Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pengetahuan sebagai perangkat komunikasi korporasi dengan kegiatan pengambilan keputusan dalam organisasi dengan organisasi Pricewaterhouse Coopers sebagai obyek penelitiannya.Dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kerangka konsep yang dipergunakan untuk menganalisis pembentukan pengetahuan dan pengaruhnya dalam kegiatan pengambilan keputusan. Konsep-konsep yang digunakan dalam tesis ini seperti pengertian variabel-variabel yang berpengaruh dalam pembentukan pengetahuan seperti variabel sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi serta konsep komunikasi korporasi yang memberikan gambaran bahwa pembentukan pengetahuan dalam organisasi juga sangat difasilitasi oleh kegiatan komunikasinya. Kemudian juga variabel pengambilan keputusan yang sangat tergantung pada proses pembentukan pengetahuan dan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh anggota organisasi yang terkait didalam kegiatan pengambilan keputusan tersebut.Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan temuan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pernaparan hasil penelitian pada bagian lima dari penulisan maka temuan ini mengungkapkan bahwa Pricewaterhouse Coopers masih lebih memanfaatkan sarana mediasi dalam pembentukan pengetahuan sedangkan kegiatan sosialisasi yang menjadi sarana pertemuan langsung masih menempati porsi terendah dalam mendukung kegiatan pengambilan keputusan.Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini juga terdapat implikasi teoritis dan praktis dari tulisan ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, baik bagi kaum akademisi maupun kaum praktisi."

