Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 42718 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Robert Adhi Ruddyanto
Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mengikuti studi Verhoogen 2008 pada sektor manufaktur di Meksiko dimana perdagangan dan ketimpangan upah adalah variabel yang dijelaskan oleh heterogenitas perusahaan pada kemampuan wirausaha/entrepreneurial ability. Dengan kemampuan wirausaha yang lebih tinggi maka partisipasi perushaan di pasar ekspor dan ketimpangan upah juga lebih tinggi. Depresiasi/devaluasi mata uang membuat kenaikan pada partisipasi ekspor dan ketimpangan upah menjadi lebih tinggi dibandingkan saat periode normal, khususnya untuk perusahaan dengan kemampuan wirausaha yang tinggi. Analisis pada survey manufaktur tahun 1996 dan 2012 di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih produktif/memiliki kemampuan wirausaha yang lebih tinggi cenderung lebih berorientasi pada ekspor, sert memiliki ketimpangan upah dan porsi pekerja kerah-putih yang lebih tinggi. Namun, analisis pada perubahan porsi ekspor dan ketimpangan upah pada masa depresiasi 1997-1998 dan 2013-2014 menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia tidak dapat menggunakan depresiasi tersebut untuk meningkatkan porsi ekspor. Meskipun kemampuan wirausaha dapat menjelaskan lebih tingginya perubahan pada ketimpangan upah pada kedua masa depresiasi dibandingkan periode normal, peningkatan kualitas dan perbaikan strategi tidak dapat disimpulkan sebagai penyebabnya. Hasil analisis pada model yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel kontrol kepemilikan asing dummy dan porsi bahan baku impor/import share menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan asing cenderung lebih berorientasi pada ekspor dan memiliki ketimpangan upah yang lebih tinggi, sedangkan porsi ekspor berpengaruh pada porsi impor.
ABSTRACT
This study follows Verhoogen 2008 on Mexican manufacturing firms where trade and wage inequality are both the explained variables for firm heterogeneity in entrepreneurial ability. Higher entrepreneurial ability means higher participance in the export market and higher wage disparity. Currency depreciation devaluation adds to higher overtime increases in export participance and wage inequality as compared to the increases in lsquo normal rsquo periods, especially for firms with higher entrepreneurial ability. The analysis on Indonesian manufacturing survey of 1996 and 2012 shows that firms that are more productive has higher entrepreneurial ability are more export oriented, has higher wage disparity, and has higher proportion of white collar employees. However, the analysis on the changes in export and wage disparity during currency depreciation of 1997 1998 and 2013 2014 shows that firms are unable to utilise the depreciation to boost their export share. Although firm entrepreneurial ability can explain higher change in wage disparity during the two depreciation periods compared to lsquo normal rsquo periods, it is unclear whether quality enhancement or better strategies is the main driver behind it. The analysis on the modified model with foreign ownership dummy and import share share control variables shows that foreign owned plants are more export oriented and have higher.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Talulla Rachma Augia
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tata ruang antara makam, masjid, dan pemukiman di Desa Hitu dan Hila di Ambon, Maluku. Data yang diambil adalah Masjid Hitu, Masjid Hena Lua, Masjid Hassan Sulaiman, Masjid Wapauwe, Rumah Raja Desa Hitu, Rumah Raja Desa Hila, kompleks makam kuno Hitu, dan kompleks makam Hassan Sulaiman. Penelitian terfokus pada kajian spasial atau tata ruang antara makam, masjid, dan pemukiman untuk melihat pemisahan yang sakral dan yang profan. Sakral adalah suatu benda atau objek yang dikeramatkan, dalam penelitian ini makam merupakan tempat yang disakralkan. Profan adalah yang bersangkutan dengan duniawi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat makna makam bagi para masyarakat desa Hitu dan Hila. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pemisahan antara yang sakral dan profan. Batas pemisah antara yang sakral dan profan tidak dapat terlihat secara fisik, batasan baru dapat terlihat dari penggambaran yang diambil dari udara. Makam atau yang disakralkan berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman dan masjid. ......This thesis discuss about the layout between tombs, mosques, and settlements in Hitu Village dan Hila Village, Maluku. The data which has been taken such as, Hitu Mosque, Hena Lua Mosque, Hassan Sulaiman Mosque, Wapauwe Mosque, The House of The Hitu Villages King, The House of The Hila Villages King, The Ancient Tombs Complex of Hitu, and The Tomb Complex of Hassan Sulaiman. This thesis focuses on the spatial study or the layout between tombs, mosques, and settlements to separate the sacred and the profane. Sacred is the object which sanctified and hieratic, in this thesis for example, the tomb is a sacred place. Whereas, profane is concerned with the worldly. This thesis aims to see the meaning of the tomb for the villagers of Hitu and Hila. The results of this thesis conclude that there is a separation between the sacred and the profane. The separation is that the dividing boundary between the sacred and the profane can not be seen physically, the new boundary can be seen from the drawing which taken from the air. The tombs or the sacred places are in the forest and away from the settlements and the mosques.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mulia Aisyah Krife
Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan wilayah dengan pranata adat yang bertentangan dengan persyaratan perekaman KTP elektronik. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran AMAN dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat yang tidak memiliki KTP elektronik pada Pemilu 2019 berdasarkan kondisi khusus di ketiga wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik melalui rangkaian tindakan yang disebut mixed action strategies dari Pippa Norris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hak pilih masyarakat adat merupakan proses aktivisme politik di mana AMAN berperan sebagai agensi. AMAN menjalankan perannya dengan melakukan mixed action strategies di tingkat pusat dan daerah. AMAN menargetkan advokasinya ke KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan KTP elektronik. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil signifikan dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat adat.
ABSTRACT
This thesis discusses advocacy for indigenous peoples voting rights carried out by AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago). Towards the 2019 Election, indigenous peoples have the potential to lose their voting rights because of the obligation to own an electronic identity card (e-KTP) is an administrative requirement to become a voter as written on Law Number 7 of 2017. Whereas there are indigenous people who are very hampered in recording e-KTP, including those who live in conflict and conservation areas, areas that have limited civil registration services, and areas with traditional institutions that is not in line with the requirements for recording e-KTP. This study answers the question of how AMAN's role in advocating for voting rights of indigenous peoples who do not have e-KTP in the 2019 Election based on special conditions in those three areas. This study uses a qualitative approach with the method of collecting data through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism through a series of actions called mixed action strategies from Pippa Norris. The result of the study shows that advocacy for the right to vote for indigenous peoples is a process of political activism in which AMAN acts as an agency. AMAN performs its role by conducting mixed action strategies at the central and regional levels. AMAN targets its advocacy to the KPU as the organizer of the election and the Ministry of Home Affairs as the authorized institution about e-KTP. However, its advocacy have not yet achieved significant results on rescuing indigenous peoples' voting rights.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yanuartri Puspita Arum
Abstrak :
ABSTRAK
Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten di Indonesa yang memiliki wilayah pesisir terpanjang, dengan panjang sebesar 76,42 Km dan luas wilayah pesisir sekitar 1.168,85 km2. Proses dominan yang terjadi di pesisir Kabupaten Karawang adalah abrasi dan garis pantai  mundur antara 50-300 meter ke arah.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar perubahan garis pantai yang terjadi di Kabupaten Karawang menggunakan citra Landsat  multi-waktu dengan pendekatan pasang-surut. Hasilnya Perubahan garis pantai lebih dinamis ketika periode 1999-2009 dengan luas abrasi sebesar 8611954m2 dan akresi sebesar 5471645m2. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut berada pada dua jenis pasang surut yang berbeda, dimana pada tahun 1999 terjadi mixed-semidiurnal (Condong Ganda),  sedangkan untuk tahun 2009 pasut jenis mixed-diurnal (Condong Tunggal). Kemudian untuk periode 2009-2019 berada pada jenis pasut yang sama yaitu pasut jenis mixed-diurnal (Condong Tunggal) yang menyebabkan garis pantai terdeteksi mengalami sedikit perubahan.  Masing-masing segmen mengalami perubahan garis yang berbeda-beda pada tiap periode penelitian karena adanya variasi kemiringan, tutupan lahan dan morfologi muara sungai.
