Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam menunjang keherhasilan program pemberantasan penyakit TB Paru adalah melalui penyebarluasan informasi penyakit TB Paru pada masyarakat luas. Maka dengan demikian komunikasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyampaian pesan yaitu komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Dari kenyataan yang ada ternyata sebagian besar (56%) masyarakat di Kabupaten lndramayu belum pernah terpapar dengan informasi penyakit TB Paru.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketakterpaparan informasi penyakit TB Paru pada masyarakat di Kabupaten lndramayu tahun 2001, berdasarkan hasil analisis data sekunder Survei Evaluasi Manfaat (SEM) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Indramayu tahun 2001. Dalam penelitian ini, sebagai variabel dependen adalah ketakterpaparan informasi penyakit TB Paru dan variabel independen adalah umur, jenis kelamin, pendidikkan, pekerjaan, pendapatan dan jarak ke fasilitas kesehatan.Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional study dengan populasi aktual seluruh responden dalam Survei Evaluasi Manfaat (SEM). Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 3.359, jumlah ini melewati jumlah sampel minimum yang diperoleh dengan perhitungan. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau prevalensi ketakterpaparan informasi penyakit TB Paru cukup besar yaitu 56%. Dari 6 variabel independen yang secara statistik bermakna adalah faktor umur (p=0,000, OR-1,52, 95% CI: 1,249 - 1,845), jenis kelamin (p=0,000, OR=1,32, 95% CI: 1,140 - 1,540), pendidikkan (p=0,000, CR=4,28, 95% CI : 3,518 - 5,216), pekerjaan (p=0,000, OR=I,47, 95% CI : 1,284 - 1,718) dan pendapatan (p 0,000, OR=1,37, 95% CI : 1,170 - 1,602). Berdasarkan perhitungan dampak potensial, variabel yang paling dominan adalah pendidikkan yang memberikan kontribusi terbesar dengan ketakterpaparan informasi penyakit TB Paru yaitu 68,4%.Berdasarkan temuan peneliti, disarankan pertama perlu adanya kebijakan dari Dinas Kesehatan dalam upaya penyebarluasan informasi penyakit TB Pam. Kedua perlunya perhatian dari Dinas Kesehatan Indramayu pentingnya penyebarluasan informasi penyakit TB Pam yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama kelompok masyarakat lanjut usia, pendidikan rendah, pengangguran dan pendapatan rendah, karena kelompok inilah yang mempunyai resiko besar terhadap penularan penyakit TB Paru. Ketiga bagi puskesmas perlu memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada di masyarakat untuk menyebarluaskan informasi penyakit TB Paru. Keempat peningkatan pendidikkan non formal bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan agar masyarakat meningkat pengetahuannya terhadap penyakit TB Paru.Daftar bacaan : 41 ( 1971- 2002)

---

Factors Related to Non-Exposure Status Of Information About Pulmonary Tuberculosis in A Community in Kabupaten Indramayu, Year 2001One important aspect in enhancing knowledge, attitude, and practice in a community, as a part of supporting pulmonary tuberculosis (TB) control program, is information dissemination throughout the community. Therefore, communication is an important component in message transmission. There is a fact that most of people in the community (56%) in Kabupaten Indramayu are not sufficiently exposed with information regarding pulmonary TB disease.The objective of this study was to know what factors are related to non-exposure of information about pulmonary tuberculosis in the community in Kabupaten Indramayu, by the year of 2001. The study was based on secondary data analysis of Survei Evaluasi Manfaat (SEM), a survey conducted by an institution named Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), in collaboration with Central Bureau of Statistics (Biro Pusat Statistik).In this research we defined the non-exposure status of information about pulmonary tuberculosis in the community as a dependent variable, while age, gender, education, occupation, income and distance to health facilities were defined as independent variables. The actual population in this cross-sectional study was all respondents surveyed in Survei Evaluasi Manfaat. As many as 3,359 samples were recruited in this study. Our sample size exceeded the minimum required sample size. In this study all steps of analysis, i.e. univariate, bivariate and multivariate analyses were done.Our findings demonstrated that a prevalence of non-exposure of information about pulmonary TB was quite high (56%). There were 6 significant independent variables influencing the non-exposure status of information, i.e. age (p=0.000, OR=1.52, 95% CI: 1.25 - 1.85), gender (p=0.000, OR=1.32, 95% CI: 1.14 - 1.54), education (p=0.000, OR=4.28, 95% CI: 3.52 - 5.22), occupation (p=4.040, OR=1.47;, 95% CI: 1.28 - 1.72) and income (p=0.000, OR=1.37, 95% CI: 1.17 -- 1.60). Considering the potential impact fraction, the most dominant variable was the education, which provided the highest contribution to the non-exposure status of information regarding pulmonary TB disease (68.4%).Based on our findings, it is firstly suggested that District Health Office should have a policy to disseminate information regarding pulmonary TB. Secondly, to support information dissemination, means and equipment are essentially needed. Thirdly, to disseminate information about TB, the Puskesmas needs to make use of the existed communication networking in the community. Finally, it is also recommended to improve non-formal education in the community in order to increase their knowledge about pulmonary TB disease.Reference list: 38 (1971-2002)"

