Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This edition provides up-to-date information on issues that impact public health nursing, such as infectious diseases, natural and man-made disasters, and health care policies affecting individuals, families, and communities. Real-life scenarios show examples of health promotion and public health interventions. New to this edition is an emphasis on QSEN skills and an explanation of the influence of the Affordable Care Act on public health. Written by well-known nursing educators Marcia Stanhope and Jeanette Lancaster, this comprehensive, bestselling text is ideal for students in both BSN and Advanced Practice Nursing programs."

"

Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalahmasalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya proses penyusunan PTP ini mengalami hambatan sehingga tidak semua puskesmas dapat menyusun PTP ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk menggali lebih jauh masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyusunan PTP pada puskesmas di kota Palembang. Data diperoleh dengan observasi dan penelusuran data sekunder dan melalui wawancara mendalam dengan empat kepala puskesmas di kota Palembang, dengan Kepala Dinas kesehatan dan staf dinas, juga dengan pihak kecamatan, serta diskusi kelompok terarah dengan staf puskesmas di empat puskesmas penelitian. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dalam proses penyusunan PTP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyusunan PTP di kota Palembang dimulai dengan pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan adalah data dasar dari lintas sektor dan data dasar dari puskesmas. Data yang dikumpulkan ini terlalu banyak dan luas. Setelah data terkumpul, puskesmas melihat dan menemukan masalah yang kemudian masalah ini dirangking untuk mencari prioritas masalah dan disusunlah rencana kegiatan puskesmas. Proses penyusunan PTP ini dipengaruhi oleh metode perencanaan (PTP) yang ada, dimana kepala puskesmas dan staf serta dari dinas menyatakan bahwa pedoman PTP tersebut baik, tetapi terlalu rumit, selain itu juga dipengaruhi oleh pembinaan oleh dinas kesehatan yang dianggap kurang oleh pihak puskesmas, lalu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala puskesmas dan pengorganisasian dimana menurut staf puskesmas masih perlu ditingkatkan lagi. PTP yang dihasilkan oleh puskesmas tidak semua dapat direalisasikan di puskesmas yang dipantau dalam Minlok.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: untuk puskesmas perlunya dibentuk tim khusus dalam penyusunan PTP yang beranggotakan staf puskesmas dan ditunjuk siapa yang bertanggung jawab, diberikannya pelatihan dalam pengenalan dan penguasaan pedoman PTP bagi staf puskesmas. Untuk Dinas kesehatan kota agar membuat pedoman khusus PTP yang bisa dipakai di puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Juga memberikan bimtek dalam proses penyusunan PTP dan mengevaluasi kegiatan puskesmas apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir agar Depkes RI dapat menyempurnakan pedoman PTP yang lebih sederhana dan efektif selaras dengan fungsi manajemen puskesmas.

---

Community Health Center Planning Process in Palembang CityThe Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of services to yhe people in order to handle the health problems. In its implementation, the process of puskesmas-level planning (PTP) arrangement encountered a number of barriers so that not all puskesmas could carry out the PTP

This study was an analytical descriptive research employing a qualitative approach in an attempt to dig as much as possible from the existing problem in the implementation process of PTP arrangement in a number of puskesmas in Palembang city. It uses observation, secondary data collection, and indepth interview with four the chief of puskesmas in Palembang city, with the chief of health department and the staffs, and the head of the district (Camat), and focus group discussion with the staffs of puskesmas in four puskesmas. They are chosen because they were considered understanding well about Process of PTP arrangement.

Result of this study shows that the process of PTP arrangement in Palembang city started with data collection in wich the data gathered were basic data of various sectors and basic data from puskesmas. The data collected were too large in number and too broad in category. Following the data collection, puskesmas sought and found the problems. The problems were then ranked on priority basis. Later, PTP was carried out based on the priority set. The PTP itself was influenced by the existing PTP method of wich the chief of puskesmas and the staff and people from health department stated that the PTP was good enough but it was too complicated. It was also considered not good bythe puskesmas. Finally, it was influenced by leadership of chief of puskesmas and organization skills that, according to puskesmas could not all be implemented in puskesmas oversaw in mini workshop.

