Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legalisasi untuk tindakan pengguguran janin dalam kandungan 1 penghentian kehamilan secara disengaja, atau dalam istilah kedokteran disebut Abortus Provokatus, menimbulkan polemik yang berkepanjangan di berbagai negara di seluruh dunia. Ada anggapan negatif di masyarakat bahwa melakukan aborsi adalah suatu tindak kriminal dan tidak bermoral karena membunuh janin yang dikandung. Pada umumnya dilakukan oleh para wanita muda untuk mengatasi kehamilan yang terjadi akibat melakukan seks bebas (pra nikah). Di bawah undang-undang aborsi, Undang-Undang Eugenika Nasional 1940 dan Undang-Undang Perlindungan Eugenika 1948 (Yusei Hogo Ho), aborsi di Jepang dilegalkan. Tujuan utama undang-undang tersebut dibuat adalah untuk mencegah kelahiran bayi-bayi dengan penyakit turunan dan menjaga kesehatan wanita yang mengandung. MeIalui Undang-Undang Aborsi tahun 1948, Pemerintah Jepang menyetujui keinginan untuk aborsi dengan beberapa syarat tambahan, seperti kehamilan akibat perkosaan, ketidakmampuan untuk memelihara bayi secara ekonomi, serta kesehatan mental ibu menjadi terganggu selama mengandung. Dalam skripsi ini, berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh penulis, ditemukan suatu fakta bahwa wanita-wanita Jepang menyetujui aborsi dilakukan. Kasus aborsi yang terjadi di Jepang tetap tinggi dan sebagian besar dari total kasus tersebut, justru dilakukan oleh para wanita yang telah menikah. Aborsi digunakan sebagai salah satu alat pengendali kelahiran yang paling disukai karena terjamin efektivitasnya, tanpa harus melibatkan orang lain, termasuk pada pasangannya, Dampak psikologis (rasa bersalah pada janin yang digugurkan) setelah aborsi dilakukan, dianggap sebagai hal yang wajar dan seolah-olah dapat diatasi dengan suatu ritual keagamaan tertentu, seperti upacara keagamaan Mizuko Kuyo untuk mendoakan ketenangan dan kebahagiaan arwah si janin."

"Pada tahun 1953, sensus menunjukkan pertumbuhan penduduk Cina yang mengkhawatirkan. Pemerintah Cina pada tahun 1953-1978 menerapkan aturan keluarga berencana. Namun hal itu belum mampu untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di Cina. Tahun 1979, pemerintah Cina menerapkan kebijakan satu anak. Sejak kebijakan satu anak diterapkan muncul budaya aborsi dan kasus pembunuhan pada bayi perempuan. Pada Oktober 2015, pemerintah Cina mengumumkan kebijakan satu anak di Cina resmi dihapus dan diganti dengan kebijakan dua anak. Kebijikan satu anak dinilai kurang efeketif bahkan bila diteruskan dapat membebankan pemerintah Cina karena akan terus mengurangi porsi penduduk usia produktif. Perubahan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 36 tahun, orang di Cina boleh memiliki anak lebih dari satu. Dengan dihapusnya kebijakan satu anak maka pemerintah cina memberlakukan kebijakan dua anak. Kebijakan dua anak ini diperkirakan tidak akan mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk; diperkirakan jumlah penduduk cina pada tahun 2029 berjumlah 1,45 milyar dibandingkan dengan penduduk cina sekarang yang berjumlah 1,4 milyar. Kebijakan baru ini akan memungkinkan semua orang Cina memiliki anak sesuai harapan mereka. Dampak dari kebijakan baru ini pada aspek sosial budaya dan kesehatan meliputi: berkurangnya kasus aborsi, berkurangnya masalah anak-anak yang tidak terdaftar didalam akte, dan meningkatnya masalah kesuburan. Kemudian dampak dari kebijakan baru pada aspek demografi yaitu angkatan kerja yang menyusut dan penuaan populasi yang cepat tidak akan terbukti selama dua dekade. Sementara itu, diperlukan tindakan kebijakan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, dan perawatan masyarakat usia lanjut. Fokus penelitian berkaitan erat dengan aspek demografi dan sosial budaya Cina. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak demografi dan sosial budaya dari kebijakan dua anak.

