Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana hipotesis grease the wheels dapat menjelaskan fenomena suap di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Studi ini menggunakan analisis data cross-section yang didapatkan dari survei nasional tentang Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi tahun 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indoensia (LSI). Suvei nasional tersebut memiliki 3,670 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa hipotesis grease the wheels hanya ditemukan di sektor kesehatan, menunjukkan bahwa karakteristik pelayanan publik turut menentukan kecenderungan masyarakat miskin untuk melakukan suap saat pelayanan publik kurang baik. Hasil dari regresi logit menunjukkan kelompok masyarakat miskin secara signifikan mengalami kenaikan rasio peluang untuk menyuap sebesar faktor 8,207 apabila mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya buruk dibanding jika mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya sudah baik. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik layanan seperti tingkat rivalitas, biaya pelayanan alternatif, dan resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan menjadi faktor yang menentukan perilaku suap dalam pelayanan publik.

---

The study attempts to find out to what extent grease the wheels hypothesis can explain the bribery phenomena in Indonesia that has been done by the poor to access public services like public administration, police, health, and education. The study used cross-section data from a national survey of the Public Perception of the Corruption Trend 2018 conducted by Lembaga Survey Indonesia (LSI). The surveys respondents are 3,670 households spread in 34 provinces in Indonesia. The study shows that the grease the wheels hypothesis is found only in health sector, confirming that the characteristics of the public services determine the likelihood of the poor to bribe when the quality of the public service is poor. The result of logit regression shows that the odds ratio of the poor people increases by a factor of 8,207 if they have a bad perception on the quality of public service compared with the one who have a good perception of public service. This shows that the characteristics of public services, such as the level of rivalry, cost of alternative services, and the risk to be excluded from the public service are the determinants of bribery in public services."

"Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk kondisi masyarakat dalam jurang kemiskinan hingga semakin terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin, maka dibutuhkan solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait peran Pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan DKI Jakarta dan Implementasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan tujuan sustainable Development Goals (SDGs). Metode pemelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa), akademisi dan mustahik zakat. Adapun hasil penelitian ini adalah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintervensi kemiskianan tidak hanya melalui pengelolaan zakat namun, dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan juga program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diimplementasikan Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa dalam  mengintervensi kemiskinan melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan SDGs. Peran zakat tidak hanya mencapai tujuan SDGs yang pertama (tanpa kemiskinan) melainkan zakat berperan pada ketujuh belas tujuan SDGs. Untuk itu terdapat resiprokal atau hubungan timbal balik antara zakat dan SDGs. Zakat berperan untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs, sedangkan SDGs berperan sebagai panduan OPZ dalam membuat dan mendesain program-program zakat.

---

Poverty is considered a serious problem as it isn't only involved an economic dimension but also multidimensional aspects. The SDGs appeared to accommodate existing development problems comprehensively by targeting the complete achievement of goals and objectives. But in fact, development only focuses on growth and still ignores the distribution of development results. This has resulted in the condition of people in poverty getting worse so that the difference between the rich and the poor is increasingly visible. alternative solutions need to be done to handle it, one of which is through the utilization and optimization of zakat instruments.This study aimed to examine the role of the government in regulating the management of zakat on poverty alleviation in DKI Jakarta and the implementation of zakat management in realizing the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research used an empirical juridical method of conducting interviews with several sources from OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa), academics, and zakat mustahik. The study results that the role of DKI Jakarta provincial government in intervening poverty is not only through zakat management but also various policies, strategies, and poverty alleviation programs. Management of zakat carried out by Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa in poverty intervention through various programs is in line with the goals of SDGs. Zakat plays a role not only in achieving the first SDGs goal (zero poverty) but zakat also plays role in the seventeen main goals of the SDGs. Therefore, there is a reciprocal relationship between zakat and the SDGs. Zakat plays a role in achieving the 17 goals of the SDGs, while the SDGs serve as guidelines for OPZ in creating and designing zakat programs."

