Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Trend hidup back to nature makin marak dimanapun, termasuk di Indonesia , maka persaingan berbagai jenis industri di Indonesia yang memiliki basis produk berbahan baku tumbuhan atau bahan alami seperti jamu dan kosmetika tradisional meningkat. Meskipun kondisi ini masih diikuti oleh stigma tentang khasiat dan efek dari produk jamu, namun tingkat persaingan temyata semakin tinggi dikarenakan permintaan pasar yang senantiasa meningkat, diikuti daya akomodir masing-masing industri untuk mengatisipasinya yaitu dengan peningkatan kapasitas produksi, dan yang tidak bisa dielakkan adalah dukungan potensi hayati Indonesia yang kaya akan tumbuhan atau Mega Bio-Diversity.Salah satu pemain terbesar di industri jamu dan kosmetika tradisional Indonesia adalah PT. Mustika Ratu Tbk, yang berlokasi di Graha Mustika - Pancoran Jakarta, hingga scat ini mampu menguasai tiga puluh persen (30% ) dari total pangsa pasar. Perusahaan yang sudah lebih dari duapuluh dua tahun malang melintang di industri jamu dan kosmetika tradisional ini memiliki produk yang hampir mencakup seluruh lapisan usia dan kebutuhan. Produk-produknya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun juga telah diekspor dengan kontribusi penjualan yang meningkat setiap tahunnya.Perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tahun 2002, 2003 hingga 2004, kapasitas produksi PT. Mustika Ratu Tbk , selalu meningkat hingga mencapai jumlah 4512 ton. Meski demikian karena tingginya tingkat persaingan di industri ini maka tidak menutup kemungkinan posisi Mustika Ratu kini mampu direbut oleh pesaingnya dalam waktu yang tidak lama. Untuk itulah kinerja Public Relations sebagai bagian dari divisi di perusahaan haruslah maksimal demi kemajuan. Agar mampu bersaing dengan seluruh pemain di industri jamu dan kosmetika tradisional, PT. Mustika Ratu membutuhkan strategi public relations yang baik, tepat dan mumpuni, dalam membantu bagian pemasaran, yang menjadi induk dari divisi public relations di Mustika Ratu, untuk kemudian membukukan volume penjualan yang sesuai dengan target. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji keberlakuan teori strategi public relations yang mendukung pemasaran produk industri, dalam hal ini PT. Mustika Ratu Tbk, guna menyusun rekomendasi yang dapat digunakan untuk mempertahankan loyalitas konsumen lama dan meraih lebih banyak lagi konsumen yang melakukan buying action terhadap produk perusahaan.Kerangka konsep yang digunakan berhubungan dengan definisi dan lingkup strategi komunikasi pemasaran, konsep public relations sendiri tentunya, serta komunikasi. Untuk mempermudah pengertian maka dibuat sistematika organisasi pemikiran, penulis menggunakan berbagai penjelasan tentang strategi dan komunikasi, serta ruang lingkup public relations sendiri, agar dapat mempertemukan kepentingan strategi public relations dengan volume penjualan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, yang berusaha menggambarkan, memaparkan situasi dan kondisi, tetapi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, juga bukan mengkaji hipotesis atau membuat prediksi. Pencarian data dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen serta data pendukung lainnya.Temuan yang dihasilkan dari penelitian berupa paparan serta deskripsi dari pelaksanaan program-program public relations yang dilakukan oleh PT. Mustika Ratu Tbk, bersama divisi promosi, yang jugs berada dibawah bagian pemasaran dalam memperoleh volume penjualan yang diinginkan serta untuk memperbaiki citra produk jamu, seperti maksimalisasi publikasi atau media exposure, serta event khusus.Strategi yang dilakukan PT. Mustika Ratu Tbk ini tidak banyak berbeda dengan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Namun untuk dapat lebih baik dan mempertahankan posisi market leader seperti saat ini, maka Mustika Ratu harus lebih maksimal lagi memberdayakan public relations division berikut seluruh elemen-elemennya, meski upaya dekat dengan media memiliki peran panting, namun demi peningkatan kinerja make elemenelemen strategi dan program-programnya mutlak dikembangkan."

