Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan postnuptial agreement di Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, pasangan harus mengajukan tuntutan ke pengadilan berupa pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan dengan alasan yang limitatif sebagaimana diatur pada Pasal 186 KUHPerdata, sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan suami isteri tidak memerlukan suatu alasan tertentu untuk membuat postnuptial agreement. Pada pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan, setelah pasangan mendapatkan putusan pengadilan yang mengabulkan pemisahan harta kekayaan, maka dalam jangka waktu 1 satu bulan harus membuat postnuptial agreement atau mengajukan tuntutan ke pengadilan mengenai pembagian harta kekayaan. Disisi lain, output pada postnuptial agreement berupa perjanjian perkawinan itu sendiri yang kemudian harus didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Indonesia dan Belanda sama-sama mengatur bahwa postnuptial agreement tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang sebelumnya telah membuat perjanjian dengan pasangan suami isteri tersebut. Notaris berperan sebagai satu-satunya pihak yang berwenang membuat perjanjian perkawinan baik itu di Indonesia maupun di Belanda, namun tidak memiliki peranan pada pengesahan perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACTThis thesis explains the comparative of postnuptial agreement before and after the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XIII/2015 implication to the third party who has entered into an agreement before the married couple make a postnuptial agreement under Indonesian and Dutch law and notary's role in making and endorsing postnuptial agreement in Indonesia and Netherlands.The research method in this thesis is normative juridical. Before the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XIII/2015, the couple must file a lawsuit in the form of separation of property throughout the marriage with the limitative reason as stipulated in Article 186 Indonesian Civil Code, whereas after the Constitutional Court ruling, married couples do not require a specific reason to make postnuptial agreement. In the separation of property throughout the marriage, the couples should make postnuptial agreement in one month after the court decision, or file a lawsuit in the form of separation to their property. In comparison, the output of postnuptial agreement is the marriage agreement itself which must be registered by the marriage registry officer. Both Indonesia and Netherlands are stipulate that the postnuptial agreement has no legal consequences to a third party who has previously entered into an agreement with the spouses. Notary acts as the sole authorized party to make the marriage agreement either in Indonesia or in Netherlands, but has no authority to legitimize the marriage agreement."

"ABSTRAKAdanya kebijakan Penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya telah menimbulkan penolakan dari para pekerja karena dianggap bertentangan dengan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengujian ketentuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum itu pun dimohonkan para pekerja kepada Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 72/PUU-XII/2015 tetap mempertahankan ketentuan penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut dan hanya merubah Penjelasan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas Putusan tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Apakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 terhadap ketentuan penangguhan pelaksanaan upah minimum dan perlindungan bagi pekerja? dan Bagaimana analisis sistem hukum penangguhan pelaksanaan upah minimum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015? Tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penangguhan pelaksanaan upah minimum tidak serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerjanya berdasarkan upah minimum dan penangguhan pelaksanaan upah minimum justru merupakan upaya perlindungan terhadap pekerja atas hak mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yang terancam apabila perusahaannya bangkrut/merugi karena tidak mampu membayar upah pekerjanya berdasarkan ketentuan upah minimum, selain itu sistem hukum penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ada saat ini belum mengakomodir maksud dan tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 karena terdapat beberapa masalah dalam substansi, struktur dan kulturnya sehingga tentu berdampak pada implementasinya.

---

ABSTRACTThe minimum wage policy that serves as a safety net for workers to keep their income from declining in a way that endangers workers' nutrition is subject to legal uncertainty, since Article 90 section (2) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower provides that minimum wage provisions may be disregarded with the policy of Suspension of The implementation of the minimum wage and supported by the Elucidation of that article which allows employers not to pay the wage difference in the period of suspension, thereby creating a contradiction to the prohibition for employers to pay wages lower than the minimum wage. It is certainly rejected by workers because the suspension of the minimum wage is considered to be a "trick" of employers to pay their workers under the minimum wage provisions so that a test against the provision of suspension of the implementation of the minimum wage to the Constitutional Court is then submitted. However, in fact, the Constitutional Court through Decision Number 72/PUU-XII/2015 retains the provisions concerning the suspension of the minimum wage exercise and only changes the Elucidation in Article 90 paragraph (2) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. On the verdict, the question arises, what is the purpose and objective of the provision of suspension of minimum wage implementation especially after the Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015 and what is the relevance to the protection for workers so that the provision is still maintained? This will be further elaborated in this thesis. This thesis uses normative research with case approach and conceptual approach as well as aims to test the hypothesis that the current legal system for deferring the minimum wage is insufficient to accommodate the purpose and objectives of Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015 because there are several gaps described in the elements of the legal system according to Lawrance M. Friedman consisting of substance, structure and culture."

