Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Islamic Banking will be about the nature of risk in Islamic banking and the regulatory framework which includes capital adequacy, corporate governance, transparency and risk associated with Islamic banking. The book will cover materials about Islamic banking and also will show how each of these issues defers from the non-Islamic Banking, shading light on the effect of the global economic crisis on Islamic banks vs. conventional banks. It will discuss history and development, the nature of risk, the importance and role of capital, corporate governance and transparency, the salient features of Islamic banking that distinguishes it from non-Islamic banking, and the development of the regulatory bodies and supervisory agencies that support the Islamic banking system. The book will try to give answers to questions such as: Is the existing regulatory framework sufficient enough to - Ensure safe and sound banking system? Face the inherent risk associated with Islamic banking? Prevent systemic risk in the banking system? The book concludes with discussions on (1) the relationship between the Islamic banking regulators and the western regulators, and (2) the obstacle and challenges from regulatory prospective that faces the Islamic banking"

"Abstract:* Islamic Finance discusses the risk in Islamic banking and the regulatory framework which includes capital adequacy, corporate governance, transparency and risk associated with Islamic banki"

"Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.

---

Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials."

"Perseroan Terbatas terbuka wajib melaporkan laporan keuangan perseroan tersebut secara berkala dan akurat. PT Bank Lippo Tbk sebagai suatu perseroan publik juga wajib melakukan kewajiban tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya perbedaan informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang diumumkan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 dan laporan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Kedua laporan tersebut walaupun dibuat untuk periode yang sama dan telah diaudit, namun menyajikan informasi yang berbeda pada nilai aktiva dan laba bersih. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak pada tanggal 28 November 2002 tercantum total aktiva sebesar Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar, sedangkan dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva tercatat sebesar Rp 22,8 trilyun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 trilyun. Pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk telah menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya kemerosotan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu 2,393 trilyun pada laporan yang dipublikasikan dan Rp 1,42 trilyun pada laporan ke BEJ, sehingga pada neraca terjadi penurunan ratio kecukupan modal dari 24,77 % menjadi 4,23 %. Terhadap hal tersebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selaku badan yang mempunyai kewenangan di dalam Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan, yang mana pada tanggal 17 Maret 2003 Bapepam menqeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Direksi PT Bank Lippo Tbk tidak hati-hati dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan memberikan sanksi kepada Direksi yang menjabat pada waktu itu berupa kewajiban untuk menyetor uang kepada kas negara Rp 2,5 milyar. Padahal di dalam Undang-undang Pasar Modal perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan, yaitu penyesatan informasi atau "misleading information" dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah)."

"Skripsi ini membahas konsep akad dan wa?ad dalam pembiayaan murabahah dengan menghubungkan topic tersebut dengan salah satu kasus antara Perbankan Syariah dan Nasabah. Kasus ini terjadi pada saat Bank Syariah tidak memberikan pencairan dana kedua dalam pembiayaan kepada Nasabah. Skripsi ini mengkaji lebih lanjut pemenuhan rukun akad, pemenuhan perjanjian dalam akad oleh para pihak dan apakah putusan pengadilan telah dibuat dengan tepat atau tidak. Penelitian ini dibuat dengan cara penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif sebagai data analisisnya. Penulis menemukan bahwa akad tersebut mengandung gharar dikarenakan ketidakpastian harga barang dalam transaksi, dimana harga dari barang seharusnya diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam murabahah. Kemudian, Nasabah sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi perjanjian yang dicantumkan didalam akad dengan tidak memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada Bank Syariah.

---

This thesis discusses the concept of aqd and wa'ad in murabaha financing by correlating the discussion to one of the case between Islamic Bank and Customer. The case is happening when the Islamic Bank is not giving the second disbursement of the financing to the Customer. This thesis studied further the fulfillment of pillars of aqd, fulfillment of obligations in the aqd by the parties and whether court decisions have been made properly or not. The research conducted through Normative Legal Research with qualitative approach as the data of analysis. The author found that the aqd is contain with gharar because of the uncertainty of price of the goods in the transaction, where the price of the goods shall be known and agreed by both of the parties in murabaha. Then, the Customer as one of the parties is not fulfill the obligation as stated in the aqd by not giving the building permit to the Islamic Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan proksi return on equity (ROE), efisiensi yang diukur dengan proksi rasio beban operasional per pendapatan operasional (BOPO), dan total aset (LOGTA) terhadap tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah di Indonesia pada 2004-2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan regresi linear fixed effect dengan sampel sebanyak 41sampel dari 11 bank umum syariah yang ada di Indonesia dari 2004 hingga 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, efisiensi, dan total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah di Indonesia.

---

This research aims to know the effect of profitability, efficiency, and total assets on the operational risk disclosure level of Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2004 to 2011. Hypotheses testing used fixed effect regression and using 41 sample from Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2004 to 2011. The result of this study shows that profitability, efficiency, and total assets have significant effect on the operational risk disclosure level of the Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2004 to 2011."

"Four new chapters and updates throughout help this 2e of Clearing, settlement and custody summarize worldwide changes in the process of concluding a financial transaction. Noted consultant David Loader provides a highly detailed analysis of the central clearing counterparty concept, the drivers behind it, and its effects on operations teams. He also clearly illustrates the life cycle of a series of transactions to broaden the comparison process.Emphasizing changes in the regulatory environment stemming from the 2008 market crash and liquidity crisis, this edition uses new case studies and end-of-chapter quizzes to explore the transaction value chain of trading, clearing, settlement, and custody. Students and professionals in the financial field will benefit from the book's description of the industry and the details of financial innovation and regulatory response, with their many implications."