Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan baku mutu limbah cair industri dimaksudkan untuk mengendalikan beban pencemaran yang berasal dari sumbernya yaitu industri. Walaupun kebijakan tersebut sudah diimplementasikan melalui program Prokasih, tetapi pencemaran masih tetap tinggi dan banyak industri yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, ingin diteliti bagaimana implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut khususnya pada industri pelapisan logam. Dalam penelitian ini hanya difokuskan evatuasi implementasi kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan Iogam yang ada di Jakarta Timur.Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada industri pelapisan logam sebagai sasaran kebijakan. Selain itu juga informasi didapat dari wawancara mendalam terhadap informan yang sengaja dipilih yaitu yang mengetahui dengan baik kebijakan tersebut dan implementasinya serta kelompok yang terkena kebijakan maupun masyarakat yang terkena dampak. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan telaah dokumen atau laporan tentang implementasi kebijakan tersebut Populasi dari penelitian ini adalah seluruh industri pelapisan logam yang berada di Jakarta Timur, dan metode pengambilan contohnya adalah census. Pengolahan data dilakukan dengan mengkoding data yang terkumpul, ditabulasi, dikonversikan kedalam angka menurut Skala Liked sehingga selanjutnya dapat diolah dengan bantuan perangkat Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 12. Setelah itu dilakukan analisis data, dimulai dengan uji vafiditas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi dan korelasi rank's Spearman untuk mengetahui hubungan variabel terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya dianalisis lebih mendalam dengan hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang sempuma.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair secara umum dikatakan ?baik?, yaitu efektif, cukup dapat memecahkan masaiah, adil terhadap semua pihak dan berguna bagi masyarakat namun belum dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu mengendalikan beban pencemaran karena ada pengecualian terhadap parameter debit dan beban limbah cair yang tidak dapat dipenuhi vleh industri dan tidak dilakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Dari analisa korelasi rank's Spearman diketahui bahwa variabel/faktor struktur birokrasi/organisasi, komunikasi dan kepatuhan berpengaruh secara sangat signillkan terhadap implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair tersebut. Sementara variabel dana dan sarana berpengaruh secara signitikan terhadap implementasi, sedangkan variabel pelaksana dan kondisi lingkungan tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.Dalam implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut, struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas, pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan dan koordinasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kurangnya koordinasi, pembagian tugas yang masih turnpang tindih menyebabkan implementasi kurang berhasil. Walaupun pelaksanaan tugas sudah sesuai prosedur, tetapi karena ada diskresilpengecualian terhadap parameter yang tidak dapat dipenuhi sasaran menyebabkan implementasi tidak dapat mencapai tujuan. Di samping itu dengan kurangnya jumlah personil pelaksana dan dukungan dana dan sarana maka pengawasan dan pemantauaan sebagai kunci keberhasilan implementasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Disamping itu dengan faktor kepatuhan yang masih sangat rendah dari kelompok sasaran dan pengawasan yang kurang maka implementasi tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan pelaksana dapat menjelaskan dengan baik kebijakan yang diberlakukan.Dari penelitian tersebut beberapa implikasi dan saran diusutkan adalah (1) kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan logam tetap diperlukan untuk mengendalikan beban pencemaran dan melindungi lingkungan, akan tetapi perlu dikaji Mang terhadap parameter yang bermasalah, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, (2) perlu penambahan jumlah personil pelaksana disamping peningkatan kemampuan pelaksana melatui training dan pendrdikan, (3) pengawasan aktif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dari sasaran karena kebijakan tersebut wajib dilakukan dan wajib ditaati, selain ifu (4) koordinasi balk internal dan eksternal periu ditingkatkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. (5) Untuk membantu pengawasan aktif, maka masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan karena masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung jika terjadi pencemaran.

---

The main goal of policy of effluent standard on industrial waste water is to control industrial pollution load at its source. Although the policy has been implemented through dean river program (Prokasih) but the pollution load is still high. This was due to most of industries did not do well, or industries could not meet effluent standard. Thus, study on how the policy of effluent standard of industrial waste water implemented, especially on electroplating industry, is very urgent. Research focused on evaluation of policy implementation on effluent standard of electroplating waste water at East Jakarta

The research methodology was based on analytical description conducted by survey, and quantitative analyzes. Primary data were collected by conducting survey to electroplating industries, by interview to policy implementers who are appointed because of their capacity, position, ability and experience on policy implementation, and community resident near factory. While secondary data were collected from literature reviews, documents analyzes and reports of policy implementation. Analyzes were conducted in electroplating industries at East Jakarta, and sampling was conducted by taking all of the populations or usually called census. Collected data then processed by coding, tabulating, converted into scale number using Likert scale, and statically analyses was conducted by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Window version 12. Data analysis includes validity, reliability, frequency distribution and correlation of ranks Spearman to test correlation of variables to implementation. Depth interview were conducted to get a comprehensive understanding about the policy implementation of effluent standard on electroplating waste water.