Based on above stated study result, it may be concluded that for puskesmas, there should be a special team for the PTP consisting of puskesmas staff and the person in charge should be appointed an there training of introduction and mastering the PTP guidelines for puskesmas stsff should be provided. For the city health department, it may be recommended that it make special guidelines on PTP that can be used in puskesmas in accordance with the local needs and conditions. Technical guidance should also be provided for the process of PTP arrengement as well as evaluation to compared the result with the set plan. Finally, it may be recommended for the Indonesian Health Ministry to revise the PTP guidelines into more applicable and effective one pursuant to the management function of puskesmas.

"

"Untuk mendapatkan gizi yang baik pada bayi baru lahir, ibu harus segera menyusui bayinya karena ASI sangat berperan penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi. Oleh karena itu, bayi yang berurnur 0-4 bulan dianjurkan hanya diberi ASI tanpa pengganti ASI ataupun makanan pendamping. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan di Tangerang target pemberian ASI eksklusif 47% pada tahun 2000. Mengingat pentingnya pemberian ASI eksklusif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka perlu adanya usaha yang keras melalui penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat luas.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Tiga Raksa Dati II Tangerang pads tahun 2000. Adapun rancangan penelitian ini menggunakan Cross Sectional dengan populasi ibu-ibu yang melahirkan bayi hidup dalam kurun waktu bulan Maret s/d Desember 2000 yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tiga Raksa Tangerang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung, kemudian diolah secara statistik dengan teknik analisis Chi Square dan Multiple Regression Logistic. Dari analisis bivariat diketahui ada 2 variabel yang mempunyai hubungan yang bennakna dengan pemberian ASI eksklusif yaitu variabel dukungan petugas dan dukungan keluarga atau masyarakat. Variabel pengetahuan, pekerjaan pokok, sikap, kemampuan petugas, dukungan petugas, dan dukungan keluargalmasyarakat masuk dalam model karena p value < 0,25. Analisis multivariat dengari Regresi Logistik diketahui bahwa pengetahuan dan dukungan keluargalmasyarakat merupakan variabel yang berhubungan dalam pemberian ASI eksklusif. Sedangkan pengetahuan merupakan vanabel paling berhubungan: pemberian ASI eksklusif dengan Odds Ratio terbesar yaitu 6,7941 (CI 95%1,2955--35,6309) yang berarti ibu berpengetahuan balk kemungkinan memberikan ASI eksklusif 6,7941 kali lebih besar daripada ibu dengan pengetahuan kurang."

"Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dalam bentuk kegiatan pokok yang salah satu diantaranya adalah perawatan kesehatan masyarakat dengan program prioritasnya penemuan penderita barn BTA (+). Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 sebanyak 1.210.000 jiwa, memiliki 40 puskesmas, semua puskesmas telah mengikuti program P2TB dan memiliki pelaksana program tuberkulosis. Namun demikian bila dilihat dari hasil cakupan penemuan penderita baru BTA (+) masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di propinsi Sumatera Selatan, sedangkan cakupan penemuan penderita baru BTA (+) merupakan pengukuran terbaik untuk penilaian kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program tuberculosis puskesmas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan studi "Cross Sectional". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaksana program tuberkulosis puskesmas yang ada di kabupaten Musi Banyuasin. Sampling dalam penelitian ini tidak dilakukan, karena seluruh populasi dimanfaatkan untuk analisis (total populasi). Pengumpulan data dengan wawancara melalui kuesioner untuk variabel independen dan untuk variabel dependen berupa data primer dari laporan bulanan puskesmas. Yang termasuk variabel dependen adalah kinerja pelaksana program tuberkulosis puskesmas, dan yang termasuk variabel independen adalah pendidikan, pelatihan, lama kerja, pengetahuan yang tergabung dalam faktor internal individu. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal individu adalah variabel beban kerja, supervisi, kepemimpinan, imbalan, sarana, dan mitra kerja. Pengolahan data dengan menggunakan program Epi Info V.6.0 dan SPSS for Window V.9.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksana program tuberkulosis yang baik sebesar 37.5%. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kinerja pelaksana program tuberkulosis adalah lama kerja, pengetahuan, beban kerja dan supervisi. Dan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi adalah variabel beban kerja setelah dikontrol oleh variabel lama kerja serta sarana. Perlu bagi Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan peningkatan kinerja pelaksana program tuberkulosisis. dengan pengangkatan,relokasi tenaga kesehatan serta mengoptimalkan sarana yang ada.

