Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, masyarakat semakin gencar menuntut adanya pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik merupakan gejala yang sulit dihindari oleh sektor publik. Kurangnya keseriusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan disebabkan karena pemerintah sebagai satu-satunya institusi publik yang memberikan pelayanan.Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Sekretariat Negara merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada instansi publik lainnya, swasta dan masyarakat dalam berbagai urusan yang menyangkut kerjasama teknik dengan pihak luar negeri. Oleh karena itu, Biro KTLN dapat dikatakan sebagai pintu utama kerjasama pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri dalam rangka kerjasama teknik.Sehubungan dengan itu, agar pandangan terhadap Indonesia dimata internasional positif maka Biro KTLN harus selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Dan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan Biro KTLN dengan mengambil kasus Program Persahabatan Pemuda ASEAN Jepang, bantuan Pemerintah Jepang. Konsep yang digunakan Service Quality (Servqual) dengan menganalisis perbedaan tingkat pelayanan yang dirasakan oleh peserta program dari berbagai latar belakang (pekerjaan dan daerah). Di samping itu, penelitian juga menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai Biro KTLN dan kemudian memetakan ke dalam diagram kartesius.Populasi dalam penelitian ini adalah alumni peserta program setelah tahun 1992, karena program dikelola Biro KTLN mulai tahun 1993. Jumlah responden sebagai sampel penelitian diambil berdasarkan Tabel Krejcie yaitu sebesar 302 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product for Service Solution). Analisis dilanjutkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dengan kinerja organisasi (Servqual) dan memetakan kedalam diagram kartesius.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pelayanan yang dirasakan antara peserta program dengan latar belakang pekerjaan PNS dan swasta. Berdasarkan analisis diskriminan yang dilakukan, variabel yang memiliki perbedaa signifikan adalah assurance, empathy dan tangible karena memiliki angka signifikan dibawah 0,05 (< 0,05). Namun, tingkat perbedaan pelayanan tidak dirasakan antara peserta yang berasal dari DKI Jakarta maupun dari Iuar DKI Jakarta karena memiliki angka signifikansi lebih besar dari 0,05 (>0,05).Hasil penelitian tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dengan kinerja organisasi dan memetakan hasil statistiknya, menunjukkan bahwa dari 20 pertanyaan kuisioner (Servqual), 5 berada di kuadran A (prioritas utarna dan hams segera dilaksanakan sesuai dengan harapan konsumen). 4 (empat) berada di kuadran B (pertahankan prestasi). 7 (tujuh) berada di kuadran G (prioritas rendah). Dan 3 (tiga) berada di kuadran D (artinya pelayanan yang diberikan biro KTLN sangat memuaskan walaupun faktor yang mempengaruhi penerima layanan dianggap kurang penting bagi peserta program).Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu : Pertama, Biro KTLN sebaiknya melakukan penyebaran kuisioner secara berkala untuk mengetahui harapan dan persepsi peserta program sebagai penerima layanan agar selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai perkembangan jaman. Kedua, Biro KILN perlu meningkatkan kualitas kepada peserta dalam hal menepati janji, memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan peserta, meyakinkan calon peserta dalam memberikan informasi program, keramahan dan kesopanan, komunikasi dengan calon peserta dan menambah sambungan telepon khusus untuk pelayanan program. Hal ini disebabkan atribut tersebut diatas merupakan sesuatu yang dipandang panting oleh peserta program namun belum dipenuhi secara baik (berada di kuadran A dalam diagram kartesius)."

"Universities have traditionally served as places for teaching and learning, generators of new knowledge and understanding, respositories and prservers of knowledge, transmitters of values and builders of citizens, and neutral spaces for debate. In the United States public universities also took early on the role of assisting local economic development. In recent years, universities across the developed world have been expected to serve as prime sources of new ideas, generators of new technology, founders of new companies, and critical contributors to economic growth. Ironically, however, while society increasingly focuses on this latter role, it still compensates universities and their faculty in pretty much the old way, that is primarily on the basis of research and teaching. This inconsistency has created deep tension that policy maker are desperately trying to solve this paper. This paper deals with this newly acquired role of universities through the lens of incentives for both individuals and organizations. It argues that proper incentive alignment is badly needed, that the nurturing of individual learned enterepreneurs is achievable under the right conditions, and that all sides of the triple helix have an important role to play."