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "

"ABSTRAKOne of the duties of the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi - MK) is to determine whether legislation is consistent with the Constitution. If the MK determines that a statute is inconsistent with the Constitution, it declares that such statute is invalid. In such instance, the MK has the final word to determine the validity of legislation. In the view of some scholars, this feature reflects that the MK adopts strong form of judicial review. While this assertion holds true in some cases, it does not necessarily reflect the complete feature of the MKs approach in deciding cases. In some economic and social rights cases, the MK decision adopts weak form of judicial review. This paper attempts to explain that while constitutionally the MK adopts strong form of judicial review, in some economic and social rights cases it adopts weak form of judicial review."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum, perubahan terhadap sistemnya menandakan sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan karena tidak mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian undangundang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang terpisah menghabiskan dana yang sangat besar dan memberikan dampak yang negatif terhadap sistem pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi menerima alasanalasan pencabutan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga mulai 2019 pemilihan umum akan dilakukan secara serentak. Putusan tersebut memiliki urgensi yang cukup penting dan diharapkan menimbulkan implikasi positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu efisiensi dana untuk pelaksanaan pemilihan umum dan memperkuat sistem presidensial.

---

This thesis discusses the new electoral system to be implemented in Indonesia related with the decision of the Constitutional Court. The decisions arise because of the judicial review petition of president and vice president regulation. The change of the system indicates that the old system was considered no longer appropriate to the needs. Similarly, elections, changes to the system indicating that the old system is no longer adequate and therefore do not achieve the goals mandated by the constitution. Therefore every citizen who feels aggrieved by the enactment of a law, may file a petition for the law towards the Constitution of 1945. In this case the legislative elections and the presidential elections which are considered separate spend much more costs and create negative impact for presidential system. Constitutional Court accepts the reasons for the revocation of several articles in the law. So in 2019, elections will be conducted simultaneously. The decisions have a significant urgency and expected positive implications of the system of government in Indonesia, such as funds savings of electoral execution and strengthen the presidential system. "

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuann dan tekonologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai ruang lingkup atau sejauh mana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apakah hubungan keperdataan yang terdapat antara anak luar kawin dengan ayahnya termasuk pula hak mewaris atau tidak, serta melihat bagaimanakah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, dan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tetapi anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan hubungan keperdataan tersebut termasuk juga hak mewaris antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

---

Illegitimate child has only a civil relation with their mother and their mother?s family. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided a change the position of illegitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has revised legal relation of illegitimate child with their biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 proclaimed that the illegitimate child may have civil relations with their biological father if it is proven scientifically that the children are related or tied by filiations, and/or other evidence according to the law. The Constitutional Court Decision does not regulate the scope or extent of civil relationship between the illegitimate child and their biological father. Issues examined in this research are about status of illegitimate child previous to and post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, whether the relationship of civil between illegitimate child and their father including the inheritance rights or not, and the applications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of illegitimate child in Ascertainment Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Ascertainment Number 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Ascertainment Number 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, and Ascertainment Number 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. This research is based on normative juridical method elaborated descriptively. Through this research, we learn that after the application of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate child not only have civil relation with their mother but also with their biological father, that includes the inheritance right."

