanya sebesar 4,57 % meningkat menjadi 8,76 % pada tahun 1997. Dengan menggunakan parameter yang sama, untuk wilayah Kabupaten Banggai sesudah dimekarkan gambaran perekonomiannya adabah; perkembangan nilai tambah bruto berdasarkan harga konstan 93 untuk tahun 1993 sebesar Rp 236.781 juta meningkat menjadi Rp. 314.034 juta pada tahun 1997, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,32 %. Kontribusi sektoral terbesar masih disumbangkan oleh sektor pertanian yang mencapai angka 46,69 % dan terns mengalami peningkatan hingga tahun 1997 menjadi 48,09 %. Dengan menggunakan harga konstan yang sama, nilai pendapatan per kapita masyarakat pads tahun 1993 sebesar Rp. 923.899 meningkat juga menjadi Rp. 1.120.879 di tahun 1997 dengan penduduk yang bekerja pada tahun 1993 sebanyak 113.350 orang, mengalami kenaikan menjadi 133.940 orang tahun 1997. Sektor-sektor unggulan dengan menggunakan data out put daerah pads tahun 1993 berada di sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, sedang pada tahun 1997 keunggulan daerah tinggal sektor pertanian dan sektor bangunan. Sedang memakai data tenaga kerja, maka keunggulan daerah tahun 1993 terletak pada sektor pertanian, sektor penggalian, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, kemudian untuk tahun 1997 sisa unggul disektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Hal ini dicerminkan oleh multiplier daerah dari nilai 1,8333 kali tahun 1993 mengalami penurunan hingga menjadi 1,7314 kali tahun 1997. Kajian atas perubahan pertumbuhan daerah dari tahun 1993 sampai tahun 1997 digambarkan bahwa besarnya total perubahan pertumbuhan daerah (G) sebesar Rp. 77.235 jute, share propinsi (R) senilai Rp. 95.026,7 juta dan nilai shift share (S) sebesar Rp. 17.773,7 juta. Hal ini berarti bahwa perekonomian daerah Kabupaten Banggai sesudah dimekarkan lebih banyak dipengaruhi oleh perekonomian propinsi atau daerah kabupaten lain di dalam propinsi Sulawesi Tengah, walaupun secara sektoral pertumbuhan dari dalam daerah didapat dari sektor penggalian dan sektor bangunan. Kalau menggunakan data tenaga kerja maka perubaban pertumbuhan tenaga kerja dari tahun 1993 sampai tahun 1997 sebanyak 20.590 orang, share propinsi (R) sebanyak 29.775 orang dan shift share kabupaten sebanyak - 9.185 orang, artinya tenaga kerja yang bekerja di daerah Kabupaten Banggai sesudah dimekarkan dalam jangka waktu tersebut mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak 9.185 orang. Parameter lain yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah yang digambar oleh proporsi APBD terhadap PDRB, dimana pads tahun 1993 hanya sebesar 6,31 % meningkat menjadi 12,04 % pada tahun 1997. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai dalam Repelitada VI yang diterapkan adalah memprioritaskan percepatan pembangunan pedesaan, pembangunan transportasi khusunya prasarana jalan, pembangunan sektor pendidikan, pembangunan sektor kesehatan dan pembangunan aparatur pemerintah daerah. Sedang kebijakan pengeluaran pembangunan daerah pada tahun anggaran 1997 / 1998 adalah mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan melalui peningkatan bantuan langsung, peningkatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan teknis maupun fungsional serta menambah kelengkapan saran dan prasarana aparatur pemerintah daerah. Karena itu perhatian atas penelitian ini, selain kajian analisis kondisi perekonomian Daerah Kabupaten Banggai diatas, juga dilakukan analisis kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah. Didalam analisis yang kedua ini dipergunakan metode program linear dengan penyelesaian berbagai bentuk problemnya memakai software komputer ABQM. Terkait dengan analisis kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah adalah sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang diterapkan selama ini. Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sampai scat ini masih mengacu pada Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dengan pola bottom up dan top down planning. Dalam implementasinya poin ini secara ringkas menyerap berbagai usulan rencana kegiatan masyarakat dari level pemerintahan paling bawah (desa), kemudian diusulkan berdasarkan prioritas kepada tingkat pemerintahan diatasnya. Setelah semua proses dari bawah selesai, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana atas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan secara proporsional kepada daerah-daerah (mekanisme lengkap lihat bagan 4.01). Mekanisme perencanaan yang demikian memang telah cukup komprehensif mengakomodasikan berbagai kepentingan perencanaan dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, tetapi masih terdapat berbagai hal yang menjadikan implementasinya kurang berjalan baik ; pertama, diperlukan kualitas tenaga-tenaga perencana yang memiliki kualifikasi tertentu, kedua, sistem dan mekanisme perencanaannya hanya dapat dimengerti secara komprehensif oleh birokrat sampai level pemerintahan kabupaten, ketiga, manajemen usulan rencana kegiatan dikelompokkan dalam program yang sauna untuk semua level pemerintahan, keempat, tidak adanya ruang publik (public hearing) yang jelas pada saat usulan rencana memasuki proses penganggaran, kelima, bagi daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) relatif kecil akan sangat tergantung kepada pemerintah pusat, keenam, diperlukan proses sosialisasi program yang kontinue sebelum implementasi kegiatan dilaksanakan. Konsekuensi yang harus diterima atas implementasi proses perencanaan diatas adalah, pertama, kualitas usulan rencana kegiatan dari masyarakat tidak memenuhi standar perencanaan, kedua, usulan rencana dari masyarakat tidak mencerminkan kebutuhan tetapi hanya sebatas keinginan, ketiga, masing-masing level pemerintahan dimungkinkan terjadinya duplikasi kegiatan sehingga tidak menunjukkan level of authority (dekonsentrasi, decent l asi dan medebewind), keempat, masyarakat, pemerintah tingkat bawah (desa, kecamatan) kurang mengetahui jenis-jenis kegiatan apa raja dan lokasinya dimana terhadap implementasi kegiatan pembangunan pemerintah tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan konflik atas penetapan lokasi pada saat kegiatan dilaksanakan? kelirna, khusus bagi Kabupaten Banggai dengan kontribusi PADS hanya berkisar 3 % - 5,5 % selang waktu TA. 1993/1994 -1997/1998 dari total penerimaan APBDnya, maka sifat ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat besar sekali, keenain, proses sosialisasi yang tidak jelas alas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanaknn oleh semua level pemerintahan (kabupaten, propinsi dan pusat). Berdasarkan analisis kondisi perencanaan pengeluaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 1997/1998, menunjukkan bahwa dana pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 37.808.753.000 dialokasikan dengan prioritas sektor maupun program yang dibelanjai dengan besaran alokasi dana adalah, pertama sektor transportasi, meteorologi dan geofxsika (56,17 %) melalui program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, program peningkatan jalan dan jembatan serta program pembangunan jalan dan jembatan, kedua, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Malta Esa, pemuda dan olah raga (10,74 %), lewat program pembinaan pendidikan dasar, program pembinaan pendidikan tinggi, program operasi dan perawatan fasilitas pendidikan dan kebudayaan, serta program pendidikan kedinasan, ketiga, sektor perumahan dan pemukiman (9,41 %) dengan program penyehatan lingkungan pemukiman, program penyediaan dan pengeloaaan air bersih, dan program penataan kota, keempat sektor pembangunan daerah dan transmigrasi (5,96 %) melalui program pembangunan desa, program pembangunan desa tertinggal, dan program pengembangan kawasan khusus, kelrma, sektor keselahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita anak dan remaja (4,80 %), lewat program penyuluhan kesehatan, program pelayanan kesehatan dan rujukan rumah sakit, program pelayanan kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, program perbaikan gizi dan program peranan wanita. Kemudian disusul oleh sektor aparatur negara, dan pengawasan (4,57 %), sektor pertanian dan kehutanan (3,40 %) serta tiga belas sektor lainnya (4,95 %). Dengan jumlah program yang terdanai sebanyak 59 buah dari total program sebanyak 146 buah. Bila pola kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah sebesar Rp. 37.808353.000 care mengalokasikannya menggunakan analisis program linear, maka out put opiimalnya menunjukkan bahwa prioritas sektor yang akan dikembangkan adalah sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga (68,405 %), dengan program-program seperti tersebut dalam alinea sebelum ini, sektor transportasi meteorologi dan geofisika (31,464 %), sektor tenaga kerja (0,057 %), sektor pertambangan dan energi (0,034 %), sektor industri (0,013 %), sektor sumber days air dan irigasi (0,013 %), sektor keamanan dan ketertiban (0,011 %), serta sektor kependudukan dan keluarga sejahtera (0,003 %). Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa sumber dana yang langkah atau terbatas jumlahnya adalah alokasi dana bidang fisik dan prasarana bersumber clan bantuan Dati II komponen umum (block grant). Hal ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan dana pengeluaran pembangunan yang bersumber dari sifat dana block grant cukup sensitif bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai. Kondisi ini semakin memperjelas tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi. Menghadapi kondisi pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah, dimana secara signifikan berpengaruh langsung terhadap besarnya sumber penerimaan pendapatan daerah sehingga somber dana pembangunan alokasinya juga berkurang dan program yang dikelola bertambah karena beban kewenangan yang diserahkan semakin banyak. Hasil perhitungan menunjukkan, total sumber dana yang dapat dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan daerah sebesar Rp. 31.029.738,000,-. Out put simulasi program linear menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menyebabkan penyelesaian optimal adalah sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa (46,27 %), sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan dan koperasi (19,18 %), sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga (13,92 %), sektor transportasi, meteorologi dan geofisika (13,20 %) serta sektor aparatur negara dan pengawasan (7,43 %). Dengan demikian program-program seperti program penyelengaraan otonmi daerah, program pembinaan politik dalam negeri, program pengembangan perdagangan dan sistem distribusi, program pengembangan dan pembinaan usaha daerah, program penyehaaan modal pemerintah daerah, program penerimaan keuangan daerah, program pembinaan kekayaan daerah, program pembinaan usaha kecil, program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara, program peningkatan efisiensi aparatur negara, program pendidikan dan peiatihan aparatur negara serta program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan ditambah program-program dari sektor transportasi dan sektor pendidikan yang telah disebutkan terdahulu akan semaldn krusial untuk diperhatikan. Di samping itu hasil simulasi menunjukkan bahwa sumber dana pembangunan yang langkah lagi-lagi adalah alokasi dana bidang fisik dan prasarana serta bidang ekonomi yang berasal dari bantuan Dati II komponen umum (block grant). Melihat semua kondisi diatas, dimana pemrograman pembangunan sama untuk semua level pemerintahan, beban urusan semakin meningkat, kebutuhan dana pembangunan semakin meningkat, sumber dana relatif terbatas, tingkat ketergantungan sangat besar, masyarakat tak memiliki ruang koreksi terhadap perencanaan pengeluaran pembangunan, perekonomian daerah hanya unggul disektor pertanian dan sektor bangunan Kalau ini terns berlanjut maka implikasi yang akan dihadapi pemerintah daerah, adalah kreativitas pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kondisi daerah lemah, tuntutan masyarakat akan pelayanan dimungkin tidak terlayani dengan balk, kebutuhan dana pembangunan memnngkinan tidak tercukupi, masyarakat menjadi terbebani dalam pembiayaan pembangunan, konflik kepentingan didalam pengalokasian dana semaldn meningkat, pengembangan sektor basis kemungldnan terabaikan, dan secara keseluruhan didalam jangka panjang memungldnkan kredibilitas pemerintah daerah semakin menurun dimata masyarakat daerah. Dengan demikian kondisi perekonomian dan kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai dapat disimpulkan Panama, kondisi perekonomian wilayah Kabupaten Banggai sebelum dimekarkan kontribusi terbesar dikembangkan oleh bagian wilayah sesudah dimekarkan, basis perekonomian wilayah sebelum dan sesudah dimekarkan berada disektor pertanian, serta