Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama menjadi presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengalami begitu banyak permasalahan komunikasi baik yang bersumber dari Gus Dur sendiri maupun kinerja dari para pembantunya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan komunikasi tersebut dan memahami bagaimana konsep dan strategi manajemen komunikasi Presiden KH Abdurrahman Wahid. Selain itu, tesis ini juga meneliti bagaimana peran dari pers/media massa dalam konteks manajemen komunikasi kepresidenan.Penelitian ini didesain menggunakan metode penelitian kualitatif dan memakai pendekatan studi kasus, dengan tujuan ingin mengetahui lebih dalam permasalahan dalam manajemen komunikasi Gus Dur sebagai Presiden. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan, tale menganalisis data tersebut yang berasal dari beberapa kalangan, yaitu kalangan pemerintah dan birokrasinya, kalangan pers/media pemberitaan, dan sejumtah pakar terkait.Sebuah konsep yang dijadikan rujukan dalam menganalisis manajemen komunikasi Presiden Wahid adalah konsep yang dikembangkan oleh Mark Fletcher (1999) tentang manajemen komunikasi. Menurut Fletcher, manajemen komunikasi secara sederhana merupakan manajemen atas bentuk, isi, dan konteks dari informasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Wahid tidak menjalankan atau menggunakan salah satu teknik atau konsep manajemen komunikasi yang umumnya dilakukan presiden. Selama menjadi presiden Gus Dur sangat sering mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang kontroversial, sehingga hal itu merefleksikan bahwa Presiden Wahid tidak mengolah informasi yang diterimanya dan mempersiapkan pesanpesan yang ingin disampaikan kepada publik. Ada beberapa kekurangan yang menyebabkan mengapa hal itu terjadi, seperti faktor eksternal dan faktor internal dari Gus Dur sendiri.Namun demikian, kesimpulan lain dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kekurangan yang dimiliki Gus Dur dalam berkomunikasi masih bisa diminimalkan seandainya Presiden Wahid mempunyai asisten atau pembantu-pembantu yang mampu bekerja secara cermat dan professional berdasarkan mekanisme kerja yang jelas dalam menjembatani hubungan presiden dengan media massa, dan secara tegas mampu mendisiplinkan Gus Dur. Dengan kata lain Presiden Wahid membutuhkan suatu manajemen yang ketat luar biasa dan dia harus mematuhi aturan mainnya jika dia ingin menghindarkan, atau paling tidak mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasi.

---

During his term as the fourth Indonesian President, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) had face many communication problems, which derived from Gus Dur himself, and his assistants. This study was carried out in order to understand the concept and strategy of President Wahid in managing his communication. Besides, this thesis also tries to understand the role of the press/mass media in the context of presidential communication management.This study was designed to use qualitative method, using case study approach that the objective is to understand more deeply some problems in President Wahid communication management. To obtain objective result, the author used in-depth interview of people from various circles, such as government officers, journalists, experts, and other people close to President Wahid.A conceptual definition about management communication, developed by Mark Fletcher (1999), was used in analyzing President Wahid communication management. According to Fletcher, in order to bring about specific outcome the concept of communication management is put simply three crucial elements: the management of the form, the content, and the context of information.The result of this study indicate that President Wahid actually has no management in his communication because President Wahid often launching controversial statement and policy, which is reflecting that he did not manage information carefully and prepare his messages before announce it to public. There were some weaknesses that caused this to happen, such as internal and external factors from Presiders Wahid.However, other conclusion in this thesis indicate that President Wahid's weakness could be minimized if he has some good assistants who can able to work professionally based on a vivid working mechanism, such as able to bridge the relation between president and the press, portray the correct image of the president, and the most important thing is able to discipline the president to follow the rule of presidential protocol."

"Disertasi ini membahas fokus dalam bahasa Bantik. Pengertian "fokus" pada penelitian ini mengacu kepada pendapat yang sudah menjadi lazim di kalangan pengamat bahasa yang termasuk bahasa Filipina, misalnya Pike (1972), Prentice (1965, 1981), Naylor {1975, 1978, 1980), Dahl (1978, 1984, 1986), Ferrell dan Stanley (1980), Milner (1980), Kroeger (I988a, 1988b), Arms (1991). Para linguis berpendapat bahwa fokus mengacu kepada perhatian penutur terhadap salah satu dari beberapa relasi sintaktis-semantis antara predikat yang berkelas verba dengan nomina (pronomina, frasa (pro)nominal) pada sebuah klausa. Biasanya ada pemarkah secara formal pada verba, yang menandai adanya relasi sintaktis-semantis itu dan pemarkah itu juga menandai apa peran nomina (pronomina, frasa (pro)nominal) yang dikenai relasi itu. Oleh Pike (1972: 197), relasi sintaktis-semantis itu disebut relasi aktivitas terfokus dari predikat (focused activity-relation of the predicate), dan nomina (pronomina, frasa (pro)nominal) yang dikenai relasi itu disebut komplemen fokus (focus-complement).Untuk menjelaskan relasi aktivitas terfokus ini, saya kutip contoh yang diambil Pike (ibid: 197) dalam bahasa Bilaan (salah satu bahasa di Filipina). Bahasa Bilaan mempunyai tiga macam relasi aktivitas terfokus, yaitu (a) relasi aktivitas terfokus pada pelaku (actor-focused activity relation), (b) relasi aktivitas terfokus pada sasaran (goal-focused activity relation), dan (c) relasi aktivitas terfokus pada referen (referent-focused activity relation). Komplemen fokusnya disebut komplemen fokus pada pelaku (actor-focused complement), komplemen fokus pada sasaran (goal-focused complement), dan komplemen fokus pada referen (referent--focused complement)."

