Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses evaluasi pelanggaran ekspektasi komunikasi dalam negosiasi bisnis internasional di Indonesia. Dengan menggunakan Expectancy Violation Theory EVT oleh Judee K. Burgoon 1976 sebagai rujukan teoritis utama akan dieksplorasi bagaimana proses pembentukan ekspektasi komunikasi negosiator serta proses evaluasi yang dilakukan pada saat ekspektasi komunikasi tersebut dilanggar dalam konteks negosiasi bisnis internasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pembentukan ekspektasi dan proses evaluasi pelanggaran ekspektasi dalam konteks negosiasi melalui pengalaman para negosiator berkebangsaan Indonesia yang telah berpengalaman melakukan negosiasi bisnis internasional. Dengan strategi ini diharapkan dapat terungkap detail proses tersebut, sehingga dapat dipahami dan diindentifikasi faktor-faktor baru yang muncul ketika proses evaluasi pelanggaran ekspektasi dilakukan dalam konteks tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks negosiasi bisnis, tujuan negosiasi dan motivasi sosial negosiator menjadi moderator utama dalam proses evaluasi pelanggaran ekspektasi, baik pada saat terjadi prilaku komunikasi yang ambigu, maupun saat terjadi pelanggaran ekspektasi secara negatif. Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam EVT bahwa kadar nilai komunikator menjadi moderator utama dalam proses evaluasi. Dari temuan hasil penelitian ini diajukan juga model evaluasi pelanggaran harapan dalam konteks negosiasi. Kata kunci: ekspektasi komunikasi, pelanggaran ekspektasi, komunikasi interpersonal, negosiasi, negosiasi bisnis internasional.

---

This study aims to understand the evaluation of communication expectancy violations in international business negotiations in Indonesia. By utilizing the Expectancy Violation Theory EVT coined by Judee K. Burgoon 1976 as the primary theoretical reference, this study will explore the forming of communication expectancy as well as the evaluation process undertaken when those communication expectancies are violated within the context of international business negotiations. This study was conducted using a qualitative approach to understand the formation of expectancies, the process of evaluating expectancy violations and interaction adaptation undertaken within the business negotiation context through the lenses of experiences of Indonesian negotiators of the same industry. This strategy is hoped to provide details of the aforementioned process so then this phenomenon can be understood and new arising factors can be identified. The findings of the research indicate that the goal of negotiation and the negotiator rsquo s social motives have become the main moderator in the evaluation of expectancy violations in the negotiation context, both in the event of ambiguous communication behaviors and when an expectation is negatively violated. This differs to EVT rsquo s proposition stating that communicator reward valence is the main moderator in the evaluation process. This study also proposed a model of expectancy violation evaluation within the negotiation context that was never discussed before in previous literature. Keywords communication expectancy, expectancy violations, interpersonal communication, negotiation, international business negotiations."

"ABSTRAKIcarus Pty Ltd adalah perusahaan Australia yang didirikan pada tahun 2010. Pada bulan Januari 2016, Icarus menandatangani perjanjian ekspor utama pertamanya dengan Toro Grande, sebuah dealer mobil mewah Spanyol dan mengalami beberapa masalah didalamnya.Dalam laporan ini, saya akan memberikan rencana tindakan praktis yang benar-benar dapat dibenarkan, dan laporan yang dapat ditindaklanjuti yang ditujukan kepada CEO Icarus Pty Ltd dan juga mengidentifikasi berbagai kesalahan yang menyebabkan situasi tersebut muncul. Saya juga akan mempertimbangkan hal-hal yang perlu dilakukan Icarus di masa depan untuk mengelola risikonya saat memasuki kesepakatan serupa di masa depan dengan menggunakan konsep hukum dalam pelajaran Hukum Bisnis Internasional.

---

ABSTRACTIcarus Pty Ltd is an Australian company founded in 2010. In January 2016 Icarus entered into its first major export agreement with Toro Grande, a Spanish luxury car dealership and experienced some problem on it.In this report, i am goi8ng to provide a fully justified, practical plan of action, and actionable report aimed at the CEO of Icarus Pty Ltd also identifying various errors, which caused the situation to arise. I will also consider the things that Icarus needs to do in the future to manage its risk when entering into similar agreement in the future using legal concepts discussed in the lectures of International Business Law."

