Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."

"Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara.

---

Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN).

Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole.

Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. Hal ini mengingat pembuatan utang luar negeri berbeda dengan pembuatan perjanjian lainnya, negara memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana memperlakukan utang luar negeri. Secara historis, utang Indonesia telah ada sejak Soekarno-Hatta dan Republik Indonesia yang masih muda belia secara hukum dan politik terpaksa harus mewarisi utang-utang negara jajahan Hindia Belanda pada 1945 yang kemudian diwariskan kepada Soeharto pada 1967. Walaupun begitu, Utang warisan Soekarno akhir tahun 1960an telah berhasil dihapus akibat politik Perang dingin dan diplomasi ekonomi Prof. Widjojo nitisastro. Di era krisis Tahun 1998, ULN yang melonjak akibat penarikan utang oleh pemerintah Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) berdampak pada terkurasnya APBN karena terdapat konsekuensi pembayaran ULN tersebut. Penulis memaparkan pula tentang bagaimana pengelolaan utang luar negeri di era reformasi hingga saat ini.

---

ABSTRACT

This thesis uses methods of juridical-normative. Because this research is normative, that will describe and analyze what is meant by the Supreme Audit Agency (BPK), duties and functions as well as its position in the government, particularly in relation to the audit of the foreign debt, including the legislation that became the foundation law. The problem is how real foreign debt becomes crucial in the country's financial regime. This is because the making of foreign debt different from making any other agreement, the state has a very important role to determine how to treat foreign debt. Historically, Indonesia's debt has been around since the Soekarno-Hatta and the Republic of Indonesia which was very young too legally and politically forced to inherit the debts of the Dutch East Indies colony in 1945 which later passed on to Suharto in 1967. Nevertheless, the late Sukarno legacy debt 1960 has been successfully removed due to the cold war political and economic diplomacy Prof. Widjojo Nitisastro. In the era of the crisis of 1998, external debt increased due to the withdrawal of Indonesian government debt by the International Monetary Fund (IMF) have an impact on the depletion of the budget because there are consequences of the external debt payments. The author also describes how external debt management in the reform era to the present."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN, contohnya PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI dan kewajibannya dalam menyediakan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, ruang lingkup Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, BUMN/BUMD, dan partai politik. Adapun status anak perusahaan BUMN dalam UU KIP adalah bukan merupakan Badan Publik. Hal ini karena terjadi transformasi status hukum keuangan negara, dimana dana dari negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN bertransformasi menjadi modal negara pada BUMN, dan selanjutnya menjadi kekayaan BUMN tersebut. Keuangan negara yang merupakan keuangan publik bertransformasi menjadi keuangan BUMN yang merupakan keuangan privat. Saat BUMN membentuk anak perusahaan, maka modal anak perusahaan BUMN adalah bersumber dari keuangan privat, bukan APBN. Modal anak perusahaan BUMN sama sekali tidak memiliki unsur APBN di dalamnya.

---

ABSTRACTLaw No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Undang undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP regulates that Public Entity shall provide Public Information as stipulated under UU KIP. However, the scope of Public Entity remains unclear and multi interpretive. One of the requirements as a Public Entity refers to the source of funding obtained through the State Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN the Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, community donation, local and or international donation. The subsidiary of State Owned Enterprise Badan Usaha Milik Negara BUMN, for example PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah as the subsidiary of PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI and its obligation providing Public Information shall be examined further. This research is using a juridical normative approach. Based on the research, the scope of Public Entity is the executive, legislative, and judicative entity, other entity which functions and core duties related to the administration of the state which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, non governmental organization which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, community donation, local and or international donation, BUMN Regional Government Enterprise, and political party. Thus, the status of the subsidiary of BUMN under UU KIP is not Public Entity. This is because the transformation of the legal status of state finance, in which the funding from the state invested as capital participation in BUMN is transformed into state capital, and further become the assets of BUMN. The state finance, which is be a public finance, transformed into BUMN finance that considered as private finance. When a BUMN established a subsidiary, the funding is sourced from private not the APBN. The capital of the subsidiary of BUMN absolutely has no elements of APBN in it."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah.Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun 2005-2016 sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance MSBP yang digagas oleh Bedoui 2012 . Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah.Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia.This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period 2005 2016 as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance MSBP , a method proposed by Bedoui 2012 is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005 2009, declined between 2010 2014, increased again in 2015 2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia.In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."