"Kehumasan bagi suatu organisasi merupakan suatu yang penting dan harus ada secara fungsional. Bagi organisasi pemerintah saat ini kehumasan merupakan suatu pembicaraan yang hangat yang terlihat dari diadakannya berbagai seminar dan diskusi dengan tema kehumasan pemerintah. Salah satu fungsi bagian humas pemerintah yang terpenting adalah media relations karena tujuan utama organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat pemerintah membutuhkan media massa, terutama media cetak. Sebagai organisasi pemerintah, pelaksanaan media relations tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang merupakan acauan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di Indonesia.Dalam tesis ini yang dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penyelenggaraan media relations yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Agam terhadap media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan selama 32 hari semenjak tangal 18 Februari sampai dengan 22 Maret 2005 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah depth interview dan telaah dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara.Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa media relations Pemerintah Kabupaten Agam sudah berhasil yang terlihat dari terbangunnya suatu hubungan kemitraaan yang saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan kalangan media cetak. Media relations tersebut dilasanakan dengan memberikan informasi secara transparan sesuai dengan data yang ada, bertanggung jawab dalam pemberian informasi, dan memahami kebutuhan wartawan, terutama kebutuhan akan fasilitas komunikasi. Sedangkan kiat khususnya adalah dengan mengangkat pegawai yang juga berprofesi sebagai wartawan menjadi Kepala Bagian humas, dan melegalkan pemberian kompensasi terhadap wartawan.Tetapi dilihat dari sisi pelaksanaan arus komunikasi dalam media relations tersebut terlihat masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Hal tersebut terlihat dari kurang respon menghadapi berita dan isu yang beredar dan tidak adanya press release sehingga terkesan terlalu mengutamakan keharrnonisan hubungan dengan wartawan dari pada penyampaian pesan.Dilihat dari konsep good governance, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Agam telah bertindak tidak efektif dan tidak efisien, karena dalam pengelolaan fasilitas komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai media pemberitsan sehingga kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah.Hasil penelitian ini menemuakan suatu implikasi bahwa dalam pelaksanaan media relations selain konsep yang telah biasa digunakan juga dapat ditambahkan dengan mengangkat kalang media sebagai Public Relations Officer serta untuk mengindari anggaran non budgeter dan Bogus Journalism dapat dilakukan dengan melegalkan kopensasi operasional media berupa bantuan biaya operasional."

"Kegiatan Humas merupakan suatu seni persuasi untuk mempengaruhi publik sasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang berpengaruh merupakan suatu fungsi dari kemampuan lembaga untuk menangani informasi yang dimilikinya yang kemudian digabungkan dengan penampilan organisasi yang berkualitas. Tujuan paling mendasar dari kegiatan ini adalah untuk menolong organisasi di dalam membentuk, mengadakan dan memelihara hubungan yang memuaskan antara dan diantara unit-unit yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan.Penelitian yang diadakan di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan serta penilaian publik sasaran mengenai peranan Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam era otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pembangunan menjadi wewenang dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan karena itu partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pembangunan tersebut.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Merujuk pada kasus yang diteliti, penelitian ini bersifat single case holistic, karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti dan hanya melihat satu unit of analysis, yaitu di level organisasi atau lembaga saja, yaitu Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dengan satu kasus yang akan dianalisis, yaitu pelaksanaan kegiatan Humas di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, baik secara internal maupun eksternal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar publik sasaran, karena tugasnya baik sebagai penyampai informasi pembangunan maupun menampung aspirasi dari masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Bagian Humas bahkan dinilai cukup kooperatif di dalam memberikan informasi kepada publik. Media komunikasi yang digunakan oleh Bagian Humas juga dirasakan sudah cukup baik dan memadai, karena ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi.Tetapi, posisi Bagian Humas di Pemda Lampung Tengah yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat Bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktivitasnya. Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya balk sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maupun sebagai pengumpul dan pengolah informasi dari masyarakat, karena Bagian Humas tidak dapat memutuskan sendiri setiap keputusan yang akan diambil, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas I instansi terkait. Kedudukan humas yang masih sangat lemah ini membuat tugas humas menjadi tidak jelas.Tetapi, untuk meningkatkan peran Humas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik direkomendasikan perlunya pemikiran lanjutan dari para pemimpin puncak untuk merumuskan ulang peran dan wewenang yang lebih strategis bagi Humas di dalam menjalankan fungsinya sebagai Komunikator. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemampuan kerja dan ketrampilan berkomunikasi dari para petugas Humas yang ada di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah."