"Pemerintah telah menyediakan paduan obat yang efektif untuk membunuh kuman tuberkulosis dalam waktu yang relatif singkat, sekitar enam bulan secara cuma-cuma dengan penerapan Pengawas Menelan Obat (PMO) atau strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Di Kabupaten Pandeglang penemuan kasus meningkat dari tahun 1999 sampai tahun 2000, namun angka konversi masih rendah dimana angka konversi tahun 1999 baru 48% dan tahun 2000 adalah 54,5%. Ketidakteraturan minum obat merupakan salah satu penyebab kegagalan program penanggulangan TB Paru.Semenjak tahun 1995 Program Penanggulangan TB Paru strategi DOTS yang salah satu komponennya PMO di Kabupaten Pandeglang sudah diterapkan. Namun hubungan keberadaan PMO dengan keteraturan minum obat penderita TB Paru terutama fase intensif belum diketahui.Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan keberadaan PMO dengan keteraturan minum obat fase intensif penderita TB Paru di Puskesmas Kabupaten Pandeglang tahun 2000. Rancangan penelitian adalah kasus kontrol dengan perbandingan jumlah kasus dan kontrol 1 : 2. Jumlah sampel keseluruhan adalah 213 prang, yang terdiri dari 71 kasus dan 142 kontrol. Sampel adalah penderita TB Paru yang berumur 15 tahun atau lebih yang mendapat terapi strategi DOTS kategori 1 atau kategori 3 yang berobat ke puskesmas sejak 1 Januari 2000 sampai 31 Desember 2000 dan telah menyelesaikan pengobatan fase intensif.Kasus adalah sampel yang tidak teratur minum obat dihitung dari tanggal mulai minum obat sampai tanggal selesai minum obat fase intensif dimana penderita minum obat kurang dari 60 hari atau lebih dari 70 hari termasuk penderita putus obat, sedangkan kontrol adalah sampel yang minum obat teratur selama 60 - 70 hari pada fase intensif.Hasil penelitian, variabel yang berhubungan dengan keteraturan minum obat secara bermakna adalah keberadan PMO di mana penderita tanpa PMO berisiko tidak teratur minum obat 2,13 kali dibanding ada PMO, penderita yang merasakan efek samping obat berisiko 3,93 kali tidak teratur dibanding penderita tanpa efek samping, dan penderita tidak mengerti penyuluhan berisiko 4,27 kali tidak teratur dibanding penderita mengerti penyuluhan secara bersama-sama, sedangkan yang tidak bermakna adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, jenis kategori obat dan frekuensi penyuluhan.Disimpulkan bahwa tidak ada PMO (OR:2,13 ; 95%CI:1,00-4,53), ada efek samping obat (OR:3,93 ; 95%CI:2,00-6,82), dan tidak mengerti penyuluhan (OR:4,27 ;95%CI:2,05-8,93) bersama-sama berhubungan secara bermakna dengan ketidakteraturan minum obat (p<0,05) di Puskesmas Kabupaten Pandeglang tahun 2000.Disarankan keberadaan PMO masih sangat diperlukan. Disamping itu perlu penyuluhan yang sederhana sesuai bahasa dan tingkat pendidikan penderita yang sebagian besar rendah agar bisa dimengerti serta perlu waktu khusus untuk konseling. Selain itu perlu penanganan yang serius terhadap efek samping yang dirasakan penderita untuk meningkatkan keteraturan minum obat penderita TB Paru.

---

The Relationship between Treatment Observer with the Regulate Took Medicine, Intensive Phase for Lung Tuberculosis Sufferer in Community Health Center, Pandeglang Distric, 2000The Government has provided the effective drug manual to kill bacteria of tuberculosis within a short time, nearly six months given to them free of charged by using application of Treatment Observer as Directly Observed Treatment Short course (DOTS) strategy. In Pandeglang district the case findings increased from 1999 to 2000, however, the conversion rate were still low, where the conversion rate in 1999 were just 48% and in 2000 were 54,5%. Irregular of drug swallow was as one of the failures of The Lung Tuberculosis Programs.

Since 1995 the program on overcame the Lung Tuberculosis used DOTS strategy which one of the components was Application of the Treatment Observer, it has been applied in Pandeglang District. However, the availability of it in giving the revision of obedience took the medicine for sufferers of Lung Tuberculosis especially to intensive phase have unknown yet.

The Objective of study knew the relationship between the availability of the Treatment Observer with regulate took the medicine for Lung Tuberculosis intensive phase in Community Health Center, Pandeglang District in 2000. The Design of study is case-control with the comparison that the cases amount and control 1:2. Total sample were 213, which total cases 71 and total control 142. The sample were the Lung Tuberculosis sufferers whose 15 years old or greater that obtained the therapy DOTS strategy, category one or three that took treatment to Community Health Center since January 1st - December 31st, 2000 and finished the treatment of intensive phase. Case was the sample who irregular took medicine, it calculated from the date of starting took the medicine from 60 days or more than 70 days, it was including the dropped out sufferer, while the control was the sample who took medicine regularly during 60-70 days on intensive phase.

The result of this research, the variable that related to regulate in taking medicine significantly were the availability of treatment observer which wasn't the treatment observer have 2.13 times risk for irregular took medicine than was the treatment observer, side effect of medicine which was side effect of the drug have 3.93 times risk for irregular took medicine than wasn't side effect of the drug, and illumination which didn't know the illumination have 4.27 times risk for irregular took medicine than knew the illumination, while that insignificantly were age, sex, education, kind of drug category and the frequency of illumination.

The conclusion, that there wasn't the treatment observer (OR:2.13 ; 95%CI: 1.00-4.53), there was side effect of the drug (OR:3.93 ; 95%CI: 2.00-6.82), and didn't know the illumination (OR:4.27 ; 95%CI:2.05-8.93). They were together connecting significantly to irregular took the medicine (P<0.05) in Community Health Center, Pandeglang District, 2000.

Considering, it's suggested that the availability of treatment observer is still needed. It also needs simply illumination that appropriates to language and education level of the sufferers who mostly lower education can easily understand the message. Besides those mentioned above, it needed management seriously to the side effect that felt by the sufferers to increase there regulate to take the medicine."

"Petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit merupakan tenaga yang sangat menentukan dalam keberhasilan dalam penemuan kasus TB di masyarakat dan sebagai salah satu pilar dari DOTS dalam penanggulangan penyakit TB di lingkungan wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Oleh karena itu petugas fiksasi di Puskesmas Satelit perlu ditingkatkan ketrampilan dan kinerjanya agar dapat mendukung kemajuan program penanggulangan TB Paru. Tolok ukur kinerja adalah cakupan slide yang dibuat dalam kurun waktu satu tahun. Masih rendahnya cakupan pemeriksaan slide sputum BTA menunjukkan kinerja petugas fiksasi di Puskesmas Satelit masih sangat rendah.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang kinerja petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit (PS)di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja petugas fiksasi di Jakarta Barat. Faktor-faktor tersebut adalah persepsi peran, sikap, pelatihan, motivasi, sumber daya, imbalan, pembinaan,tugas rangkap dan kepemimpinan.Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dan kualitatif. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 51 orang petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit (PS) yang ada Wilayah kotamadya Jakarta Barat.Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan pada bulan 14 November sampai 15 Desember 2001.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas satelit di Wilayah Jakarta Barat sangat rendah yaitu 21%. Faktor persepsi peran, sikap, imbalan , pembinaan, tugas rangkap dan kepemimpinan mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit di Wilayah Jakarta Barat.Penelitian ini menyarankan agar pembinaan dan pemberian imbalan yang cukup diberikan kepada petugas, guna meningkatkan angka penemuan kasus TBC di masa mendatang.

---

Determinants Recitation of the Sputum Smears Acid Bacilli Workers Performance on Satellite Community Health Centers in West Jakarta in the Year 2001The sputum smear acid bacilli workers at satellite community health center are very important personnel in achievement of P2TB program in the work area of West Jakarta. Therefore, the workers must be skillful and have a good performance. The performance standard of the sputum smear workers is the coverage of slide have done during a year as apart of TB diagnosed and management of TB therapy.The low level of the coverage slides have done by the workers during a year, have not indicate a good result, in other words, the performance of the Satellite Community Health Center is not good yet.The purpose of this research is to obtain information regarding the performance of the satellite community health center workers and factors related to the performance of PS sputum smear acid bacilli workers in West Jakarta. The factors are perception role, attitude, training, motivation, resources, rewards, guidance, work load and leadership.This research used the "Cross Sectional? and qualitative design. Sample of this research at the PS sputum smear workers that are available in West Jakarta namely 51 workers.The data collected are primary and secondary and it was conducted from November 14 to December 15, 2000.The result indicates that the PS workers in West Jakarta who have a good performance are only 21 %. The factors such perception, attitude, reward, guidance, work load and leadership have significant relationship with the performance of the satellite community health center workers.These researches suggest the guidance needs to be done better and giving incentives in order to increase finding a new TB Cases."

"Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi.Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put.Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas.Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan.Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan.Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

---

Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making.A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach.This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview.The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff.The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee.After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management.After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community."

"Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ISPA terutama pneumonia masih merupakan penyumbang terbesar dalam kejadian kematian bayi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sumedang khususnya. Hasil penelitian Depkes tahun 1997 menunjukkan penatalaksanaan kasus ISPA yang tepat dapat mencegah secara efektif sekitar 60-80 % kematian akibat pneumonia. Keadaan ini menjadi titik tolak Depkes untuk mengintensifkan program penanggulangan penyakit ISPA dengan salah satu program prioritasnya adalah meningkatkan kemampuan petugas dalam manajemen penatalaksanaan penyakit ISPA pada bayi yang dititikberatkan pada kepatuhan dalam pelaksanaan SOP ISPA. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pelatihan terhadap tingkat kepatuhan petugas dalam pelaksanaan SOP ISPA dan dampaknya kepada kepuasan ibu bayi setelah memperoleh pelayanan oleh bidan di puskesmas.Pendekatan penelitian adalah quasi experimental dan panel survey non equivalent group design. Ada dua sampel penelitian. Kelompok pertama yaitu 10 orang bidan puskesmas di wilayah bekas Pembantu Bupati Darmaraja dan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang diukur kepatuhan dalam pelaksanaan SOP ISPA sebelum dan sesudah pelatihan. Kelompok kedua adalah 110 ibu bayi yang membawa bayinya berobat ke puskesmas di lokasi yang sama dengan keluhan batuk/sesak. Tingkat kepuasannya diukur setelah memperoleh pelayanan. Kelompok kontrol dengan jumlah bidan dan ibu bayi yang sama di 10 puskesmas pada wilayah bekas Pembantu Bupati Kota dan Congeang di Kabupaten Sumedang. Tingkat kepatuhan bidan dalam pelaksanaan SOP ISPA dianalisa secara univariat untuk menilai distribusi frekuensi dan besarnya proporsi diantara sampel. Sedangkan Mc Nemar test dipergunakan untuk menilai pengaruh pelatihan terhadap tingkat kepatuhan.Hasil analisa statistik menunjukkan rata-rata skor kepatuhan Bidan dalam pelaksanaan SOP ISPA dan skor kepuasan ibu bayi sebelum pelatihan pada kedua kelompok dalam keadaan setara. Dengan uji Mc Nemar menunjukkan bahwa kepatuhan sesudah pelatihan meningkat pada kelompok intervensi (p = 0,0001 dan OR = 5,8). Terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan ibu bayi sebelum dan sesudah Bidan mendapat pelatihan (p = 0,028) dan ada hubungan yang bermakna antara tingkat kepatuhan Bidan dengan kepuasan ibu bayi (p = 0,018). Kesimpulan yang didapat, Bidan pada kelompok intervensi yang mendapat pelatihan manajemen penatalaksanaan ISPA mempunyai peningkatan skor kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat pelatihan. Ibu bayi yang dilayani oleh Bidan pada kelompok intervensi mempunyai skor kepuasan lebih tinggi dibandingkan ibu bayi yang dilayani Bidan yang tidak mendapat pelatihan manajemen penatalaksanaan ISPA.