kondisi perekonomian wilayah sesudah dimekarkan lebih baik dibandingkan wilayah sebelum dimekarkan. Kedua, implementasi sistem perencanaan bottom up dan top down planning menyebabkan pemrograman pengeluaran pembangunan sama untuk semua level pemerintahan, pemerintah daerah kurang kreativ membuat program yang mencerminkan kondisi masyarakat daerah, kontrol publik yang kurang selama proses penganggaran berlangsung, dan diperlukan tenaga-tenaga perencana yang memiliki kualifikasi tertentu. Ketiga, seyogyanya selama ini pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan program-program yang berada disektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Matta Esa, pemuda dan olah raga, sektor tenaga kerja, sektor pertambangan dan energi, sektor industri, sector sumber daya air dari irigasi, sektor keamanan dan ketertiban serta sektor kependudukan dan keluarga berencana. Hal ini terlihat bahwa sektor yang dikembangkan secara relatif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daerah. Disamping itu, karena pemerintah daerah sumber dananya terbatas maka kebutuhan bantuan sumber dana dari pemerintah pusat cukup besar tetapi yang memiliki sifat bantuan umum moral (pemerintah pusat menyediakan dana sedang pemerintah daerah bebas mengalokasikan ke sektor mana saja). Keempat, menyikapi pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah selain mengembangkan program dikedua sektor diatas ditambah lagi dengan mengembangkan program-program pads sektor perdagangan, pengembangan dunia usaha, keuangan dan koperasi, sektor aparatur negara dan pengawasan dan sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa& Karma masih terlihat langkahnya sumber dana bantuan umum make bagi daerah Kabupaten Banggai untuk mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan ini sudah hams melakukan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu didalam mencari sumber-sumber penerimaan baru serta mengefektifkan sumber penerimaan yang telah berjalan. Untuk itu berbagai solusi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut ; pertama, dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, make Pemerintah dan Masyarakat Daerah Kabupaten Banggai perlu memperhatikan indikator pembangunan ekonomi, baik bersifat umum dan khusus. Pemerintah Daerah memprakarsai tersedianya data indikator-indikator ekonomi yang dapat diakses masyarakat secara bebas dan terpadu. Selain itu pembangunan ekonomi diarahkan kepada pengembangan jenis usaha yang berbasis disektor pertanian sebagai keunggulan daerah. Kedua, untuk mewujudkan pola perencanaan pengeluaran pembangunan daerah, Pemerintah Pusat seyogyanya merubah pemrograman pengeluaran pembangunan yang mencerminkan tanggung jawab masing-masing level pemerintahan, memberikan peluang kepada daerah untuk mengembangkan program program yang mencerminkan kondisi daerah, bagi daerah mengkaji lebih lanjut jenis program yang menjadi tanggung jawab daerah dan memberikan ruang publik bagi masyarakat daerah didalam proses penganggaran pembangunan daerah (usulan penulis began 5.02). Ketiga, pada saat kondisi tingkat ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi kepada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah seyogyanya memacu kegiatan pembanguan infrastruktur daerah dan pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan. Selain itu perlu juga memperhatikan pengembangan industri, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pertambangang dan stabilitas daerah. Keempat, menyikapi kondisi wilayah yang dimekarkan dan mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu mengkaji lebih intensif berbagai jenis-jenis kegiatan yang sangat mendukung pengembangan program-program pada sektor perdagangan, pengembangan dunia usaha, keuangan daerah dan koperasi, sektor aparatur negara dan pengawasan serta sektor politik, hubungan luar negeri (antar daerah), komunikasi dan media massa. Disamping meningkatkan terns pengembangan kegiatan-kegiatan sektor pendidikan dan sektor transportasi. Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan lebih difokuskan pada upaya-upaya pengembangan industri dan dunia usaha daerah, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan penguatan institusi politik maupun budaya masyarakat lokal.