The result showed that the implementation of effluent standard on electroplating industrial waste water generally was good, effective, moderate to solve the problems, fair to stakeholder, and useful to society, however, it could not achieve the expected goal, because of exception on pollution load and maximum debit that can not fulfilled by industries but no penalty for this fault. From rank's Spearman correlation analysis, organization structure, communication and obedience gave very significant result to policy implementation, while financial resources and facilities influenced the implementation significantly, however, other variables, such as implementer and environmental condition did not give significant effect to .the policy implementation.

Organization structure in the policy implementation of effluent standard includes task distribution, realization task as standard operating procedure (SOP) and coordination gave significant result to stipulate success or failure of the policy implementation. Lack of coordination and overlap in task distribution caused implementation failure, although realization of task conducted following SOP. This was because of discretion for pollution load that lead to fail on goal achievement, Number of personnel and financial support are important key of policy implementation. These were mainly caused controlling and monitoring system could not run well. Moreover, low obedience of the policy target and lack of control also caused the implementation could not succeed to achieve the expected goal. It was observed communication in this implementation running well, due implementer could explain policy to target well.

The followings are policy recommendation of our studies (1) the policy of effluent standard on industrial waste water especially electroplating industry is important and still required to control industrial pollution load and to protect environment and human being from industrial activities. It is important to pay critical attention on defining pollution load, and maximum water debit, and carried out impact assessment in order to policy implemented correctly, and goal achieved as it is expected. (2) More policy implementers are required, and their skill and competency advancement by pursuing training or education are necessary. (3) Active controlling is required to improve the obedience of policy target, and to impress that policy is obligation. (4) Internal and external coordination should be improved, and (5) community participation is important and must be improved to help active control on the policy implementation."

"ABSTRAKDalam kurun waktu 1999-2009, kinerja legislasi DPR RI mendapat sorotan tajam dari publik. Jumlah RUU yang berhasil disahkan menjadi UU selalu jauh di bawah target legislasi nasional yang sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kinerja legislasi DPR yang rendah diduga disebabkan oleh etos kerja anggota DPR yang rendah. Menjawab kritikan tajam dari publik, DPR Tahun 2009 membuat Tata Tertib yang mengatur pembahasan dan pengesahan RUU dibatasi waktu tertentu. Alhasil, kinerja legislasi DPR tetap tidak menunjukkan perbaikan berarti. Studi kasus pembahasan RUU Gerakan Pramuka yang tepat waktu dan RUU Organisasi Masyarakat yang melampui batas waktu, menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya differensiasi waktu pembahasan dan pengesahan RUU di DPR, yaitu; proses dan tahapan, pokok bahasan krusial, konfigurasi aktor dan kepentingannya serta strategi formulasi kepentingan.

---

ABSTRACT

The legislation performance of the House of Representatives, in the period 1999-2009, under the spotlight of the public . Total bill that successfully passed into law is always well below the national legislation targets that have been defined by parliament and the government. Parliament legislation low performance suspected by a work ethic that is lower house members. Answering public sharp criticism, The House of Representatives in 2009, make rules that discussion and passage of the bill is limited given time. As a result, the performance of the House legislation still does not show significant improvement . Case studies of the Scout Movement Bil deliberation timely and Community Organizations Bill which exceeded time limits. There are four factors that cause differentiation of time for discussion and passage of the bill in the House; the processes and stages, contents crucially, the configuration of actors and interests and the strategic of interest formulations."

"Building on the success of the previous two editions, this book provides students with an exemplary overview of the theory and practice of public policy implementation and how it relates to contemporary public management. In doing so, this new edition makes use of more illustrative examples, delves further into researching implementation and explores issues about the relationship between policy formulation and implementation in greater depth. Written for an international audience, this is essential reading for upper-level undergraduate and graduate students studying or conducting research in public policy, social policy, public management, public administration and governance"