---

The Influence or Acute Respiratory Infection Management Training for Midwives of Community Health Centers and Its Impact on Baby Mothers' Satisfaction in Sumedang District, 2001/2002In the last five years acute respiratory infection (ARI) disease especially pneumonia has been the main contributor for the death of babies in Indonesia in general and in Sumedang District in particular. Data of Indonesian Ministry of Health research in 1997 showed that the appropriate management to handle ARI cases could effectively reduce the death of babies from pneumonia by 60 to 80 %. This data has been assigned as a basis to intensify the program of preventing AFT. One of the priorities of the program is to improve the capability of health providers in managing ARI prevention for babies emphasized on the health providers' compliance with conducting SOP of ARI.This research is aimed to investigate the influence of training on the degree of health providers' compliance with conducting SOP of ARI and its impact on baby mothers' satisfaction on the quality of services from the community health centers' midwives.This research employs quasi experimental and panel survey non equivalent group design. There were two groups of samples. The first group was 10 community health centers' midwives in the former region of Darmaraja and Tanjungsari Regent Assistant in Sumedang District who were measured their degree of compliance with managing ARI before and after they had been trained. The second group was 110 baby mothers who visited community health centers in the same place with coughs and short-winded complaints. Their satisfactions of the service quality were measured. The control group samples were the same number of midwives and baby mothers in 10 community health centers in the former regions of Sumedang City dan Congeang Regent Assistant in Sumedang District. The midwives' compliance with ARI management was subjected to univariate analysis to determine frequency distribution and proportion compliance among them. Further, Mc Nemar test was applied to determine whether or not the training influenced the degree of compliance.Statistical analysis showed that, before the training, the average score of both midwives' compliance with conducting SOP of ARI and the baby mothers' satisfaction was equal. By Mc Nemar test, the data revealed that the degree of compliance had improved after they had been trained in the experimental group (p = 0.0001 and OR = 5.8). Furthermore, there was a different proportion of the degree of baby mothers' satisfaction before and after the midwives had been trained (p = 0.028). The degree of midwives' compliance is significant associated with the baby mothers' satisfaction (p = 0.018). It is concluded that the midwives from the experimental group who had been trained on ARI management have higher score of compliance than those who had not been trained. Accordingly, the baby mothers who received health services from the trained midwives have higher score of satisfaction than those who were served by the untrained midwives on ARI management."

"Memasuki abad ke 21 yang semakin maju, agar tetap eksis di tengah persaingan global yang sernakin ketat, sudah seharusnyalah bahwa pendekatan mutu layanan yang berorientasi pada pelanggan atau pasien menjadi strategi utama bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang digunakan adalah kerjasama lira, disamping peningkatan mutu secara terus menerus dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada.Puskesmas merupakan salah satu organisasi pelayanan kesehatan, mempunyai beban kerja 18 program pokok yang terbagi atas kegiatan-kegiatan, dikelola oleh seorang pemimpin bersama staf yang terdiri dari berbagai latar belakang.Mengkoordinir individu yang terdiri dari berbagai latar belakang ini bukanlah pekerjaan mudah, agar setiap saat tidak terjadi konflik. Dalam studi ini dilakukan penelitian tentang analisis kerjasama tim di Puskesmas wilayah Kota Pontianak tahun 2000, untuk mendapatkan informasi tentang gambaran kerjasama tim dan hal-hal yang berperan dalam kerjasama tim tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap 4 (empat) Puskesmas dengan pengunjung terbanyak, dan 4 (empat) Puskesmas dengan pengunjung paling sedikit, dengan melibatkan 8 orang Kepala Puskesmas dan 1 orang Kepala Dinas melalui wawancara mendalam, dan 28 orang staf dari Puskesmas tadi melalui diskusi kelompok terarah.Analsisa dan data yang terkumpul menunjukan bahwa gambaran kerjasama tim wilayah Kota Pontianak cukup baik, hal ini terlihat dari karateristik individu seperti jenis kelamin, suku bangsa dan jabatan tidak menjadi masalah dalam kerjasama tim, namun disisi lain karakteristik seperti umur, pendidikan, status perkawinan, dan lama kerja disamping dapat menunjang kerjasama tim, juga dapat menghambat kerjasama tim. Begitu juga dengan karateristik organisasi.Hal-hal yang berperan dalam kerjasama tim berdasarkan variabel karakteristik organiosasi secara negatif antara lain, untuk Puskesmas besar (dan segi jumlah kunjungan dan tingginya kesibukan) menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi, walaupun sudah semua Puskesmas mempunyai visi dan misi, tetapi tidak satupun balk staf maupun pimpinan yang tabu dan ingat isi dari visi dan misi tersebut. Sementara karateristik organisasi yang berperan secara positif yaitu, komunikasi secara informal yang berdampak lebih akrab, kepemimpinan secara demokrasi dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, rasa tanggung jawab dalam bekerja yang memotivasi staf untuk bekerja lebih balk, adanya rasa kekeluargaan yang kuat sehingga walaupun ada konflik tetapi tidak menghambat kerjasama tim.Berdasarkan hat tersebut diatas maka untuk membangun kerjasama tim yang tangguh diperlukan sating toleransi terhadap keragaman latar belakang anggota, memanfaatkan pertemuan-pertemuan formal untuk membahas hat-hat yang berkaitan dengan upaya perbaikan mute layanan kesehatan, selain itu mengadakan pertemuan informal seperti arisan atau anjang sana untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota. Selanjutnya agar konflik tidak menghambat kerjasama tim, maka rasa kekeluargaan perlu dibina serta pihak Kepala Puskesmas cepat tanggap untuk menanganinya.Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, diharapkan untuk melengkapi sarana komunikasi dan transportasi di Puskesmas karena sarana tersebut sangat menunjang kerjasama tim. Perlu penyegaran informasi tertang visi dan misi agar tim memiliki kesatuan tujuan dalam bekerja.