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T2336
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukiatto Oyong
Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan bahwa dalam keadaan situasi keuangan negara yang mengalami defisit, penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian utama. Kontribusi penerimaan pajak dari pajak penghasilan orang pribadi secara kuantitatif dan kualitatif masih rendah. Hal tersebut dapat tercermin dari jumlah penerimaan maupun dari jumlah orang pribadi yang tercatat sebagai wajib pajak serta tingkat ketaatan atau kepatuhannya. Munculnya keluhan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank dan peniadaan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan, yang dianggap menjadi penghambat dalam proses pencapaian penerimaan pajak dari orang pribadi. Tujuan penulisan tesis ini mencoba untuk meneliti dan menganalisis dari segi potensi penerimaan negara dari sektor PPh khususnya orang pribadi, kemudian kaitannya dengan keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank atas informasi data nasabah bank untuk kepentingan perpajakan. Dengan mengacu kepada sistem dan kebijakan perpajakan yang telah ada, perlakuan pelarangan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan di perbankan dalam kaitannya dengan topik diatas tersebut turut dibahas dalam tulisan ini untuk melihat kemungkinan aspek potensi penerimaan pajaknya.

Referensi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No 6 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 16 tahun 2000), Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan (UU No 7 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 17 tahun 2000) dan Undang-Undang Tentang Perbankan (UU No 10 tahun 1998), serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analistis, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan dokumen berupa studi lapangan, studi literatur serta studi kepustakaan. Mengacu pads tujuan tersebut diatas, dalam sistem perpajakan yang telah ada dengan tinjauan berbagai aspek azas perpajakan yang berlaku, orang pribadi selaku wajib pajak, menjadi perhatian utama dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak. Dengan pertimbangan beberapa aspek yang melatarbelakangi penulisan ini, ditengah kondisi dan keadaan perekonomian sekarang yang kurang baik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran maupun rekomendasi bagi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dari segi orang pribadi.
2001
T5306
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sunario
Abstrak :
The determination of the price of paddy is under the control of the Government and the influence of economic and non-economic forces. The price determination of paddy is connected with the general (average) price level. The general (average) price level influences the price of paddy as well as the price of consumption goods bought by paddy farmers. Therefore are influenced also income, cost of living and household welfare of paddy farmers. The increase of general (average) price level tends to increase the price of paddy. If the general (average) price level increases more than the increase of the price of paddy sold by paddy farmers and the price of consumption goods bought by paddy farmers, the real income of paddy farmers tends to decrease, the cost of living tends to increase and the household welfare tends to decrease. By taking into consideration the relationship between the general (average) price level, the price of paddy, the price of consumption goods, the real income and the cost of living, the household welfare tends to change. Because of the rational expectation of paddy farmers to general (average) price level change is lower than of the consumers, then the effect of change in price of paddy is smaller compared with the effect of change in price of consumption goods to the household welfare of paddy farmers. Therefore, to increase the household welfare of paddy farmers, it is needed not to aim at the change in price of paddy produced by paddy farmers, but at the income of paddy farmers or with other words aiming at the change of cost of living of the household of paddy farmers. The more subsistence the farmer is, the less elastic is his marketable supply. If the farmer becomes more commercialized or with other words the marketing output ratio is increased, the elasticity of marketable surplus increases. By taking into consideration the relationship between the general (average) price level, the price of paddy, the price of consumption goods bought by the paddy farmers as consumer, the real income and the cost of living and the household welfare of paddy farmers, then the success of paddy production depend also on the policies mix of the Government on the demand side and the supply side of macroeconomics, which imply also non-economic forces.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Dewi Akbarini
