Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menyingkap peran sistem hukum dalam melegitimasi pembantaian massal 1965-1966 sehingga pelaku menganggap tindakannya wajar bahkan heroik. Menurut Hannah Arendt, banalitas tindakan adalah kondisi di mana tindakan tak memiliki makna, dilakukan secara spontan, dan nyaris tanpa refleksi. Banalitas terjadi karena seseorang tak memiliki kemampuan untuk merefleksikan (lewat proses penilaian) tindakannya akibat kekacauan sosial, dan ekonomi di dalam masyarakat modern. Ketiadaan refleksi membuat tindakan menjadi tanpa makna, seperti Eichmann. Orang dengan mudah mencari alasan (i.e. 'kewajiban warga negara', 'tugas negara', 'pernyataan ulama', dll.) bagi setiap pembantaian yang dilakukannya tanpa mau (dan mampu) mengevaluasi kerangka bagi tindakannya. Di sisi lain, kehadiran sistem hukum menyediakan makna: bahwa tindakan kekerasan adalah tindakan yang taat hukum. Maka, pembantaian massal terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang-orang (terduga) komunis mencerminkan tindakan warga negara yang taat hukum. Kerangka bagi tindakan pembantaian massal (patriotisme, sikap religius, sikap kultural) menjadi cerminan heroisme pelaku. Misalnya, 'ikut ambil bagian dalam pembantaian berarti ikut ambil bagian dalam peperangan melawan kaum komunis yang berniat menghancurkan NKRI' merupakan contoh narasi yang diciptakan oleh Orde Baru yang memberi kerangka bagi heroisme pelaku dan narasi-narasi semacam ini menjadi norma dalam peraturan hukum seperti TAP MPRS, Keppres, Inpres, dll.

---

This thesis examines the role of legal system in legitimazing the mass killings of 1965-1966 so that the perpetrators proudly and patriotically deemed their deed as daily life activity like drinking a cup of tea in the morning or clapping a mosquito. Hannah Arendt states that banality is a condition in which the action is meaningless and spontaneously manifested in the absence of reflection. It occurs when men have no capability to 'think' (through assessment process) of their deeds caused by the social and economic collapse of modern society. The inability to think (or reflect) is caused by the absence of the meaning in action as Adolf Eichmann had done. Men justify themselves 'in the name of country', 'state duty', or 'clerical order' as their motivation to slaughter in the inability to evaluate the way they act, both before and after. Furthermore, the presence of a legal system provides legitimation, that: violence as a legal action. Thus, the extermination of the PKI members had become the duty of citizens guaranteed by the law. The motivations of the killings (e.g. patriotism, religious outlook, and cultural background), in turn, reflect the killers heroism. For instance, 'taking a part in the extermination of PKI members means taking a part in the war against communists who intend to destroy NKRI (The Republic of Indonesia)' was the one of propagandas, which was disseminated by the New Order regime, providing the normative framework of State regulations such as TAP MPRS (The Decision of Provisional People's Consultative Assembly), Presidential Decree, Presidential Instruction, etc."

"ABSTRAKPada masa Perang Dunia ke-1 (1914-1918) terjadi booming ekonomi di Jepang, di mana pada waktu itu sektor ekonomi Jepang meningkat tajam. Negara Eropa yang tengah berperang tidak lagi fokus pada perdagangan luar negeri sehingga tidak ada saingan bagi Jepang dalam sektor perdagangan. Namun, setelah perang usai, perekonomian Jepang cenderung menurun. Kondisi perekonomian menjadi sulit, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, harga barang-barang pokok naik namun upah buruh dan pekerja tidak mengalami peningkatan. Kesulitan ekonomi mengakibatkan masalah sosial. Masyarakat mulai mencari jawaban atas kesulitan ekonomi dan masalah sosial yang tengah melanda Jepang. Hal ini menjadi salah satu faktor masuknya paham komunis ke Jepang. Penyebaran paham komunis dilakukan secara klandestin. Pemerintah Jepang pada masa itu menganggap paham ini sebagai paham yang terlarang dan melanggar Undang-Undang Dasar Meiji 1889 sehingga pada tanggal 15 Maret 1928 terjadilah sebuah penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh Komunis Jepang. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisa deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengapa pemerintah Jepang menolak paham Komunis dan dampak terjadinya peristiwa 15 Maret 1928 bagi masyarakat Jepang dan perkembangan paham komunis sendiri.

---

ABSTRACTDuring World War 1 (1914-1918), economic booming occurred in Japan. In those times, Japan's economy has rose drastically. European countries at war no longer focus on foreign trade so there are no rivals for Japan in the trade sector. However, after the war, the Japanese economy is likely to decrease. The economic condition becomes difficult, many workers lost their jobs, the price of staple goods rose but wages for workers are not increased. Economic difficulties result in social problems. People are starting to look for answers for the difficult economic and social problems that hit Japan. This is one of the factors why communism entered Japan. The spread of communism is done clandestinely. The Japanese government at that time regarded this ideas are forbidden and violates the Meiji Constitution of 1889. So, on March 15, 1928 there was a massive arrests to Japanese Communism Figures. This study uses historical research. Through this study is expected to answer the question why the Japanese government rejected communism and the impact of that events for the Japanese society and the development of communism itself."