"Salah satu kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling tidak populer di mata rakyat adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah menaikan harga BBM dua kali. Pertama, pada bulan Maret 2005 dan kedua, pads bulan Oktober 2005. Dua keputusan Presiden Yudhoyono ini, merupakan keputusan yang sangat berani dan hesaran kenaikannya di luar perkiraan banyak pihak, sehingga memancing reaksi yang cukup keras.Untuk mendapatkan dukungan dan pengertian rakyat serta untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, Presiden Yudhoyono melakukan komunikasi politik yang cukup intensif. Dalam melakukan komunikasi politik ini, selain dilakukan secara langsung, Presiden Yudhoyono juga memerintahkan institusil lembaga yang berada di bawahnya untuk aktif membantu melakukan komunikasi politik. Salah satu institusi dimaksud adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Presiden menaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam tipe penelitian etnografi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa key informan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu inernal key informan dan ekstemal key informan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi humas dalam komunikasi politik kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ? Jadi penelitian ini merupakan sebuah studil analisis tentang fungsi (functional analysis) dan bukan studi tentang efektifitas atau dampakl basil aktifitas lembaga humas. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap aktifitas- aktifitas yang dilakukan oleh Depkominfo dalam konteks kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ini.Sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisis terhadap fungsi humas yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika ini, penulis menggunakan konsep tentang fungsi pumas dart Scott M. Cutlip dan Allen H. Centre (Kusumastuti, Frida 2002:23) yang mengatakan bahwa fungsi humas meliputi :1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal batik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan/ organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan/ organisasi;3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, balk internal maupun eksternal.Dart hasil penelitian, diketahui bahwa Depkorninfo, dalam melakukan komunikasi politik Presiden Yudhoyono tentang kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, telah melaksanakan sebagian dari fungsi kehumasan sedangkan sebagian fungsi kehumasan yang lain, belum dilakukan oleh Depkominfo. Selain itu, dari penelitian ini, jugs terungkap bahwa Depkominfo belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis dalam menghadapi situasil kondisi krisis, sehingga penanganan komunikasi krisis masih bersifat ad hoc.Temuan lain adalah ternyata dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan kenaikan BBM ini, Depkominfo tidak menugaskan pejabat strukturall unit kerja yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, untuk memimpin kegiatan ini, misalnya, Kepala Badan Informasi Publik atau Direktur Jenderal Samna Komunikasi dan Diseminasi Informasi, sehingga tidak mengherankan jika dalam operasionalisasi tugas- tugas yang dibebankan tersebut, tidak maksimal hasilnya.Untuk pelaksanaan tugas- tugas sejenis yang dibebankan oleh Presiden kepada Depkominfo di masa depan, disarankan agar Depkominfo menerapkan fungsi kehumasan seutuhnya dan menugaskan pejabat stru kturall unit kerja yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tugas yang diemban tersebut, sehingga hasil akhir yang lebih maksimal dapat lebih diharapkan.Dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi krisis, disarankan agar Depkominfo merumuskan/ menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis. Dengan adanya SOP yang baku ini, jika terjadi situasi atau kondisi krisis, Depkominfo dapat menjadi lebih siap sehingga penanganan komunikasi krisis tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi menjadi lebih terencana dan sistematis.Sebagai implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan studi lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur efektifitas/ dampak aktifitas lembaga humas seperti Departemen Komunikasi dan Informatika."