---

Community health center (Puskesmas) is an organizational unit withinDistrict to develop community health, to establish community participation on health activities; and provide basic health services including public health nursing to the people.

Musi Banyuasin District is one of districts within South Sumatera with total population of I210.000 in 1999. There are 40 puskesmas that provide tuberculosis program. All puskesmas have special staff dealing was tuberculosis program However, the performance of the tuberculosis program, any puskesmas measured by the number of new cases of tuberculosis BTA (+) per month, very low in compared the performance of Districts in South Sumatera.

This study aims to examine factors related to the performance of tuberculosis program. Using survey research design. Population of this study is all tuberculosis program staff at Musi Banyuasin District, which also the sample of the study (total population).

Data were collected using structured interview and from monthly report of the tuberculosis performance. Independent variables are level of education, training experience, work experience measured by length of work, and knowledge about tuberculosis. These are called internal factors. While external factors are work load, leadership index, incentives supervision, resources and facilities, and partnership. Data were analyzed using Epi Info version 6.0 and SPSS version 9.0.

This study depicted that high performance of tuberculosis program is occurred only at 37.5% of puskesmas.The significant factors related to the performance are work experience, knowledge, supervision and work load, The dominant variables are resources, facilities, experience and work load. It is recommended that it is necessary to Musi Banyuasin Health District to improve their staff performance by recruiting, relocating known resources, and enhancing resources and facilities."

"Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya kesehatan, diantaranya dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sementara itu pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang adanya hubungan kecukupan jumlah tenaga dengan pemanfaatan Puskesmas. Yang dimaksud dengan tenaga disini adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, sedangkan pemanfaatan Puskesmas dilihat dari jumlah kunjungan, jangkauan program dan partisipasi masyarakat.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian deskriptif analitik dengan uji regresi model kurva estimasi metode linier, kuadratik dan kubikus. Dimulai dengan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi, diteruskan dengan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel babas dengan variabel terikat. Populasi adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan (total populasi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga mempunyai hubungan yang bermakna dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan kecukupan tenaga medis dan paramedis mempunyai hubungan yang bermakna dengan jumlah kunjungan dan jangkauan program. Ditemukan juga bahwa rata-rata kunjungan ke Puskesmas yang dipimpin oleh paramedis lebih tinggi daripada yang dipimpin oleh tenaga medis.Untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya tenaga baik medis, paramedis maupun non medis harus dipenuhi.Bagaimanapun, Puskesmas di daerah yang terpencil yang tidak memiliki tenaga dokter dapat juga di supervisi oleh dokter yang dekat dengan Puskesmas tersebut. Kebijakan yang direkomendasikan ini dapat mengurangi dampak kekurangan tenaga dokter secara signifikan tanpa mempengaruhi kinerja Puskesmas.