---

Analysis on Teamwork in Improving Puskesmas Service Quality in Pontianak City Area Year 2000 Entering the 21st century, to stay exist amid tight global competition, health service in Indonesia should be provided on the basis of customer or patient-oriented service that becomes a main strategy in Indonesia health service. One of strategic ways to use in the service is teamwork, other ways include continuous quality improvement and decision making based on the available data.

Puskesmas is one of health service organizations. It has 18 main tasks divided into programs and is managed by a chief assisted with staffs from various disciplines.

Coordinating these staffs with various backgrounds is not an easy task, particularly to prevent conflicts among them. This study examined teamwork in Puskesmas in Pontianak City area year 2000. It was aimed at obtaining information regarding description of teamwork and factors that affect such teamwork.

This study employed a qualitative research approach and was conducted in 4 (four) most-attended Puskesmas, and 4 (four) least-attended Puskesmas. It involved 8 chiefs of Puskesmas and 1 chief of local health department. Data were collected by means of in-depth interviews with the 8 chiefs of Puskesmas and 1 chief of local health department and focused group discussion with 28 staff members of the Puskesmas.

The analysis on the collected data shows that the description of teamwork in Puskesmas in Pontianak City area is good enough. Gender, ethnic group and position were not obstacles in the teamwork. However, age, education, marital status, and length of work as well as the organization characteristics seemed to be both supporting and hindering the teamwork.

Factors that seem to have negatively affected the teamwork based on the variables of organization characteristics among others are lack of intense interaction due to the size of Puskesmas or in larger Puskesmas (in terms of the number of visits and rate of service); although all Puskesmas had already set their vision and mission statements but none of the staffs nor the superiors were able to recall such statements. On the other hand, organization characteristic that seem to have positively affected the teamwork are informal communication that brings members closer to each other, democratic leadership that employs public-oriented service, work responsibility that motivates the staffs to do their jobs better, strong family hood that ties the members of the team despite present conflicts.

Based on such findings, to build a solid teamwork, tolerance over differences of members is required, formal meetings to discuss issues regarding improvement of health service quality are utilized, and informal meetings such as family gathering or home visits are encouraged to maintain and improve relationship among team members. To prevent conflict from developing, it is necessary to foster sense of family hood and chief of Puskesmas should be able to respond to any conflict immediately.

Chief of local health department of Pontianak City is suggested to provide communication and transportation equipment for Puskesmas that may support the teamwork. Reorientation program on vision and mission of puskesmas should be held so those members of team share one common goal in doing their job."

"Meningkatnya persaingan dan tuntutan mutu pelayanan terhadap puskesmas serta munculnya tuntutan kemandirian dalam aspek pembiayaan kesehatan di daerah telah mendorong puskesmas agar dikelola secara profesional. Selain itu, masih adanya kelemahan manajemen puskesmas seperti sumber daya manusia yang masih terbatas dalam kuantitas dan kualitasnya, sumber keuangan belum mencukupi, sistem informasi masih dilakukan secara manual dan sarana/prasarana puskesmas masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam era otonomi, Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang matang sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk rencana strategis (renstra) puskesmas. Penyusunan renstra puskesmas semakin menjadi prioritas setelah adanya mandat berupa SK Kadinkes Kota Depok nomor 440/30/Kpts/Pr-2002 yang mengharuskan setiap puskesmas yang ada di Kota Depok menyusun renstra.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun renstra Puskesmas Cimanggis tahun 2004 - 2008, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pimpinan puskesmas sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan puskesmas. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Puskesmas Cimanggis, Dinkes Kota Depok, BPS Kota Depok, dan sarana kesehatan yang ada di sekitar puskesmas.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, concerrsus decision making group dan kajian dokumen.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi peluang adalah lokasi puskesmas strategis, tarif murah, ekonomi stabil, tingginya kepadatan penduduk dan banyaknya industri. Faktor yang menjadi ancaman adalah meningkatnya tuntutan mutu, kebijakan dana operasional yang belum menunjang puskesmas, teknologi pesaing lebih baik, bertambahnya jumlah pesaing dan beragamnya jenis penyakit. Faktor yang menjadi kekuatan adalah puskesmas sebagai tempat rujukan, adanya layanan rawat inap, produk layanan lebih banyak, buka pagi dan sore hari serta kegiatan pemasaran yang baik. Faktor yang menjadi kelemahan adalah keuangan tidak memadai, SDM masih kurang, belum ada layanan spesialis, Organisasil manajemen dan sistem informasi belum berkembang.Kesimpulan pada penelitian ini adalah posisi puskesmas yang dianalisis dengan matriks IE berada pada sel V yaitu pelihara dan bertahan, dengan altematif strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Sedangkan posisi yang sesuai dengan matriks SPACE berada pada kuadran konservatif dengan alternatif strategi penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar dan diversifikasi konsentrik. Pada tahap matching dihasilkan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada tahap menentukan prioritas dengan QSPM terpilih pengembangan produk diikuti dengan penetrasi pasar.Disarankan jenis kegiatan untuk strategi pengembangan pasar adalah menambah kapasitas rawat inap, membuka layanan spesialis anak, membuka layanan gigi sore hari, mengembangkan rumah bersalin dan layanan laboratorium. Sedangkan kegiatan untuk strategi penetrasi pasar adalah membuka puskesmas pembantu, mengaktifkan pusling, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan sektor informal serta mengembang kan program dokter keluarga.