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 19/PUU-XXII/2024 telah mengubah landasan hukum mengenai pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas layanan Sehat Pakai Air (SPA), dengan menyatakan bahwa frasa “SPA” dan “mandi uap” dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pengajuan judicial review oleh asosiasi industri SPA, alasan konstitusional MK dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta mengkaji implikasi putusan terhadap regulasi perpajakan dan industri SPA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn yang mencakup dimensi efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PBJT atas SPA sebelum putusan MK dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan karakteristik layanan SPA sebagai bagian dari jasa kesehatan preventif dan promotif. MK mengabulkan permohonan judicial review karena pajak hiburan atas SPA dinilai bertentangan dengan hak atas kesehatan yang dijamin UUD 1945. Namun, implementasi putusan MK belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi daerah dan kebijakan administratif pemerintah, sehingga menimbulkan ketimpangan perlakuan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah pusat dan daerah untuk merevisi peraturan, memperjelas klasifikasi layanan SPA, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan kebijakan perpajakan yang adil, tepat sasaran, dan konstitusional.

---

The Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XXII/2024 has shifted the legal foundation regarding the imposition of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) on Sehat Pakai Air (SPA) health services, by declaring that the terms “SPA” and “steam bath” in Law Number 1 of 2022 concerning the Fiscal Relationship between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) no longer have legally binding force. This study aims to analyze the background behind the judicial review filed by the SPA industry association, the Constitutional Court’s reasoning in granting the petition, and the implications of the decision for tax regulation and the SPA industry in Indonesia. The research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm, and data were collected through literature review and in-depth interviews with business actors, academics, and government representatives. The analysis is based on William N. Dunn’s public policy evaluation model, which includes the dimensions of effectiveness, adequacy, responsiveness, and appropriateness. The findings show that the imposition of PBJT on SPA services prior to the Constitutional Court’s decision was considered unjust and inconsistent with the nature of SPA services as part of preventive and promotive health services. The Constitutional Court granted the judicial review on the grounds that imposing an entertainment tax on SPA services violates the constitutional right to health guaranteed by the 1945 Constitution. However, the implementation of the Court's decision has not yet been fully reflected in regional regulations and government administrative policies, resulting in unequal treatment and legal uncertainty for business actors. Strategic steps are needed from both central and regional governments to revise existing regulations, clarify the classification of SPA services, and strengthen inter-ministerial coordination to ensure a fair, targeted, and constitutionally aligned taxation policy."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota BPK.Penelitian dalam Tesis ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory. Tesis ini menganalisis 9 (sembilan) negara yang merupakan negara anggota ASEANSAI.Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa.

---

ABSTRACTThere are three main problems to be analysed in this thesis. That are analysis of the amendement of regulation of the position fulfillment of BPK?s Member, analysis and review of the positions fulfillment of the Auditor General in ASEANSAI?s members, and ultimately analysis of The implication of the Constitutional Court Decision 13/PUU-XII/2013 in Judicial Review of the BPK?s Law Related to Term of Office.This research is classified as the descriptive explanatory, which is collecting and concluding the information about the observed problems. This approach is a qualitative research. As the matter of comparison, this thesis analysed nine countries as the country ASEANSAI member organization.The analysis results conclusion that the charging of office of the BPK over time, has developed very rapidly both in terms of mechanisms and future. After conducting the analysis, it can be concluded that positions fulfillment of BPK?s members from time to time undergoes a rapid development."

"Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan menganalisanya dengan teori untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dapat disimpulkan, berlaku surutnya postnuptial agreement sejak perkawinan dilangsungkan akan mengakibatkan perubahan kedudukan harta perkawinan yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Selain itu, perubahan kedudukan harta perkawinan dari harta bersama menjadi harta pribadi menyebabkan harta bersama yang telah ada harus dilakukan pemisahan dan pembagian padahal harta bersama merupakan pemilikan bersama yang terikat yang hanya dapat diakhiri karena berakhirnya perkawinan. Pencabutan perjanjian perkawinan berpotensi merugikan pihak ketiga karena itu akta pencabutan perjanjian perkawinan sebaiknya diberitahukan dan diumumkan serta dicatatkan agar dapat diketahui pihak ketiga. Akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan adalah kedudukan harta perkawinan kembali pada kedudukan semula sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan akibat hukum terhadap pihak ketiga tidak berlaku mutlak, tetap berlaku kedudukan harta perkawinan sebelum pencabutan perjanjian perkawinan.

