Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jimmy Barichaldi
"
ABSTRAK
Letak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.
Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral.
"
1997
S12478
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
F.X. Widiarso
"Usulan Australia untuk membentuk kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang akhirnya dinamai Colombo Plan, menunjukkan pentingnya kawasan-kawasan tetangganya itu bagi Australia. Walaupun demikian perhatian itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik luar negeri dunia saat itu, yang sedang mengalami Perang Dingin, dan kebutuhan - kebutuhan dalam negeri Australia. Oleh karena Perang Dingin itu dan pemihakan Australia pada pihak liberal demokrasi maka keikutsertaan Amerika Serikat diperlukan. Sementara untuk meraih simpati dari negara-negara Asia, Australia mengusulkan usulan kerja sama tersebut dalam lingkup Persemakmuran yang kemudian menindaklanjutinya hingga terwujud Colombo Plan."
2000
S12627
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Severino, Rodolfo C., Jr.
Singapore: ISEAS, 2006
959.053 SEV s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sydney : University Arts Association
050 ATS 5 (1968)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Elvis
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8353
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrina
"Skripsi ini membahas bisnis keluarga dalam industri kerajinan songket Palembang yang berhasil bertahan secara turun-temurun sampai empat generasi. Tidak seperti pandangan Hefner dkk bahwa bisnis keluarga dapat bertahan apabila generasi di atasnya merasa ada kewajiban untuk mewariskannya ke generasi selanjutnya. Kemudian Hefner mengacu pada bisnis orang-orang pribumi Asia Tenggara yang keberlangsungan bisnisnya cenderung tidak bisa bertahan dari generasi ke generasi karena ciri-ciri tersebut. Skripsi ini berusaha menjelaskan keberlangsungan bisnis keluarga kerajinan songket tersebut dengan beberapa konsep, yaitu resiprositas dan axiom of amity sebagai pisau analisis. Skripsi ini membuktikan bahwa nilai-nilai kekerabatan memiliki keteraturan moral untuk menaklukkan kebuasan logika amoral nilai-nilai bisnis, dalam konteks bisnis keluarga.

This undergraduate thesis examines the family business in Palembang songket craft industry that has successfully sustained to four generations. Unlike Hefner et al’s view, that family business can survive if the previous generation have an obligation to bequeath it to the next generations. Then, Hefner refers to the business of indigenous people of Southeast Asia tend not to survive from generation to generation because of those charactersitics. This undergraduate thesis attempts to explain the sustainability of the family business in Palembang songket industry, with the concepts of reciprocity and axiom of amity. It proves that kinship values has moral order to conquer the amoral logic of business values, in the context of family business."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53052
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidabutar, Melisa
"ABSTRAK
Negara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka.
Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

ABSTRACT
Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers.
The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments.
The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42557
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sudharmono
Yogyakarta: Ombak, 2012
959 SUD s (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Willi Hastono Putro
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42061
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Naomi Padan Junita
"Tujuan ini penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap jarak-negara ketidaksetaraan di 5 Negara Asia Tenggara. Dengan menggunakan data panel dan 3-tahun rata Data tertimbang, 145 sampel yang diamati dan kemunduran oleh Effect Model Fixed, kertas penelitian menemukan bahwa peningkatan ekonomi globalisasi dalam hal liberalisasi perdagangan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam ASEAN5 masing-masing negara di 1981-2009 tergantung pada negara tahap perkembangan dan faktor produksi endowment, sementara peningkatan globalisasi perdagangan secara umum tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain tangan, peningkatan globalisasi ekonomi dalam hal liberalisasi keuangan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan hanya melalui faktor saluran wakaf, efek dari dampak bervariasi, tergantung pada indeks yang digunakan dalam perhitungan. perdagangan dan Indeks liberalisasi keuangan termasuk penggunaan kedua de facto (% Perdagangan/GDP) (% Aset + Kewajiban/GDP) dan de jure tindakan.

This research's objective is to determine the impact of economic globalization towards within-country inequality in 5 South East Asian Countries. By using panel data and 3-years average weighted data, 145 samples are observed and regressed by Fixed Effect Model, the research paper finds that increased economic globalization in terms of trade liberalization produces higher income inequalities within ASEAN5 individual states in 1981-2009 depending on the country's stage of development and factors of productions endowment, while increased trade globalization in general does not affect income inequality. On the other hand, increased economic globalization in terms of financial liberalization affects income inequalities only through factor of endowments channel, effects of the impacts vary, depending on the index used during calculation. The trade and financial liberalization index includes the usage of both de facto (% Trade/GDP) (% Assets + Liabilities/GDP) and de jure measures (Sachs and Warner Index) (Chinn and Ito Inde)."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62500
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   5 6 7 8 9 10 11 12   >>