Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang salah satunya berasal dari tanah dan atau bangunan berupa Pajak Penghasilan atas pengalihan hak maupun atas sewa, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak tersebut dikenakan dikarenakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang selalu harus diikuti dengan pembuatan akta-akta yang diantara dibuat oleh Notaris.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan paling mutakhir mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikenakan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris atas tanah dan atau bangunan dan mengetahui peran Notaris dalam pemungutan pajak serta hambatan yang ditemui oleh Notaris dalam pemungutan pajak tersebut sehingga dapat memberikan simpulan dan saran mengenai hal ini kepada dinas dan instansi terkait demi penyelenggaraan pungutan pajak yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empris dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskritif yang menggunakan data sekunder dan wawancara.Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan secara berbeda-beda, seharusnya Notaris sebelum membuat akta harus menerima bukti pembayaran pajak dari para pihak. Selain itu, peran Notaris dalam pemungutan pajak sebagai perpanjangan tangan pemerintah sangat signifikan karena dari Notaris dapat diperoleh wajib pajak baru melalui pembuatan NPWP maupun data-data yang akurat mengenai adanya suatu perubahan yang terjadi terhadap Obyek Pajak melalui akta-akta yang dibuat Notaris.

---

Taxes are the main source of state revenues, one of which comes from the land and the building or in the form of income tax on the transfer of rights as well as the rent, taxes and Customs building as well as the acquisition of rights to land and buildings (BPHTB). These taxes are imposed owing to legal action undertaken by the community that should always be followed by the creation of the deed-a deed between created by notary public. The writing of Taxes are the main source of state revenues, one of which comes from the land and or building form of income tax on the transfer of rights or rent, Land and Building Tax and Customs Acquisition of The Rights Transfer of Land and Building (BPHTB). These taxes are imposed due to the legal actions undertaken by people who are always to be followed by the creation of the deeds among the Notary.This thesis aims to know and understand the most current arrangements regarding the implementation of tax collection which can be associated with the act made by Notary on land and or building and know the Notary role in tax collection as well as obstacles encountered by notary in the tax collection so that it can provide a conclusion and advice on the matter to the relevant agencies for the service and maintenance of better tax collection in the future. This research is using an empirical normative methods of the literature which is a descriptive study using secondary data and interviews.Based on the results of the analysis and interviews, it can be concluded that the implementation of tax collection are implemented diffrently and Notary must receive proof of tax payment from the party before making the deeds. In addition, the role of Notary is very significant in collecting taxes as a Government?s extension of power because Notary can obtain new taxpayer through creating NPWP or obtain an accurate data on the changes of Tax Object through deeds made by the Notary."

"Buku ini berisi tentang sejarah singkat pemungutan pajak dan siapa yang wajib pajak serta penagihan pajak."

"Meningkatnya minat akan permainan golf mendorong penjualan akan peralatan golf. Potensi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari peningkatan penjualan peralatan golf ini dapat menjadi potensi yang baik atau malah menjadi pemicu terjadinya potensi pelanggaran jika dalam pengimplementasiannya tidak dijalankan dan diawasi secara benar. Seluruh peralatan golf yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, sehingga implementasi administrasi pemungutan perpajakannya tidak dapat dipisahkan dari administrasi importasi barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari diimplementasikannya kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas peralatan golf dan mengetahui tahapan administrasi yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Peralatan Golf.

---

The increasing of golf player will encourage sales of golf equipment. Increased of sales tax on luxury goods from golf equipment can be a good potential revenue or can be a trigger of potential violations on taxation, if the implementation of tax collection not monitored correctly. The whole of golf equipment that circulated in Indonesia comes from abroad, so the implementation of tax collection administration can't be separated from the administration of the importation of goods. This study aims to determine the background of the policy of Sales Tax on Luxury Goods on golf equipment and to find administrative steps were applied in the collection of Sales Tax on Luxury Goods on Golf Equipment."

"Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review.

---

This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review."

"Perkembangan Perseroan Terbatas sangat pesat, namun perundang-undangan mengenai perseroan terbatas masih sederhana dan belum sejajar dengan tingkat internasional. Buku ini membagi tiga bagian. Bagian pertama tentang Perseroan Terbatas, bagian kedua tentang Undang-undang Pajak Perseroan, dan bagian ketiga keputusan penyesuaian perseroan terbatas.Mengingat bahwa peraturan pajak merupakan peraturan yang tidak mudah dimengerti oleh setiap orang, maka perlu soal pajak Perseroan diuraikan dalam bab tersendiri. "

"Buku dokumentasi yang lengkap dan praktis ini mengenai Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Padjak.Ternyata bahwa dalam menafsiran dan memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak belum tercapai suatu keseragaman, maka dalam rangka penafsiran dan pelaksanaan pengampunan pajak yang seragam untuk seluruh Indonesia itulah buku ini dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimuat pada buku ini adalah berasal dari pertanyaan para wajib pajak pada ceramah dan penjelasan yang diadakan oleh Inspeksi Keuangan Djakarta dan dari para Inspeksi Keuangan dibeberapa daerah dalam memberikan penjelasan kepada para wajib pajak."

"Buku dua bahasa (Belanda dan Indonesia) ini adalah keputusan-keputusan menteri tentang undang-undang pajak penjualan dan penjelasannya."

"Buku ini berisi peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1959 tentang pajak."