"Komunikasi dan manajemen Public Relations (PR) yang efektif akan sangat menentukan kelancaran dan kelangsungan hidup organisasi. Menurut Wilson, PR adalah fungsi manajemen yang berarti melekat atau tidak lepas dari manajemen yang bertujuan untuk membina pengertian, simpati, dan dukungan dari publik, baik internal maupun eksternal, untuk menciptakan kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran PR ini sangat panting dalam suatu organisasi karena selain dapat membantu suatu organisasi dan anggotanya untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain, PR juga dapat membina hubungan baik dengan berbagai khalayak serta dapat menumbuhkembangkan eitra yang positif.AIPO (ASEAN Inter-Parliamentary Organization) didirikan sebagai organisasi yang tumbuh dan bermuara dari bawah, atas dasar kesadaran bersama untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di antara masing-masing parlemen negara-negara anggota ASEAN. Sidang-sidang Umum AIPO yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali sampai sekarang, tidak lepas dari peran Executive Committee (EXCOM) AIPO yang secara implisit menjalankan tugas dan fungsi sebagai PR sehingga kegiatan persidangan dapat bed alan dengan lancar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pola komunikasi dan kegiatan manajemen PR baik di dalam Sidang-sidang Umum AIPO pada khususnya maupun di dalam organisasi AIPO itu sendiri pada umumnya. Hasil penelitian akan dianalisis serta akan dihasilkan beberapa saran kebijakan untuk AIPO, sehingga bilamana perlu dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem komunikasi dan inanajemen PR di dalam organisasinya.Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang lebih banyak mengandalkan sumber data sekunder dalam bentuk laporan sidang-sidang AIPO, buku panduan AIPO, Statuta AIPO, bulletin berkala dan semua leaflets yang mampu menggambarkan dan mendeskripsikan kegiatan AIPO di Jakarta dan di beberapa negara anggotanya. Adapun data primer hanya dilakukan manakala diperlukan dan digunakan sebagai data pendukung. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua orang staf Sekretariat AIPO di Jakarta. Hasil penelitian akan disajikan dan dianalisis secara deskriptif dan kontekstual dalam bentuk laporan naratif berdasarkan perbandingan data basil pengamatan dengan data basil wawancara, perbandingan data basil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan, dan pengecekan antara sumber tertulis yang satu dengan sumber tertulis lainnya yang relevan.Secara umum dari basil penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan komunikasi di dalam organisasi regional AIPO telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan dapat berlangsungnya setiap kegiatan AIPO sesuai dengan topik-topik yang telah diagendakan yang menunjukkan kelancaran pola komunikasi upwards dan downwards di dalam organisasi ini, meskipun pada faktanya pola komunikasi upwards yang lebih banyak dilakukan. Adapun pola komunikasi downwards, lebih ditekankan pada pendelegasian tugas-tugas yang hams dikerjakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, EXCOM AIPO telah melakukan tugas-tugas ke-PR-an secara terbatas. Tugs PR menurut konsep PR yang sebenarnya belum dilakukan. Peran EXCOM maupun peran Sekretariat Jenderal AIPO lebih berfungsi sebagai liaison daripada sebagai koordinator ataupun sebagai sekretaris AIPO biasa. Baik EXCOM maupun Sekjen AIPO lebih menyerupai Commonwealth Relations Office seperti halnya yang terdapat di dalam Organisasi Negara-negara Persemakrnuran Inggris. Oleh karena itu, lebih tepat EXCOM maupun Sekjen AIPO disamakan sebagai AIPO Relations Office.Disarankan kepada AIPO untuk membentuk suatu departemen baru yaitu Public Relations dan Media Relations Department agar mekanisme kerja hubungan keluar dan ke dalam serta hubungan dengan media dapat berjalan lebih lancar dan harmonis. Selain itu, fungsi dan tugas EXCOM dan Sekjen AIPO juga perlu dibantu oleh seorang Liaison dalam organisasi-organisasi humas yang besar."

