Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kondisi saat ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tindak pidana narkotika tidak pernah surut, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Salah satu daerah di wilayah hukum Provinsi Banten yang masuk dalam zona merah darurat narkotika adalah Kota Tangerang. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, ditemukan 20 putusan Hakim dengan pelanggaran yang sama namun menjatuhkan putusan yang berbeda-benda (disparitas). Pada dasarnya disparitas dimungkinkan terjadi apabila adanya alasan yang jelas. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari adanya diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun terjadinya disparitas putusan yang tidak dapat dihindarkan bertentangan dengan konstitusi, sebab berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas yang terjadi dalam putusan terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang umumnya menjatuhkan pidana penjara terhadap para penyalahguna narkotika, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, dan  sekunder dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadi disparitas putusan pada 20 kasus putusan yang dijadikan sampel penelitian. Pertama, Hakim sama-sama menjatuhkan pidana minimal dengan barang bukti shabu pada takaran yang berbeda. Kedua, faktor penyalahguna dipidana penjara diakibatkan karena dalam setiap dakwaan tidak terdapat tuntutan Terdakwa untuk direhabilitasi, Ketiga, pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi tidak jelas, sebab dengan telah terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan kondisi fakta dipersidangan yang tidak jauh berbeda, ada yang dipidana penjara, ada pula yang direhabilitasi, padahal secara umum syarat Terdakwa untuk dapat menjalani tindakan rehabilitasi sesuai SEMA tidak terpenuhi.

 

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika

---

It is prevalent today that illicit narcotic abuse is a transnational crime as the producers, couriers and victims can be from a variety of countries.  Laws related to narcotics have been sufficient to combat narcotic abuse, that is, Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, narcotic-related-crime rate has never reduced; in fact, it tends to rise.

One of regions under the authority of Province Banten which is categorized as red zone for acute narcotic abuse is Tangerang city. During the process of narcotic law enforcement in district court of Tangerang, 20 similar offences are found to be dropped with different verdicts (disparity). Basically, a disparity can occur for the legitimate reason. The disparity in the judicial verdict is strongly related to judicial discretion in sentencing. However, the disparity cannot contravene legal constitution since it potentially leads to inequality and legal insecurity in its application.

This study aims to analyze the disparities occurring in judicial verdicts against narcotic abuses in district court of Tangerang, the factors of judges’ verdicts, most of which are imprisonment for the defendants, and legal reasonings to decide on rehabilitation for the defendants. This study uses normative jurisprudence with the approach to laws and cases; research data are comprised of primary and secondary law sources, collected by interview and literature review analyzed using qualitative-descriptive approach.

This study reveals that disparities occurr to 20 verdicts, all the research samples. First, judge pronounced minimum sentence based on evidence of different dose of shabu/ extacy. Secondly, the defendants were sentenced to prison since there was no indictment for narcotic rehabilitation for the defendant. Lastly, judge’s legal consideration was not certain owing to the evidence that defendant’s action was in violation of Narcotics Act Article 127 verse (1) letter a jo. in essentially similar legal facts in courts in which ones were sentenced and ones were rehabilitated whereas generally the requirement for rehabilitation based on SEMA was not complied with.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan. Remaja dalam rentan usia transisi banyak mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup, banyak muncul persoalan negatif yang salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Berbagai alasan remaja menyalahgunaan narkoba antara lain baik dari faktor internal maupun eksternal. Jika faktor internal yaitu faktor individu dan faktor permasalahan dalam keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan dimana lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat remaja tinggal dan adanya ketersediaan narkoba. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif yang sangat besar dimasa yang akan datang maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat, keluarga dan lembaga lainnya seperti LSM dan lembaga swadaya lainnya untuk mulai dari sekarang melakukan gerakan pencegahan guna penanggulangan bahaya narkoba pada remaja. Pokok permasalahan yang peneliti angkat dalam tesis ini adalah adakah pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja dengan tujuan untuk mengetahui penyebab utama timbulnya masalah penyalahgunaan narkoba menurut persepsi remaja dan metode pencegahan yang bagaimana yang dapat diterapkan pada remaja agar tidak menggunakan narkoba serta dapat mewujudkan ASEAN bebas narkoba tahun 2015 mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif/ kuantitatif dimana peneliti mengadakan penelaahan dokumen dan wawancara terhadap informan (pengguna narkoba) untuk mengetahui alasan remaja menggunakan narkoba dan menggunakan metode kuantitatif yaitu penyebaran kuesioner terhadap remaja yang masih bersekolah pada SLTA dengan batasan usia antara 15 s/d 20 tahun, keluarga, masyarakat dan pendidik pada wilayah Jakarta Pusat. Hasil Analisis yang didapat pada penelitian ini adalah untuk dua variabel bebas yaitu variabel keluarga dan masyarakat secara simultan berkorelasi lemah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja sedangkan variabel pendidikan secara simultan menghasilkan korelasi yang lemah dan berpengaruh Signifikan terhadap pencegahan bahaya narkoba. Ini disebabkan karena peran keluarga khususnya orang tua di Jakarta Pusat terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan membimbing anak-anak khususnya remaja sehingga remaja merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang akhirnya terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pada variabel masyarakat diperkotaan terlebih Jakarta Pusat kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta pola hidup masyarakat yang individualistis amat rentan bagi remaja untuk terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat yaitu penyalahgunaan narkoba.

---

The influences of family, public society and education to the prevention of the dangerous of drug and narcotic in adolscents The background of this research is the increasing of drug abuse in adolscents. Adolscence are the golden moment, critical moment and vulnerable moment. Adolscents in the transition age have been facing many problems in life, there are many negative problems, One of that is drug abuse. Adolscents have many reasons why they do that, it can be from internal and external factors. The internal factors are Individual and family problems meanwhile the external problem is the influence of education and environment whereas the adoscents stay and also the accesible of the drug.

Base on the reality and the big negative impact in the future that happening in social life, all the national elements such as the government, the law offical, education institution, society , family and others such as Non-Government Official (NGO) and self-helped Institution nowadays are doing the prevention through the protection of the dangerous of drug in adolscents.

The main problem on this thesis is ?Do the family, society and education have a big influence to the drug abuse in adolscents?? The aim is to figure out the main cause of the drug abuse in the adolscent?s point of view and the prevention methode that can be implemented to adolscent so they won?t use drug and also to fulfill ASEAN Program ?Free of narcotic year of 2015. This research were using the qualitatif method which the steps are ; the researcher did document?s examination and interview to the drug abuser to develop the reasons and the quantitatif method by distributing questioner forms to the high school students with the average age between 15-20, family, environment and education on territorial Central Jakarta.

The result of this research are two free variables; Family and society variables that had a weak correlation significantly give influence to the prevention of drug. This happened since family role in particular parents in central jakarta dont have enough time to give attention and guidance their children, especially their adolscent, so that the adolscents get less affection and attention that finally make them sink as a drugs abuser. Meanwhile on social variable at urban people, especially in Central jakarta have less concerned to the environment surrounded and individual social ?life pattern is very vulnerable to the adolscents to get in the unhealthy life which is drug abuse."