Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS) tahun 2014,studi ini mencoba untuk melihat kemiskinan perkotaan dari sisi pekerjaan, apakahstatus pekerjaan dan sektor pekerjaan tertentu berarti bagi rumah tangga untukberada dalam kemiskinan. Ordered logit digunakan untuk memeriksa bagaimanahubungan antara pekerjaan dengan status kemiskinan rumah tangga untuk menjadimiskin dan rentan miskin. Studi ini menemukan bahwa bekerja sebagai pekerjabebas dan pekerja berusaha sendiri dapat meningkatkan probabilitas untuk menjadimiskin dan rentan miskin. Lebih lanjut, berfokus pada sektor, studi ini menemukanbahwa sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur merupakan sektor yangberhubungan dengan kemiskinan rumah tangga di perkotaan. Studi inimenyarankan bahwa para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan status dansektor pekerjaan rentan tersebut ketika memformulasikan kebijakan pemberantasankemiskinan di Indonesia.

---

ABSTRACTUsing Indonesia?s National Socio-Economic Survey (SUSENAS) year 2014, thisstudy attempts to observe urban poverty from employment perspective, whethercertain employment status and employment sectors matter for household to be inpoverty. Ordered logit is used to examine how the relationship betweenemployment and the household to be poor and near poor. This study found thatworking as casual worker and self-employed worker could increase the likelihoodof being poor and vulnerable to poverty. Moreover, focusing on the sector, thisstudy found that agriculture, construction, and manufacturing sectors are associatedfor urban household in Indonesia to end up in poverty. This study suggests thatpolicy makers should consider those vulnerable employment status and sectorswhen formulating poverty reduction strategy in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh indikator inklusi keuangan syariah terhadap tingkat keparahan dan kedalaman miskin di Indonesia tahun 2014 ndash; 2016. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan model ekonometrika. Data pengelitian menggunana data panel dari 33 provinsi di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah Persentase Jumlah Kantor Perbankan Syariah terhadap Kantor Perbankan Konvensional per provinsi PS , Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap total pembiayaan perbankan konvensional provinsi PPS , Persentase kepemilikan Asuransi perprovinsi ASR , Persentase Depositor Fund Perbankan Syariah terhadap Depositor Fund Perbankan konvensional provinsi DFPS , Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi provinsi IPTIK , Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Nominal provinsi PDRBN , Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Riil provinsi PDRBR dan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Perkapita provinsi PDRBP . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa indikator inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia, terutama aspek penggunaan keuangan syariah. Aspek penggunaan digambarkan melalui persentase pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan perbankan konvensional per provinsi PPS dan Jaminan Sosial ASR . Peningkatan aspek penggunaan berdampak pada pengurangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the impact of Syariah financial inclusion Indicators to the severity and poverty gap in Indonesia 2014 2016 . This research using a quantitative method with descriptive design and using econometric model. The research using panel data from 33 provinces in Indonesia. Independent variables used are Percentage Number of Sharia Banking Offices to Conventional Banking Offices per province PS , Sharia Financing to total conventional bank financing PPS , Percentage of Insurance Owners per province ASR , Deposit Fund Percentage of Sharia Banking to Deposit Fund of Conventional Banking per provinces DFPS , Technology and Communications Development Index IPTIK , Province Gross Domestic Regional Domestic Product PDRBN , Province Gross Domestic PDRBR and Province Gross Regional Domestic Product PDRBP . The results of the study determine that the inclusion of Islamic finance affects the severity and poverty gap index in Indonesia, especially the using aspect of Islamic finance. The using aspect of Sharia Financial are precentage of Sharia Financing to total conventional bank financing PPS and Social Security ASR . Increasing of that indicators can decrease severity and poverty gap index in indonesia."

"Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam potensi ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adalah infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur dan kemiskinan  Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2013-2022. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel infrastruktur yang terdiri dari jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan. Hasil statistik mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian ini adalah variabel air minum layak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan memiliki koefisien terbesar sehingga Pemerintah Kab/Kota Kalimantan Timur disarankan untuk berfokus pada penyediaan akses air minum kayak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  

---

East Kalimantan is a province that has various economic potentials. However, the number of poor people in regencies/cities in East Kalimantan Province still shows an increasing trend. One of the reason is thought to be infrastructure, which is an important factor in development. This study aims to determine the relationship between infrastructure and poverty in Regencies/Cities in East Kalimantan in 2013-2022. The model in this study uses panel data with infrastructure variables consisting of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities. Statistical results confirm that there is a negative significant relationship between the variables of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities with the number of poor people. The result from this study is that the variables of proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities have the largest coefficient so that the Regency/City Government of East Kalimantan is advised to focus on providing access to proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities to reduce the number of poor people in the Regencies/Cities in East Kalimantan Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta melalui program pemenuhan hak terhadap tingkat kemiskinan dengan mengambil DKI Jakarta sebagai daerah penelitian selama periode 1999 ? 2005. Efektifitas pertumbuhan diukur dengan Growth Incidence Curve. Sementara program penanggulangan kemiskinan diamati melalui metode qualitatif (interview dan FGD) dengan lokasi penelitian, masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong Jembatan Jl. M.T Haryono Cawang Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan program penanggulangan kemiskinan tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan. Selain tidak memberi perbaikan hidup bagi masyarakat kelas bawah. Program yang dibangun oleah pemerintah dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ternyata tidak dapat diakses oleh masyarak miskin. Hal ini dikarenakan, program berbasis pada regristrasi lokal, sedangkan orang miskin yang berada pada percentil terbawah, tidak terdaftar dalam regristrasi lokal.

---

This research attempts to comprehend the poverty problem in DKI Jakarta through right fullfill program toward poverty rate by taking DKI Jakarta as research samples during period 1999 ? 2005. Growth effectiveness is evaluated by Growth Incidence Curve, while poverty settlement program oversees through qualitatif method (inteview and FGD) Meanwhile program penanggulangan poorness is perceived pass by method qualitatif (interview and FGD) with research location, under class society who live in under bridge M.T. Haryono Street, Cawang, East Jakarta. The growth and poverty settlement program is no longer effective in reducing unwelfare society. Since in addition to provide no more living improvement to underclass society, this program which has constructed by goverment in order to undermine poverty rate in which unable to access by poor. It because the program is actually based on local regristration instead the poor that are not listed under percentile of local registration."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangandistribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja,pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalampenelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS)SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian inimenggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerahKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telahmenunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dankesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positifterhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK danpendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlahDokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusipendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT

This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity

and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and

health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor

force is measured by labor force participation level, education sector is measured by

school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number

to community health center. The study used panel data regression model which

involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central

Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita,

labor force participation level, education and health sectors have significant effects on

communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has

positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force

participation level and education sector have negative effects on the communitys

income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the

ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the "

"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

---

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."