Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus utama yang akan diteliti adalah penggunaan hak budget yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam menetapkan anggaran negara. Fokus ini juga didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didasarkan kepada masa parlemen dan pemerintahan yang berlaku, khususnya dimasa parlemen di era pemerintahan Soeharto tahun 1967 - 1998. Selain fokus utama dari penggunaan hak budget, hal yang diteliti dari penggunaan hak budget adalah efisiensi fungsi anggaran dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilatarbelakangi untuk melihat efektifnya suatu lembaga parlemen, sebab dengan efektifnya suatu lembaga parlemen, maka akan tampak demikratisnya suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Kedua pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif."

"Collection of financial memorandum and expenditure budget, Republic of Indonesia, fiscal year 1968-2003."

"Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp. 6,445 triliun. Salah satu skema pembiayaan yang didorong Pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema KPDBU dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2016 telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2016, namun hingga saat ini jumlah proyek infrastruktur yang berhasil dengan skema KPDBU Availability Payment hanya 1 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 100,6 miliar, yaitu Proyek PJU Madiun. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Faktor Sukses Kritis (CSF) dalam melaksanakan skema KPDBU pada Proyek PJU Madiun untuk mencapai pemenuhan pembiayaan pertama di Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan skema KPDBU khususnya pada proyek Penerangan Jalan Umum di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penyiapan proyek memiliki pengaruh sebesar 95,40% terhadap keberhasilan proyek KPDBU Availability Payment. Critical success factors pada proyek KPBU Daerah adalah pemahaman PJPK terhadap proyek KPBU, komitmen PJPK terhadap proyek KPBU, kelembagaan yang lengkap, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan kesesuaian struktur proyek terhadap regulasi dengan kemampuan pemilik proyek.

---

Based on data from the National Medium Term Development Plan for 2020-2024, the need for infrastructure development in Indonesia reaches Rp. 6.445 trillion. One of the financing schemes pushed by the Government of Indonesia in infrastructure development is the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP Scheme with Minister of Home Affairs Regulation No. 96/2016 has been implemented in Indonesia since 2016, but until now the number of successful infrastructure projects with the PPP Availability Payment scheme is only 1 project with a total investment of Rp. 100.6 billion, namely the Madiun Public Street Lightning Project. This research was conducted to identify Critical Success Factors (CSF) in implementing the Regional PPP scheme in the Madiun Public Street Lightning Project to achieve the first financial closing in Indonesia. The sample in this study is 37 respondents who have experience in implementing Regional PPP schemes, especially in public street lighting projects in Indonesia. Data were collected using in-depth interviews and statistical analysis of multiple linear regression. The results of this study indicate that the project preparation stage has a 95.40% influence on the success of the Regional PPP availability payment scheme project. Critical success factors in Regional PPP projects are the GCA's understanding of the PPP project, the GCA's commitment to the PPP project, complete institutions, coordination with stakeholders, and conformity of the project structure to regulations and the ability of the project owner."

"Pada 2020, Pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini merupakan program yang mekanismenya adalah transfer langsung dana dari pusat (Kementerian Keuangan) kepada daerah (Kabupaten/Kota). Penentuan penerima dana hibah ini merupakan hak preogratif Kepala Daerah yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Tujuan program ini adalah penguatan ekonomi daerah dengan harapan, dengan menguatnya usaha hotel dan restoran di daerah secara tidak langsung dapat mempertahankan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil Penelitian ini adalah secara penganggaran, Dana PEN pada Program Hibah Pariwisata ini mengalami 2 (dua) kali transformasi keuangan yaitu dari APBN ke APBD, kemudian dari APBD ke Penerima Hibah yang kembali ke Pemerintah Daerah dalam bentuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sehingga, dalam pengawasannya tidak hanya ikut serta dari pengawasan keuangan pusat namun juga pengawas keuangan daerah. Dalam segi kemanfaatannya, dana Hibah ini digunakan untuk menutup biaya operasional yang mengalami defisit akibat menurunnya jumlah wisatawan pada usaha hotel dan restoran.

---

In 2020, the Government of Indonesia issued the Tourism Aid by National Recovery Programme 2020. This particular programme implemented by using direct transfer between the National Government to the City/Regency Govenrment. The aid receiver from this program is fully decided by the City/Regency Government in the form of Mayor/Head of Region Decree. The purpose of this program is to strengthen of the City/Regency monetary and Tax receive in Covid-19 era by supporting the SMEs Hotel and Restaurant Busisnesses. This thesis implemented by using doctrinal study. The result of this thesis are the Tourism Aid by using National Budget Theory has been transformed 2 (two) times. First, is from the National to the City/Regency then from City/Regency to the aid receiver. The aid receiver then will be indirectly giving back the support by paying taxes in the years to come. In Utiliarism theory, this Tourism Aid used by the SMEs business owner to pay the electricity, water bill and the suspended wages of the employee due to decreasing number of visitor in Covid-19 era."

"Tulisan ini menganalisis perkembangan obligasi biru di Indonesia dan potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat proses penerbitan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan dampak dan risiko hukum dari penerbitan ini serta memberikan perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh Republik Seychelles, Republik Fiji, Bank of China, dan Pemerintah Provinsi Hainan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Obligasi biru merupakan obligasi berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia telah menerbitkan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi biru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelautan. Namun karena obligasi biru diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, maka penting untuk memastikan proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dampak dan risiko hukum yang mungkin timbul dari penerbitan obligasi biru tersebut. Selain itu, perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh negara dan lembaga lain dapat menunjukkan beberapa perbandingan mengenai struktur obligasi biru, pihak-pihak yang terlibat, dan penggunaan dana obligasi biru tersebut sehingga Indonesia dapat mengkaji dan meningkatkan kapasitasnya dalam hal ini. melakukan penerbitan obligasi biru di masa depan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian lebih lanjut terhadap obligasi biru, membuat kerangka kerja yang detail, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This article analyzes the development of blue bonds in Indonesia and the potential problems that could arise due to the blue bond issuance process on the Japanese Bond Market. Apart from that, this article also describes the legal impacts and risks of this issuance and provides a brief comparison with the blue bond issuance carried out by the Republic of Seychelles, the Republic of Fiji, the Bank of China, and the Hainan Provincial Government. This article was prepared using doctrinal research methods. Blue Bond is a sustainable bond that uses the blue economy concept, which is included in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia will issue Blue Bonds on the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to blue economic growth as mandated by Law Number 32 of 2014 concerning Marine Management. However, because Blue Bonds are issued on the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process complies with applicable regulations, such as Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 concerning the Sale and Repurchase of Government Debt Securities in Foreign Currency in International Markets and Law Number 28 of 2022 concerning the 2023 State Expenditure and Expenditure Budget. Apart from that, it is also important to know about the impact and legal risks that could arise from the issuance of the blue bond. Apart from that, a brief comparison with blue bond issuances carried out by other countries and institution can show several comparisons on the blue bond structures, parties involved, and the use of proceeds of the blue bonds so that Indonesia can study and increase its capacity in carrying out blue bond issuances in the future. Some ways are by carrying out further testing of blue bonds, creating a detailed framework, and increasing compliance with applicable laws and regulations."