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meriyelidiki pengaruh dari faktor-faktor tertentu terhadap kinerja dari reksadana. Jumlah dari reksadana telah meningkat secara pesat pada beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik sejak krisis yang terjadi pada tahun 1997. Karena reksadana merupakan sebuah investasi yang menarik belakangan ini, penulis hendak menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana. Sampel yang diambil adalah reksadana yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Saham di Indonesia. Penulis mcnemukan 245 reksadana yang terdaftar, tapi hanya terdapat 215 reksadana yang masih bertahan hingga sekarang. Penulis memeiiksa perdagangan reksadana-reksadana tersebut dari tahun 1999-2003. Kemudian penulis menemukan hanya terdapat 36 reksadana yang diperdagangkan dari tahun 1999-2003. Dan karma ketidak lengkapan data, maka kemudian penulis hanya memperoleh 34 reksadana yang dapat dianalisa. Penulis menganalisa korelasi antara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana yaitu: 1. Besarnya dana yang dikelola oleh manajer investasi. 2. Afiliasi dari manajer investasi, apakah ia manajer investasi lokal atau joint venture. 3. Kekhususan dari manajer investasi di dalam mengelola reksadana. 4. Umur dari reksadana itu sendiri. Penelitian ini membagi waktu penelitian menjadi 2 periode : sebelum terjadinya "booming" reksadana (tahun 1999 sampai dengan 2001) dan setelah terjadinya "booming" reksadana (tahun 2002 dan seterusnya). Indikasi terjadinya booming ditunjukkan oleh data statistik atas kinerja reksadana, khususnya peningkatan pesat atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari reksadana. Dan data statistik diperoleh bahwa NAB reksadana meningkat dengan pesat di tahun 2002 dan seterusnya.
This research is about the factors influencing the performance of mutual funds. The number of mutual funds has been rapidly increased for the last several years. The increasing was caused by the better economic condition since the crisis held in year 1997. Since mutual funds have become an interesting investment these days, the author would like to investigate the factors influencing the performance of mutual funds. The samples are mutual funds managed by investment companies listed in the Indonesian Stock Exchange. We found 245 mutual funds listed in Indonesian Stock Exchange, but only 215 mutual funds still exist until now. We reviewed their trading from year 1999 to year 2003. Next we found 36 mutual funds traded between years 1999 to year 2003. Because of the uncompleted data reason, we finally collected only 34 mutual funds to be analyzed. We analyzed the correlation between the factors influencing the mutual fund's performance which are : I. The size of the deposit managed by the investment company 2. The affiliation of the Investment Manager, whether it is a local or joint venture. 3. The focus of the investment company in managing the mutual fund. 4. The age of mutual funds itself. This research divides the time horizon into two periods: before the "booming" of the mutual funds (year 1999 to year 2001) and after the "booming" of the mutual funds (year 2002 and after). The booming indication arises from the statistical data of the performance of mutual funds. From the statistical chart we can see that the Net Asset Values of mutual funds were rapidly increased in year 2002 and after.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20129
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djoni Hartono
Abstrak :
Studi ini dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut telah mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian Indonesia, dimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 terkontraksi 13,68% dan pendapatan per kapita yang menurun tajam hingga di bawah 500 US dollar. Berkaitan dengan krisis tersebut, salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah semakin tingginya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak dan Iistrik yang pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia harus mengambil pilihan sulit yaitu dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Disamping memberikan dampak pada perekonomian nasional, krisis ini juga berdampak pada perekonomian wilayah di Indonesia yang salah satu diantaranya adalah DKI Jakarta, dimana krisis tersebut mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian DKI Jakarta, bahkan dampak krisisnya Iebih parah dibandingkan dampak di tingkat nasional. Tujuan studi ini adalah menganalisis dampak kebijakan harga energi terhadap kinerja perekonomian DKI Jakarta dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Studi ini membahas: (1) dampak kebijakan harga energi terhadap kinerja perekonomian DKI Jakarta, terutama dampaknya terhadap distribusi pendapatan; (2) kebijakan ekonomi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta; dan (3) kebijakan ekonomi apa yang harus