---

In order to form health development, the government continuously increases effort in providing health services such as develop health centers. While utilization of health center by community at Aceh Selatan District still lower than expectation.This research had objectives to describe relationship of manpower adequacy with health center performance. The manpower being studied is medical manpower, paramedical and non-medical staff While the health center performance were total visits in a month, program outreach and community participation.The design of this study was a cross sectional approach, which describe and analyze the relationship. The statistical analyses used are curve estimate regression models with linear, quadratic and cubical methods. The analysis started with univariate analysis to describe distribution of frequency, of each variable continued by bivariate analysis to examine relationship between independent variables and dependent variable. Sample of this study is all health centers in the Aceh Selatan District.This study showed that the number of manpower has significant relation with community participation. While adequate medical manpower and paramedical have significant relation with the number of visit and program outreach. It was also discovered that the visit average to health center, which headed by paramedical staff are higher than the center headed by medical manpower.In order to increase the health center utilization in the Aceh Selatan District, medical manpower, paramedical and non-medical should be available. However, health centers with no medical staff can be supervised remotely by medical staff from nearby health centers. This policy recommendation can significantly reduce impact of medical staff shortage without impacting is the health centers performance."

"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, terselenggaranya kegiatan tersebut memerlukan sumber daya.Di Puskesmas sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia terutama tenaga dokter karena dokter di Puskesmas akan berfungsi ganda yaitu sebagai pelayan kesehatan dan pemimpin Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut seorang dokter harus mempunyai dua kemampuan yaitu managerial skill dan medical skill, dengan demikian diharapkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan.Kenyataannya di kabupaten Musi rawas, manajemen Puskesmas 80 % baik tetapi bila melihat strata Puskesmas maka yang berstrata I hanya 30 %, keadaan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ada yaitu manajemen yang baik akan diikuti oleh kinerja yang baik, oleh karena itu informasi tentang manajemen Puskesmas di Kabupaten Musi rawas diragukan kebenarannya, sehingga menarik untuk diteliti.Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, penggerakan kegiatan dan Penilaian di Kabupaten Musi rawas yang dipimpin oleh dokter PTT karena sebagian besar Puskesmas dipimpin oleh dokter PTT.Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmas yaitu; Puskesmas Taba, Puskesmas Muara Kelingi dan Puskesmas Muara Kulam serta pendekatan yang digunakan kualitatif, untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan wawancara mendalam dan observasi dokumen, sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian dengan content analysis (analisa isi). Hasil penelitian tersebut ternyata perencanaan dibuat berdasarkan instruksi dari atasan, beberapa Puskesmas tidak memiliki uraian tugas, penunjukan petugas dilakukan secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral tidak dilaksanakan, lokakarya mini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, pimpinan Puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi petugas, pengendalian tidak dilaksanakan dan masih terdapat beberapa petugas yang tidak mengetahui indikator tugasnya.Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Musi rawas tidak menunjuk dokter PTT menjadi pimpinan Puskesmas tetapi sebaiknya Sarjana Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dokter diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan dengan baik.

---

Analysis Of Public Health Centers Management Realization Which Lead By Non-Permanent Physicians In Musi Rawas Regency, 2001"Health development aimed to achieve healthy life ability for every citizen, to do this it needs some integrated efforts through promotive, preventive, curative, and rehabilitative action, and these actions need resources.In primary Public health centers, non-permanent physicians beside as the head also as health service officer, which mean they should have managerial skill to improve Puskesmas performance.Data showed that in Musi Rawas regency 80% Puskesmas have good management, but that which in level 1 stratum just 30%, this information seem peculiar and doubted, so this research aimed to reveal and digging more information about Puskesmas management such as, planning, activity movement , and assessment in Puskesmas which headed by non-permanent physicians.This research carried out in 3 Public Health Centers Taba which representing city public healt center, puskesmas Muara Kelingi which representing ADB and sub district puskesmas, and puskesmas Muara Kulam which representing sub-urban or solated puskesmas. Using qualitative approach, collecting information from respondents by detailed interview, and documents observation, the results analysed by content analysing.Results of this research are: the planning was made by superintendent instruction, some puskesmas didn't have job descriptions, officer placed by direct order, there wasn't cross sectoraI coordination, not carrying out mini seminar routinely, the Head of puskesmas did not have ability to motivated officers, no controlling, and some do not know their tasks.It recommends the authority or local government not assigning non-permanent physicians to lead puskesmas, but only do their work in medical services not in managerial, and assign the other health officer which competence in managerial works."