---

Constitutional Court Decision Number 69 PUU XII 2015 which interprets article 29 of The 1974 Marriage Law Law No. 1 of 1974 allows execution of postnuptial agreement, an agreement entered into after a marriage has taken place, as well as to repeal marriage agreement prenuptial, postnuptial. The Decision raised the question on the validity of an existing postnuptial agreement and what would be the impact of the repeal of marriage agreement. The method used in this research is normative juridical by reviewing and analyzing theorically The Decision of The Constitutional Court Number 69 PUU XIII 2015 to answer the question. The Decision of The Constitutional Court stipulates that ldquo The agreement valid since the wedding took place, unless otherwise specified in marriage agreement. rdquo The conclusion from this study is that the retroactive validity of postnuptial agreement caused changes in the status of marital property which may cause disadvantage to any third party. In addition, the change in the status of marital property from joint property to private property causes existing joint property to be split and division whereas joint property is a bonded joint ownership that can only be terminated due to the end of marriage. The repeal of marriage agreement potentially has a negative impact to third parties, hence should be notified, announced and registered. The law impact of marital property due to the repeal of marriage agreement is the fact that joint property will be reinstated, matters relating thereto shall be afforded the same status as that applicable prior to repealed, therefore article 35 and 36 of The 1974 Marriage Law applied, whereas impact on third parties shall not apply absolute, retain the status of the marital property prior to repealed."

"Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu, penelitian ini juga didukung dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara narasumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara formil Perppu memang dapat menggantikan undang-undang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK). Sebab, kedua jenis peraturan ini memiliki hierarki, fungsi, dan materi muatan yang sama. Selain itu, Putusan MK sendiri pada dasarnya juga dapat ditindaklanjuti dengan jenis peraturan perundang-undangan apapun atau bahkan hanya dengan tindakan biasa. Hal tersebut dapat terjadi karena memang bergantung pada kasus yang diputus oleh MK. Akan tetapi, dalam konteks PMK 91/2020 yang ditindaklanjuti dengan Perppu 2/2022, maka kapasitas Perppu untuk melakukan hal tersebut tidak bisa serta merta dapat diterima dan oleh karenanya tindak lanjut tersebut menjadi tidak tepat. Sebagaimana PMK 91/2020 sangat menekankan bahwa perbaikan UU 11/2020 harus bersamaan menghadirkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Artinya, dalam melakukan perbaikan UU 11/2020 harus dapat menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh, yang mana dalam perbaikannya harus memenuhi 3 (tiga) prasyarat yakni right to be heard, right to be considered, dan right to be explaine. Sedangkan Perppu 2/2022 tidak mungkin dapat mengakomodir partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya, terlebih lagi dalam memenuhi esensi partisipasi yang bermakna. Sebab, Perppu 2/2022 tidak dapat mendetailkan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained, melainkan Perppu 2/2022 adalah sebagai bentuk penerjemahan dari partisipasi yang pura-pura dan formalistik.

---

This research aims to review Government action after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) regarding the enactment review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020), which was followed up with stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu 2/2022). This research is a normative juridical research using library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, this research is also supported by primary data collected through interviews with relevant source persons. This study found that formally a Perppu can indeed replace a law as a follow-up to the Constitutional Court's decision, because these two types of regulations have the same hierarchy, function, and substance. Moreover, the Constitutional Court's decision can also be followed up with any type of legislation or even just ordinary actions, depending on the case decided by the Constitutional Court. However in this case, it is inappropriate for the Government to follow up PMK 19/2020 with Perppu 2/2022 since Perppu is not capable and acceptable to replace UU 11/2020 immediately. PMK 91/2020 strongly emphasizes that revisions to Law 11/2020 must simultaneously bring about meaningful public participation. This means that in amending Law 11/2020, the Government must create genuine public participation and involvement, which must at least fulfill 3 (three) prerequisites: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. Meanwhile, the forming proccess of Perppu 2/2022 is unlikely to be able to accommodate public participation, especially in fulfilling the essence of meaningful public participation. Perppu 2/2022 is not able to pursue the right to be heard, right to be considered, and right to be explained, and instead is a form of pretend and formalistic participation."