"Bangsa Indonesia sedang membangun dirinya. Sambil membangun ia berjalan mencapai tujuannya yakni masyarakat adil dan rnakritur. Prospek itu terbingkai berkilau di pelangi masa depannya.'Tepat pada tanggal 17 Agustus 1981, terhitung dari saat Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ia genap berusia 36 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, perjalannya penuh irama dan ledakan pesan. Sehingga merupakan interaksi sosial melalui pesan. Studi ini memandang proses sosial melalui sistem pesan. Sedang fokus utamanya adalah pada sistem lambang yang merupakan lambang dasar, yakni LAMBANG DASAR KOMUNIKASI sebagai inti pesan. Lahir dari tahap perencanaan, sistem demikian dianggap menuju ke proses pembinaan keyakinan yang disebut komunikasi, dengan didahului interaksi sosial melalui pesan tersebut. Untuk meneliti lambang dasar, penelusuran harus mundur untuk sampai ke sumber hulu. Menapak tilas awal perencanaan tersebut. Di bawah 'hierarki' desain kenegaraan,di tingkat desain penelitian komunikasi, sistem pesan didahului tahap perencanaan dalam bentuk £okmai perencanaan. Di tingkat midi inilah, penelusuran dimulai. Di tingkat kenegaraan termaksud di atas, yakni di tingkat desain kenegaraan, yang disebut di sini tingkat maksi, terdapat EKAPRASETYA PANCAKARSA yang memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan Pancasila sebanyak 36 butir.Jelas1ah dengan demikian, untuk membangun masa depan, EKAPRASETYA PANCAKARSA merupakan format perencanaannya dan yang 36 butir merupakan lambang dasarnya. Lambang dasar bersangkutan disebut di sini dengan LAMBANG POKOK OPERASIONAL INDONESIA. Beruntun vertikal ke bawah, tingkat desain penelitian komunikasi yang tersebut di atas, merupakan tingkat midi di bawah tingkat mctksi. la mengandung format-format perencanaan komunikasi dan lambang dasarnya. Studi ini meneliti sistem lambang termaksud. Seperti telah dinyatakan di muka, penelusurannya mundur ke belakang. Dengan bernapak tilas hingga ke hulu, maka akan dapat pula dirumuskan apa yang dilakukan oleh generator hulu ini. Yakni, apa peran dari sumber lambang dasar. "

"Kemajuan teknologi yang cepat dan liberalisasi pasar telekomunikasi telah memicu lahirnya jenis-jenis jasa telekomunikasi baru secara signifikan. Konsekuensinya, ketersediaan jaminan interkoneksi yang reliable antar operator, baik pada skala lokal, nasional, regional maupun internasional, merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) bagi keberlangsungan beragam jenis layanan telekomunikasi. Ketiadaan interkoneksi yang memadai antaroperator dapat menyebabkan penyelenggaraan berbagai jasa telekomunikasi menjadi terhambat dan tidak efisien karena setiap penyelenggara telekomunikasi hanya dapat tersambung dengan jaringannya masing-masing. Berakhirnya hak eksklusivitas dari TELKOM dalam penyelenggaraan jasa dan jaringan SLJJ di Indonesia menjadikan Indosat mendapat lisensi sebagai operator sambungan lokal dan SLJJ. Karena keterbatasan jaringan domestiknya, Indosat sangat bergantung pada interkoneksi dan TELKOM sebagai incumbent operator agar dapat memberikan layanan kepada pelanggan jasa telekomunikasi dasar untuk melewatkan maupun menterminasi jasa. Hal ini dapat digunakan incumbent untuk menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya dengan melakukan penolakan atau memperlambat pemberian interkoneksi, menghalangi konsumen atau pelanggan Indosat untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan operator pesaing, dan menetapkan syarat-syarat interkoneksi yang tidak adil dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi operator lain untuk mendapatkan jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Peraturan yang ada sudah cukup mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam penyelenggaraan interkoneksi jasa SLJJ dalam era duopoli ini. Untuk pengaturan kedepannya diperlukan aturan teknis tambahan seperti pemenuhan interkoneksi secara tepat waktu, tersedianya prosedur negosiasi interkoneksi yang baku dan terbuka untuk umum, perjanjian interkoneksi yang terbuka untuk umum dan penawaran interkoneksi yang transparan; dan prosedur dan jangka waktu penyelesaian sengketa interkoneksi yang wajar."