Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Jakarta pada masa mempertahankan Kemerdekaan RI, mengalami_ perkembangan sejarah yang menarik tentang peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Polisi sebagai Social Action mempunyai tujuan, motivasi, dan aktifitas dalam berbagai tindakan dalam masyarakat untuk keamanan dan ketertiban serta menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat.Penelitian tentang peranan polisi pada masa perang kemerdekaan mempunyai. ciri khusus yang harus kita telusuri, bagaimana peranan polisi Jakarta ini, serta bagaimana bentuk perjuangannya ? Penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban dan mengumpu].kan bukti-bukti bahwa apakah benar polisi Jakarta mempunyai peranan dan mempunyai bentuk perjuangan dalam Social Action (Parson C., 1951).Analisa data penelitian menerangkan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan atau tindakan kepolisian Jakarta sesuai dengan organisasinya maupun dengan pembagian tugas mereka masing-masing. Langkah demi langkah perkembangan kepolisian yang sangat kompleks itu dapat pula ditelusuri dengan berbagai fakta yang menggambarkan perjuangan, pertumbuhan dan perkembangan kepolisian. Perubahan tipe kepolisian Belanda, tipe kepolisian Jepang, tipe kepolisian campuran, dan akhirnya muncul tipe kepolisian Indonesia, sebagai latar belakang perubahan bentuk kepolisian ini_merupakan perkembangan historic polisi Indonesia dan khususnya polisi Jakarta.Deskripsi data penelitian menunjukan bahwa Polisi Jakarta mempunyai peran serta nyata dalam perkembangan kemerdekaan RI 1945-1950. Sistem organisasi kepolisian yang masih harus ditumbuh-kembangkan pada waktu itu penuh permasalahan karena campur tangan Belanda dengan tentara Sekutu yang jelas sengaja ingin merebut kembali tanah jajahan ini ke pangkuannya. Oleh karena itu Polisi Jakarta dengan kesederhanaanya ikut membentuk CV (Civil. Police) berdampi_ngan dengan CV Belanda dan Sekutu. Kerusuhan dan pertikaian antara Civil Police Pribumi dengan Sekutu-Belanda, dalam usaha itu polisi Jakarta melakukan tindakan social (social action), membentuk bermacam-macam seksi dari seksi I dampai dengan seksi VII untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.Tindakan kepolisian Jakarta pada masa 1945-1950 didukung oleh masyarakat khususnya pemuda pejuang di Jakarta, yang terpadu dengan polisi Jakarta itu antara lain masyarakat Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priuk, Pasar Ikan, Grogol dan berbagai tempat di luar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Rengas Dekiok dan sebagainya. Bentuk kerjasama tindakan atau usaha menghadapi lawan maka polisi Jakarta bersama masyarakat tetap i.ngin diikuti keberadaannya sehingga kegiatan i.ni merupakan collective action. Sesuai dengan kesederhanaan perlengkapan kepolisian sebagai atribut atau seragam yang dipakai. oleh polisi Jakarta maka tindakan yang dilakukan selalu diusahakan untuk melindungi masyarakat dan pengamanan masyarakat.Demikianlah gambar.an singkat tentang peranan polisi Jakarta 1945-1950 yang diiaporkan sebagai hasil. penelitian ini dapat dapat berguna baqi masyar.akat kepolisian Jakarta khususnya dan masyarakat. Indonesia pada umumnya.

---

ABSTRACT

Jakarta Metropolitan Police's Role in Defending Indonesian Indefendence (1945-1950)Indonesian Police, Jakarta Metrpolitan Police in particular, exprimenced an interesting historical development in its role of defending Indonesian independence, in the era of revulation for fredoom. As a Social Action Agency the police has its aims, motivatiob, and activities in various societal acts for security and order, and in seetling some problems in the society.

Research on police's role in the are of Revolution for independence has special characteristics to be traced up, What and how was the role of the Jakarta Metropolitan Police and what was the structure of its struggle. This research endevaours to provide answers and to collect prooofs and evidences, whether it is true that the Jakarta Police has the role and has its own form of struggle in the Social Action (Parson, C.,1985).

Research data analysis indicates that there existed various forms of activities and performances done by the Jakarta Police, in accordance with its organization and its division of tasks respectively. Step by step of the very complex Police development can be traced by various facts, illustrating stuggle, growth and development of the police. The change of Dutch Police type, Indonesian Police, as the bacground of the police modification, constituted the Indonesian Police history, the Jakarta Police in particular.