---

High competition and increasing demand of Public Health Center (PHC) service quality as well as requirement for regional health financing independency has drive the tendency to organize PHC professionally.

Several PHC management weakness found are : the lack of human resources, inadequate financing resource, manual information system as well as facilities and infrastructure that has not yet meet the real need. All of these factors has force PHC to make a good sequential strategic plans in the form of PHC Strategic Planning. The need for a PHC Strategic Planning has become a top priority following the mandate of SK Kadinkes Kota Depok No 440!301KptslPr-2002 that requires each PHC in Depok to compile its Strategic Planning.

This research aim to provide Strategic Planning for PHC Cimanggis for the period of 2004 - 2008, which afterwards could be used by PHC top management as a guidance in writing their Annual Budget Planning,

The research is conducted at the Public Health Center Cimanggis, Dinkes Depok, BPS Depok with its health facilities in the surrounding. Data is collected using the method of indepth interview, consensus decision making and document study.

Result of the study has disclosure : Opportunity factors are strategic location of PHC, low charge for the service, economic stability, high demography density and many industries. Threat factors are increasing requirement to quality, policy of operational financing, competitor's higher technology, as well as the increase number of competitors and various diseases existed. Strength factors are PHC use as reveral, overnight care provided, broader product services, longer open hours in the morning and afternoon as well as fine marketing activities. Weakness factors are insufficient finance, unorganized human resource, nothing specialist service, undeveloped information system and management.

In conclusion, using the 1E matrix, PHC is positioned at cell V, Hold and Maintain with alternative strategic are market penetration and product development. In the other hand, using SPACE matrix, PHC is suite to Conservative Quadrant with alternative strategic are market penetration, product development, market development and concentric diversification.

For increase the success of PHC Strategic Planning, so suggested for product development, activities recommended are adding overnight care capacity, open up pediatric services, provide dental service in the afternoon, build up maternity care with its laboratory service. For market penetration, activities recommended are open assist PHC, activate pulsing, widen cooperation and informal sector companies and initiate family doctor."

"Pelayanan gawat darurat merupakan upaya penaggulangan terhadap keadaan yang gawat dan darurat di bidang kesehatan, yang dilaksanakan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam keadaaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam jiwanya. Upaya penanggulangan ini dilaksanakan secara cepat dan tepat, sehingga dapat menolong jiwa si penderita sehingga terhindar dari kematian dan kecacatan. Dalam pelaksanaan pelayanan gawat darurat Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator, yang mengatur mekanisme, arah kebijakan dan pedoman-pedoman pelayanan, suku dinas di tingkat kotamadya berperan sebagai auditor yang melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan dan puskesmas berperan sebagai operator yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan di puskesmas dan di luar gedung puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas pelayanan gawat darurat dan factor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pelayanan gawat darurat, dengan menggunakan desain Cross Sectional. Yang dilaksanakan di Puskesmas di Wilayah Kota Madya Jakarta Barat tahun 2003. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar petugas dengan kinerja buruk dan ada faktor-faktor yang berhubungan yaitu: pendidikan, pelatihan, imbalan dan pembinaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan, imbalan dan pembinaan berhubungan dengan kinerja petugas pelayanan gawat darurat. Dan 96 responden diperoleh gambaran kinerja 18 responden kinerjanya baik (18,8%) dan 78 responden kinerjanya buruk (81,2%). Yang memiiikli pendidikan perguruan tinggi (PT) sebanyak 57 responden (59,4%) danSLTA 39 responden (40,6%), 58 responden (60,4%) sudah pernah dilatih dan 38 responden (39,6%) belum pernah mendapat pelatihan. Dari 96 responden 38 responden memperoleh imbalan yang baik (72,9%), dan 58 responden (27,1%) memperoleh imbalan yang buruk, yang memperoleh pembinaan baik sebanyak 33 responden (34,4%) dan yang memperoleh pembinaan yang buruk sebanyak 63 responden atau (65,6%). Dan berdasarkan ini pula disarankan agar upaya-upaya perbaikan kinerja lebih mengutamakan 4 faktor di atas. Faktor pendidikan lebih berorientasi kepada kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui proses izin belajar atau tugas belajar dengan perencanaan anggaran yang matang. Faktor pelatihan dilaksanakan secara intensif melibatkan semua petugas pelaksana pelayanan gawat darurat. Imbalan diberikan berupa materi dan penghargaan mengingat kualifikasi dan sifat tugas yang dilaksanakan. Seharusnya pembinaan dari atasan langsung dalam bentuk pertemuan-pertemuan teknis dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

---

Emergency services represent the handling efforts toward the critical and emergent condition in health area, performed to the individual or community group which are in critical condition or about to become critical and their lives are threatened. This handling effort carrier out fast and accurately, so it can help the lives of the patients so they can be prevented from the death and disability.

In performing the emergency service the Health Agency of Greater Jakarta province plays a role as regulator, regulating the mechanisms, the direction of the policies and the service guidelines, the sub agencies in municipal level play a role as auditor conducting the functions of development, supervision, and controlling toward the service implementation and the public health center plays a role as an operator undertaking the service activities mot; public health center and outside the public health enter.