"Persaingan dan perubahan lingkungan eksternal industri minyak global secara umum dan di Indonesia secara khusus menuntut perubahan-perubahan di lingkungan internal perusahaan yang bergerak di industri itu untuk mempertahankan eksistensi, yang dapat dapat diraih melalui corporate image building didukung dengan strong corporate identity, dengan melakukan redefenisi terhadap citra perusahaan terhadap segenap atribut dari brand perusahaan. Secara konseptual proses redefinisi ini disebut rebranding yang telah dilakukan oleh PT Medco Energi Intemasional, Tbk. terhadap subsidiarinya, PT Exspan Nusantara menjadi PT Medco E&P Indonesia.Salah satu aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan rebranding adalah melalui program komunikasi ekstemal dan internal. Program komunikasi internal bertujuan untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan sikap positif kalangan internal, terutama karyawan. Implementasi program komunikasi internal ini melalui proses manajemen komunikasi antara lain perencanaan, strategi dan implementasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menguraikan strategi komunikasi internal dalam corporate rebranding yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.Menggunakan metode wawancara mendalam kepada narasumber yang terlibat dalam proses implemetasi komunikasi internal dalam corporate rebranding sebagai metode pengumpulan data dan mengacu pada communication campaign system model dalam melakukan analisis data, menghasilkan temuan bahwa strategi komunikasi internal perubahan nama dan logo perusahaan tersebut melalui beberapa tahapan. Mulai dari analisis permasalahan, identifikasi khalayak sasaran, verifikasi hasil riset, pengelolaan program komunikasi herdasarkan tujuan, perencanaan dan strategi pesan, perencanaan dan strategi media, analisis perencanaan dan kerja serta anggaran. Namun, tidak semua komponen-komponen pada setiap tahapan dalam model-yang secara konseptual harus terpenuhi-dipenuhi oleh manajemen dalam menetapkan strategi komunikasi internalnya. Hasil penelitian ini berimplikasi secara teoritis, metodologi dan praktis. Secara teoritis, memperkuat karakteristik beberapa konsep rebranding yang dikemukakan Moss, Temporal, Aaker, dan Cornelissen, serta strategi komunikasi intemalnya yang dikembangkan oleh Pace, Argenti dan Vardaman. Irnplikasi secara metodologi penggunaan communication campaign system model yang dikembangkan Simmons sebagai acuan dalam analisis data. Sedangkan implikasi praktis, hasil penelitian ini memberikan informasi yang otentik dan alami tentang implementasi strategi komunikasi internal perubahan nama dan logo PT Medco E&P Indonesia yang dapat dijadikan basis untuk inovasi strategi komuniksi internal di perusahaan ini.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain, dalam masa transisi atau perubahan perusahaan, seperti program rebranding, maka harus ada perhatian khusus dan intensif dalam program komunikasinya. Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan untuk merubah intensitas penggunaan pesan yang bersifat tulisan dan terdokumentasi dengan beralih pada penggunaan komunikasi langsung yang bersifat dua arah, teratur dan regular mulai dari pemilik, direksi, level menengah hingga kepada karyawan."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan bagaimana komitmen bekerja yang ada di PT. Pasaraya Nusakarya (PNK) sesuai dengan iklim komunikasi yang berkembang di perusahaan ini. Dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kondisi perusahaan Pasaraya yang sedang mengalami krisis sedikit banyak mempengaruhi individu untuk tetap bertahan atau meninggalkan pekerjaannya. lklim komunikasi yang terjadi pada saat krisis turut mempengaruhi interaksi komunikasi dalam menunjang atau memperlemah komitmen bekerja paxa karyawan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat perputaran karyawan (turn over) yang cukup tinggi di saat krisis terjadi.Iklim komunikasi dipandang sebagai suatu kualitas pengalaman yang subyektif yang timbul dari persepsi karyawan terhadap interaksi dalam organisasi. Dimensi dalam iklirn komunikasi organisasi adalah dukungan, kepercayaan dan keterbukaan, tujuan kinerja tinggi dan partisipasi dalam keputusan (Redding, 1988). Sedangkan komitmen berorganisasi merupakan keadaan psikologis yang memberi ciri hubungan karyawan dengan organisasi tempatnya bekerja dan berimplikasi pada pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi. Allen dan Meyer menggolongkan komitmen berorganisasi ke dalam. tiga komponen yaitu, komitmen afektzf yaitu komitmen yang mengacu pada kedekatan emosional, keterlibatan dan identifikasi diri individu terhadap organisasi; komitmen berkesinambungan yaitu, komitmen yang didasarkan pada persepsi individu terhadap kerugian yang diasosiasikan oleh individu jika meninggalkan organisasi; komitrnen normatif yaitu komitmen yang mengacu pada perasaan kewajiban untuk tetap berada pada organisasi. Ketiga komponen ini merefleksikan keadaan psikologis tertentu (want to, need to dan ought to) dimana seorang individu dapat berada dalam keadaan psikologis yang berbeda derajat kekuatannya pada masing-masing komponen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan berperan serta (participant observation) yang berlokasi di Pasaraya Grande, salah satu toko ritel serba ada di Jakarta. Menggunakan paradigma interpretif untuk melihat bagaimana individu yang terlibat dalam organisasi mengartikan proses komunikasi yang terjadi di ruang lingkup kerjanya, sehingga dapat dilihat komitmen berorganisasi yang ada merupakan hasil dari proses interaksi komunikasi tersebut. Penelitian ini memfokuskan bagaimana iklim komunikasi pada saat krisis di perusahaan dapat membentuk suatu komitmen para anggota, yaitu untuk bertahan atau memutuskan keluar dari PT. Pasaraya Nusakarya.Data primer diperoleh dan wawancara mendalam (in depth interview) dan pengamatan (obeservation) terhadap lima informan para eksekutif tingkat menengah di PT. Pasaraya Nusakarya. Pemilihan informan ini didasarkan pada kriteria yaitu eksekutif menengah yang sudah bekerja minimal lima tahun, kinerj a karyawan tidak pernah bermasalah terhadap perusahaan, telah mengikuti pelatihan minimal tiga kali sehingga internalisasi nilai terwujud baik dan dapat memberikan keterangan yang pasti dan terinci sehingga dapat menunjukkan bukti-bukti atas apa yang dilakukannya. Pemilihan informan ini disebabkan karena sebagian besar karyawan non eksekutif adalah karyawan kontrak dan pekerja paruh waktu sehingga hal yang lumrah jika perputaran karyawan non eksekutif lebih tinggi dibanding eksekutif.Dari hasil penelitian, didapati bahwa komitmen berkaitan erat dengan nilai organisasi dan iklim komunikasi yang terjalin di antara anggota organisasi. Dari lima informan yang diwawancarai dan diamati, terbagi menjadi tiga kelompok komitmen, yaitu kelompok pertama, informan yang berkomitrnen afektif yang mendasarkan komitmennya pada kenyamanan dan mempunyai pemahaman nilai organisasi yang rendah. Kedua, adalah kelompok informan yang berkomitmen berkesinambungan yang mendasarkan komitmen pada kesempatan, mereka akan berkomitrnen jika ada sesuatu yang bisa diharapkan dan diperoleh dari organisasi dengan atau tanpa internalisasi nilai organisasi. Ketiga, kelompok informan dengan komitmen normatif, yaitu mereka yang tetap memegang teguh komitraen karena faktor keharusan dan atas kebanggaan diri dalam diri mereka. Nilai organisasi cenderung tertanam kuat sebagai akibat dari internalisasi nilai yang cukup lama.Interaksi komunikasi yang terbuka dan suportif juga mempengaruhi individu dalam meneruskan komitmennya pada perusahaan, terutanna dan aspek lingkungan dan rekan sekerja. Hal ini membentuk iklim komunikasi yang mendorong individu untuk dapat menikmati keanggotaannya dalam organisasi walaupun kondisi krisis terjadi dalam perusahaan dimana hal ini mampu meningkatkan komitmen mereka untuk tetap bertahan di suatu organisasi."