"In the context of massive environmental problems in Southeast Asia, the countries in the region have decided, at least in some instances, to create regimes to solve these problems jointly. This empirical observation is surprising, given the Southeast Asian countries? general reluctance to regional cooperation, the governance and budgetary constraints that are typical for developing countries and the huge heterogeneity of the involved countries in terms of environmental vulnerability, economic capacity and hegemonic power. This book analyzes the creation and effectiveness of two environmental regimes, one on transboundary haze pollution and a second on resource management of the Mekong. It will be shown that regime creation is extremely problematic and strategies to overcome conflicting actor constellations are mostly lacking."

"ABSTRAKDalam menjalankan usaha, setiap organisasi maupun individu akan menghadapi suatu keadaan ketidakpastian yang berakibat munculnya risiko. Risiko tersebut perlu dikendalikan menjadi risiko yang dapat diterima melalui perancangan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis daan merancang langkah-langkah yang dapat diambil oleh koperasi simpan pinjam dalam melakukan manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion dan studi lapangan yang dilakukan bersama narasumber yakni pengurus, pengawas serta karyawan KSP Lumbuang Pusako. Perancangan manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan kerangka COSO ERM. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 12 risiko yang terdiri atas risiko beban utang tak tertagih, risiko anggota berhenti dan menarik simpanan, risiko kegagalan perolehan modal, risiko keterlambatan pencairan modal, risiko ketidaktersediaan manajemen, risiko pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, risiko pemahaman masyarakat, risiko dana yang tidak mencukupi, risiko keterbatasan koperasi terkomputerisasi, risiko alur perolehan pinjaman, risiko keterlambatan opini audit, risiko kerusakan sistem serta risiko potensi fraud. Penerapan manajemen risiko memberikan dampak pada tingkat kematangan risiko, yakni naik dari naif terhadap risiko menjadi telah melakukan penentuan risiko

---

ABSTRACTTo run a business, every organization or individual will deal with uncertain conditions which create a risk. The risk needs to be manage into an acceptable risk through risk management planning. This research aimed to identify, analyze, and design steps to take for save and loan cooperation to do risk management. It uses qualitative approach with focus group discussion data collecting technique and field study to interviewees consisted of organizer, supervisor, and employees of KSP Lumbuang Pusako. The risk management planning complies with COSO ERM framework approach. The result shows there are 12 risks which are bad debt expense risk, resign member and withdraw saving risk, capital acquisition failure risk, delay of capital disbursement risk, management unavailability risk, knowledge and human resource capability risk, society comprehension risk, insufficient fund risk, limitation of computerized cooperation risk, saving acquisition flow risk, delay of audit opinion risk, system breakdown risk, and fraud potential risk. The implementation of risk management provides impact to risk maturity level which increases from being na ve towards risk to being engaged in risk determination."

