Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Zakat merupakan suatu bentuk sumbangan wajib dari masyarakat yang mempunyai peran yang penting dalam pemecahan masalah sosial, terutama kemiskinan. Peranan zakat tidak diragukan lagi, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang fakir miskin yang menjadi sasaran utama dari penyaluran dana zakat. Zakat mempunyai fungsi dalam melakukan tranfer kekayaan dari individu yang mempunyai kelebihan harta kepada individu yang miskin.Penelitian ini ingin melihat karakteristik sosial, demografi, dan regional rumah tangga yang menerima zakat (mustahik) dan potensi zakat yang terkumpul untuk mengentaskan kemiskinan dari rumah tangga mustahik. Penentuan karakteristik rumah tangga yang menjadi mustahik, dijelaskan oleh variabel rata - rata lama sekolah, status kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga, umur kepala rumah tangga, status tempat tinggal, rasio ketergantungan, dan variabel dummy provinsi.Setelah dilakukan pengolahan data dengan model Probit, maka variabel - variabel yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan probabilitas rumah tangga menjadi mustahik adalah variabel jumlah anggota rumah tangga (JmlhART), rasio ketergantungan (dep_ratio), dan dummy provinsi Sumatera Selatan (DumSumsel). Sedangkan variabel rata - rata lama sekolah (average_educyr) dan umur kepala rumah tangga (KRT_umur) adalah variabelvariabel yang mengurangi probabilitas rumah tangga menjadi mustahik. Namun untuk variabel umur kepala rumah tangga, pada saat umur kepala rumah tangga mencapai 60,12 tahun (mencapai usia pensiun), penambahan umur akan menyebabkan probabilitas rumah tangga menjadi mustahik meningkat.Adapun untuk analisis potensi zakat yang terkumpul di provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat mampu untuk mengentaskan semua rumah tangga mustahik dari kemiskinan (besarnya manfaat potensi zakat 100 %). Sedangkan di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung karena jumlah potensi zakat yang terkumpul lebih kecil daripada jumlah dana yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan, maka besarnya manfaat potensi zakat di provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,95 % dan besar manfaat potensi zakat di provinsi Lampung sebesar 87,39 % dalam mengentaskan rumah tangga mustahik dari kemiskinan.

---

Zakat is a form of compulsory contributions from the community who has an important role in solving social problems, especially poverty. The role of zakat no doubt, its benefit can be felt by the poor people who become the main target of the zakat fund. Zakat has the function to transfer wealth from individuals who have excess wealth to the poor people.This study wants to see the characteristics of the social, demographic, and regional households that receiving zakat (mustahik) and collection of potential zakat to alleviate poverty to household as a mustahik. The Determination of the household characteristics as a mustahik, described by variable average educatioan year from all member of household, the status of the household head, household size, age of household head, residence status, dependency ratio, and provincial dummy variable.After processing the data by Probit model, variables that have an influence in increasing the probability of household being mustahik are variable number of household members (JmlhART), the dependency ratio (dep_ratio), and South Sumatera province dummy (DumSumsel). While average education year (average_educyr) and age of household head (KRT_umur) are variables that reduce the probability of the household become mustahik. However, for the variable age of household head, at the age of the household head reaches 60.12 years (retirement age), the addition of age will cause the probability of household being mustahik increased.For the analysis of potential zakat collection in the province of North Sumatera and West Sumatera are able to eradicate all poverty households mustahik (magnitude of the potential benefits of zakat 100%). Meanwhile, in the province of South Sumatera and Lampung because the number of potential zakat collected is less than the amount of funds needed for poverty reduction, the magnitude of the potential benefit of zakat in the province of South Sumatera is at 80.95% and the potential benefit of zakat in Lampung province is at 87.39 % of in alleviating poverty of households as a mustahik."

"Kemiskinan adalah fenomena multidimensi dan dalam konteks Indonesia umumnya didominasi oleh kemiskinan pada sektor pertanian. Ketidakmampuan pada aspek-aspek non moneter yang penting seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup dapat menghambat kapabilitas seseorang dan pada gilirannya menentukan status kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data Survei Pendapatan RTUP (SPP) 2013 dari BPS dan bertujuan untuk mengukur status kemiskinan multidimensi RTUP di Indonesia dengan metode Alkire-Foster serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa RTUP yang berisiko tinggi untuk mengalami kemiskinan multidimensi adalah RTUP yang dikepalai perempuan, berumur muda, tingkat pendidikannya rendah, memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak, miskin moneter, tinggal di luar Jawa, bukan anggota kelompok tani, tidak memanfaatkan layanan bank/koperasi dan mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertanian. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan terdapat 57,4 persen RTUP miskin multidimensi yang tidak miskin moneter, sebaliknya terdapat 82,5 persen RTUP miskin moneter yang tidak miskin multidimensi. Kedua pengukuran kemiskinan ini bersifat saling melengkapi dan membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda. Implikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari hasil penelitian ini mencakup penggunaan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi, peningkatan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelompok tani, peningkatan akses kredit ke lembaga keuangan bukan bank dan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa.

