Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena aborsi yang tidak aman dan kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukannya bukanlah hal baru di Indonesia. Angka aborsi tidak aman merupakan akibat dari regulasi yang mengkriminalisasi perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan bagi perempuan untuk melakukan aborsi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak aborsi terhadap perempuan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara satu informan dan dua narasumber yang berhubungan dengan fenomena aborsi di Indonesia. Pengalaman dan informasi perempuan menjadi dasar analisis untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi, manipulasi dan kekerasan seksual merupakan penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan. Keputusan perempuan untuk melakukan aborsi juga ditemukan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan dinamika kekuasaan. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai pelaku, bukan korban penyalahgunaan kekuasaan oleh struktur sosial yang ada. Crime by omission yang dilakukan negara adalah bukti bahwa perempuan adalah korban struktural. Hasil data menunjukkan bahwa perempuan menghadapi viktimisasi ganda berdasarkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana pasca-aborsi. Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang standar laki-laki dan bias gender, perempuan mengalami diskriminasi, seksisme, penindasan dan menjadi tidak adil di depan hukum. Pada akhirnya, perempuan akan teralienasi melalui pola viktimisasi dan viktimisasi berganda.

---

In Indonesia, it is not uncommon for women to be prosecuted for having an unsafe abortion. Regulations that penalize women contribute to the high rate of unsafe abortions. The goal of this study was to look into how women make decisions regarding abortion. This research also includes a summary of the effects of abortion on women. The research technique employs a qualitative approach, with one informant and two resource persons interviewed about the abortion phenomenon in Indonesia. The analysis is based on the experiences and information of women in order to collect thorough data. The findings of this study show that exploitation, manipulation, and sexual violence are the leading causes of unintended pregnancies among women. Women's decisions to have abortions were also shown to be linked to gender inequality and power dynamics between men and women, with women being viewed as offenders rather than victims of power abuse by the current social framework. Women are structural victims, as evidenced by the state's crime by omission. Women are double victims, according to the data, because of their engagement in the post-abortion criminal court system. Women are ultimately alienated from the state as a result of a pattern of victimization and double victimization. "

"Terdapat beberapa media online yang ditutup oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dikarenakan menjual obat aborsi. Hal tersebut karena aborsi merupakan tindakan yang dilarang yang tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 346. Oleh karena itu, agar situs dari PT XYZ tidak ditutup oleh Kemkominfo, PT XYZ melakukan penanganan terkait peredaran obat aborsi ini yaitu dengan pending system. Namun, pending system hanya mendeteksi judul dari produk dengan menggunakan kata kunci spesifik yang berhubungan dengan obat aborsi yang diinput oleh tim sehingga masih terdapat produk obat aborsi yang lolos beredar karena terdapat produk yang menggunakan kata kunci yang umum dan gaming keyword. Oleh karena itu, penelitian ini membahas terkait penerapan text mining untuk membangun sebuah classification model yang berasal dari korpus obat aborsi yang ada di PT XYZ yang akan digunakan untuk pendeteksian obat aborsi kedepannya yang ada di PT XYZ. Penelitian ini menggunakan model CRISP-DM untuk siklus hidup data mining. Selain itu, untuk membangun suatu classification model, Penelitian ini melakukan percobaan terhadap dua algoritme diantaranya adalah Naive Bayes dan Support Vector Machine dengan metode k-fold cross validation. Selain itu, penelitian ini menggunakan data harga sebagai fitur tambahan dari model yang dibangun. Untuk penentuan classification yang terbaik dilakukan evaluasi performa dari setiap classification model dengan menggunakan confussion matrix dengan parameter accuracy, recall, precision, f1-measure, dan AUC. Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria dalam penghapusan duplikasi data untuk menghindari data bias. Model terbaik yang didapatkan yaitu model SVM dengan fitur harga yang memiliki nilai accuracy 99.82%, f1-score 99.79%, dan AUC 99.98%. Hasil dari model yang telah dianalisis pada penelitian ini dapat digunakan oleh PT XYZ untuk mendeteksi produk obat aborsi agar mengurangi kesempatan penjual menjual produk obat aborsi yang di PT XYZ. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk penelitian akademis berikutnya terkait keseluruhan proses dari text mining.