The desciption of research analysis indicates that the Jakarta Police has an obvious participative role in the development of the struggle for Indonesian Independence (1945-1950). Police organizational system, which was still to be developed an the time. Was fully problematic, on acount of the Dutch interference along with the Allied Forces, that clearly and deliberately wishing to recapture this colonial archipelago into their hands. Therefore the Jakarta Police by its simplicity, joined to establish the Civil Policecontiguously side by side with the Ducth and the Allied Forces.

Riots and conflicts betweem indigenous and the Ducth and Allied Forces Civil Police rose everywhere, and this case the Jakarta Police afforded to perform its social action, by establishing various sections from section I up to section VII covering Jakarta Territory and its environments.

Jakarta Police action in the era 1945 - 1950 was supported by the community people, especially the struggling youth in Jakarta, itegrated with the Jakarta Police, a.o The Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priok, Pasar Ikan, Grogol Comminities, along with the ones beyond Jakarta, as those of. Depok, Tangerang, Rengas nengklok and others.

Cooperative action and effort in facing/confronting the enemy by the Jakarta Police and the communities, were constantly endeavoured and desired to be done collectively. Adapting to the police equipment mediocrity as atribute and uniform worn by the Jakarta Police, action performed was always afforded at least to protect and secure the community.

This is juts a brief illustration cvoncerning the Jakarta Police's Role in 1.945 - 1.950, reported as research outcome, hoping that it will benefit the Jakarta Police society in general."

"Fungsi Polisi adalah memelihara ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi diatas Polri memerlukan dukungan dari beberapa komponen yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu Polri bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh dan pimpinan informal. Untuk memperoleh dukungan tersebut polisi menjalin hubungan dan kerjasama. Dalam pelaksanaannya polisi kadangkala terjebak dengan hubungan yang dilakukan dengan tokoh informal yang ada. Kekuatan informal yang mempunyai konotasi negatif dimata masyarakat diajak bekerja sama, contohnya adalah Preman.Dari hubungan ini timbul kecenderungan penyimpangan kewenangan dan menumbuhkan peluang preman untuk tetap melakukan kegiatan. Tesis ini membahas tentang hubungan Polsekta llir Timur l dengan preman serta dampak yang di timbulkan dari pola hubungan yang dilakukan."

"Topik dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus yang masuk ke Bidbinkum Polda Jawa Tengah, dengan fokus pada mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bidang Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah terhadap Provos dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Hasil Penelitian menunjukan bahwa(1) Penanganan pelanggaran penelantaran keluarga yang dilakukan oleh anggota Polri selama ini selalu diproses melalui sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 7 PP No. 2 tahun 2003.(2) Provos dalam penerapan pasal dimasukkan dalam pasal disiplin yang didalamnya juga diuraikan mengenai undang-undang yang dilanggar, tetapi Bidbinkum sebagai pembina Hukum dalam penerapan pasal terhadap kasus tersebut diatas hanya mencantumkan pasal disiplin dan tidak menjelaskan undang-undang yang dilanggar.(3) Pemberian saran dan pendapat hukum yang dilakukan anggota Bidbinkum berdasarkan pada putusan yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan.(4) Masih ada kasus-kasus lama yang tidak terselesaikan dengan tuntas.(5) Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan dalam kasus penelantaran keluarga tidak membuat jera karena masih banyak yang melakukan penelantaran keluarga dan pelanggaran terhadap hak perempuan.Saran yang dapat diberikan adalah :(1) Perlu dipertegas peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang hukum disiplin yang dapat memberikan hukuman yang membuat jera dan tidak akan mengulangi karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.(2) Bidbinkum harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap(3) Perlu peningkatan kemampuan anggota Bidkum yang mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan anggota Polri sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik.(4) Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk menangani kasus yang terjadi pada isteri anggota Polri khususnya dan perempuan pada umumnya.

---

Topic in this thesis is made from the case which enter into ?Bidbinkum? of Central Java Police with focus on handling mechanism on criminal and indiscipline actions conducted by Legal Consultation Unit of Central Java Police against Provos unit in household abuse case. Method used is qualitative with case per case study approach. To collect the data, the researcher had performed observation, involving in interview.

The study shows that

(1) the police-conducted household abandonment abuse handling so far has been processed through disciplinary hearing according to Article 7 No. 2 of Government Regulation.