This research is aiming to know the emergency service officers' performance and factors related to the emergency service officer's performance, by using Cross Sectional design. Performed at public health in West Jakarta Municipality area in 2003. The data collection was performed by interview and observation.

The research found that majority of the officers with the bad performance and there were factors related factors namely education, training, reward, and development. From this research results it is concluded that education, training, reward and development relate to the emergency service officers' performance.

From 96 respondents is obtained the performance picture of 18 respondents with good performance (18.8%) and 78 respondents with bad performance (81.2%). Those with college education is 57 respondents (59.4%) and < Senior High School education 39 respondents (40.6%), 58 respondents (60.4%) have been trained and 38 respondents (39.6%) have never been trained. From 96 respondents, 38 respondents obtain good compensation (72.9%) and 58 respondents (27.1%) obtain bad compensation, as for those having good education are 33 respondents (34.4%) and those having bad education are 63 respondents or 65.6%.

And based on these also it is suggested in order that the performance improvement efforts are more to prioritize the above factors. The educational factor is more oriented to the opportunity to attend the higher education, thorough learning permit process or learning assignment by mature budget planning. The training factor held intensively involving all the emergency service officers. The reward was given in form of material and appreciation considering the qualification and the nature of the duties they carry out. It should be the development from the superiors directly in form of the technical meeting held routinely and sustainable."

"ABSTRAKSampah merupakan barang-barang sisa, barang yang sudah rusak atau barang yang tidak dipakai dan harus dibuang. Dalam jumlah yang besar, sampah memerlukan perhatian dalam penanganannya, dan hal ini pada umumnya muncul pada wilayah perkotaan atau wilayah industri. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Kebersihan pada tahun 1995, volume sampah di DKI Jakarta mencapai 7.360 ton/hari.Komposisi sampah terdiri dari 73,90% sampah organik dan 26,10% sampah anorganik. Dari 26,14% sampah anorganik terdapat sampah kulit sebesar 1,75%, plastik 7,86%, logam 2,04% dan batu baterai 0,29%.Sampah ini dibuang secara sanitary landfill di TPA Bantar Gebang Bekasi.Di sekitar TPA sampah Bantar Gebang, banyak terdapat pemukiman penduduk, baik penduduk setempat maupun pendatang yang menggunakan air sumur gali mereka untuk keperluan air bersih dan air minum. Dengan demikian maka dimungkinkan terjadi pencemaran bahan polutan dari lindi TPA pada air sumur gali mereka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lokasi pembuangan sampah Kota Jakarta dan Bekasi dengan sistem Sanitary Landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantar Gebang terhadap kualitas air tanah, serta mempelajari pola kecenderungannya melalui pendekatan kualitas air tanah. Di samping itu untuk mengetahui kemungkinan penyebaran berbagai jenis pencemar yang membahayakan kesehatan manusia, serta pengaruhnya terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.Pengamatan dilakukan terhadap air sumur gali penduduk di tiga desa yaitu Desa Ciketing Udik, Sumur Batu dan Cikiwul dengan 4 level jarak yaitu pada jarak lebih kurang 200 m, 400 m, 600 m dan 800 m dari pinggir TPA. Untuk mengetahui pengaruh TPA terhadap masyarakat di sekitarnya dilakukan, wawancara terencana terhadap 104 responden dari tiga desa dan pengelola TPA sampah Bantar Gebang, sedangkan untuk mengetahui kualitas air dibandingkan dengan Baku Mutu Air Bersih yaitu Permenkes RI Nomor 4161MENKES/PER/IX/1990 dan Kep-51/MENLHI/110/1995 untuk air limbah.Dari hasil peneiitian yang dilakukan tentang hubungan tempat pembuangan akhir sampah secara sanitary landfill dengan kualitas air tanah dan kesehatan masyarakat (studi kasus di TPA sanitary landfill Bantar Gebang, Bekasi) dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Kualitas air limbah (lindi) TPA sampah sanitary landfill Bantar Gebang berdasarkan hasil analisis sifat fisik, kimia dan bakteriologi termasuk kategori buruk jika dibandingkan dengan baku mutu air limbah KEP/511MENLH/1995.2. Berdasarkan analisis sifat fisika air, diketahui bahwa parameter warna kekeruhan dan zat padat terlarut belum melampaui baku mutu pada semua jarak pengamatan di semua desa. Untuk sifat kimia parameter yang melampaui baku mutu air bersih seperti ditetapkan dalam PERMENKES RI No.416/MENKES/PEFU/XI 1990 adalah pH, besi (Fe), Cd, Cr, Mn, Pb dan zat organik (KMnO4) untuk jarak 200 m dari TPA sampah, sedangkan untuk jarak 400 m dan 800 m parameter kimia yang melampaui baku mutu adalah zat organik pada Desa Sumur Batu dan Cikiwul. Kandungan bakteriologi disemua lokasi penelitian termasuk kategori buruk. Kualitas air sumur penduduk berdasarkan sistem STGRET termasuk buruk sebanyak 33 persen dan 67 persen termasuk sedang.3. Hasil analisis regresi dan uji t memperlihatkan bahwa kualitas air tanah dilokasi penelitian dipengaruhi oleh jarak dari pusat TPA sampah sanitary landfill, yaitu semakin jauh jarak dari pusat TPA sampah semakin baik kualitas air.4. Dari segi lingkungan dan kesehatan masyarakat, dengan adanya TPA sampah ini kondisi hunian semakin buruk, karena banyak lalat dan sampah yang beterbangan, demikian juga penyakit yang timbul seperti gatal-gatal, dan diare. Namun demikian masyarakat makin lama makin terbiasa dengan kondisi tersebut.