---

There are several online media that were closed by the Ministry of Communication and Information (Kemkominfo) due to selling abortion drugs. This is because abortion is a prohibited act which is written in the Criminal Code (KUHP) in article 346. Therefore, in order PT XYZ is not closed by the Ministry of Communication and Information, PT XYZ create system that try to handle the circulation of abortion drugs, namely pending system. However, the pending system only detects the title of the product by using specific keywords related to abortion drugs that are inputted by the team so that there are still abortion drug products that pass through the system because there are products that use general keywords and gaming keywords. Therefore, this study discusses the application of text mining to build a classification model derived from the abortion drug corpus at PT XYZ which will be used for the detection of abortion drugs in the future at PT XYZ.

This study uses the CRISP-DM model for the data mining life cycle. In addition, to build a classification model, this study conducted experiments on two algorithms including Naive Bayes and Support Vector Machine with the k-fold cross validation method. In addition, this study uses price data as an additional feature of the built model. To determine the best classification, the performance evaluation of each classification model is carried out using a confusion matrix with parameters accuracy, recall, precision, f1-measure, and AUC. This study uses several criteria in eliminating duplication of data to avoid data bias. The best model obtained is the SVM model with a price feature that has an accuracy value of 99.82%, f1-score 99.79%, and AUC 99.98%. The results of the model that had been analyzed in this study can be used by PT XYZ to detect abortion drug products in order to reduce the chance for sellers to sell abortion drug products at PT XYZ. In addition, this research can provide an overview for the next academic research related to text mining process."

"Latar Belakang: Abortus spontan merupakan salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia. Pada tahun 2007, Angka Kematian Ibu sebesar 228/100.000 kelahiran hidup dimana World Health Organization memperkirakan abortus memiliki peran 5,7% terhadap kematian ibu di Asia. Prevalensi kejadian abortus spontan di Indonesia tahun 2010 ialah sebesar 4%. Sementara itu, usia paternal diketahui sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada terjadinya abnormalitas kromosom, morbiditas, dan mortalitas neonatus, dan kejadian abortus. Metode: Penelitian ini menggunakan studi cross-sectional analitik. Data yang digunakan ialah rekam medis pasien hamil di Instalasi Gawat Darurat serta Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta, bulan Januari-Desember 2011. Data usia paternal diambil dari pasien hamil yang mengalami abortus spontan dan non-abortus serta dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Hasil: Dari total 2518 pasien hamil, didapatkan prevalensi abortus sebesar 8,1%. Data usia paternal didapatkan pada 45,3% (1.139/2.518 kasus) dengan 21,7% usia paternal pada pasien abortus berada pada kelompok usia <35 tahun. Median (Rata-rata ± Standar Deviasi) dari usia paternal pada pasien abortus ialah 34 tahun (34,61± 8,94), sedangkan pasien non-abortus ialah 31 tahun (32,37± 7,14). Melalui uji Mann-Whitney didapatkan perbedaan rerata bermakna usia paternal pada pasien abortus dengan non-abortus (p=0,012).

---

Background: Miscarriage has been known to be one of the cause of maternal death. Maternal death in Indonesia, 2007, was 228/100.000 livebirths, while World Health Organization predicted that miscarriage was contributing 5,7% for maternal death in Asia. In Indonesia, the prevalence of miscarriage in 2010 is 4%. Paternal age has been known to be a contributing factor for chromosomal abnormalities, morbidity and mortality of neonates, and miscarriage.

Methods: The study is a cross-sectional analitic using medial records data from Emergency Department and Obstetric and Gynecology Department in Cipto Mangunkusumo Hospital, January ? December 2011. Paternal age data collected from miscarriage woman and non-miscarriage pregnant woman then analyzed using SPSS version 20.