(2) in the practice, the provos is included in disciplinary articles which in the articles the breaching against articles are mention yet Bidbinkum as the legal counselor only mentioned the disciplinary article and did not mention the law which have been breached.

(3) the advise and legal consultation done by Bidbinkum shall be based on existing regulation, due to lack of understanding against the regulation.

(4) there have been old cases which have not been completely settled.

(5) Disciplinary measures done in the case of family abandonment abuse do not serve as a lesson because there are still many abandon their families and also breaching against woman rights.

Advices and inputs given are:

(1) regulation needs to be clarify on disciplinary law which may give punishment as a lesson so that they shall not recur because feeling that the punishment is light.

(2) Bidbinkum must give complete legal consideration.

(3) Improvement on Bidbinkum personnel capability needs to be done covering understanding on prevailing law and regulation especially those related to police members so that can implement law well.

(4) High commitment is needed in handling case which occur to police wives especially women in general."

"Latar belakang: Sejak lepas dari TNI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan dipertegas dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000, POLRI terus berusaha memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern, dan mandiri, dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental, dan kultural. Salah satunya adalah perbaikan citra anggota jajaran Polri yang sempat terpuruk dan rendahnya kepercayaan masyarakat atas institusi kepolisian melalui perbaikan perilaku dan pembentukan pola pikir.Tujuan: Bahan masukan pada upaya perbaikan citra Polri melalui pembinaan perilaku anggota Polri secara intensif, sistematis, berencana dan konsepsional.Metode penelitian: Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang didukung dengan pendekatan secara yuridis dan manajerial, melalui eksplorasi data pelanggaran dan penanganan anggota jajaran Mako Korbrimob Kelapa Dua, dipadukan dengan data penelitian, serta memperhatikan literatur ilmiah yang empiris dengan masalah penelitian.Hasil temuan penelitian: Perilaku menyimpang dan pelanggaran secara dominan dilakukan oleh anggota dalam jenjang Bintara, dengan asumsi kurang matangnya mental dan kedewasaan pola pikir serta budaya perilaku akibat kesenjangan kualitas pendidikan dan pelatihan kepribadian (lack of quality of personalization education and training) dalam pembebanan wewenang dan tugas kepolisian. Diperlukan sebuah pola pembinaan mental dan perilaku anggota Polri yang dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku didukung dengan pembenahan dalam sistim pembinaan yang holistik sejak perekrutan anggota sampai penempatan kedinasan, penguatan solidaritas positif kesatuan, faktor kepemimpinan yang kredibel, pembinaan rohani dan mental, serta bimbingan personel yang terstruktur, sistematis, konsepsional, dan tepat sasaran.Kesimpulan dan saran: Keberhasilan pola pembinaan anggota harus ditunjang dengan kesadaran untuk melaksanakan sebuah sistem organisasi yang bersih dan didukung oleh peningkatan kesejahteraan dan upaya pengembangan kemampuan melalui perubahan struktur dan sistem pendidikan. Pola pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan sejak awal sampai dengan pengakhiran dinas diprogramkan berdasar kompetensi manajemen personel, penghargaan dan penghukuman, serta penguatan mental melalui bimbingan spiritual dan psikologis, diikuti langkah pengawasan dan pengendalian serta adanya kontrol sosial.

---

Backgrounds: Since release from Indonesian National Army according to President?s Decree effectively in 2000, Indonesian Police keep on trying to re-improve itself from inside by taking some reformation steps to become morally, professional, modern, and self-establishment Police Institution. One of the reform objectives is to fix its image and public trust whichever being believed that Police is such as Law Enforcer with arrogant Power and Strength by taking steps in behavior and mindset building.Aims: To contribute to the re-improvement of Police image by intensively, systematically, well planned, and conceptually officers? behavior building.Research Methodology: The research using qualitative methodology and contribute by legal and management approach in the way to explore in deviant and problems handling data from Sat Intel Mako Korbrimob Kelapa Dua, combining with research results and empirical literatures review.Results: Police deviance behavior is dominated by officer in field operation known as Bintara grade, which assumed that is just because of mental, mindset, dan pattern of conduct factors not match with the pressure of police tasks and duties being burdenend in case of lack of education and trainings. Therefore it is needed an officers? behavior building which could optimally reach if Police Department has a building system which can recognize the influence factors of behavior and being supported by a holistic system reform of candidate recruitment, placement strategy, groups positive solidarity strengthen, good credibility of leadership, spiritual and mental strengthen, and also personnels brief which concerning psychological and religion norms, and if there?s a competencies police management.Conclusions: Police officers? mental and behavior building must be supported by a inner conciousnes to run the clean and transparent organization and also there is a guarantee to increase the welfare and to improve the skills and intellectuality of all officers."

