Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentangAnalisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip Good Governance.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah:telah terjadi suatu perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) masih berlaku aktif namun formulasi pajak terutang dalam ketentuan tersebut menjadi berubah, yakni dari jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Manakala atas jumlah yang disetujui tersebut telah dibayarkan, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap memiliki hutang pajak saat mengajukan banding. Perubahan ini dirasa membantu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip Good Governance yang membantu Pengadilan Pajak dalam upaya mewujudkan Pengadilan Pajak yang berasas cepat, murah, dan sederhana.

---

This thesis discusses about the Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle. The study used descriptive qualitative research design. The results of this study is: there has been a change in the formal requirements of the relevant provisions of fifty percent of the tax payment owed when submitting an appeal to the Tax Court. The provisions in Article 36 paragraph (4) is still valid, but the formulation of tax payable in such provisions has changed to be the approved amount of the taxpayer at the end of the closing conference. When the agreed amount was paid, the taxpayer is no longer considered to have a tax liability when submitting the appeal. This change was felt to help the realization the tax system that adheres to equity and legal certainty principle and also increasingly realized the fulfillment of good governance principle and reflect and helps the Tax Court to realize it?sfundamental of a fast, inexpensive, and simple court."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap dengan mengambil studi kasus dari PT. XYZ pada tahun 2009. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ pada tahun 2009 terhadap aktiva tetap yang berupa tanah dan bangunan. PT. XYZ menggunakan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya. Akan tetapi disisi lain, perusahaan juga telah mencadangkan PPh Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk ekplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ dan implikasi pajak penghasilannya.Peneliti memperoleh hasil bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. XYZ adalah untuk tujuan komersial dan perusahaan masih kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga terdapat kesalahan dalam melakukan pencadangan PPh Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Implikasi pajak penghasilan yang timbul bagi PT. XYZ adalah beban pajak yang harus ditanggung pada tahun 2009 lebih besar.

---

This thesis discusses revaluation of fixed assets with taking case study from PT. XYZ in the year of 2009. PT. XYZ is a company that has been conducting business in industrial and trade sectors. Revaluation of fixed assets which PT. XYZ did in 2009 included land and building. PT. XYZ using regulation from Financial Accounting Standard for reference on revaluating their fixed assets. However, in the other hand PT. XYZ is also making allowance for Final Income Tax of surplus revaluation as their debt. This research using qualitative approach and have the form of explanation research with purposes for explaining revaluation of fixed assets on PT. XYZ and its income tax implication.

The result of this research is that PT. XYZ's purposes on doing revaluation of fixed assets is for commercial benefit and the company still do not understand well enough about the regulation in taxation so that there is mistaken for allowing Final Income Tax of surplus revaluation as their debt. Income tax implication that occur for PT. XYZ is that they have to gain their tax expense in the year of 2009."

"Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang di duga melakukan suatu tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang telah menjadi norma hukum internasional. Dalam hukum positif nasional kita, pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No.14 tahun 1970 juncto Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Pengaturan Penyidikan pada tindak pidana perpajakan, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No.28 tahun 2007 yaitu yang berwenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang pajak. Proses Penyidikan tindak pidana perpajakan diatur melalui KUHAP, Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan serta Keputusan Kapolri No.Pol SKEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya terkait tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik PNS. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini mencoba menjawab permasalahan bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan serta Proses penyidikan tindak pidana perpajakan dan upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan Penyidik PNS Pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk di dampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan. Dengan adanya usaha maksimal untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau badan yang diduga melakukan suatu tindak pidana perpajakan, diharapkan hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum bisa dilakukan secara tepat dan optimal. Demikian juga sebagai upaya tindakan preventif dan represif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan atau penyimpangan pajak, sehingga mampu meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak."

"Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dan mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (voluntary disclosure) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegunaan penelitian ini akan memberikan rekomendasi terhadap penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan tentang upaya voluntary disclosure, seperti pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, yang relevan dengan peningkatan penerimaan negara dan implikasinya dengan tax compliance dan tax enforcement. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong wajib pajak menggunakan haknya untuk melakukan voluntary disclosure dengan harapan dapat mengurangi upaya tax enforcement dan administrative cost, sehingga tax compliance meningkat, serta penerimaan pajak juga meningkat. Oleh karena itu, keringanan sanksi diperlukan agar wajib pajak pada saat melakukan voluntary disclosure tidak terbebani sanksi yang lebih besar dibandingkan sanksi yang dikenakan ketika otoritas perpajakan melakukan tax enforcement.