Results: From total 2518 pregnant woman, the prevalence of miscarriage was 8,1% (203/2518 cases). Paternal age data perform in 45,3% (1139/2518 cases) in Which 21,7% of paternal age in miscarriage patients are in range <35 years old. The median (mean ± standard deviation) from paternal age in miscarriage woman was 34 years old (34,61 ± 8,94) and non-miscarriage pregnant woman was 31 years old (32,37 ± 7,14). Using Mann-Whitney U test, there was a strong difference of paternal age in miscarriage and non-miscarriage pregnant woman (p=0,012)."

"Salah satu penyebab kematian pada ibu adalah abortus. Abortus spontan yang terjadi pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah riwayat abortus. Beberapa penelitian terkait dengan abortus spontan dan hubungannya dengan riwayat abortus telah dilakukan, namun memiliki hasil yang berbeda-beda. Di Rumah Sakit Cipto Mangkunkusumo (RSCM) sendiri belum terdapat penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara abortus spontan dan riwayat abortus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi abortus spontan di RSCM pada tahun 2011 dan hubungannya dengan riwayat abortus. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa rekam medis pasien Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM pada tahun 2011. Pada penelitian ini terdapat 2518 data rekam medis yang sesuai. Analisis data dilakukan dengan uji chi-square menggunakan program SPSS for windows version 11,5. untuk mengetahui hubungan antara abortus spontan dan riwayat abortus. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan prevalensi abortus spontan di RSCM pada tahun 2011 adalah sebesar 8,06% dan terdapat perbedaan yang bermakna antara kejadian abortus spontan pada ibu hamil yang memiliki riwayat abortus dan ibu hamil tanpa riwayat abortus di RSCM pada tahun 2011 (p=0,002).

---

One of the cause of death of mother is abortion. A spontaneous abortion occurs basically of some factors, one of them is the history of abortion. Some research have been made on spontaneous abortion and its relationship with the history of abortion, however it has different result. At the Cipto Mangunkusumo Hospital, there is no research made before regarding the spontaneous abortion and the history of abortion.

The aim of this research is to know the prevalence of spontaneous abortion and its relation with the history of abortion. This research is using the cross-sectional design. The datas used is the secondary data in the form of medical record of patients at the Department of Obstetrics and Gynaecology Cipto Mangunkusumo Hospital in 2011. This research found 2518 medical record data appropriate. The analysis of the data is done with chi-square test using SPSS for windows version 11,5 program to find the relation between the spontaneous abortion and the history of abortion.

Based on this research, the prevalence of spontaneous abortion is 8,06% and there is significant difference between spontaneous abortion and the abortion history of pregnant mother at Cipto Mangunkusumo Hospital in 2011 (p=0,002)."

"Di Indonesia, presentase kasus preeklampsi dan eklampsi tergolong tidak tinggi, hanya 4,8% dari seluruh kelahiran, tetapi memiliki nilai CFR paling tinggi dibandingkan penyebab kematian ibu lainnya, yaitu 1,8%. Oleh karena itu, kasus preeklampsi umumnya akan dirujuk ke Rumah Sakit kelas III, salah satunya adalah RSUD Pasar Rebo. Karena merupakan rumah sakit rujukan, angka kejadian preeklampsi berat (PEB) di RSUD Pasar Rebo selama 5 tahun terakhir (2005-2009) cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsi berat di RSUD Pasar Rebo tahun 2007-2009. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri dari umur ibu, jumlah kehamilan (gravida), jumlah kelahiran (paritas), riwayat aborsi, jarak kehamilan, dan kehamilan kembar. Disain penelitian adalah kasus kontrol, menggunakan data rekam medis. Sampel berjumlah 266 kasus dan 266 kontrol, yang dianalisis dengan menghitung nilai odds ratio (OR). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan proporsi terbanyak antara kasus dengan kontrol. Umur ≥ 35 tahun (OR=2,18, 95% CI 1,42-3,34), kehamilan ≥ 5 kali (OR=2,27, 95% CI 1,14-4,50), dan kehamilan kembar (OR=6,78, 95% CI 1,52-30,36) menjadi faktor risiko kejadian preeklampsi berat di RSUD Pasar Rebo. Dinas Kesehatan dan petugas kesehatan, seperti bidan ataupun dokter, yang memberikan pelayanan ANC perlu memberikan informasi mengenai faktor risiko tersebut kepada para ibu hamil.