"Birokrasi menurut Weber adalah unit sosial yang memiliki tujuan, struktur hierarki, dan aturan/prosedur yang jelas. Organisasi birokrasi hadir dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Struktur hierarki organisasi tersebut terdiri dari bagian-¬bagian yang dimaksudkan untuk memperjelas peran, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing bagian. Aturan/prosedur dalam birokrasi menjamin setiap bagian agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, setiap peran, kewenangan dan tanggungjawab dalam birokrasi melekat pada jabatan tertentu.Dalam organisasi birokrasi, komunikasi dilakukan dengan mengikuti alur formal, bahkan komunikasi tulis-menulis lebih dominan daripada komunikasi tatap muka. Tujuan dan pola komunikasi semacam ini agar wewenang yang melekat pada jabatan tertentu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, praktek komunikasi keorganisasian dalam birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.Praktek-praktek komunikasi keorganisasian dapat dipahami melalui teori strukturasi organisasi. Struktur dalam teori strukturasi didefinisikan sebagai aturan dan sumberdaya yang dibawa dan digunakan para anggota organisasi dalam berinteraksi, dalam hal ini meliputi ekspektasi relasional, peranan-peranan kelompok, norma-norma, jaringan-jaringan komunikasi dan institusi-institusi kemasyarakatan. Teori strukturasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi sebagai dasar tindakan sosial merupakan proses produksi dan reproduksi sejumlah sistem sosial. Organisasi birokrasi sebagai sistem sosial merupakan basil dari tindakan sosial para anggotanya. Dinyatakan juga bahwa struktur memberikan pedoman bagi individu dalam memahami sesuatu, bertindak, dan mencapai tujuan organisasi. Tindakan sosial tersebut pada akhirnya akan menciptakan struktur-struktur baru.Strukturasi dalam organisasi dapat diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik, yaitu conception, implementation, reception. Conception adalah tahap pendefinisian konsep organisasi termasuk norma, kesepakatan, mekanisme dan etika. Implementation adalah tahap kodifikasi formal yaitu, ketika semua konsep diputuskan dan dilembagakan. Reception adalah tahap ketika para anggota organisasi menerima keputusan atau kebijakan organisasi. Proses strukturasi tersebut tidak berjalan secara sederhana, melainkan merefleksikan hubungan-hubungan dan praktek-praktek keorganisasian yang kompleks dan mengandung muatan konflik.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses strukturasi dalam organisasi birokrasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat). Rentang waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2006. Janis dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumen, arsip dan hasil rekaman. Dalam penelitian ini, pilihan terhadap sumber data didasarkan pada informasi yang ingin digali. Informan yang diwawancara meliputi Komisioner, Asisten Ahli, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan observasi dilakukan atas praktek-praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat. Melalui metode-metode tersebut, semua data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang bersifat individual dan organisasional dalam proses strukturasi organisasi. Faktor-faktor seperti kecemasan komunikasi, kredibilitas informasi maupun peran anggota dalam jaringan mempengaruhi hubungan dan praktek praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah institusionalisasi dalam organisasi birokrasi KPI Pusat belum memadai. Hal ini terlihat pada saat mendefinisian konsep organisasi dan keputusannya. Keputusan organisasi hanya merupakan kesepakatan aksiomatik sehingga para anggota tidak sepenuhnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan organisasi. Kenyataan tersebut turut mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi karena para anggota cenderung mendefinisikan, melaksanakan dan menerima keputusan berdasarkan tolak ukur pribadi bukan tolak ukur organisasi. Singkatnya, KPI Pusat sebagai organisasi birokrasi belum mencerminkan sebuah lembaga yang mapan. Bahkan dari beberapa kasus yang muncul, tidak menunjukkan adanya penyelesaian kasus secara tuntas, sebaliknya yang terlihat adalah conflict avoidance yang justru memproduksi dan mereproduksi masalah dan membuka peluang timbulnya konflik laten.Implikasi dari penelitian ini mencakup implikasi akademik dan praktis. Secara akademik dapat menegaskan teori komunikasi keorganisasian terutama proses strukturasi organisasi yang menunjukkan peran komunikasi sebagai dasar tindakan sosial para anggotanya yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Secara praktis diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik strukturasi yang bersifat kompleks dan penuh muatan konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi KPI Pusat untuk mengevaluasi kegiatan komunikasi dan kebijakan komunikasi organisasinya.Saran dari penelitian ini, KPI Pusat seharusnya mendefmisikan kembali institutional building yang merupakan pedoman bagi para anggota organisasi untuk berpikir, bertindak, berprilaku dan mencapai tujuan. Dengan adanya orientasi yang sama di antara anggota organisasi, niscaya apa yang menjadi keputusan KPI Pusat mencerminkan keputusan lembaga sepenuhnya. Di samping itu, perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas yang dapat diterima pihak-pihak yang terlihat konflik dan dibutuhkan juga sanksi yang jelas atas pelanggarannya. Dengan demikian dapat mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari.