"Tuberkulosis Paru (TB. Paru) merupakan masalah kesehatan masyarakat penting, WHO memperkirakan bahwa di Indonesia setiap tahunnya ada 581.000 kasus baru tuberkulosis dengan 140.000 kematian dan merupakan penyumbang ke tiga terbesar kasus tuberkulosis di dunia setelah India dan Cina.Berdasarkan survei tahun 1979 - 1993 didapat prevalensi BTA (+) rata-rata 0,29%, terendah di Bali (0,08%) dan tertinggi di Nusa Tenggara Timur (0,79%). Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 menyebutkan bahwa TB. Paru adalah penyebab kematian ketiga, sesudah penyakit kardiovaskular dan penyakit saluran pernapasan. Di Kabupaten Pontianak prevalensi TB. Paru BTA (+) tahun 1994 adalah 0,55 per 1000 penduduk. Sampai saat ini belum ada penelitian mengenai ketidakpatuhan berobat penderita TB. Paru BTA (+) di Kabupaten Pontianak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan berobat penderita TB. Paru BTA (+) di Kabupaten Pontianak. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2000, disain penelitian adalah kasus kontrol dengan sampel penelitian adalah penderita TB. Paru berumur 14 tahun dengan BTA (+) yang bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak pada tahun 1999 - 2000 dan mendapat pengobatan dengan OAT, baik kategori-1 maupun kategori-2; sedangkan jurnlah sampel yang diambil berjumlah 108 kasus dan 108 kontrol.Hasil yang diperoleh, dari 459 penderita TB. Paru BTA (+) yang diobati yang dinyatakan sembuh 74,1%, pengobatan lengkap 21,3%, lalai berobat 0,9%, gagal 2% dan meninggal 1,7%. Hasil analisis univariat, dari 216 responden 64,35% jenis kelamin laki-laki dan 33,65% perempuan; umur terbanyak pada kelompok umur 34-43 tahun (31,02%), tingkat pendidikan terbanyak pendidikan rendah (66,2%) dan pekerjaan terbanyak petani/pedagang (60,19%). Pada analisis univariat, dari 14 variabel independen temyata hanya 12 variabel yang dianggap potensial sebagai faktor risiko (p<0,25), variabel yang dianggap sama untuk kedua kelompok (p>0,25) adalah variabel jenis kelamin dan pendidikan.Hasil analisis multivariat dengan metode regresi logistik dari 12 variabel independen yang diambil sebagai model, ternyata hanya 5 variabel yang mempunyai hubungan bermakna secara statistik (p<0,05), yaitu tidak mengerti materi penyuluhan (OR=5,6 95% CI : 2,3 ; 13,8 dan p=0,000), tidak ada PMO (OR-16,2 95% CI : 4,7 ; 56,0 dan p4,1,000), pengetahuan tentang TB. Paru kurang (OR=31,9 95% CI : 11,3 ; 89,9 dan p=0,000), pelayanan tidak Iengkap (OR-7,0 95% CI : 1,3 ; 36,2 dan p 0,000) dan kelompok umur. Kelompok umur di klasifxkasikan ke dalam 6 kelompok dengan kelompok umur 64-73 tahun sebagai referensi; hasilnya adalah kelompok umur 14-23 tahun (OR-12,9 95% Cl : 1,5 ; 108,5 dan p 0,019), kelompok umur 24-33 tahun (OR-8,3 95% CI : 2.0 ; 68.6 dan p 4l.048), kelompok umur 34-43 tahun (OR-4,9 95% CI : 0,8 ; 32,2 dan p=0,095), kelompok umur 44-53 tahun (OR=11,0 95% CI : 1,5 ; 82,0 dan p--0,020) dan kelompok umur 54-63 tahun (OR-2,7 95% CI : 0,3 ; 20,9 dan p=0,348).Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu faktor tidak mengerti materi penyuluhan, tidak ada PMO, pengetahuan kurang mengenai TB. Paru, pelayanan tidak lengkap, umur yang secara bersama-sama mempunyai hubungan yang bermakna (p<0,05) dengan ketidakpatuhan berobat penderita TB. Paru BTA (+) di Kabupaten Pontianak tahun 1999-2000.Selanjutnya dapat disarankan agar faktor penyuluhan kesehatan dari petugas kesehatan supaya lebih di intensifkan lagi, dilakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap PMO dan meningkatkan kemampuan pengelola program P2 TB Paru di Puskesmas. Selain itu juga juga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai ketidakpatuhan berobat, terutama terhadap faktor stigma masyarakat, ESO, PMO dan persepsi terhadap kemajuan pengobatan dengan suatu alat ukur atau instrurnen yang lebih baik.Daftar Pustaka 46 : (1986 - 2000)