---

In Indonesia, the percentage of preeklampsia and eklampsia cases is not considered high, only 4.8% of all births, but it has the highest CFR value than other causes of maternal death, which is 1.8%. Therefore, the cases will generally referred to the third class hospital, one of which is RSUD Pasar Rebo. Because it is a referral hospital, the prevalence of severe preeclampsia in RSUD Pasar Rebo during the last 5 years (2005-2009) is quite high.

This study aims to determine the factors associated with severe preeclampsia in RSUD Pasar Rebo years 2007-2009. The factors consist of maternal age, number of pregnancies (gravida), the number of births (parity), history of abortion, pregnancy interval, and multiple pregnancy. Study design is a case-control study, using medical records data. The number of sample is 266 cases and 266 controls, which were analyzed by calculating the value of odds ratio (OR).

The results showed no difference between the highest proportion of cases and controls. Age ≥ 35 years (OR = 2.18, 95% CI 1,42-3,34), pregnancy ≥ 5 times (OR = 2.27, 95% CI 1,14-4,50), and twin pregnancies ( OR = 6.78, 95% CI 1,52-30,36) significantly associated with severe preeclampsia in RSUD Pasar Rebo. Department of Health and health workers, such as midwives and doctors, who provide ANC services should provide information about those risk factors for pregnant women."

"Hak untuk hidup dalam hukum internasional merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union, dan Pasal 4 American Convention on Human Rights. Ketiga instrumen hak asasi manusia internasional tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Namun, Swiss, Belanda, Indonesia, dan Oregon, Amerika Serikat memiliki peraturan perundang- undangan yang memperbolehkan dilaksanakannya sebuah tindakan yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia, yaitu hukuman mati, eutanasia, dan aborsi. Perdebatan bermunculan terkait apakah ketiga tindakan tersebut dapat berlaku berdampingan dengan perlindungan hak untuk hidup, atau ketiga tindakan tersebut merupakan pelanggaran perlindungan hak untuk hidup yang diamanatkan hukum internasional.Right to life in international human rights is a part of customary international law, which was subsequently incorporated in Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and Article 4 of the American Convention on Human Rights. These international instruments of human rights declared that every person has right to life. However, the Swiss Confederation, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Indonesia and the State of Oregon in the United States of America have specific legislation which consent to the performance of actions which may cause the death of an individual, such as the death penalty, euthanasia, and abortion. It is still a debate whether those actions may be performed in line with the protection of right to life, or those actions are forms of violation of the protection of right to life as mandated by international law."