---

This study discusses about the voluntary disclosure provisions that have been included in the Indonesia Tax Law. The issue is the taxpayers who initially knew or required an avoidance of tax, but the voluntarily amend and correct the calculation of their taxes payable. For all mistakes in filing tax return, the taxpayers have the right to make any corrections, and disclose of incorrectness in completing the filed tax return in accordance with tax law.

The usefulness of this study will provide recommendations on the implementation of the provisions of tax laws concerning voluntary disclosure, such as amendment of tax return or disclosure of incorrectness in completing the filed tax return, that has relevance to increase tax revenues and its implications with tax compliance and tax enforcement. This study is qualitative and descriptive analysis.

The results of this study are encouraging taxpayers to use their rights to make voluntary disclosure to reduce the tax enforcement efforts and administrative costs, thus increasing tax compliance and tax revenues. Therefore, reducing/waiving penalties are necessary for the taxpayer to make voluntary disclosure. When doing voluntary disclosure, the penalties should be lower than the penalties of tax enforcement."

"ABSTRAKDalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintahIndonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyekpemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah PusatRepublik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea MasukTambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahdan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah YangDibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturanpendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh kewajibanbea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta seluruhpajak terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian peraturanperundang-undangan yang ada terkait dengan impor barang dan material untukproyek pemerintah belum mengatur masalah yang kritikal yaitu kepemilikansurplus material. Salah satu proyek yang mengalami masalah ini adalah ContractPackage No. 4 West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk, yang menyebabkan perselisihan antara pemilik pekerjaan dankontraktor. Kontrak tersebut menggunakan kontrak standar FIDIC Plant DesignBuild, yang menganut sistem nilai kontrak lumpsum. Kontrak standar FIDICdipergunakan terkait dengan pinjaman luar negeri untuk Proyek CP-4. Tujuan daritesis ini adalah menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan dan pasalpasaldalam kontrak terkait permasalahan surplus material dengan menggunakanmetode studi kasus. Analisa penyelesaian surplus material tersebut menjadi topikutama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini.Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkankepemilikan surplus material pada proyek pemerintah. Dengan penulisan inidiharapkan dapat dibuat peraturan yang jelas mengenai surplus material dalamproyek pemerintah sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

---

ABSTRACTIn order to support the economic recovery due to the monetary crisis in 1998,Indonesia Government has received foreign or offshore loans from JBIC todevelop the government projects through the subsidiary loan agreement betweenthe Government of Indonesia with the state-owned companies BUMD/BUMN.The development of government projects is ruled within Government RegulationNumber 42 Year 1995 regarding Import Duties, Value Added Tax and Sales Taxon Luxury Goods and Income Tax in The Framework of Implementation ofGovernment Projects Financed with Grant or Foreign Loan, and the othersupporting regulations. Such regulation is ruling about the exemption of all importduties of goods and materials and all taxes related to development of governmentproject. However the existing prevailing regulation related to the imported goodsand materials for government project has not yet regulate the critical issue on thesurplus material. One of government project dealt with such issue is ContractPackage No. 4 West Java Distribution Pipeline in PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk, which was caused dispute between the employer and thecontractor. Such contract is using standard contract FIDIC Plant Design Buildwhich is adhere the value system lumpsum contract. The standard contract FIDICwas utilized due to the offshore loan for CP-4 project. The main objective of thisthesis is to analyze the implementation of provision or terms and conditions in therelated regulations and the Contract regarding the surplus material by using casestudy method. The analysis of the completion of a surplus of the materials is themain topic in the research that uses the juridical normative approach. Suchapproach shall be use in data analysis to describe the ownership of surplusmaterial in the government project. Therefore within this thesis, it is beingexpected that the government may issue a clear regulations regarding surplusmaterial in the government project, therefore these problems do not occur again inthe future."