Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
JK 8:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 8:3(2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Seringnys mahkamah konstitusi melahirkan sebuah putusan yang kontroversial mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Salah satu gagasan yang mengemuka untuk membatasi kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu independensinya adalah gagasan mengenai judicial restraint. Gagasan mengenai judicial restraint mengedepankan pembatasan pada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk pembatasan menurut judicial restraint dapat berupa pembatasan berdasarkan norma konstitusi, pembatasan berdasarkan kebijakan untuk melakukan pengekangan diri (self restraint), dan pembatasan yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin tertentu. Judicial restraint menghendaki kekuasaan kehakiman untuk mengekang ...
"
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Moch Edward Trias Pahlevi
"
After the issuance of the Constitutional Court Decision No.33 / PUU-Xlll / 2015 as the cancellation of the ban on dynastic politics, a number of candidates from the incumbent's relatives advanced in the direct Pilkada and mushroomed up to the 2020 regional elections. The occurrence of kinship politics is not only seen in terms of regulation, but the rise of kinship politics is also due to problems in political parties in carrying out the political ...
"
Jakarta: Bestuurskunde, 2021
324 BES 1:1 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lumbanraja, Hasan Tua
"
ABSTRAK
Kewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersumber dari atribusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam Konstitusi tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Menurut teori hukum administrasi negara, penerima atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada praktiknya Mahkamah Konstitusi menafsirkan sendiri jangkauan kewenangannya dalam pengujian konstitusionalitas melalui setiap Putusannya. Selain ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45983
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bunga Anastasia Salvia Salsabila
"
Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia melakukan cidera janji. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperbolehkan Penerima Fidusia untuk melakukan parate eksekusi atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya ...
"
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
KAJ 9:3 (2004) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 11:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 8:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