"Penelitian ini akan menganalisis industri perikanan di Norwegia dan Thailand dari sudut pandang teori ko-evolusi. Teori ko-evolusi meliputi pentingnya managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. Penelitian ini menggunakan hypotheses generating case study untuk dapat menganalisis ko-evolusi di industri perikanan Norwegia dan Thailand. Maka dari itu, penelitian ini akan menghasilkan hipotesis dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian lain di masa depan.

---

This paper will analyze the fishery industry in Norway and Thailand from the lens of co evolutionary theory. Co evolutionary theory encompasses the importance of managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. To analyze the co evolution of fishery industry in Norway and Thailand, a hypothesis generating case study will be performed. This paper will generate hypotheses and suggestion that could be used for future research."

"Unforeseen ground condition often happens in construction work as the disturbance of the work. The effects of unforeseen ground condition cause some arguments between the Owner and the Contractor: who shall be responsible for that. Scope of work that is regulated in the contract plays a major role in this case, including in international construction contract where the different legal seats of the parties is a foreign element where it creates an issue of international business transaction also with international private law. When the Contractor applies a claim, FIDIC Conditions of Contract shall be used in this case.

---

Kondisi bawah tanah yang tidak terduga sering terjadi pada pekerjaan konstruksi sebagai gangguan terhadap pekerjaan. Efek dari gangguan kondisi bawah tanah yang tidak terduga tersebut menimbulkan beberapa argumen antara Pemilik dan Kontraktor: siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi bawah tanah yang tidak terduga. Lingkup pekerjaan yang diatur pada kontrak merupakan hal utama pada kasus ini. Perbedaan kedudukan hukum para pihak pada kontrak konstruksi internasional adalah elemen asing dimana menimbulkan permasalah transaksi bisnis internasional yang juga berkaitan dengan hukum perdata internasional. Ketika Kontraktor mengajukan klaim, FIDIC Conditions of Contract digunakan untuk kasus ini."

"Dengan adanya tujuan untuk menegaskan kembali komitmen untuk membentuk rezim perdagangan internasional yang liberal, fasilitatif, kompetitif serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, negara-negara anggota ASEAN bersama dengan Selandia Baru, Australia, China, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tanggal 15 November 2019 secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-36 yang diselenggarakan di Vietnam. Bersama dengan negara Filipina yang telah resmi bergabung menjadi anggota dan meratifikasi perjanjian RCEP pada tanggal 21 Februari 2023 lalu, perjanjian yang memuat pengaturan mengenai pengurangan pajak tarif kepabeanan ini diharapkan dapat merealisasikan intensi utamanya dalam mengurangi hambatan kegiatan transaksi perdagangan internasional. Keberhasilan eksistensi dari RCEP sangatlah berpangkal pada rincian substansi perjanjian yang ekstensif maupun fasilitatif dan aturan penyelesaian sengketa yang akan ditemui. Sedangkan berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas multilateral pada umumnya, RCEP tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tujuan investasi (host country). Sebagai perjanjian yang mencakup seperempat dari Foreign Direct Investment (FDI) dunia, pengaturan mengenai investasi asing menjadi penting dan perlu diperhatikan.

---

With the sole purpose as to reaffirm their commitment to form a liberal, facilitative, and competitive international trade regime that can furthermore contribute in the interest of global economic growth and development, ASEAN member countries along with New Zealand, Australia, China, Japan and South Korea through its delegates signed the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement on November 1th 2019 virtually at the 36th ASEAN Summit hosted by Vietnam. Together with the Philippines which has officially joined as a member and ratified the RCEP agreement that covers provisions concerning the reduction of customs tax rates on February 21st 2023, RCEP is expected to achieve its main objective in reducing barriers to international trade. The default of the existence of RCEP is very much based on the details of the substance of the provisions in terms to provide an extensive and facilitative substance of the agreement, as well as the dispute resolution mechanism that will be encountered in the future. Whereas, in contrast to multilateral free trade agreements in general, RCEP does not include a dispute resolution mechanism between investors and host country. As an agreement that covers a quarter of the world’s Foreign Direct Investment (FDI), regulations regarding foreign investment are essential and need to be paid attention to."