"Laporan tahun ke 7 kerja sama UI-BATAN ini didasarkan pada data statistik dan prestasi belajar para mahasiswa yang terikat dengan Ikatan Dinas, Izin Belajar ataupun mereka yang pernah mendapat Ikatan Dinas dan Beasiswa dari BATAN tetapi prestasi belajarnya menurun ataupun mengundurkan diri sehingga ikatannya diputuskan.Dari data-data yang ada mereka yang terikat dengan BATAN ada 109 orang sedang sisanya masih tetap mengikuti kuliah pada program-program studi Instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi. Sejak kerja sama UI-BATAN dijalin tahun 1977 telah dihasilkan 29 sarjana yang bekerja di BATAN dan 4 orang bekerja di UI sebagai tenaga pengajar tetap.Pada akhir tahun pelajaran Juli 1985 diperkirakan akan lulus 40 orang sarjana baru lagi. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi ini dilakukan dari dua arah yaitu menyempurnakan peralatan laboratorium tiap tahun,dengan proyek-proyek Departemen Pendidikan maupun usaha-usaha intern. Sedang dari arah lain diusahakan untuk meningkatkan program-programnya yaitu perubahan Kurikula ataupun Silabus dari tiap mata kuliahnya.Pada tahun ajaran 1984//985 dengan menggunakan Dana Proyek Bank Dunia IX Departemen P& K, didatangkan ahli Biofisika dari Universitas GIESSEN yaitu Prof. Lohmann, Dr. Sapper dan Dr. Neubacher secara bergantian akan memberikan kuliah-kuliah Biofisika dan penggunaannya untuk bidang kesehatan.Oleh karena itu program studi Proteksi Radiasi diwajibkan untuk mengikuti pelajaran tersebut agar daya pikirnya lebih meningkat, dan mungkin sekali akan meningkatkan mutu karya sarjananya. Usaha-usaha penyempurnaan program studi Instrumentasi Nuklir juga segera akan dimulai dengan peningkatan ketrampilan bidang elektronika. Beberapa usaha peningkatan mutu pendidikan ini juga mendapat bantuan-bantuan yang cukup konkrit dari BATAN, yaitu di bidang peningkatan staf akademik."

"Permasalahan utama penelitian ini adalah peranan pembina kelompok dalam perkembangan kelompok penduduk miskin di pedesaan. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi kondisi kehidupan keluarga miskin, efektivitas peranan pembina kelompok dalam pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta hubungan antara pelaksanaan peranan pembina kelompok tersebut terhadap kinerja KUBE binaan mereka. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara yaitu; studi dokumentasi dari laporan pelaksanaan Program BRS di Gunungkidul yang terdapat di Kanwil Depsos DIY. Kedua pengamatan dan wawancara umum kepada pembina. KUBE serta pengurus KUBE dan beberapa anggota KUBE. Obyek penelitian ini ialah lima KUBE yang penerima Program Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) pada tahun anggaran 19901991 di Kabupaten Tk II Gunungkidul DIY yaitu: KUBE Sidomulyo yang berada di Desa Dadapayu Kecamatan Semanu, KUBE Sumber Rejeki yang berada di Desa Kenteng Kecamatan Ponjong, KUBE Sumber Urip di Desa Watusiku Kecamatan Ngawen, KUBE Ngudi Lestasi di Desa Jatiayu Recamatan Karangmojo dan KUBE "Gembira" di Desa Karangsari Kecamatan Semin. Hasil penelitian: Pertama; kondisi kehidupan keluarga miskin di daerah ini umumnya dicirikan dengan pemilikan tanah pertanian yang kecil (dibawah 0,50 ha). Karena produktivitas lahan yang rendah maka mereka bekerja serabutan (apa saja) untuk mempertahankan hidupnya. Usaha serabutan itu tidak menentu dan sangat bergantung pada musim dan pasaran kerja yang ada. Kedua; Program BKS yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan kelompok (KUBE) masih dihadapkan pada kinerja para pembina kelompok yang belum semua dapat berperan secara efektif. Tidak semua PSK berperan aktif dalam pelaksanaan seleksi serta penyadaran calon anggota KUBE dan mereka hanya mempercayakan tugas-tugas tersebut kepada aparat desa. Akibatnya PSK kurang memahami kondisi internal (potensi dan sumber-sumber) yang dimiliki anggota KUBE binaan mereka (KUBE Ngudi Lestari dan KUBE "Gembira"). Walaupun kelima PSK umumnya telah dapat memfasilitasi KUBE, (membentuk pengurus, membuat pembagian tugas, menciptakan norma-norma kelompok serta penyaluran stimulan kelompok) namun pada KUBE yang intensitas pembinaannya yang rendah, perangkat kelompok itu tidak dapat berfungsi untuk mendorong perkembangan KUBE. Intensitas pembinaan yang rendah membuat kelompok sulit memanfaatkan semua perangkat yang ada. Bahkan pada KUBE yang berprestasi rendah, timbul konflik diantara anggota yang'sulit dipecahkan. Sebaliknya peran PSK pada dua KUBE Sidomulyo dan sumber Rejeki lebih dapat berkembang karena selain kedua pembina ini mampu memfasilitasi kelompok, mereka juga melaksanakan pembinaan secara intensif. Dari penelitian pada lima KUBE di Gunungkidul ini diketahui bahwa secara umum intensitas pembinaan dari PSK pada PSH akan mempengaruhi pembinaan PSH kepada KUBE. Selanjutnya intensitas kedua pembina kelompok tersebut berpengaruh pada kinerja KUBE binaan mereka. Intensitas pembinaan yang tinggi oleh pembina kelompok akan diikuti dengan prestasi KUBE yang tinggi. Sebaliknya intensitas pembinaan yang rendah akan diikuti kinerja yang rendah pula. Peran pembina kelompok dalam pengembangan usaha TUBE perlu mendapat perhatian serta penghargaan yang seimbang. Artinya peningkatan mutu PSI, maupun PSM sepatutnya memperoleh perhatian sehingga dapat meningkatkan gairah kerja dan tanggung jawabnya sebagai pembina TUBE. Selain itu dibutuhkan Pula suatu pola pembagian togas yang terintegrasi diantara para pembina kelompok, bank dalam materi maupun peran-peran yang seharusnya dilakukan masing-masing. Selanjutnya yang perlu dihindari dalam penampilan peranan ini adalah kecenderungan dominasi pembina kelompok sebagai pengambil keputusan dalam TUBE karena hal ini sangat bertentangan dengan asas pemberdayaan dan keswadayaan kelompok."

