Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian. dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Perbedaan dan persamaan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian pada zaman Hindia Belanda dengan produk bangsa Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan hukum perkoperasian pada kedua zaman tersebut. Identifikasi masalah difokuskan pada pengaturan koperasi pada kedua zaman itu serta peran Notaris dalam membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.Metode mempergunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data skunder dan didukung dengan penilitan lapangan melalui wawancara.Hasil penelitian lnenunjukkan; Pada zaman Hindia Belanda koperasi diatur oleh: Staatsblad 431 Tahun 1915, Staatsblad 91 Tahun 1927, Staatsblad 108 Tahun 1933, sedangkan zaman sesudah kemerdekaan diatur oleh; Staatsblad 179 Tahun 1949, Undang-Undang No. 79 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan terakhir Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 'Tentang Perkoperasian. Peran Notaris dalam pembuatan `Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh Notaris dalam Staatsblad 1915-431, tidak diwajibkan pada Staatsblad 1927-91 dan diwajibkan kembali oleh Staatsblad 1933-108. Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi kewajiban itu sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/2004 menjadi wajib dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, sebagaimana dituangkan dalam tesis ini."

"Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,istilah tersebut diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi.Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa segi, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Adapun cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan, menunjukkan bahwa masalah pembangunan suatu bangsa bukan merupakan masalah pertumbuhan ekonomi semata-mata."

"ABSTRAKKoperasi merupakan salah satu jenis badan usaha yang turut berperan serta dalam perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk menjaga kesinambungan usaha koperasi, manajemen koperasi tentunya memiliki peran penting dalam hal ini. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mengukur kinerja manajemen koperasi. Pada umumnya pengukuran kinerja banyak dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan baik berupa rasio maupun dinyatakan dalam nilai absolut mutlak. Pengukuran ini mempunyai kelemahan yaitu perhitungan kurang akurat karena hanya mengandalkan pada data keuangan saja yang tidak terlepas dari estimasi yang dapat menimbulkan berbagai macam distorsi akuntansi dan hanya memperhitungkan biaya hutang saja, tidak memasukkan biaya ekuitas. Untuk mengatasi permasalahan timbullah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan value added yaitu Economic Value Added (EVA) yang dikembangkan oleh sebuah konsultan di Amerika Serikat, Stern Stewart & Co. EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh suatu badan usaha sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen selama periode tertentu. Kelebihan pengukuran kinerja dengan EVA dibandingkan dengan pengukuran lain diantaranya adalah menghilangkan distorsi akuntansi dan memasukkan biaya ekuitas ke dalam perhitungan EVA. Karya akhir ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan EVA yaitu penyesuaian accounting profit menjadi economic profit dan perhitungan seluruh biaya modal, baik cost of debt maupun cost of equity dan menilai kinerja manajemen Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat) sebagai obyek penelitian dalam meningkatkan nilai koperasi dengan menggunakan EVA sebagai parameter. Ruang lingkup dibatasi pada laporan keuangan tahun 2004 dan 2005, laporan keuangan sebelum tahun 2004 tidak digunakan karena mulai tahun 2004 terjadi konsolidasi antara Kopindosat dengan PT Puriperkasa Farmindo dan Koperasi Karyawan ?Antariksa?. EVA diperoleh dari laba usaha dikurangi biaya-biaya (charges) atas kapital yang diinvestasikan (invested capital) disebut juga capital charges. Perbedaan mendasar pada perhitungan EVA yaitu adanya penyesuaian terhadap standar akuntansi yang dilakukan pada laba usaha setelah pajak dan modal yang diinvestasikan. Penyesuaian yang terjadi pada Kopindosat yaitu aktiva pajak tangguhan dan penyisihan piutang ragu-ragu. Berdasarkan hasil perhitungan, selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, kinerja Kopindosat berdasarkan laba bersih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. EVA juga positif mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005. Ini berarti, Kopindosat berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya, dan nilai tambah tersebut meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2005. Tetapi perlu diingat bahwa peningkatan laba bersih tidak selalu diikuti dengan peningkatan EVA karena adanya penyesuaian atas NOPAT dan invested capital dalam perhitungan EVA, sehingga dimungkinkan terjadi peningkatan laba bersih tapi penurunan EVA atau sebaliknya. Perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi operasional untuk meningkatkan EVA. Diantaranya adalah dengan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan meningkatkan utilisasi aset. "

"Penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan ditujukan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak dari segi ekonomi, melindungi konsumen terhadap barang-barang bermerek palsu maupun bajakan hak cipta dan untuk kepentingan negara dari segi perdagangan internasional serta penerimaan keuangan negara dilaksanakan dengan dua cara yaitu pasif dan aktif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tentang tindakan yang diambil di perbatasan negara walaupun sudah memperlihatkan hasilnya namun masih memerlukan dukungan berupa peran serta secara aktif pemilik atau pemegang hak, masyarakat konsumen, dan kerjasama para penegak hukum, serta perangkat peraturan yang memadai.

---

Enforcement of intellectual property rights by the Customs Authority is aimed to give economic protection to the owner or holder of the right, consumer protection against counterfeit trademark and pirated goods as well as for the benefit of international trade and national revenue performed by Customs Authority in two actions, that is passive action and active action based on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement concerning with special requirements related to border measures although has been done successfully but it still need support in form of active participation by the owner or holder of the right, consumer as a whole, cooperation among law enforcement agencies and a set of reliable government regulation as well."