ditempuh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat peningkatan harga energi terutama terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan pembahasan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kelompok masyarakat mana yang harus menanggung beban terbesar dari peningkatan harga tersebut sehingga dapat dirumuskan kebijakan ekonomi yang tepat bagi kinerja perekonomian DKI Jakarta. Dengan membangun model komputasi keseimbangan umum yang tepat dengan berdasarkan pada Social Accounting Matrix (SAM) perekonomian DKI Jakarta, akan dianalisis dampak kebijakan harga energi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan rumah tangga, pendapatan faktor produksi, output dan nilai tambah sektoral, harga dan jumlah komoditi, konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta perilaku tabungan dari rumah tangga dan pemerintah. Model ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan yang lebih jauh dari model Resosudarmo dan Azdan (2000) yang membahas permasalahan mengenai dampak kebijakan sumber daya air terhadap distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis, dapat dikemukakan bahwa kebijakan menaikkan harga 138MBBG dan TDL telah membuat beberapa sektor perlu mendapat perhatian serius, khususnya dampak negatif terhadap output dan nilai tambah sektoral terutama sekali terhadap industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, kulit, kayu dan barang dari kayu dan sektor listrik, gas dan air minum yang pada gilirannya mengurangi pendapatan faktor produksi tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal yang pada akhirnya pendapatan dari kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin menerima dampak negatif relatif besar apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Disamping itu semua, tentunya kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin juga menerima dampak negatif terhadap pola konsumsi dan tabungannya yang pada akhirnya beban kedua kelompok rumah tangga ini dirasakan semakin berat. Disamping itu pula dapat dikemukakan juga beberapa butir kebijakan yang dapat diterapkan, yaitu: (1) Mendorong kembali berkembangnya sektor-sektor yang bersifat padat modal, seperti Industri Makanan, Minuman dan Tembakau; Industri Tekstil, Kulit, Kayu dan Barang dari Kayu; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Secara khusus perlu dilakukan usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Industri Makanan, Minuman dan Tembakau dan Industri Tekstil, Kulit, Kayu dan Barang dari Kayu, sehingga diharapkan akan meningkatkan kembali pendapatan kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin; (2) Memperbaiki infrastruktur perekonomian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberhasilan kebijakan di atas, sehingga upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur ekonomi di DKI Jakarta sangat diperlukan, terutama infrastruktur transportasi yang menjadi penunjang kegiatan perekonomian sebagian besar penduduk DKI Jakarta; dan (3) Peningkatan pendapatan kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin melalui program subsidi langsung. Program subsidi langsung dapat dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau melalui upaya peningkatan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah tersebut_ Sekalipun model dalam studi ini telah memenuhi validitas hasil komputasi model, tetapi tidak berarti tanpa kelemahan dan beberapa catatan penting. Kelernahan clan catatan mengenai model tersebut dapat dijadikan bahan pemikiran mengenai studi sejenis di masa depan, yaitu: (1) model ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah sektor yang digunakan dalam model ini terlalu sedikit sehingga tidak memberikan arah yang jelas sektor mana yang secara lebih terperinci memberikan dampak positif ataupun dampak negatif dengan adanya peningkatan harga energi; (2) kelemahan selanjutnya adalah mengenai data yang digunakan, dimana data-data pembentuk Tabel SAM adalah data-data perekonomian DKI Jakarta tahun 1993, namun demikian tabel tersebut adalah tabel terakhir yang tersedia dan dibangun berdasarkan hasil penelitian dimana penulis terlibat di dalamnya; (3) model ini masih mengasumsikan bahwa tidak adanya pengaruh perekonomian lain terhadap perekonomian DKI Jakarta, yang selayaknya analisis terhadap suatu wilayah juga memperhatikan aspek keterkaitan antar daerah; (4) namun demikian model komputasi keseimbangan umum (mode] RCGE) DKI Jakarta dalam studi ini adalah model yang relatif baru atau bahkan pertama kali dikembangkan di Indonesia sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan model sejenis untuk analisis dampak ekonomi lainnya; dan (5) model ini sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman baru terhadap dampak perekonomian nasional terhadap perekonomian wilayah walaupun masih terbatas hanya dengan satu wilayah.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T20219
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>