---

Pulmonary Tuberculosis (Pulmonary TB) is serious public health problem, WHO estimated about 140 thousands of TB deaths in Indonesia annually, and every year 483 thousands new TB Cases and contributed the 3 rd greatest number of TB cases in the world after India and China. Based on survey between 1979 - 1993, the prevalence of AFB (+) is about 0.29%, the lowest is in Bali (0.08%) and the highest is in East Nusa Tenggara (0.79%). The Household Health Survey (SIKRT) in 1995 mentioned that Pulmonary TB was the Std caused of death after Cardiovascular Diseases and Respiratory Diseases. In Pontianak Regency prevalence of Pulmonary TB in 1994 is 0.55% per 1000 people and there is no formal research result about incompliance treatment of pulmonary TB AFB (+) patient mentioned in area.

The objective of this research is to understand key factors associated with incompliance treatment of patients of Pulmonary TB AFB (+) in Pontianak Regency. Research was done in June 2000, by using case control design. Population sample are the Pulmonary TB patients in the age over 14 year old with AFB (+) who live in Pontianak Regency in 1999 - 2000 with anti-TB drugs treatment, not only the first category but also the second category. The sample size were 108 cases and 108 controls.

The results pre, from 459 Pulmonary TB treated patients AFB (+), 74.1% recovery, 21.3% completed treated, 0.9% defaulted, 2.0% failure and 1.7% dead. The univariate analysis results from 216 respondences 64.35% male and 35.65% female; 31.02% at age group of 34-43 years old, most of them have low education level (66.2%) and 60.19% stated as farmer/merchant. Based on univariate analysis, from 14 independent variables found that only 12 considered as potential risk factors (p<0,25), the variables considered as similar for two categories (p>0.25) are gender and education.

In logistic regression method using 12 independent variables in the model and incompliance toward treatment variable as dependent variable, there were only 5 independent variables that have significant relationship (p<0.05). The 5 variables were : the lack of understanding of health promotion materials (OR=5.6 95% CI : 2.3 ; 13.8 and p=0.000), the availability of overseer of the DOT (OR-I6.2 95% Cl : 4.7 ; 56.0 and p=0.000), the lack of knowledge of Pulmonary TB (OR=31.9 95% CI : 11.3 ; 89.9 and p=q.000), the incomplete of facilities service (OR-7.0 95% CI : 1,3 ; 36,2 and p=0,000) and the age groups. The age groups were classified into 6 groups; i.e. 14-23 year old, 24-33 year old, 3443 year old, 44-53 year old, 54-63 year old and 64-73 year old, The age group of 64-73 year old had become a reference for other groups. Each other groups was compared to reference (64-73 year old). The comparisons result in OR-12,9 95% CI : 1.5 ; 108.5 and p=0.019 (group of age 14-23 year old), OR=8.3 95% Cl : 2,0 ; 68.6 and p O.048 (group of age 24-33 year old), OR=4.9, 95% CI : 0.8 ; 32.2 and p=0.095 (group of age 34-43 year old), (OR-11.0 95% CI : 1,5 ; 82,0 and p=0,020 (group of age 44-53 year old) and OR=2.7 95% CI : 0.3 ; 20.9 and p=0.348 ( group of age 54-63 year old ).