ABSTRACT
Karawang Regency is one of the districts in Indonesia which has the longest coastal area, with a length of 76.42 km and an area of around 1,168.85 km2 of coast. The dominant process that occurs on the coast of Karawang Regency is abrasion and the coastline retreating between 50-300 meters in a direction. The purpose of this study was to determine the extent of shoreline changes that occurred in Karawang Regency using multi-time Landsat imagery with a tidal approach. The result Changes in the shoreline were more dynamic during the period 1999-2009 with an abrasion area of 8611954m2 and an accretion of 5471645m2. This is because during that period there were two different types of tides, where in 1999 there was a mixed-semidiurnal (Double Leaning), while in 2009 the tide was mixed-diurnal (Leaning Tunggal). Then for the period 2009-2019 there was the same type of tide, namely the mixed-diurnal type tide (Leaning Tunggal) which caused the detected coastline to experience slight changes. Each segment experienced different line changes in each study period due to variations in slope, land cover and river estuary morphology.
2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radinka Gabriella
Abstrak :
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta PKPU dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menghindarkan debitor dari kepailitan, tetapi dalam perkembangannya, dengan tidak dibukanya upaya hukum apapun atas mekanisme PKPU, sering disalahgunakan oleh kreditor beritikad tidak baik yang dengan sengaja menggunakan mekanisme PKPU sebagai ajang untuk memailitkan debitor agar debitor tidak dapat melakukan perlawanan hukum apapun, maka dari itu penelitian ini juga akan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat terkait dengan mekanisme kepailitan dan PKPU terkait dengan upaya hukum terhadap kedua mekanisme tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana peneliti akan melakukan analisis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli terhadap upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. Penelitian ini menyimpulkan idealnya terhadap putusan PKPU tetap tidak dibuka upaya hukum apapun dan untuk menghindari adanya kreditor beritikad tidak baik, maka pengajuan permohonan PKPU hendaknya diajukan oleh debitor selaku pihak yang memahami kondisi keuangan usahanya.  ......The Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has issued a decision that opens the opportunity to file a cassation legal remedy for PKPU decisions, where the decision is not comply with Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Bankruptcy Law which regulates that PKPU decisions are not allowed any legal remedies unless otherwise provided by the Bankruptcy Law. In addition to causing discrepancies with what has been regulated in the Bankruptcy Law, it also causes discrepancies with the bankruptcy case settlement process which is carried out with a fast process.The Bankruptcy Law originally stipulated not to open any legal remedies against PKPU decisions so that the PKPU settlement would not be protracted and PKPU could be implemented in line with the purpose of its establishment, which is to prevent debtors from bankruptcy, but in the development with the non-opening of any legal remedies for the PKPU mechanism, often abused by the bad faith creditors who deliberately use the PKPU mechanism as a platform to bankrupt the debtor so that the debtor cannot carry out any legal defense, therefore this research will also conduct a comparison with the United States related to the mechanism of bankruptcy and PKPU related to legal remedies for both mechanisms. This research will use normative juridical research methods, where researchers will conduct analysis related to laws and regulations, legal theories, and expert opinions on cassation legal remedies on PKPU decisions. This research concludes that ideally the PKPU decision should not be opened for any legal remedy and to avoid bad faith creditors, the PKPU application should be submitted by the debtor as a party who understands the financial condition of their business.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhtadi Diyaulhaq Syahrefi
Abstrak :