---

Weber defines bureaucracy as a social unit with explicitly defined goals, hierarchical structure, and a set of rules or procedures. Bureaucracy organization has to allocate goods and services for public. The essence of bureaucracy is hierarchy, consisting number of positions. Such rules or procedures allow the solution of problems, standardization and equality in the organizations. So that, members of bureaucracy organization accomplish their role based on their position.

In bureaucracy organizations, a related aspect of transformation of interpersonal relations is that face to face communication is frequently subordinated to communication in writing. Written records as a defining characteristic of bureaucracy, are functional for organizations because they insulate from illegitimates influences, or indeed from any direct influence of individuals and groups.

In structuration theory, structures are the rules and resources people use in interaction. Structures in this theory like relational expectations, group roles and norms, + communication networks, and social institutions both affect and are affected by social action. Structuration theory states that human action is a process of producing and { reproducing various social systems. Organization, like any other social system are produced through actions and interactions among individuals. Structuration always involves three modalities or dimensions. These are (1) an interpretation or understanding, (2) a sense of morality or proper conduct, and (3) a sense of power in action. The rules we use to guide our actions, in other words, tell us how something should be understood, what should be done, and how to get things accomplished. All of those activities in turn create new structures and reproduce old ones.

Organizational structure is created when individuals communicate with others in three metaphorical "sites," or centers of structuration. The first includes all those episodes of organizational life in which people make decisions and choices that limit what can happen within the organization. This is the site of conception. The second site of organizational structuration is the formal codification and announcement of decisions and choices, the site of implementation. Finally, structuration occurs as organizational members act in accordance with the organizational decisions, which is the site reception. The communication activities at these three sites are often difficult and conflict laden

Research on structuration in bureaucracy organization has added much to our knowledge about how the structuration process being applied in the bureaucracy organization- KPI Pusat. The characteristics of bureaucracy organization described ' above, help us to understand those three sites of structuration.

This qualitative research is under gone for 6 (six) months time, starting from May until October 2006. Case study is chosen for this research to have a comprehensive understanding of phenomenon. Interview, observation and analysis the documents, files and records is the measure to collect data. The informations obtained from the data source will depend on purposeful selection principle. Informants interviewed in this research are Commissioners, Assistants, Civil Servants and Non Civil Servants. The observation is focuses on communication and organization activities in KPI Pusat. After all the data collected, the next step is to analysis and to reach conclusion.

The result of this research shows there are 2 (two) barriers in structuration process. Barriers that come from individual characteristics and differences and barriers that come from organization's structures, systems and processes. Certain factors such as communication apprehension, information credibility and networks contribute the complexity of this process.

As it shown above has led the conclusion that institutional building in KPI Pusat is not mature yet. The definition of organization concept and all the policy taken are just an axiomatic concensus. So that, the organization policy that have been taken are often not fully accepted and implemented by the members of organization. Member of organizations tends to make a decision based on her/his interest and not for organizational purposes. In some cases, the solution that are offered by the members of organizations is not satisfying for each other. This condition make a repetitive situation for some cases.

Finally, there is a recommendation for KPI Pusat. KPI must redefine its institutional form and purposes because it will become a guidance for organizational members to think, to act, to behave and to accomplish the main goals."

"Sebagai organisasi nirlaba yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan dunia usaha dan pemerintah Kamar Dagang dan Industri Indonesia dibentuk sebagai 'payung' dunia usaha. Melihat skala dari organisasi ini, maka komunikasi merupakan hal yang mutlak agar dapat mengkampanyekan keberadaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan yang muncul dari perumusan masalah seperti untuk melakukan pengembangan terhadap teori Reputation Quotient agar dapat mengetahui status reputasi organisasi nirlaba, faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan reputasi organisasi nirlaba , dan menggambarkan alternatif strategi komunikasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran yang sesuai."

"Di era reformasi dituntut adanya perubahan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan perubahan tersebut, maka potensi pemuda sebaiknya dihimpun dalam satu wadah.Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Organisasi Kepemudaan lintas etnis, agama, golongan maupun partai politik harus menunjukkan eksistensinya secara menyeluruh, terpadu dan terencana, namun hingga saat ini eksistensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang :1. Sejauh mana hubungan KNPI dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?2. Sejauh mana potensi KNPI mampu menjadi perekat integrasi bangsa khususnya di Wilayah propinsi DKI Jakarta ?3. Bagaimana peran KNPI dalam meningkatkan Ketahanan Wilayah Propinsi DKI Jakarta?Penelitian akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa.Untuk mengetahui peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa dilakukan dengan menggunakan Metode Likert.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dan melibatkan sample sebanyak 30 responden yang diambil dari seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta yang melibatkan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa yang dilakukan oleh KNPI telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan., maka berdasarkan hasil penelitian. peran KNPI telah tercapai.bagi generasi muda dan mahasiswa pada masa akan datang.

---

In the reformation era is considered necessary the changes in many aspects such as social politic including economy, in order to accomplish those necessities the youth potential should be together in one entity.Indonesian National Youth Council (KNPI) as an organization of trans - ethnics, religion, group and political party must be totally promote its existence, integrated and well plan, anyhow, the existence of youth organization not yet reached in optimal result.Based on the reasons, the research conducts a research about:1. How far the relationship between KNPI and the government of DKI Jakarta Province?2. How far the potency of KNPI able to be tied of integration of the nation, particularly in DKI Jakarta Province?3. How is the role of KNPI in enhanced local depended of DKI Jakarta Province ?The research will from focus on the perception or opinion of youth organization leaders, youth prominence figure and official of the government of DKI Jakarta Province related to the role of KNPI in the effort of Nation integration building.To find out of the relationship between the role of KNPI and the effort of Nation integration building, in conducting of research used method of Likert.The method of the research uses qualitative and quantitative methods, which takes sample of 30 respondence which include youth organization leaders, youth prominence figure and official government of DKI Jakarta province.Based on the research it can be concluded that perception of the role of KNPI and the effort in nation integration building which conducted by KNPI gives significantly contribution achievement.The researcher findings can be considered as in input to the academic, youth generation and student in the next era."

"Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) merupakan suatu Badan yang sangat strategis yang berfungsi memberikan masukan kepada Mendiknas dalam rangka perurnusan kebijakan pendidikan nasional. Badan ini memiliki dua lokasi kantor yang berbeda, pertama di lingkungan Kantor Depdiknas, Senayan dan kedua di Iingkungan kantor Balai Pustaka, Senen.Beberapa hambatan dijumpai pada Badan ini antara lain masalah komunikasi internal organisasi, yang tidak disadari oleh pimpinan, yang ditunjukkan antara lain informasi dari pimpinan kurang tersebar kepada pegawai; sering terlambatnya laporan kegiatan dari masing-masing unit kerja; dan terlambatnya pemenuhan permintaan pimpinan yang bersifat urgen. Rumusan masalah penelitian: Bagaimana pelaksanaan sistem komunikasi internal organisasi yang lokasinya tersebar di dua tempat? Pertanyaan penelitian: (1) Apakah ada perbedaan tingkat kepuasan organisasi, tingkat kepuasan komunikasi, dan iklim komunikasi antara pegawai di kantor Senen dan pegawai di kantor Senayan? (2) Apakah ada perbedaan antara pelaksanaan sistem komunikasi internal pegawai di kantor Senen dan pegawai di kantor Senayan? (3) Apakah ada hubungan antara level pegawai dengan: kepuasan komunikasi, kepuasan organisasi, iklim komunikasi dan pelaksanaan sistem komunikasi internal kantor? dan (4) Budaya organisasi yang bagaimana yang berkembang dari hasil interaksi diantara para pegawai dengan organisasinya?Teori yang digunakan dalam penelitian ini adlah Teori Sistem, dimana organisasi dianggap sebagai sebuah sistem. Sebagai suatu sistem organisasi terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain saling bergantung dan berada dalam suatu lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) pelaksanaan sistem komunikasi internal Balitbang Depdiknas, yang lokasi kantornya berada di dua lokasi yang berbeda; (2) ada tidaknya perbedaan tingkat kepuasan organisasi, tingkat kepuasan komunikasi, dan iklim komunikasi antara pegawai di kantor Senen dan pegawai di kantor Senayan; (3) ada tidaknya perbedaan antara pelaksanaan sistem komunikasi internal pegawai di kantor Senen dan pegawai di kantor Senayan; (4) ada tidaknya hubungan antara level pegawai dengan: kepuasan komunikasi, kepuasan organisasi, iklim komunikasi dan pelaksanaan sistem komunikasi internal kantor; dan (5) budaya organisasi yang bagaimana yang berkembang dan hasil interaksi diantara para pegawai dengan organisasinya.Metode penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan metode Audit Komunikasi pada Organisasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified sampling, diperoleh 115 responden. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan instrumen Profil Komunikasi Keorganisasian (PKK) dan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan metode statistik dengan program SPSS 13 for Windows. Penghitungan statistik yang digunakan adalah mengukur mean PKK untuk melihat nilai kondisi organisasi yang sebenamya; t test untuk melihat perbedaan mean antarlokasi, dan Korelasi Spearman Rho untuk melihat hubungan antarlevel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kepuasan komunikasi dan kepuasan organisasi cukup, (2) iklim komunikasi kurang baik, terutama dalam hal kepercayaan. (3) Kebutuhan informasi kurang tercukupi; (4) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan organisasi, tingkat kepuasan komunikasi, dan iklim komunikasi pegawai di kantor Senen dengan pegawai di kantor Senayan; (5) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan sistem komunikasi internal pegawai di kantor Senen dengan pegawai di kantor Senayan; (6) Tidak ada korelasi yang signifikan antara level pegawai dengan: kepuasan komunikasi, kepuasan organisasi, iklim komunikasi, dan pelaksanaan sistem komunikasi internal kantor (5) Budaya yang berkembang belum menunjukkan budaya kuat.Implikasi teoritis dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem komunikasi yang efektif ditandai dengan kondisi iklim komunikasi yang baik, tingkat kepuasan organisasi dan tingkat kepuasan komunikasi yang tinggi dan budaya organisasi yang kuat. Implikasi praktis adalah audit komunikasi dapat dilaksanakan untuk mengetahui dan memperbaiki pelaksanaan sistem komunikasi internal suatu organisasi. Sejumlah rekomendasi disampaikan kepada pimpinan Balitbang untuk memperbaiki pelaksanaan sistem komunikasi internal Badan: (1) Perlu dilakukan perbaikan dalam iklim komunikasi agar lebih terbuka, saling percaya, mendukung, partisipatif, dan tetap memberikan perhatian pada tujuan kinerja tinggi; (2) Perlu keterbukaan terhadap informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pegawai; (3) Perlu ditunjuk staf liason (penghubung) yang dapat memperbaiki hubungan antara atasan bawahan dan sebaliknya. (4) Perlu meningkatkan keterampilan komunikasi pegawai, agar proses komunikasi di kantor berlangsung secara efektif dan efisien; (5) Perlu mendapat perhatian bagi peneliti lebih lanjut bahwa jarak lokasi kantor tidak menjadi kendala yang berarti terhadap jalannya proses komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lainnya tanpa kendala ruang dan waktu; (6) Perlu dilakukan kembali Audit Komunikasi setelah dua tahun rekomendasi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi secara komprehensif perkembangan kantor dan program komunikasi yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi audit komunikasi ini."

"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II adalah organisasi publik, yang menjalankan dan mendukung visi misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu terselenggaranya program pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat. Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton : 1996 adalah merupakan konsep untuk penilaian kinerja, dengan memasukkan non perspektif keuangan, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, proses operasi intenal, pelanggan, disamping perpektif keuangan itu sendiri.Dalam Penilaian kinerja organisasi publik, penilaian kinerja non perspektif keuangan merupakan tujuan pokok dari organisasi, terutama perspektif pelanggan/mitra kerja. Tujuan utama organisasi publik bukan untuk memaksimalkan keuntungan secara finansial (laba) akan tetapi keseimbangan antara pertanggungjawaban finansial (anggaran yang disediakan) dengan yang digunakan, yang mengambarkan target program yang terlaksana dengan jumlah anggaran yang tersedia selama proses operasi internal, dan pelayanan yang berlangsung.Penelitian terhadap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II mengunakan metode analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang dinyatakan dalam kuesioner terhadap pelayanan, proses operasi internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun hasil analisis terhadap penilaian kinerja secara keseluruhan dalam adalah baik dengan total skor 57 dengan rincian sebagai berikut :1). Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran organisasi berada dalam kondisi cukup baik dengan total skor 92). Kinerja proses operasi internal organisasi berada dalam kondisi yang baik dengan total skor 113). Kinerja pelanggan yang dilayani organisasi berada dalam kondisi yang sangat baik dengan total skor 254). Kinerja keuangan organisasi berada dalam keadaan yang effisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam kondisi yang cukup baik dengan skor 10 Dimasa mendatang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II sebagai organisasi publik harus terus menerus meningkatkan kinerja khususnya kinerja pelanggan dengan terus meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja dan kinerja operasi internal organisasi dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta bermoral tinggi tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsi

---

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II is a public organization who runs and supports the vision and mission of The Directorate General of Treasury that is the implementation of government?s programs and services for the public. Balanced Scorecard which is introduced by Kaplan and Norton: 1996 is a method of evaluating performances that includes non-financial perspective, such as learning and growth, customers, internal operating process, along with financial perspective.In appraising public organization?s performance, assessment on nonfinancial perspective is the major approach, particularly customer?s or client`s perspectives. The ultimate goal of a public organization is not maximizing financial profit but balancing financial responsibility between provided funds and spent funds that points up the accomplishment of the target programs compared with the available funds throughout the internal operating process and the delivering of the service.Research on Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II utilizes the descriptive analytic method which is used to study the research variables which are applied in the questionnaire. Those research variables are service, internal operating process, and learning and growth. Moreover, the finding of the analysis of the overall performance assessment is good with total score 55 which is dispersed as follows:1. Performance of the organization`s learning and growth is in enough condition with total score 92. Performance of the organization`s internal operating process is in good condition with total score 113. Performance of the organization`s service is in exelent condition with total score 254. Performance of the organization`s finances is efficient and accountable is in enough condition with total score 10In the future, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II as a public organization should continuously increase its performance especially service?s performance by consistently increasing service to the clients and performance of internal operating process which are supported by human resources that have knowledge, skill and high morale without disregarding main duty and function."

"ABSTRAK Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam setiap proses kejahatan, individu akan melalui proses desistance from crime, seseorang mengakhiri masa keterlibatannya dalam aksi terorisme. Proses disengagement adalah tahapan yang penting untuk mencapai desistance from crime. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang harus memiliki pull factor, seperti keluarga, lingkungan, ekonomi maupun hukuman. Maka, dalam penelitian Thesis ini, ada empat variabel determinan yang dapat mendorong individu menjadi desistance from crime. Kemudian, artikel jurnal yang ditulis oleh LaFree dan Miller (2015) yang berjudul desistance fromterrorism: what can we learn from criminology? membahas tujuh perspektifteoritis yang berkaitan dengan prediksi yang berkaitan dengan desistancedan mempertimbangkan potensinya untuk menjelaskan desistance from terrorism.Dengan menganalisis dan membedah hal tersebut, akan memunculkan pola-pola desistance from crime dan memperlihatkan kecenderunganprimary desistanceyangbersumber pada data pengalaman 30 mantan teroris di Indonesia.

---

ABSTRACT

Terrorism is categorized as extra-ordinary crime. In every crime process, an individual will go through a process of desistance from crime, which is a proses of someone ended his/her involvement in acts of terrorism. The disengagement process is a crucial stage to achieve desistance from crime. To achieve this, an individual must have pull factor, such as family, surroundings, economy, and punishment. Thus, in this thesis study, there are four determinant variables that can encourage individual to be desistance from crime. Then, article journal written by LaFree and Miller (2015) entitled desistance from terrorism: what can we learn from criminology? discuss seven criminological perspectives relating to predictions about desistance and consider their potential to explain desistance from terrorism. By analyzing and dissecting this, patterns of desistance from crime will emerge and show the tendency for primary desistance based on data from thirty former terrorist in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan iklim komunikasi dalam perubahan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika pasca pembubaran Departemen Penerangan. Berbagai perubahan yang terjadi secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan iklim komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kasus. Kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini antara lain komunikasi organisasi, iklim komunikasi dan perubahan organisasi. Hasil temuan dalam penelitian ini antara lain, bentuk komunikasi antara atasan dan bawahan yang terjadi di Departemen Penerangan ditandai dengan karakteristik instruktif, hirarkis, otoriter, feodal, dan top down. Sedangkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika komunikasi ditandai dengan suasana egaliter, terbuka, dan tidak berjarak, serta adanya pemanfaatan teknologi seperti e-mail, e- office, dan media sosial dalam komunikasi atasan dan bawahan; Gambaran iklim komunikasi yang tercipta di Departemen Penerangan mengarah pada iklim komunikasi defensif. Sedangkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, iklim komunikasi yang terjadi mengarah pada iklim komunikasi suport.

---

The research aims to describe communication climate in the organizational change especially in Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) after Departemen Penerangan's era. Many of change that isn't directly affect on the creation of communication atmosphere in MCIT. This research is a qualitative descriptive research using case study research method. The framework idea is used in the research such as communication, organization, communication atmosphere and organizational change.

The finding result of the research such as, communication form between superiors and subordinates that occurred in Departemen Penerangan is marked with instructive characteristic, hierarchies, authoritarian, feudal and top down; while in MCIT, communication is marked with egalitarian atmosphere, open communication without any gap, and communication using technology such as email, e-office and social media. The description of communication atmosphere created in Departemen Penerangan aims to defensive communication, while in MCIT, the communication atmosphere aims to supportive communication."