"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yangmenjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim yang mengadili perkara tidak cukup memperhitungkan bahwa, korban adalah seorang anak, mengalami kehamilan akibat perkosaan inses, dan tidak dapat mengakses aborsi yang legal karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Hakim hanya menggunakanbatu uji berupa ketentuan prosedural mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah posisi perempuan korban perkosaan dalam pengaturan aborsi di Indonesia dan implikasinya dari perspektif teori hukum feminis. Penulis menggunakan metode normatif empiris dan teori hukum feminisdengan konsekuensi metodologis melihat permasalahan ini dari perspektif perempuan. Korban perkosaan terbentur kebuntuan legalitas formal untuk dapat mengakses aborsi yang aman. Korban perkosaan memiliki kecenderungan mengalami trauma pasca perkosaan sehingga sulit berinteraksi dan melaporkan perkosaan yang terjadi, cenderung tidak mengetahui gejala dan usia kehamilan, sehingga terlambat melakukan visum et repertum dan laporan yang dibutuhkan. Selain itu, fenomena victim blaming meletakkan kehamilan akibat perkosaansebagai takdir yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan oleh korban. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang aborsi di Indonesia belum dapat mengakomodasi kebutuhan dan pengalaman korban perkosaan. Terdapat batas usia kehamilan dan persyaratan birokratis untuk dapat melakukan aborsi. Selain itu, belum terdapat rumah sakit yang dapat menyelenggarakan aborsi secara legal. Sehingga diperlukan perubahan pengaturan usia kehamilan, pemangkasan prosedur birokratis, dan penetapan rumah sakit tertentu sebagai penyelenggara fasilitas layanan kesehatan yang dapat melakukan aborsi secara sehat, aman, dan legal.This thesis analyzes Decision No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn which gave 6 months imprisonment for a victim of rape who had an abortion that was not in accordance with prevailing laws. The Panel of Judges have failed to consider the facts that she is a child who had a pregnancy due to incest rapes and she could not access legal and safe abortion since she had limited knowledge and resources. The Panel of Judges limitedly used the formality and procedural provisions regardingabortion as regulated in Law Number 36 of 2009 on Health and its derivative regulations. The main problem in this thesis is the position of women rape victim in the regulation of abortion in Indonesia and its implications from feminist legal theory perspective. The author uses empirical normative method and feminist legal theory by looking at this problem from women's perspective as the methodological consequence. Rape victim is hampered by a formal legality impasse to be able toaccess safe abortion. In fact, rape victim has a tendency to experience trauma after the rape. Rape victim is often founded to be difficult to interact with. It is hard for a rape victim to report the rape that has been occured, the rape victim tend to not aware of the symptoms and age of pregnancy, therefore it is often too late to conduct visum et repertum and reports as required. In addition, the phenomenon of victimblaming puts pregnancy due to rape as a destiny that must be accounted by the victim. Those whole things lead the victim to experience re-victimization and obstacles in proving the crime of rape that has befallen her. Research results find that, regulations of abortion in Indonesia have not been able to accommodate the needs and experience of rape victim. There are limitation based on age ofpregnancy and bureaucratic requirements to be able to conduct an abortion. In addition, there has been no hospital yet that can carry out legal abortion. It is necessary to amend the age of pregnancy limitation, trim the bureaucratic procedures, and establish certain hospitals as health services providers that can conduct healthy, safe, and legal abortion."

"Perempuan yang menjadi penyintas kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dipaksa melakukan aborsi tidak aman oleh pasangan atau mantan pasangannya mengalami berbagai lapisan viktimisasi dalam hidupnya atau viktimisasi berlapis. KDP, kekerasan reproduksi, kehamilan tidak diinginkan (KTD), dan pemaksaan aborsi sebagai lapisan viktimisasi dalam ranah domestik. Lapisan viktimisasi selanjutnya yaitu viktimisasi dalam ranah lingkungan sekitar (stigma, diskriminasi, victim blaming) atas KDP dan KTD (di luar nikah) terhadap penyintas perempuan. Penelitian ini menjabarkan mengenai pengalaman viktimisasi berlapis 3 (tiga) perempuan penyintas KDP yang dipaksa aborsi secara tidak aman dengan metode kualitatif feminist narrative analysis. Dengan teori feminis radikal dan perspektif viktimologi feminis, dapat membantu menganalisis pengalaman viktimisasi berlapis penyintas perempuan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem patriarki merupakan akar dari terjadinya viktimisasi berlapis terhadap perempuan penyintas KDP yang dipaksa aborsi oleh pasangan/mantan pasangan. Salah satu lapisan viktimisasi yaitu kekerasan domestik merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender (KBG) yang melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Meskipun perempuan ter-opresi atas viktimisasi yang dialami, perempuan tetap melakukan perlawanan (resistensi) sebagai bentuk penolakan dominasi laki-laki.