"Tesis ini membahas efektivitas kerjasama kelembagaan kewirausahaan pemuda di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan pihak Ketiga terhadap keberhasilan program-program kewirausahaan pemuda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan terhadap dunia usaha bila dibandingkan dengan kerjasama dengan instasi pemerintah lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriftif analisis. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan model analisis interaktif.Banyaknya peluang kerjasama yang bisa dijalin dengan dunia usaha kurang bisa optimalkan oleh pihak Kemenegpora dalam membantu mensukseskan program kewirausahaan pemuda. Selama ini kerjasama Kemenegpora yang berhubungandengan kewirausahaan pemuda lebih cenderung ke sesama instansi pemerintah atau bersifat lintas sektoral. Wujud dari kerjasama lintas sektoral adalah berupa pelatihan-pelatihan atau kerjasama program. Biasanya pihak Kemenegpora menyediakan sumber daya manusianya berupa pemuda, sedangkan departemen atau kementerian yang terkait menyediakan programnya.Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kerjasama yang dilakukan Kemenegpora dengan instansi pemerintah atau lintas sektoral sudah terlaksana. Sedangkan untuk kerjasama antara Kemenegpora dengan dunia usaha ditemukan tidak efektif. Stakeholders berharap bahwa Kemenegpora dalam lebih aktif dan lebih banyak dalam menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Pola kerjasama dengan dunia usaha yang bisa dikembangkan Kemenegpora adalah pola kemitraan dimana Kemenegpora mengambil peran sebagai pembina.

---

This thesis discusses the effectiveness of youth entrepreneurship institutional cooperation at the State Ministry of Youth and Sports with the third party to the success of the programs of youth entrepreneurship. This research is based on the lackness of cooperation undertaken by the Assistant Deputy of Institutional Entrepreneurship for the business when compared to the cooperation with other government institution. This research is a qualitative research method with deskriftif analysis. While the approach for technical data analysis is using the interactive model of analysis.Many opportunities for collaboration that can be woven with the business world can be less by optimizing the Kemenegpora in succeeding to help the youth entrepreneurship program. The cooperation of Kemenegpora with third party that associated with youth entrepreneurship is tended to cooperate with fellow government institutions or cross-sectoral. The form of cross-sectoral cooperation is trainings or joined program. Usually the Kemenegpora provide resources such as young resourches, while the other departments or ministries that related provide program.Based on the discussion of the results of this research, they found that the Kemenegpora cooperation with government institutions or cross-sectoral is being done. While for the cooperation between the business world with Kemenegpora found not effective. Stakeholders hope that Kemenegpora in more active and more in a partnership with the business. The pattern of cooperation with the business world that can be developed Kemenegpora is a partnership where Kemenegpora take the role of coach or advisor."

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penyaluran kredit, bank dapat bekerjasama dengan lembaga/perusahaan lain. Pada prakteknya, penyaluran kredit berdasarkan pola kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu channeling dan executing. Pada pola channeling, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain (agen). Fungsi agen dalam pola channeling ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini agen bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa untuk dan atas nama bank/kreditur. Berbeda dengan channeling, dalam executing debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (end user) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan kredit dengan pola kerjasama adalah mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep kerjasama penyaluran kredit dengan pola channeling, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

---

Credit is the provision of money or bills are similar based on the approval or lending agreement between bank with other parties that require the borrower to repay the debt after a certain period with the provision of interest, as defined in Article 1 point (11) of Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. In credit distribution, banks could cooperate with other agency/company. In practice, credit distribution based on the pattern of cooperation is divided into channeling and executing. In channeling patterns, credit given to debtor through the institution/other companie (agent). The function of channeling agent is established in the Cooperation Agreement. In this case the agent acting in his capacity based on the authorization for and on behalf of the bank/creditor. In contrast to the channeling, in executing pattern the agent is debtor. Legal relation between the agency and its customers (end users) is a separate legal relation with the legal relation between bank and the agent. It can be concluded that legal aspects which is very important and fundamental in the implementation of credit with the pattern of cooperation is legal positions, legal relations, and the rights and obligations of the parties. This study uses normative research methods also known as library research. All data will be analyzed in accordance with the applicable law and then be linked with the existing rules within the concept of cooperation of credit distribution with channeling patterns, which is expected to provide a logical analysis."

"The cooperation among autonomous regions, actually, become an imperative necessity because the government and development affairs, nowadays, go beyond to the boundaries of those autonomous regions. Besides, in the context of development, each autonomous region has to face several problems which are not only very difficult to be overcome by every autonomous region itself, but also urge cooperation among the neighbouring autonomous regions. It's also known that, several consequences of the development obtained by a certain region, very often must to be beared by other neighbouring regions too. Additionally, it can be said that , not all the resources needed for the ralization of the development can be found inside such region. Therefore cooperation among autonomous regions is an urgent activity which must to be done . This paper portrays the result of the study conducted by IIP on aspects which must be the focus of cooperation among autonomous regions."

"Dalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar.

---

In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."