"ABSTRAKUntuk meningkatkan profesionalisme Polri, pimpinan Polri berusahameningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya melalui pendidikan,terutama pendidikan yang bersifat akademis. Untuk itu pimpinan Polrimemberikan kesempatan pada anggotanya untuk melaksanakan pendidikan diPerguruan Tinggi. Anggota Polri yang melaksanakan pendidikan di PerguruanTinggi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok anggota Polri yangmelaksanakan tugas belajar dan anggota Polri yang mendapatkan ijin belajar daripimpinan Polri. Masing-masing kelompok tentu mempunyai motivasi meraihsukses dan motivasi menghindari kegagalan yang berbeda-beda dalammelaksanakan belajarnya, karena kedua kelompok tersebut mendapatkan tugasdan perlakuan yang berbeda dari pimpinannyaDalam kaitan itu semua, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kecenderungan meraihsukses dan kecenderungan menghindari kegagalan anggota Polri yangmelaksanakan tugas belajar dan ijin belajar di Perguruan Tinggi.Penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 70 orang, dengan perincian35 orang dari anggota Polri tugas belajar dan 35 orang lainnya dari anggota Polriyang ijin belajar. Pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling.Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner skala kecenderunganberprestasi yang terdiri dari motif meraih sukses dan motif menghindari kegagalanyang diadaptasi dari Mehrabian dan ditambah beberapa item hasil elisitasi.Pengolahan data dengan menggunakan analisis mean dan t-test.Hasil analisis data menunjukkan bahwa motivasi meraih sukses antaraanggota Polri yang melaksanakan tugas belajar dan anggota Polri yang ijin belajarberbeda secara signifikan, yaitu lebih tinggi anggota Polri yang melaksanakantugas belajar. Demikian pula dengan motivasi menghindari kegagalannya.Dengan hasil yang demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwamotivasi meraih sukses dan motivasi menghindari kegagalan anggota Polri yangtugas belajar dan anggota Polri yang ijin belajar berbeda secara signifikan.Perbedaan tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor perbedaan tugas danperbedaan perlakuan yang diterima kedua kelompok tersebut.Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan pendekatangabungan antara kualitatif dan kuantitatif, agar diperoleh data yang lebihmendalam, sehingga hasil penelitian lebih sempurna."

"ABSTRAKPolri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang memilikitugas dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakhukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat masyarakat (ps. 2 UU RI No.2,2002 tentang Polri). Oleh karena itu tugas Polri tidaklah mudah karena harusselalu berhubungan dengan masyarakat sehingga menuntut setiap anggota Polriuntuk memiliki kemampuan dan profesional yang tinggi (Kunarto,1997).Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme Polri yaitu denganmembagi tugas Polri dalam 5 fungsi teknis kepolisian, diantaranya adalah fungsiReserse dan fungsi Sabhara yang memiliki tugas dan peranan yang berbeda.Reserse dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih cenderung bersifat Represif(penindakan) sedangkan Sabhara, lebih menjurus pada tindakan yang bersifatpencegahan (Kunarto, 1997).Walaupun terdapat adanya perbedaan dalam peran maupun tugas, padadasarnya setiap anggota polisi memiliki tugas untuk memberikan pelayanan padamasyarakat, sehingga bisa dikatakan profesi ini memiliki tugas yang komplekskarena profesi ini mengurusi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara(Adlow, dalam Tabah 2001). Untuk itu profesi ini dinilai memiliki derajattingkatan stres yang cukup tinggi (Donzinger, dalam Tabah 2001)Stres merupakan suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu tuntutanatau kebutuhan pada individu yang menuntut adanya sumber daya ataukemampuan individu tersebut untuk memenuhinya (Lazarus, 1976) dan Lazarusjuga mengatakan bahwa ada 2 kelompok sumber stresor yaitu Physical stressordan Psychological atau psychosocia/ stressor.Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimanakahperbedaan rating (urutan) stres dari anggota Polri pada fungsi Reserse danSabhara terhadap kejadian sehari-hari yang bisa menimbulkan stres pada dirimereka. Intrument penelitian yang digunakan adalah Law Enforcement CriticalLife Events Scale dari Sewell (dalam Yarmey, 1990) yang telah diadaptasikanpada anggota polisi di Indonesia.Penelitiaan ini dilakukan pada anggota Polri fungsi Reserse dan Sabhara diwilayah Polda Metro Jaya. Sampel diambil mulai dari jenjang tamtama hinggabintara yang berjumlah 100 orang, dengan gambaran 50 orang dari fungsi Resersedan 50 orangdari fungsi Sabhara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara anggota Polri pada fungsiReserse dengan Sabhara terdapat perbedaan dalam rating stresnya. Pada fungsiReserse, kejadian yang menempati urutan tertinggi dalam rating stres adalah ikutberpartisipasi dalam korupsi di kepolisian, diskors, penyalahgunaan obat-obatanterlarang secara pribadi, mengkonsumsi alkohol saat bertugas dan terlibat secarapribadi dalam peristiwa penembakan, sedangkan pada fungsi Sabhara yaitupemecatan, diskors, penggunaan obat-obatan terlarang, pengurangan gaji dan ikutberpartisipasi dalam korupsi di kepolisian. Kemudian kejadian yang menempatiurutan stres terendah pada fungsi Reserse adalah menerima surat pengahargaandari masyarakat, liburan, penghargaan administrasi, menerima penghargaan darikelompok masyarakat dan kenaikan gaji, sedangkan pada fungsi Sabhara yaitupromosi kenaikan jabatan dengan ditugaskan di unit lain, menerima penghargaandari kelompok masyarakat, penghargaan administrasi, kenaikan gaji serta liburan."