---

Poverty is a multidimensional phenomenon and in Indonesia context, it has been mainly dominated by agricultural poverty. Vulnerability towards deprivation on crucial non-monetary aspects such as health, education and living standard may deter people in developing his capability thus affecting poverty status. This study uses Agricultural Household Income Survey 2013 from Statistics Indonesia and aims to measure multidimensional poverty status among agricultural households in Indonesia through Alkire-Foster method and analyze factors affecting it. The binary logit estimation shows that agricultural household that highly risk to be multdimensional poor are founded in those who are headed by female, young aged, low educated, large household sized, monetary poor, live outside Java, not involve in farmer association, not use either bank or union services and have difficulty in selling their crops. Another finding reveals that 57.4 percent agricultural households who are multdimensional poor identified as not-monetary poor. Otherwise, 82.5 percent agricultural households who are monetary poor identified as not-multidimensional poor. Both of these poverty measurements are complementary and require different policy interventions. The poverty allevation policy implications of this study include the use of multidimensional poverty measurement result, farmer association empowerment, non-bank financial institutions credit access improvement and infrastructure development, especially outside Java."

"Kemiskinan merupakan salah satu isu yang tak pernah pudar diangkat oleh media massa. Dari sekian banyak isu kemiskinan masyarakat Papua yang beredar, terdapat isu yang diangkat di luar sebagai berita melalui artikel Manusia Rawa Papua pada majalah National Geographic Traveler Indonesia Juli 2015, vol. 7, no. 7. Foto jurnalistik pada artikel ini menjadi unik karena masuknya isu yang tak biasa ke dalam majalah pariwisata. Media tidak menyajikan peristiwa secara netral dan sempurna. Teks dalam media merupakan susunan representasi yang sudah diseleksi dan dikemas sedemikian rupa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan representasi kemiskinan kelompok minoritas melalui foto jurnalistik artikel tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis semiotika dan menggunakan paradigma penelitian kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas mengenai kondisi ekonomi masyarakat Papua telah direproduksi ulang sehingga realitas tersebut digambarkan dalam bentuk representasi yang membawa makna tertentu. Melalui analisis tanda-tanda, penelitian ini menyimpulkan bahwa artikel Manusia Rawa Papua tidak lepas dari mitos mengenai masyarakat Papua sebagai masyarakat yang miskin dan kelompok minoritas, serta tidak lepas dari ideologi dominan, yakni kelasisme.

---

Poverty is one of the most discussed issues in media. Among so many poverty issues in Papua that were being circulated, there was an issue published by National Geographic Traveler Indonesia July 2015, vol. 7, no. 7 through an article titled Manusia Rawa Papua. The photo journalism showed in this article considered as unique to be brought up by a tourism magazine. Media does not present events neutrally and perfectly. Text in the media is a composition of representations that have been selected and packed in such a way. Therefore, this research is aimed to show the representation of poverty in a minority group through photo journalism in the article. This research uses semiotic analysis method and critical research paradigm.

The results show that the reality of economic condition of Papuan society has been reproduced so that reality is described in form of representation that carries a certain meaning. By using sign analysis, this research shows that the article titled Manusia Rawa Papua is related to the myth of Papuan society as a minority group and still living in poverty, moreover they are still attached with the dominant ideology, that is classism."

"Using panel data set 2002-2010, this paper examines the correlation between natural disasters and regional poverty in Indonesia. The variable for natural disasters in this paper is the number of houses destroyed by natural disasters. This paper also uses control variable that consists of socio-economic indicators at provincial level in Indonesia. It found that natural disaster has positive and significant correlation with the provincialpoverty rates in Indonesia. Therefore, poverty reduction strategy in Indonesia should consider the negative impacts of natural disasters that will hamper poverty reduction. Another important finding in this study is that in control variable, only agricultural share to Regional Gross Domestic Product that has significant and positive correlation with poverty rates.

---

Menggunakan panel data periode 2002-2010, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara bencana alam dan tingkat kemiskinan di level propinsi di Indonesia.Bencana alam diwakili variabel jumlah rumah yg rusak akibat bencana alam. Penelitian ini juga menggunakan control variable yang terdiri dari socio-economic indicators di tingkat propinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bencana alam memiliki positive and significant correlation dengan tingkat kemiskinan di level propinsi di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia seharusnya juga mempertimbangkan faktor bencana alam yang akan menghambat program pengurangan kemiskinan di Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Kebijakan ini muncul pertama kali pada era pemerintahan Jokowi-JK sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kemiskinan pedesaan selalu lebih besar dari pada kemiskinan perkotaan bahkan berada diatas angka nasional. Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Pada penelitian ini juga menangkap sumber pedapatan desa lainnya dan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the Village Fund policy on the number of rural poor populations in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as one of the central government's efforts in poverty alleviation programs to reduce inequality between rural and urban poverty where in the last 9 years rural poverty has always been greater than urban poverty and even above the national rate . This Village Fund Policy is a mandate from Law No. 6 of 2014 concerning Villages which is a form of state recognition of villages, specifically in the context of clarifying village authority and functions, and strengthening the position of villages and village communities as a development targets. Using panel data from 514 districts/cities in Indonesia from 2010 to 2018 with the fixed effect estimation method, the results show that the Village Fund Policy has an effect in reducing the number of rural poor populations in Indonesia. This research also captures other village income sources and other factors that also have an influence on the number of rural poor populations."