The conclusion is that the lack of understanding of health promotion materials, the availability overseer of the DOT, the lack of knowledge of Pulmonary TB, the uncompleted of facilities service and the age group have significant relationships (p<0.05) with incompliance toward treatment among patients of Pulmonary TB AFB (}) in Pontianak Regency in 1999 - 2000. Furthermore, it is suggested to make health promotion from health staff more intensive, cultivate the overseer of DOT continuously and improve the capability of the organizer TB Program in health center (Puskesmas). Besides that, it needs to do further research on incompliance toward treatment, mainly on community stigma, drug side effect, efficacy of overseer of the DOT and the perceived treatment using a better indicator or instrument.

Reference : 46 (1986 - 2000)"

"Proses pelaksanaan supervisi program Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau P2 ISPA yang dilaksanakan mempunyai arti sangat penting terutama dalam pelaksanaan pelayanan P2ISPA di Puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pelaksanaan program P2ISPA tingkat Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat tren yang terus menurun dari tahun ketahun yang memberikan dampak menurunnya cakupan program P2ISPA.Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan supervisi dan memperoleh informasi lebih jauh tentang hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan supervisi program P2ISPA di puskesmas Kutaraya dan puskesmas Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini diharapkan akan dapat memeberikan pemahaman yang lebih mendalam mengingat masih kurangnya data maupun informasi tentang penelitian proses pelaksanaan supervisi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Secara umum proses pelaksanaan supervisi , (sejak mulai dari perencanaan ,jadwal supervisi,frekuensi kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya berupa pengamatan, pembinaan maupun pembimbingan serta pemecahan masalah, sisi pencatatan dan pelaporan kegiatan ;reed back) kenyataannya belum memenuhi harapan.Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa belum baiknya kegiatan proses pelaksanaan supervisi program P2 ISPA yang dilaksanakan di puskesmas Kutaraya dan puskesmas Indralaya, dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen.yang belum baik, upaya perbaikan yang berkesinambungan melalui pendekatan Qualitiy Improvement tidak dilembagakan serta pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang intensitasnya masih rendah dalam pelaksanaan program P2ISPA dilapangan.Dari hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang dapat diambil, dapat diberikan saran kepada atasan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan upaya pelatihan bagi pimpinan puskesmas dan petugas puskesmas dalam rangka penguatan kegiatan supervisi. Dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah, hal lain yang teramat penting adalah pengadaan sarana maupun dana dalam pelaksanaan supervisi program P2ISPA melalui advocacy kepada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun DPR sebagai upaya kesinambungan melalui pendekatan Quality Improvement. Bagi puskesmas sendiri, diperlukan inisiatif untuk memberdayakati seluruh petugasnya melalui pelatihan dan pembinaan tingkat puskesmas pada setiap kesempatan pertemuan puskesmas.

---

Process Analysis of Supervision on Eradication Acute Respiratory Tract Infection (ARI) Program at 2 Community Health Centers, Kutaraya and Indralaya Ogan Komering Regency 2001.Background: The aim of this study is to know and to get further information about the process of supervision. Supervision is very important to improve the performance of eradicataion Acute Respiratory tract Infection ( ARI ) program at the community Health Centers in Ogan Komering Ilir regency, South Sumatera. Eradication ARI program in this regency, still faces problems, i.e. low target/ coverage, and high underfive morbidity and mortality, and the ongoing evaluation tends to decline within the last three years.

Methods: This study wa a qualitative using indepth interview and observation The location of this study was decided through 2 subdistrict Health Centers, at Kutarya and Indralaya. The subjects were health workers who conduct and responsible to the eradication of ARI

Result : Results showed that the proces of planning, scheduling, guiding! problem solving, recording/reporting and feed back activity conducted by the health workers are still the main problem. There are lack of leadership, on the job training, and teamwork problem solving at those 2 Subdistrict Health Center. This study also indicates that supervision was one of the most effective effort to improve the perfonnance of eradication of ARI program at the community health centers."