Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."

"Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah.

---

Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher.

Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique.

The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax."