Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aims to determine the role Bhayangkari, the educational background of the national police, and its working units in the revenue. Some people perceive increasingly active wife of the police participated in the Bhayangkari, would be good to their husbands. As with the two other variables, namely the educational background of the national police and its working units. Police Academy will occupy a definite position is more likely to earn a lot compared to the Police Officer. Respondents who used as many as 33 people who rank from Ipda to te Commissioner. The data analysis method used is the classical assumption, hypothesis testing and regression analysis with the computer program SPSS 17.0 version. The survey results revealed, partially Bhayangkari, educational background and work unit of the national police negatively affect earnings. However, after the simultaneous testing of all three results obtained simultaneously affect revenue with a probability of 0.024 smaller than the significance level used."

"Tulisan ini bertujuan untuk menstimuli pemikiran kita bersama mengenaikemantapan fungsi Polri dan peranan para petugas kepolisian Indonesia dalammasyarakal sipil dan demokratis yang dilayaninya, yang bukan hanya melayanitetapi turut secara aktif dalam mendukung dan bahkan mempelopori upaya-upayaperubahan menuju masyarakat multikultural Indonesia. Ini sejalan dengan kebijakanPolri yang menekankan visi dan misinya pada pengayoman atau menciptakan rasaaman dalam kehidupan masyarakat dan pada penegakkan hukum atau tindakanrepresif terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat dannegara Indonesia. Ini juga sejalan dengan corak pemolisian yang berlaku di hampirsemua negara, dan juga di Indonesia, yang menekankan pada pentingnya upaya-upaya preventif dalam pemolisian melalui pemolisian komuniti atau pemolisianmasyarakat setempat yang menuntut polisi untuk melihat komuniti sebagai mitrakerja mereka."

"Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making."

"ABSTRAKKepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Jakarta pada masa mempertahankan Kemerdekaan RI, mengalami_ perkembangan sejarah yang menarik tentang peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Polisi sebagai Social Action mempunyai tujuan, motivasi, dan aktifitas dalam berbagai tindakan dalam masyarakat untuk keamanan dan ketertiban serta menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat.Penelitian tentang peranan polisi pada masa perang kemerdekaan mempunyai. ciri khusus yang harus kita telusuri, bagaimana peranan polisi Jakarta ini, serta bagaimana bentuk perjuangannya ? Penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban dan mengumpu].kan bukti-bukti bahwa apakah benar polisi Jakarta mempunyai peranan dan mempunyai bentuk perjuangan dalam Social Action (Parson C., 1951).Analisa data penelitian menerangkan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan atau tindakan kepolisian Jakarta sesuai dengan organisasinya maupun dengan pembagian tugas mereka masing-masing. Langkah demi langkah perkembangan kepolisian yang sangat kompleks itu dapat pula ditelusuri dengan berbagai fakta yang menggambarkan perjuangan, pertumbuhan dan perkembangan kepolisian. Perubahan tipe kepolisian Belanda, tipe kepolisian Jepang, tipe kepolisian campuran, dan akhirnya muncul tipe kepolisian Indonesia, sebagai latar belakang perubahan bentuk kepolisian ini_merupakan perkembangan historic polisi Indonesia dan khususnya polisi Jakarta.Deskripsi data penelitian menunjukan bahwa Polisi Jakarta mempunyai peran serta nyata dalam perkembangan kemerdekaan RI 1945-1950. Sistem organisasi kepolisian yang masih harus ditumbuh-kembangkan pada waktu itu penuh permasalahan karena campur tangan Belanda dengan tentara Sekutu yang jelas sengaja ingin merebut kembali tanah jajahan ini ke pangkuannya. Oleh karena itu Polisi Jakarta dengan kesederhanaanya ikut membentuk CV (Civil. Police) berdampi_ngan dengan CV Belanda dan Sekutu. Kerusuhan dan pertikaian antara Civil Police Pribumi dengan Sekutu-Belanda, dalam usaha itu polisi Jakarta melakukan tindakan social (social action), membentuk bermacam-macam seksi dari seksi I dampai dengan seksi VII untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.Tindakan kepolisian Jakarta pada masa 1945-1950 didukung oleh masyarakat khususnya pemuda pejuang di Jakarta, yang terpadu dengan polisi Jakarta itu antara lain masyarakat Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priuk, Pasar Ikan, Grogol dan berbagai tempat di luar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Rengas Dekiok dan sebagainya. Bentuk kerjasama tindakan atau usaha menghadapi lawan maka polisi Jakarta bersama masyarakat tetap i.ngin diikuti keberadaannya sehingga kegiatan i.ni merupakan collective action. Sesuai dengan kesederhanaan perlengkapan kepolisian sebagai atribut atau seragam yang dipakai. oleh polisi Jakarta maka tindakan yang dilakukan selalu diusahakan untuk melindungi masyarakat dan pengamanan masyarakat.Demikianlah gambar.an singkat tentang peranan polisi Jakarta 1945-1950 yang diiaporkan sebagai hasil. penelitian ini dapat dapat berguna baqi masyar.akat kepolisian Jakarta khususnya dan masyarakat. Indonesia pada umumnya.

---

ABSTRACT

Jakarta Metropolitan Police's Role in Defending Indonesian Indefendence (1945-1950)Indonesian Police, Jakarta Metrpolitan Police in particular, exprimenced an interesting historical development in its role of defending Indonesian independence, in the era of revulation for fredoom. As a Social Action Agency the police has its aims, motivatiob, and activities in various societal acts for security and order, and in seetling some problems in the society.

Research on police's role in the are of Revolution for independence has special characteristics to be traced up, What and how was the role of the Jakarta Metropolitan Police and what was the structure of its struggle. This research endevaours to provide answers and to collect prooofs and evidences, whether it is true that the Jakarta Police has the role and has its own form of struggle in the Social Action (Parson, C.,1985).

Research data analysis indicates that there existed various forms of activities and performances done by the Jakarta Police, in accordance with its organization and its division of tasks respectively. Step by step of the very complex Police development can be traced by various facts, illustrating stuggle, growth and development of the police. The change of Dutch Police type, Indonesian Police, as the bacground of the police modification, constituted the Indonesian Police history, the Jakarta Police in particular.

The desciption of research analysis indicates that the Jakarta Police has an obvious participative role in the development of the struggle for Indonesian Independence (1945-1950). Police organizational system, which was still to be developed an the time. Was fully problematic, on acount of the Dutch interference along with the Allied Forces, that clearly and deliberately wishing to recapture this colonial archipelago into their hands. Therefore the Jakarta Police by its simplicity, joined to establish the Civil Policecontiguously side by side with the Ducth and the Allied Forces.

Riots and conflicts betweem indigenous and the Ducth and Allied Forces Civil Police rose everywhere, and this case the Jakarta Police afforded to perform its social action, by establishing various sections from section I up to section VII covering Jakarta Territory and its environments.

Jakarta Police action in the era 1945 - 1950 was supported by the community people, especially the struggling youth in Jakarta, itegrated with the Jakarta Police, a.o The Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priok, Pasar Ikan, Grogol Comminities, along with the ones beyond Jakarta, as those of. Depok, Tangerang, Rengas nengklok and others.

Cooperative action and effort in facing/confronting the enemy by the Jakarta Police and the communities, were constantly endeavoured and desired to be done collectively. Adapting to the police equipment mediocrity as atribute and uniform worn by the Jakarta Police, action performed was always afforded at least to protect and secure the community.

This is juts a brief illustration cvoncerning the Jakarta Police's Role in 1.945 - 1.950, reported as research outcome, hoping that it will benefit the Jakarta Police society in general."

"Fungsi Polisi adalah memelihara ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi diatas Polri memerlukan dukungan dari beberapa komponen yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu Polri bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh dan pimpinan informal. Untuk memperoleh dukungan tersebut polisi menjalin hubungan dan kerjasama. Dalam pelaksanaannya polisi kadangkala terjebak dengan hubungan yang dilakukan dengan tokoh informal yang ada. Kekuatan informal yang mempunyai konotasi negatif dimata masyarakat diajak bekerja sama, contohnya adalah Preman.Dari hubungan ini timbul kecenderungan penyimpangan kewenangan dan menumbuhkan peluang preman untuk tetap melakukan kegiatan. Tesis ini membahas tentang hubungan Polsekta llir Timur l dengan preman serta dampak yang di timbulkan dari pola hubungan yang dilakukan."

"Pengembangan karir adalah kunci di dalam peningkatan kinerja. Hal ini karena pada hakikatnya, koordinasi dan pengelolaan SDM organisasi sangat penting dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini dapat dilakukan melalui manajemen karir. Persoalan yang ada di dalam bidang manajemen karir SDM Polri selanjutnnya yang tidak bisa dihindarkan adalah adanya kecenderungan antara individu dan organisasi yang memiliki posisi kekuasaan tertentu memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakannya, yang mana hal ini terlihat pada kasus penyalahgunaan kewenangan jabatannya, yang mana hal ini dapat diamati pada kasus Irjen FS yang berupaya mengintervensi dan mengendalikan semua anggotanya untuk memanipulasi hasil penyidikan atas kematian Brigadir J. Pola pembinaan karir menuju SDM Polri yang Presisi ini juga penting digunakan untuk mengatasi adanya budaya code of silence, mengatasi masalah nepotisme dan mewujudkan model pembinaan karir SDM Polri yang ideal, khususnya yang pada pada proses penempatan SDM Polri yang lebih transparan, akuntabel agar mampu mencetak SDM Polri yang profesional.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori dalam penelitian ini menggunakan konsep pembinaan karir, konsep presisi, konsep akuntabel, dan konsep profesional. Pola pembinaan karir pada SDM Polri yang telah menempuh studi di Luar Negeri tidak hanya didasarkan pada program pendidikan yang telah ditempuh semasa bangku pendidikan. Upaya menciptakan pola karir SDM Polri yang akuntabel dan profesional dapat dilakukan dengan merit system yang didasarkan pada penilaian standar komptensi dan indikator di organisasi Polri, dan diintegrasikan dengan teknnologi big data, untuk membuat sistem menciptakan pola karir SDM Polri yang Presisi dan menjadi lebih transparan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan karir pada SDM Polri yang telah menempuh studi di Luar Negeri tidak hanya didasarkan pada program pendidikan yang telah ditempuh semasa bangku pendidikan, tetapi cenderung berdasarkan pada komptensi dan dan indikator yang ditentukan oleh organisasi Polri seperti yang tertuang di dalam Perkap No. 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Assesment Center. Saran yang diberikan untuk mewujdukanSDM Polri yang Presisi adalah menerapkan merit system yang terintegrasi denganbig data dan membuat regulasi yang tetap terkait prosedur pelaksanaan pembinaankarir tersebut.

---

Career development is the key in improving performance. This is because in essence, the coordination and management of organizational human resources is very important. To achieve this goal, this can be done through career management. The next problem in the field of Polri HR career management that cannot be avoided is that there is a tendency between individuals and organizationswho have certain positions of power to have a tendency to abuse it, which can be seen in cases of abuse of authority in their positions, which can be observed in thecase of Inspector General FS who attempted to intervene and control all of its members to manipulate the results of the investigation into the death of Brigadier J. This pattern of career development towards precise Polri HR is also important to be used to overcome the existence of a culture of code of silence, overcome the problem of nepotism and create a career development model for Polri HR that is ideal, especially in the process of placing Polri human resources which is more transparent and accountable so that they are able to produce professional Polri human resources. The method used is using a qualitative approach. The theory in this study uses the concept of career development, the concept of precision, the concept of accountability, and the concept of professionalism. The pattern of career development for Polri human resources who have studied abroad is not only based on educational programs that have been taken during their studies. Efforts to create an accountable and professional Polri HR career pattern can be carried out with a merit system based on an assessment of competency standards and indicators within the Polri organization, and integrated with big data technology, to create a system for creating a career pattern for Polri HR that is precise and becomes more transparent.

The results of this study indicate that the pattern of career development for Polri human resources who have studied abroad is not only based on educational programs that have been taken during their studies, but tends to be based on competencies and indicators determined by the Polri organization as stipulated in the Perkap No. 5 of 2016 concerning Implementation of the Assessment Center. The advice given to create precise Polri human resources is to implement a merit system that is integrated with big data and make permanent regulations related to the procedure for implementing career development."