"Kebijakan manajemen Bank DKI untuk melakukan transformasi bisnis juga melibatkan public relations sebagai suatu bagian sistem. Keterkaitan public relations dengan opini publik tidak dapat dipisahkan dari penciptaan citra organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran strategi public relations Serta kegiatan yang dilaksanakan Bank Pembangunan Daerah dalam upaya membentuk citra positif sesuai misi PT Bank DKI ditengah persaingan antar bank.Konsep yang digunakan adalah konsep Strategi public relations dari Ronald Smith yang menyatakan ada empat tahapan strategi yakni, formative, strategi, taktik dan evaluasi. Teori citra yang digunakan adalah teori komunikasi Image Building Theory menyatakan bahwa citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra) masuk ke saringan perhatian (attention filter) dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dimengerti atau dilihat (perceived message) yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya citra.Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisa data deskriptif dan studi yang dilakukan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan produk kredit menjadi unggulan Bank DKI, sedangkan strategi dan promosi kegiatan yang dilakukan Bank DKI cukup memadai namun masih dianggap kurang gencar bagi beberapa informan. Sedangkan citra Bank DKI masih dianggap bank daerah yang kurang inovatif. Adapun saran Bank DKI memang tidak bisa dilepaskan atribut sebagai Bank Pemerintah Daerah, sebaiknya dalam Strategi program komunikasi lebih kreatif, meningkatkan evaluasi, lebih sistematis, dan melakukan transfonnasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

---

The management policy of Bank DKI to transform the bussines is involving public relations as part a system. The role of public relations in build the public opinion is inherent from creating the organization image. The purpose of research is to known the description strategy public relations and the activities that accomplished by Bank Pembangunan Daerah to build the positive image as the mission of PT Bank DKI in the bank competetation.The concept of public relations from Ronald Smith that devided the strategy however simply refer to a four stages process planning are formative research, strategy, tactics and evaluation. The image, building theory reference the image will shown or built with the process acceptance phisicall straight into attention filter in order to producft the perceived message, which is changed into percepepttion and the finally build the image. The metode of case study with descriptive analysis used the indepth interview and litetatur study. The result of research show the credit poduct is become the favorable product that is choosen by consumer, the Strategy and promotion eventhough is done properly but still isnt known by the informan.The image of Bank DKI is still placed as an inovatif bank. The suggestions are as a Government Bank, Bank DKI cant separted from the symbol as unit of Government attribut but the communications program has to be creativ, enhance the program strategy, more ssitematis and hope to transforms the organization with totally and continutiy stages."

"This paper trys to desceibel how to understand the crisis, to handle the crisis, and to determine the effectiveness of the role of the corporation's communication especially Public Relations (PR) in the crisis management. It agrees that each crisis had the typical characteristic.The organization of the company must prepare it self in order to be able to handle the crisis effectively"

"Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) adalah instansi pemerintah yang dilahirkan kembali dalam Kabinet Indonesia Bersatu. KEMENPORA menata lembaganya untuk menopang kerja Menteri dengan menempatkan Humas sebagai salah satu bagian dibawah Biro Hukum dan Humas. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Humas belum mempunyai deskripsi atau pembagian kerja yang resmi dan secara lengkap menjadi acuan kerja. Peraturan Menteri yang mengatur tentang Tata Kelola Hubungan Masyarakat di Lingkungan KEMENPORA baru diselesaikan pada Desember 2008.Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi, tugas, peran dan strategi Humas di lingkungan KEMENPORA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan unit analisis Bagian Humas KEMENPORA. Data primer penelitian ini diperoleh dengan pengamatan dan wawancara mendalam dengan pejabat Humas, pejabat terkait dan staff bagian Humas, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi kegiatan-kegiatan Humas yang dilakukan KEMENPORA. Penilaian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teori dan triangulasi Pakar oleh Bp. Ir. Ridwan Nya? Baik MM, corporate dan strategic communication specialist Pertamina dit. Hulu.Hasil penelitian menyarankan Humas di KEMENPORA untuk menyusun peraturan sampai ke Sistem Operasi Prosedur dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam era kebebasan informasi publik dan dapat menghasilkan produk kerja humas yang memajukan organisasi.