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas Notaris yang terkait dengan perkoperasian merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dan dampak positif yang dapat mempengaruhi profesi Notaris dan perkembangan koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai dampak-dampak yang muncul setelah pemerintah bekerjasama dengan Notaris dalam bidang perkoperasian, terutama pada pendirian koperasi, sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 981/Kep/M.KUKM/1X/2004 tanggal 24 September 2004. Dengan keikutsertaan Notaris ini, terlihat bagaimana peranan Notaris dalam pendirian koperasi, kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta perbandingannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dilibatkannya Notaris telah memberikan hal-hal yang positif dibandingkan dengan sebelumnya. Keikutsertaan Notaris ini semakin membuka jalan dan memberikan peluang bagi koperasi untuk memperluas kegiatannya, yang mana akses dengan pihak ketiga semakin besar, karena status badan hukum koperasi telah sama dengan bentuk badan hukum lainnya seperti PT. Tetapi bagaimanapun diperlukan sosialisasi tugas baru ini, baik terhadap Notaris, maupun koperasi itu sendiri. Selain sosialisasi, juga dibutuhkan pelatihan untuk Notaris yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan INI. Agar dapat terlaksana dengan balk, peran Notaris tidak hanya berdasarkan Keputusan Menteri, tapi diharapkan juga pemerintah segera merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga tugas baru Notaris tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna."

"Tulisan ini bermaksud menganalisa perkembangan terbaru pada ASEM yang berkaitan dengan perluasan keanggotaan baik di UNI Eropa maupun di Asia Timur, sejauh mana pertambahan anggota ini mempengaruhi proses ASEM. Uni Eropa telah bertambah dengan 10 negara anggota baru, sementara Asia Timur dengan tiga anggota baru. Selain itu,telah terbentuk banyak sekali bilateral free trade agreements di kawasan Asia Timur. Semua perubahan-perubahan ini tentunya saling mempengaruhi dan kait-mengait serta menentukan arah dari proses ASEM selanjutnya."