"Upaya pengentasan kemiskinan saat ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang memiliki peranan dalam mengubah cara berinteraksi seseorang. Keberadaan akses internet dalam rumah tangga dianggap menjadi salah satu langkah untuk perbaikan kesejahteraan. penelitian ini ingin menganalisis pengaruh akses internet terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan yang merupakan indikator kesenjangan pendapatan pada rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari Susenas Maret 2020, dan metode yang digunakan adalah Propensity Score Matching. Akses internet dianggap sebuah treatment pada unit analisis yaitu kepala rumah tangga miskin dan kepala rumah yang tidak melakukan akses internet sebagai control, serta digunakan 10 variabel sebagai kovariat dalam menentukan score rumah tangga untuk dilakukan pencocokan. Hasilnya secara statistik akses internet berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan. Kepala rumah tangga miskin yang melakukan akses internet cenderung memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga yang tidak melakukan akses internet. Namun hasil penelitian ini menunjukkan akses internet belum memiliki pengaruh besar terhadap pengurangan indeks kedalaman kemiskinan. Akan tetapi hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan ekonomi digital, bahwa ada kemungkinan akses internet memiliki peran dalam mengurangi indeks kedalaman kemiskinan.

---

Current poverty alleviation efforts are closely related to technological advances, which have a role in changing how people interact. The existence of internet access in the household is considered one of the steps for improving welfare. This study wants to analyze the effect of internet access on the Poverty Gap Index, which indicates the income gap of poor households towards the poverty line. The data used is secondary data sourced from the March 2020 Susenas, and the method used is Propensity Score Matching. Internet access is considered a treatment in the unit of analysis, namely heads of poor households and heads of poor households who do not access the internet as a control, and ten variables are used as covariates in determining household scores for matching. The result is, statistically, that internet access has a significant effect on the poverty gap index. Heads of poor households who access the internet tend to have a lower poverty gap index than the heads of households who do not access the internet. The results of this study indicate that internet access has not had a major influence on reducing the poverty gap index. However, the results of this study can be considered in digital economic policies, that there is a possibility that internet access has a role in reducing the poverty gap index."

"Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 hingga 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada di Pulau Papua merupakan dua provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang signifikan memengaruhi kemiskinan di Pulau Papua. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya terjadi pada satu waktu dan dapat dipengaruhi oleh aspek kewilayahan atau spasial. Hal ini mengindikasikan perlunya dilakukan suatu penelitian yang melibatkan efek spasial dalam beberapa periode waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data spasial dengan struktur panel digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian yang merupakan data spasial dengan struktur panel mengakibatkan kemungkinan munculnya pengaruh spasial seperti heterogenitas spasial. Uji heterogenitas spasial dilakukan menggunakan uji Breusch-Pagan. Berdasarkan pengujian didapatkan bahwa terdapat heterogenitas spasial pada data kemiskinan di Pulau Papua tahun 2017-2020 sehingga dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan model Geographically Weighted Panel Regression (GWPR). Model GWPR dibentuk menggunakan fungsi pembobot kernel Fixed Gaussian, Fixed Bisquare, dan Fixed Tricube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GWPR dengan fungsi pembobot kernel Fixed Gaussian merupakan model terbaik dalam memodelkan data kemiskinan di Pulau Papua tahun 2017-2020 dengan koefisien determinasi sebesar 84.93% dan RMSE sebesar 0.013459686. Variabel harapan lama sekolah, angka harapan hidup, rasio gini, pengeluaran per kapita disesuaikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada minimal satu lokasi di kabupaten/kota di Pulau Papua. Variabel angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan variabel yang paling banyak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Pulau Papua.

---

Poverty is a condition characterized by a person’s inability to fulfill their basic needs. Based on the publications of Badan Pusat Statistik (BPS) from 2017 to 2020, the provinces of Papua and West Papua on the island of Papua are the two provinces with the highest rates of poverty in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the variables that significantly affect poverty on Papua Island. The problem of poverty is a complex problem that does not only occur at one time and can be influenced by regional or spatial aspects. This indicates the need for a study involving spatial effects over several periods. In this regard, spatial data with panel structure is used in this study. Research data which is spatial data with a panel structure results in the possibility of the emergence of spatial influences such as spatial heterogeneity. A spatial heterogeneity test was performed using the Breusch-Pagan test. Based on the test, it was found that there is spatial heterogeneity in poverty data in Papua Island in 2017-2020 so further analysis will be carried out using the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) model. The GWPR model is formed using the Fixed Gaussian, Fixed Bisquare, and Fixed Tricube kernel weighting functions. The results show that the GWPR model with the Fixed Gaussian kernel weighting function is the best in modeling poverty data in Papua Island in 2017- 2020 with the coefficient of determination of 84.93% and RMSE of 0.013459686. The variables of expected years of schooling, life expectancy, gini ratio, consumption per capita, and labor force participation rate have a significant effect on poverty in at least one location in a district/city on Papua Island. The variables of life expectancy and consumption per capita have a significant effect on poverty in most districts/cities on Papua Island."