---

In 1953, a census showed a dramatic increase in Chinas population. The government of China thus imposed a Family Planning policy from 1953 to 1978. However, such attempt was considered inadequate to solve the population growth problems. In 1979, the government introduced the One-Child policy. The policy evoked abortion culture and killing of baby girls. In October 2015, the government terminated the One-Child policy and changed it into Two-Child policy. The previous policy was proved ineffective and it is projected to burden the government further due to the lack of citizen in their productive age. The change of policy is a historical event for the Chinese are allowed to have more than one child in 36 years. The Two-Child policy is estimated not cause overpopulation in China. By 2029, China has a population of 1.45 million, compared to the current 1.40 million. The new policy makes the Chinese have children as they desired. The policys effects on social, cultural, and health aspects are: decrease of abortion rate, decrease case of children do not obtain their official birth certificates and increase in fertility. The policy also affects Chinas demography by the rise of working-age population and the rapid population ageing is not going to happen in two decades. Policies regarding the improvement of social and healthcare for the elderly are also required. The objective of this research is to seek the impacts of Two-Child policy in socio-cultural aspects of the Chinese as well as Chinas demography."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan mengenai aborsi di Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Aborsi atau yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan LInterruption Volontaire de Grossesse, secara resmi adalah tindakan legal di mata hukum yang ditandai dengan deklarasi Hukum Veil tahun 1975 pada masa pemerintahan Valery Giscard dEstaing. Pelegalan aborsi ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi Republik Kelima di Prancis. Pelegalan aborsi menandai bahwa pemerintah mengakui hak para wanita untuk dapat memilih akan pilihan yang diambil terhadap tubuhnya. Dalam perkembangan dan praktiknya di masyarakat, hukum aborsi mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Perkembangan hukum aborsi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada masa kedua pemerintahan.Dengan menggunakan metode penelitian kebijakan dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan perkembangan kebijakan aborsi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande dan kondisi sosial masyarakat pada kedua masa untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan. Kebijakan yang dibuat keduanya akan berdampak pada praktik aborsi di masyarakat. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, hasilnya adalah bahwa ideologi politik dan kondisi sosial budaya mempengaruhi keduanya dalam membuat kebijakan dan kebijakan aborsi. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Nicolas Sarkozy lebih mempersulit wanita melakukan aborsi dibandingkan dengan pada masa Francois Hollande."

"Kejadian abortus di Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara, yaitu sebesar 2 juta dari 4,2 juta kasus. Abortus juga merupakan penyebab ke 4 tertinggi dari kematian ibu. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus pada pekerja wanita di Perusahaan Garmen PT X Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tahun 2013. Penelitian ini penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional, menggunakan data primer. Populasi penelitian adalah semua penderita abortus, jumlah sampel 98 dimana semua populasi dijadikan sampel. Analisis hubungan menggunakan uji chi square dengan CI 95% dan α = 0,05. Hasil menunjukan ada hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian abortus (7,500; 0,946-59,438). Sedangkan umur, paritas, jenis pekerjaan dan aktifitas kerja tidak berhubungan dengan kejadian abortus.

---

The incidence of abortion in Indonesia is the highest in South East Asia, which is two million from 4.2 million cases all over South East Asia. Abortion is also the fourth highest cause of maternal mortality. This research purposes to determine the factors associated with the incidence of abortion on women workers in the garment company named PT X Sumedang regency of West Java province in 2013. This quantitative research study with cross - sectional research design is using primary data. The study population was all patients with abortion, with the number of sample were 98, where all the population sampled. Analysis of the relationship using the chi square test with 95% CI and α=0.05. Results showed there was association between the incidence of abortion with pregnancy distance (7.500; 0.946 to 59.438). While age, parity, type of work and physical work activities not related to the incidence of abortion."

"Background: Unwanted pregnancy is often related to the practice of abortion. The existing data are sporadic and illustrate the condition of the big city Kompas (16/2/2009) said that abortion cases are 2.5 million for a year. Another study estimates that about 2 million cases of abortion. By using the Riskesdas data, this study aimed to describe how the incidence of miscarriage, unwanted pregnancy, and abortion efforts in lndonesia. Methods: Units of analysis in this study is the sampIe of individuaIs Riskesdas 2010, ever married women, 10-59 years old, which is located in all provinces of lndonesia. The data used are the results of a questionnaire survey by using instruments RKD10.IND and RKD10RT. This data is correlated with demographic status and socio economic status. From the data processing, we know the motive of abortion. Findings: The incidence of miscarriage rate is 4% nationally Of all occurrences of miscarriages, there is 6.54% of them aborted. Abortion is mostly done by women aged over 35 year old, graduated from high school, not working and living in urban areas. Curettage is the dominantly way for abortion. Herbs, pills and injections are the alternative ways. Associated with the incidence of unplanned pregnancies, cases were found ranged between 1.6% and 5.8%. On all unplanned pregnancies cases, 6,71 % are aborted. The abortions are mostly done by wome aged over 35 years old with elementary school graduated, unemployed, lower economic status (2nd kuantil) and live in urban areas. Abortion techniques are herbs and pills."