---

ABSTRACT

The Correlation Between Sanitary Landfill With Ground Water Quality And Community's Health (A Case Study at TPA Bantar Gebang, Bekasi)As the biggest city in Indonesia, DKI Jakarta faces serious problem regarding its waste treatment. The large number of its population and the very busy trade and industry have produced waste which could not be treated within Jakarta area.

According to "Laporan Pengelolaan Kebersihan" in 1995 the amount of waste to 7,350 ton/day. This waste is composed of 73.90% organic waste and 26.10% inorganic waste. This inorganic waste consists of 1.75% leather, 7.85% plastic, 2.04% metal and 0.29 battery. This waste is disposed in Bantar Gebang, Bekasi, using the sanitary landfill method.

Community live around this leachate use ground water for drinking and other need of clean water. It is very possible that their ground water is polluted by the waste which is treated nead their homes.

This research is conducted to explore the correlation between sanitary landfill and well water quality, and influence the health of the community living near it. We try to find any trend related to the quality of well water, such as the spreading of any disease, and socio-economic condition.

In this research, well water in three villages (Ciketing Udik, Sumur Batu and Cikiwul) are observed. This distance of each village is consecutively ± 200 m, ± 400 m, ± 800 m from the landfill. It's water quality is compared to the standard described in PERMENKES No.416/MENKES/1X11990 for clean water and Kep-511MENLH1111011995 for waste water. interviewed to 104 respondents from those three villages and asked the influence of the leachate to the community. We also interview the people, who in charge that manages the landfill.

The results of this research a summarized as follow :

1. The quality of leachate from sanitary landfill does not fulfill the standard described in KEP/511MENLH/10/1995.

2. The quality of physical ground water especially well water from all distance from landfill are fulfill the standard as described in PERMENKES RI No.416/MENKES/PER/IX/1990, but for chemical there are some indicator does not fulfill the standard, like pH, Fe, Cd, Cr, Mn, Pb and organic matter (KMnO4) for the distance 200 m from the landfill, but for 400 m and 800 m from landfill all indicator are fulfill the standard except for organic matter in Desa Batu and Desa Cikiwul. The bacteriological in well water in this study are bad for all distance and village. The category of well water in this study by STORET system of 33% is bad, and 67% is fair.

3. The regression analysis result shows that the quality of ground water especially for well water is affected by the distance from the landfill; farther location from the landfill, the better quality of water is.

4. From the environmental aesthetics and the people healthy present of view the existence of the landfill have made the house and surrounding become worse. There are many fly and waste in every places and also diseases like diarrhea and morbilli. But by the time the people become familiar with the condition."

"Prevalensi karies gigi di DKI Jakarta pada tahun 1988 adalah 86,7 % dengan DMF-T (Decayed, Missing Filling 'Teeth) 2,98. Survei UKS pada tahun 1990 menemukan bahwa 69 % siswa menderita karies gigi. Pada tahun 1996 prevalensi karies sebesar 93,7 % dengan DMF-T 2,66 pada kelompok umur 12 tahun. Jakarta Barat mempunyai data DMF-T pada anak sekolah sebesar 3,039 dan PTI hanya 6 %. Hasil screening mendapatkan bahwa kelainan gigi dan mulut menempati urutan tertinggi dari urutan 10 besar penyakit pada 2 tahun terakhir. Jakarta Barat belum mempunyai data tentang jumlah penduduk yang mempunyai kelainan gigi dan mulut. Pelaksanaan program UKGS belum dilakukan secara merata pada seluruh SD/MI di Kodya Jakarta Barat dan belum pernah dilakukan evaluasi dari manajemen program UKGS.Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang manajemen program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah di Puskesmas Kodya Jakarta Barat pada tahun 2002.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 7 Kepala Puskesmas, 1 PLH Koordinator Kesehatan gigi dan mulut Kodya dan diskusi kelompok terarah terhadap 8 Koordinator Kesehatan gigi dan mulut Kecamatan, 9 pelaksana UKGS dan 6 guru UKS.Hasil penelitian menunjukan bahwa input sebetulnya sudah terpenuhi. Jumlah tenaga bila dibandingkan dengan indikator yang ada sudah mencukupi, namun penempatan tenaga dokter gigi belum sesuai dengan bidangnya sehingga program belum berja1an sebagai mana mestinya.Diberlakukannya unit swadana Puskesmas, menyebabkan biaya bukan merupakan masalah bagi pelaksanaan UKGS. Pembuatan perencanaan yang tidak mengacu kepada pedoman dan belum dipahaminya program UKGS secara menyeluruh, menyebabkan kecukupan biaya yang ada tidak dapat memperlancar kegiatan program. Penggerakan pelaksanaan melalui lokakarya mini Puskesmas sudah dilakukan oleh Puskesmas namun hasil yang didapat belum optimal. Koordinasi lintas program sudah muncul yaitu dengan program UKS, namun koordinasi dengan lintas sektor belum sepenuhnya dilakukan oleh Puskesmas. Pengawasan dan pengendalian program UKGS belum mempunyai indikator yang jelas. Supervisi baru dilakukan oleh sebagian kecil Puskesmas. Cakupan yang didapat dari program UKGS pada tahun 2002 belum semuanya memenuhi target yang sudah ditentukan. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari tingkat Kodya serta belum jelasnya struktur UKGS di tingkat propinsi memperberat kondisi yang ada.Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas agar penempatan dokter gigi sesuai dengan bidangnya, pemberdayaan tenaga non gigi, pembuatan perencanaan yang lebih matang dan peningkatan koordinasi terutama dengan lintas sektor. Peningkatan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari tingkat Kodya dirasa sangat diperlukan.Daftar bacaan : 30 ( 1992 - 2002 )"