Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional
JK 8:3(2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik
JK 8:6 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Dumaria
Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai
" ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42372
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Elizabeth Dumora
Menilik pergeseran karakter koperasi yang menyerupai perseroan terbatas analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 28 puu xi 2013 yang membatalkan uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian = Observing the similarity of cooperatives character with the limited corporation analysis of constitutional court verdict no 28 puu xi 2013 concerning cancellation of cooperatives act no 17 year 2012 / Elizabeth Dumora Simanjuntak
" ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder diantaranya perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Adapun pengaturan koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dinilai menyerupai ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44903
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susanto Budi Raharjo
Paradigma keadilan subtantif dalam putusan mahkamah konstitusi pada perkara yang terkait dengan pemilihan umum tahun 2009 = Substantive justice paradigm in the constitutional court decesions on cases relating to the general election of 2009
" Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat mengakomodir hal-hal yang bersifat substantive sehingga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28037
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Fauzi Ramadhan
Rekonstruksi Tax-Payer sebagai dalil pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi = Reconstruction Tax-Payers as a proposition for Reviewing Laws in the Constitutional Court
" Sejak sekitar 20 tahun pendiriannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat sudah beberapa kali mengubah pendiriannya ketika menilai kedudukan hukum pembayar pajak (tax- payer). Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya ialah tidak adanya indikator yang tegas ketika menilai dalil tax-payer. Kondisi tersebut ditambah dengan berubahnya komposisi majelis hakim yang berpengaruh pula terhadap konfigurasi penilaian MK. Selain itu, ketika menilai suatu perkara sering kali terjadi campur baur penalaran antara kedudukan hukum dan pokok perkara. Untuk menilai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Husni Mubarok
Sejarah advokasi pluralisme agama: Studi kasus advokasi agama leluhur di Indonesia
" November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) 2013. Putusan MK di atas merupakan tonggak penting advokasi pluralisme agama di Indonesia. Bagaimana rute dan jalan advokasi terhadap ragam agama, dalam konteks ini penghayat agama leluhur dalam sejarahnya? Menggunakan metode penelitian kualitatif, tulisan ini mengajukan argumen bahwa penghayat kepercayaan sejak kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk ... "
Jakarta: Kementerian Agama, 2019
297 JPKG 42:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi
JK 11:1 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia
JK 9:2 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dilematika putusan mahkamah konstitusi vs kekuatan politik dalam impeachment presiden
JK 9:2 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>