---

The minister of youth and sport of Indonesia Republic (KEMENPORA) is a government institution of which being re-founded by United Indonesia Cabinet. KEMENPORA is restructuring its organization to support the Minister and appoint Public Relations (PR) as a subordinate to Law and PR bureau. In daily performances PR has no official and complete job description or job distribution as reference. The Minister?s Regulation that regulates the management of PR in KEMENPORA has just completed in December 2008.

This mini thesis is to analyze the function, duty, role and strategy of PR in KEMENPORA. The research approach is in qualitative-descriptive on analysis of PR section in KEMENPORA. Primary data of the research is gathered by observation and deep interview with PR Officer and related colleague or staff, whether secondary data is gathered through documentation study of PR?s activities in KEMENPORA. The validity of data appraisal is using triangulation technique of theory and expert by Mr. Ir. Ridwan Nyak Baik MM., corporate & strategic communication specialist Pertamina Dit. Hulu.

Results of this research recommend PR in KEMENPORA to complete the regulation up to system and operation procedure (SOP) and to improve human resources to have suitable competency in the era of public information openness and able to produce PR products that improve the organization."

"Bisnis selalu dikaitkan dengan keuntungan dan image (citra). PT Gramedia (Printing Unit) merupakan salah satu unit usaha Kelompok Kompas Gramedia (KG) dikenal dengan brand atau nama Gramedia Printing, Pencetakan harian koran merupakan kategori cetak web yang lebih menguntungkan jika dibanding kategori cetak komersial. Pada kenyataanya, dalam perkembangan 7 tahun terakhir, cetak komersial sudah mulai berkembang. Saat PT Gramedia berorientasi hanya menggarap bisnis cetak web akhirnya membentuk image harga jasa Gramedia "mahal" Selain itu ada image lainnya seperti "toko buku", "percetakan besar yang hanya melayani kelompoknya sendiri" serta "suka merusak harga". Dengan image seperti diatas sangat penting untuk meluruskan dan membangun image menjadi lebih positif yang pada akhirnya merangsang konsumen untuk menjatuhkan pilihan jasa cetak di Gramedia.Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis penerapan tools Marketing Public Relation sebagai bahan evaluasi pembangunan citra merek Gramedia Printing. Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian konstruktivis. Sedangkan strategi penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus dengan metode pengumpulan data depth interview dan literature perusahaan.Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Gramedia Printing menggunakan tools Public Relations dalam kegiatan Marketing.Kesimpulan dari penelitian ini, walaupun PT Gramedia tidak memiliki Divisi Public Relations secara khusus, fungsi Public Relations dalam menumbuhkan Brand Image dilakukan oleh Divisi Marketing namun belum dapat berjalan secara optimal.

---

Always associated with the business profits and image (the image). PT Gramedia (Printing Unit) is a business unit of Kompas Gramedia Group (KG) with a known brand name or Gramedia Printing, Printing category is a daily newspaper printed the web if more profitable than the commercial print category.In the fact, in the last 7 years, has started a commercial printing berkembang.Saat PT Gramedia oriented business use only the web form printed image price service Gramedia "expensive" There are other image such as "bookstore", "printing a large serving only own group "and" like the price break. " With the above image as it is important to align and develop a more positive image that will eventually drop to stimulate consumer choice in the print service Gramedia.Goal of this research is the tools you want to know as the Public Relation Marketing materials evaluation of brand image and how the application of the tools in the marketing activities that have been done. Paradigm used in research konstruktivis. while the research strategy used was case study with the method of data depth interview and literature company.Based on analysis of data that has been made known that Gramedia Printing using the tools of Public Relations in Marketing.Conclusion of this research, although the PT Gramedia not have a Public Relations Division in particular, functions of Public Relations in the Brand Image done by the Marketing Division, but can not run optimally."