---

Women who become survivors of intimate partner violence (IPV) are coerced into unsafe abortions by their partners or ex-partners experience various layers of victimization in their lives, known as multiple victimization. IPV, reproductive violence, unwanted pregnancy (UP), and forced abortion constitute layers of victimization within the domestic realm. Another layer of victimization involves the surrounding environment (stigma, discrimination, victim blaming) towards survivors of IPV and UP (outside of marriage). This research outlines the experiences of three women survivors of IPV who were forced into unsafe abortions using qualitative feminist narrative analysis. Employing radical feminist theory and a feminist victimology perspective helps analyze the layered victimization experiences of women survivors. The findings of this study reveal that the patriarchal system is the root cause of layered victimization against women survivors of IPV who are forced into abortion by their partners/ex-partners. One layer of victimization, domestic violence, is a form of gender-based violence (GBV) that perpetuates the subordination of women. Despite being oppressed by the victimization they experience, women continue to resist as a form of rejecting male dominance."

"Aborsi atau dalam istilah medis dikenal dengan istilah Abortus Provocatus merupakan suatu tindakan menghentikan kehamilan atau menggugurkan kandungan. Pengaturan mengenai aborsi di beberapa negara seringkali menjadi polemik, apakah merupakan suatu tindakan yang legal atau ilegal. Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang berbeda dalam mengatur mengenai tindakan aborsi. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan tindakan aborsi sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam beberapa peraturan telah memberikan batasan yang limitatif bagi tindakan aborsi yang legal yaitu terdapat adanya kedaruratan medis, korban perkosaan dan apabila janin terdiagnosa cacat lahir. Salah satu bentuk kedaruratan medis adalah jika terdapatnya suatu penyakit kongenital berpotensi aborsi yang dapat dideteksi saat janin masih di dalam kandungan. Sedangkan di Australia, aborsi dianggap sebagai suatu masalah kesehatan dan merupakan tindakan yang legal. Masing-masing negara bagian di Australia telah mengesahkan peraturan yang mendekriminalisasi aborsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan peraturan atas tindakan aborsi antara negara Indonesia dengan Australia terhadap janin dengan penyakit kongenital berpotensi aborsi. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan mengenai aborsi berkenaan dengan situasi medis janin dengan penyakit kongenital di Indonesia sudah cukup mengakomodir, akan tetapi dibutuhkan lagi peraturan khusus mengenai praktik aborsi dengan situasi ini apabila didapati kelalaian atau negligence dokter sehingga membuat pasien tidak memiliki kesempatan untuk memilih apakah melanjutkan kehamilan atau menghentikannya. Berbeda dengan Australia yang sudah sangat komperhensif dalam mengatur mengenai aborsi termasuk apabila terdapat kelalaian dokter sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk konsep wrongful birth.

---

Abortion or in medical terms known as Abortus Provocatus is an act of terminating a pregnancy. Laws regarding abortion in some countries are often controversial, whether it is legal or illegal. Indonesia and Australia are two different countries in regulating abortion. Indonesia is one of the countries that makes abortion a crime, as regulated in the Criminal Code (KUHP). However, several regulations regarding abortion in Indonesia have provided limitations for legal abortion, namely in some circumstances such as medical emergencies, rape victims and if the fetus is diagnosed with abnormal birth (birth defects). One of the conditions for an abortion to be carried out due to an indication of a medical emergency is if there is a congenital disease with the potential for abortion which can be detected while the fetus is still in the womb of the pregnant woman. Abortion is considered as a health problem in Australia and is legal. Each state in Australia has passed regulations that decriminalize abortion. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the regulations on abortion between Indonesia and Australia for fetus with congenital diseases that have the potential for abortion. The conclusions of this research are that the regulation regarding abortion in medical situation of fetus with congenital diseases with potential abortion in Indonesia is sufficient to accommodate, however, specific regulations regarding the practice of abortion in this situation are needed if the doctor's negligence or negligence is found so that the patient does not have the chance to choose whether to continue the pregnancy or terminate it. In Australia, regulation about abortion has been very comprehensive, including if there is a doctor's negligence, so that it can be held accountable in the form of the concept of wrongful birth."