Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas untuk memahami bagaimana penerapan konsesi pada area pelabuhan bagi BUMN sektor kepelabuhanan, baik terhadap kegiatan pengusahaan sebelum maupun setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, guna selanjutnya menganalisis secara yuridis atas akibat hukum dari pelaksanaan rencana Restrukturisasi BUMN sektor Kepelabuhanan terhadap pemberlakuan Konsesi Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang telah diusahakannya sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini juga membahas mengenai alternatif skema rencana Restrukturisasi yang memungkinkan bagi BUMN Kepelabuhan beserta langkah-langkah persiapan dan akibat hukum yang berpotensi timbul atas masing-masing skema tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengacu dan bersumber pada hukum positif tertulis di Indonesia, dengan tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa terhadap rencana Restrukturisasi BUMN Kepelabuhanan, Pemerintah diharapkan dapat secara konsisten menjalankan asas kepastian hukum tersebut kepada BUMN Kepelabuhanan tersebut dengan tetap memberikan hak menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga kewenangan untuk tetap memperoleh Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah, dengan cara mengeluarkan kebijakan khusus pemberian perlakuan yang sama dengan BUMN kepada PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis analyzes to understand how the application of concessions in the port area for BUMN in the port sector, both for business activities before and after the enactment of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, in order to further juridically analyze the legal consequences of the implementation of the port sector BUMN Restructuring plan against Port Concessions in Ports that have been attempted before the enactment of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. This study also analyzes the alternative schemes of a possible restructuring plan for port SOEs along with preparatory steps and legal consequences that could potentially arise for each of these schemes. This research is juridical-normative research which refers to and is based on written positive law in Indonesia, with the type of research that will be used in this research is descriptive-analytical research. The results of the study suggest that with regard to the Port Restructuring BUMN plan, the Government is expected to be able to consistently carry out the principle of legal certainty to the Port State-Owned Enterprise (BUMN) by providing the right to carry out business activities in the Port that was held before the enactment of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and also the authority to continue obtaining Hak Pengelolaan (HPL) on land, by issuing a special policy for providing equal treatment with SOEs to PT Pelindo I, II, III and IV (Persero), through the issuance of Government Regulations."

"Salah satu kegiatan pelayaran berada pada industri minyak dan gas yang menggunakan kapal tanker dengan berbagai macam ukuran. Sehingga lalu lintas pelayaran pun semakin ramai yang dapat menyebabkan kecelakaan pelayaran. Maka dari itu, operator kapal tanker harus memastikan keselamatan seluruh orang selama kapal tanker beroperasi demi terciptanya keselamatan pelayaran dengan menerapkan standar industri Migas yaitu Tanker Management and Self-Assessment (TMSA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi operator kapal tanker dalam menerapkan standar industri dalam rangka terciptanya keselamatan pelayaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pada 5 perusahaan operator kapal tanker yang dianalisa pada penerapan 13 elemen TMSA. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 5 perusahaan yang menerapkan TMSA yaitu 1 perusahaan asing dan ke-empat perusahaan lainnya tidak menerapkan TMSA

---

One of the shipping activities is in the oil and gas industry which uses tankers of various sizes. So that the shipping traffic is getting more crowded which can cause shipping accidents. Therefore, tanker operators must ensure the safety of all people while the tanker is operating in order to create shipping safety by applying oil and gas industry standards, namely Tanker Management and Self-Assessment (TMSA). This study aims to analyze the competence of tanker operators in applying industry standards in order to create shipping safety. This research is a qualitative research on 5 tanker operator companies analyzed on the application of 13 elements of TMSA. The results showed that of the 5 companies that implemented TMSA, namely 1 foreign company and the other four companies did not implement TMSA."

"Penelitian menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan melalui laut yang mempergunakan kapal niaga, anatar penumpang dengan perusahaan pengangkutan dimana tiap penumpan diwajibkan memiliki tiket sebagai bukti adanya hubungan hukum antara pengangkutan dengan penumpang. Sesuai dengan sifat dan corak masalah yang akan diteliti maka penulisan ini akan mempergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian hukum empiris sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dengan analisis deskriptif analitis."

"Penelitian menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan melalui laut yang mempergunakan kapal niaga, anatar penumpang dengan perusahaan pengangkutan dimana tiap penumpan diwajibkan memiliki tiket sebagai bukti adanya hubungan hukum antara pengangkutan dengan penumpang. Sesuai dengan sifat dan corak masalah yang akan diteliti maka penulisan ini akan mempergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian hukum empiris sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dengan analisis deskriptif analitis."

"Sejak dilakukan deregulasi dibidang usaha jasa pelayaran melalui melalui Inpres Nomor 4 tahun 1985, penguasaan pangsa pasar perusahaan pelayaran nasional mengalami penurunan. Dibukanya 136 pelabuhan di Indonesia bagi kapal asing telah mengakibatkan pasar jasa pelayaran menjadi sangat kompetitif. Struktur pasar yang jasa pelayaran yang kontestable telah mengakibatkan pasar, yaitu jasa pelayaran berdasarkan jalur dan jenis kapal, mencapai tingkat laba normal. Yakni, kondisi dimana tingkat laba antar satu pasar dengan pasar lain sama sehingga tidak ada rangsangan bagi perusahaan untuk masuk atau keluar pasar. Obyek penelitian ini membatasi diri pada jalur pelayaran samudra dekat untuk kapal kontainer, karena memang kapal-kapal nasional hanya beroperasi pada jalur ini tidak pada jalur pelayaran samudra jauh yaitu pelayaran ke Afrika, Eropa dan Amerika. Berdasarkan sampel pasar yang diambil yaitu jalur pelayaran Tg. Priok/Tg. Perak/Tg. Emas-Singapore; Hongkong dan Jepang, kinerja kapal yang menggunakan indikator load factor kapal perusahaan nasional lebih rendah daripada kapal perusahaan asing. Rendahnya load factor ini dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process disebabkan oleh ketepatan waktu, kecepatan, kontinuitas supply dan keamanan kapal nasional lebih rendah daripada kapal asing. Sedangkan untuk tarif, antara kapal nasional dengan kapal asing sama."