"ABSTRACTPeraturan Daerah oleh beberapa pihak seringkali, disebut sebagai undang-undang di tingkat daerah. Bahkan beberapa ahli dalam pendapatnya terkait konsep peraturan daerah kerap menyamakan dengan undang-undang. Hal ini kemudian menjadi kurang tepat apabila dilihat dalam berbagai teori hukum administrasi negara. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan konsep undang-undang dan peraturan daerah yang ditinjau dari penetapan undang-undang tentang APBN yang pengaturannya dimuat pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ketentuan penetapan peraturan daerah tentang APBD yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum administrasi negara.

---

ABSTRACTRegional regulation by some people is often recognized as local law local act . Moreover, some experts on their thoughts related to regional regulation expressed similar opinions regarding the concept of national law compared to regional regulation. However those opinions are not exactly accurate, especially if seen from various administrative law theories. This research is made to analyze the differences between national law and regional regulation based from the making of law about state budget based on article 23 of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and the making of local regulation about local government budget based on National Law Number 23 of 2014 about Local Government. The method used in this research is juridical normative literature method which analyze the problems based on the regulatory and administrative law theories."

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak , dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia, menguraikan prinsip- prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan dan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengurangi ketidaksetaraan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh hal terdapat kesamaan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang walaupun ada juga kelebihan dari kebijakan pajak di negara lain tersebut. Prinsip- prinsip yang dijadikan dasar dalam kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan antara lain prinsip kepercayaan publik (public trust), keadilan (fair play), penegakan etika, perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penerapan good governance, pengawasan (controlling), dan kebijakan whistle blowing. Kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan . Ketidaksetaraan juga timbul kareana adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak telah banyak dilakukan seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak yang baru seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak. Upaya- upaya tersebut akan mengalami kelemahan kalau kurang didukung sosialisasi ketentuan- ketentuan pajak baru kepada wajib pajak. Pengawasan kepada petugas pajak juga bisa ditingkatkan dengan mempercepat pembentukan komite pengawasan di bidang perpajakan.

---

Tax revenue is improving from year to year. This improvement can be seen in percentage trend of tax acceptance donation for APBN. Tax Examining is one of tax administration part, related to increase tax payer obedience, thing that always be criticized because of the closest relation with society, in this case, as an examined taxpayer. Society evaluates the work and quality of officers at Tax General Directorate as non-professional and tends to count on power.

The objective of this thesis writing is to compare examining tax in Indonesia with United States of America and Japan, analyzing problems relating to tax examining policy implementation in Indonesia, describing equality principles between tax payer and fescues in examining and describing the efforts which have been done by Tax General Directorate in handling inequality between tax payer and tax officer. Research approach is qualitative approach through analysis descriptive research. Data collecting technique through bibliography study and filed study by participants? observation and interview with related parties.

From study, result obtains equality policy of tax examinig in Indonesia compared with USA and Japan, although there is also some advantageous of tax policy in those nations. Basis principles in equality between tax payer and fescues in the examinig such as public trust, fair play, etiquette, right, and duty protection of tax payer, good governance, supervising and policy of whistle blowing. Critics of tax examinig policy implementation in Indonesia appear because of tax policy is not implemented wholly by tax observer and weaknesses of sanction-given to tax officers who broke the rule. Inequality also appears because the existence of examining policy is not ruled specifically in the rule and regulation. Tax General Directorate has done many efforts such as implementation of modern tax administration and the newest tax examinig rules such as forming Observers Team and Tax Examinig Questioners. The efforts will face some weaknesses if it is not supported by socialization of the newest tax regulation to tax payer. Supervising to Tax officer can be improved by speedingup the form of supervising committee in taxation."

"Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN.

---

There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends."

"Sebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya.

---

Prior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially.

By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road."