Permasalahan dalam pencatatan ciptaan dapat terjadi ketika terdapat kedua ciptaan yang sama dicatatkan dalam pencatatan ciptaan. Hal tersebut menjadikan salah satu dari kedua ciptaan tersebut, bukanlah merupakan ciptaan yang orisinal. Dalam hal terdapat pencatatan ciptaan yang sama, maka berdasarkan Pasal 97 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam pencatatan ciptaan tersebut, juga terjadi dalam kasus putusan No. 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut diketahui terdapat dua ciptaan yang sama dicatatkan dalam pencatatan ciptaan, yakni Batik Tunas Harapan Bangsa milik Dedy Fan Buntoro dan Batik Tunas Harapan milik Dedi Krisniadi. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan tidak dapat diterima karena isi dari gugatan penggugat mengalami cacat secara formil, yakni kurang pihak. Dalam hal ini, DJKI selaku penyelenggara pencatatan ciptaan mengharuskan pemohon dalam pencatatan ciptaan untuk mengisi surat pernyataan kepemilikan ciptaan atas ciptaan yang dimohonkannya. Akan tetapi, tidak semua pemohon dalam pencatatan ciptaan mengisi surat pernyataan kepemilikan ciptaan tersebut dengan jujur dan benar seperti yang terjadi dalam kasus putusan terkait. DJKI tidak bertanggungjawab atas isi dari surat pernyataan kepemilikan ciptaan tersebut, karena tanggung jawab tersebut berada di dalam diri pemohon. Terkait dengan orisinalitas suatu ciptaan, UU Hak Cipta juga tidak mengatur jelas ambang batas orisinalitas pada suatu ciptaan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai makna dari surat pernyataan kepemilikan ciptaan, identifikasi orisinalitas pada suatu ciptaan, dan pembatalan pencatatan ciptaan pada kasus putusan terkait dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah makna dari surat pernyataan kepemilikan ciptaan terdiri dari makna formil dan substantif, kemudian orisinalitas pada suatu ciptaan dapat diidentifikasi menggunakan unsur kesamaan substansial dan akses berdasarkan The Theories of Circumstantial Evidence, kemudian pembatalan pencatatan pada suatu ciptaan dapat dilakukan pada suatu ciptaan yang tidak orisinal. ......Issues in copyright registration can arise when there are two identical creations recorded in the copyright registration. This renders one of the two creations, not an original work. If there is a recording of the same work, based on Article 97 of the Copyright Law, it is explained that interested parties can apply for permission to record the work through the Commercial Court. This issue in copyright registration also occurred in case number 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. In this case, it was discovered that two identical creations, namely "Batik Tunas Harapan Bangsa" belonging to Dedy Fan Buntoro and "Batik Tunas Harapan" belonging to Dedi Krisniadi, were recorded in the copyright registration. In this matter, the Panel of Judges ruled that the case could not be accepted because the plaintiff's lawsuit suffered from a formal defect, namely a lack of parties. In this regard, the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), as the creator of the copyright registration, requires applicants to fill out a statement of ownership of the requested creation. However, not all applicants for copyright registration truthfully and accurately fill out this statement, as was the case in the related judgment. DJKI does not take responsibility for the contents of the statement of ownership of the creation, as that responsibility lies with the applicant. Regarding the originality of a creation, the Copyright Law also does not clearly define the threshold for originality in a creation. Therefore, this study will examine the meaning of a statement of ownership of a creation, identify originality in a creation, and the cancellation of copyright registration in a case related to it using a normative juridical method. The conclusion drawn from this study is that the meaning of a statement of ownership of a creation consists of both formal and substantive elements. Additionally, originality in a creation can be identified by assessing substantial similarity and access based on The Theories of Circumstantial Evidence. Lastly, the cancellation of copyright registration can be done for a creation that is not original.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusiu, Liem
Jakarta: Djambatan, 2000
305.895 1 YUS p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Puspa Swara , 1997
307.2 SEM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rahayu Hartini
Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2002
346.078 RAH h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>