"ABSTRAKDalam organisasi Polri pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan yangtidak dapat dihindarkan, karena dengan pelayanan kita akan dapat memahamikebutuhan dan harapan dari masyarakat. Gambaran masyarakat tentang kinerjapelayanan Polri selama ini dinilai kurang begitu baik Sedangkan kondisi riil polisi saatini belumlah banyak berubah, termasuk kurang profesionalnya para anggota Polridalam memberikan pelayanan. Untuk itu Polri harus mampu mendesain dan mengelolafungsi pelayanannya dengan lebih. baik. Dalam usaha meningkatkan kualitaspelayananya, Polri mendirikan suatu unit yang bertugas menangani lansung pengaduandan memberikan penanganan secepatnya. Unit ini dinamakan unit Yanmas.Unjuk kerja anggota Polri dalam memberikan pelayanan, dapat dikatakan baikbila ia berhasil memberikan kepuasan kepada orang lain. Maka dipastikan motivasimemiliki pengaruh terhadap kemauan anggota Polri dalam memberikan pelayanankepada masyarakat. Mulins (1989) mengatakan bahwa unjuk kerja seseorang antaralain ditentukan oleh faktor kemampuan dan motivasi. Hal ini didukung pula olehNewstorm & Davis (1993) yang mengatakan bahwa motivasi adalah faktor yangmendasari semua perilaku manusia yang disadari.Dalam kaitannya dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiapakah ada hubungan yang signifikan antara motif afiliasi dengan sikap anggota Polridalam memberikan pelayanan kepolisian. Selain itu juga akan dilihat apakah adaperbedaan yang signifikan antara anggota Yanmas selaku ujung tombak pelayanandengan anggota Polri pada unit lain (Brimob) dalam hal motif afiliasi dan sikapnyadalam memberikan pelayanan kepolisian. Instrumen yang digunakan dalampengambilan data berupa kuesioner yang berbentuk skala yang terdiri dari skala motifafiliasi dan skala sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian. Penelitian inidilakukan pada 100 anggota Polri yang terdiri dari 50 anggota Yanmas dan 50 anggotaBrimob yang bertugas diwilayah Jakarta.Dari hasil perhitungan korelasi antara motif afiliasi dan sikap anggota Polri(Yanmas dan Brimob) dalam memberikan pelayanan kepolisian, diperoleh korelasisebesar 0,495 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa antara motif afiliasi dansikap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian mempunyai hubunganyang signifikan, yaitu semakin tinggi motif afiliasi makin positif pula sikap anggotaPolri dalam memberikan pelayanan kepolisian. Dari hasil penelitian ini juga dapatdiketahui bahwa ada perbedaan motif afiliasi antara anggota Yanmas dengan anggotaBrimob. Sedangkan dalam hal sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian antaraanggota Yanmas dengan anggota Brimob, diperoleh hasil yang tidak signifikan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sikap dalammemberikan pelayanan kepolisian antara anggota Yanmas dengan anggota Brimob."