Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tampaknya Garuda Indonesia tidak dapat mengikutijejak perusahaan penerbangan lain yang bersaing ketatdalam menetapkan harga tiket pesawat udara, sehinggaGaruda Indonesia memerlukan tambahan modal melaluilembaga kredit perbankan atau keuangan lainnya. Dengandemikian dibutuhkan sebuah jaminan atas aset pesawatudara yang dimiliki Garuda Indonesia dalam pemberiankredit tersebut. Permasalahannya bagaimana pengikatanjaminan atas pesawat udara Garuda Indonesia dilaksanakanditinjau dari ketentuan yang berlaku, bagaimanapengikatan jaminan atas pesawat udara dilakukanberdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotik AtasPesawat Udara, bagaimana pengikatan jaminan atas pesawatudara bila ditinjau dari Konvensi Cape Town yang saat inisedang akan di ratifikasi. Metode Penelitian yangdigunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Kesimpulannya adalah status kebendaanpesawat udara di Indonesia adalah sebagai benda tidakbergerak, sehingga pengikatan jaminan pesawat udaradilakukan dengan menggunakan lembaga Hipotik. GarudaIndonesia membatalkan rencananya untuk mengikatkanjaminan atas pesawat udara Boeing 747-200 dan 747-400karena belum adanya kepastian hukum yang mengaturmengenai jaminan pesawat udara terutama dengan munculnyaUndang-Undang Fidusia. Pengikatan jaminan pesawat udaratelah diatur secara sistematis dan menyeluruh oleh RUUHipotik Atas Pesawat Udara namun masih terdapat beberapakekurangan dalam pasal yang mengatur akta hipotik danpenyerahan Buku Kepemilikan Pesawat Udara kepadakreditur. Lembaga pengikatan jaminan pesawat udaramenurut Konvensi Cape Town bila diratifikasi adalahjaminan fidusia karena Konvensi tersebut mengkategorikanpesawat sebagai benda bergerak. Saran yang diberikanadalah sebaiknya kepastian hukum akan pengikatan jaminanpesawat udara segera terpenuhi dengan mengesahkan RUUHipotik Atas Pesawat Udara menjadi Undang-Undang danmeratifikasi sebagian pasal Konvensi Cape Town yang tidakmenyebutkan pesawat udara sebagai benda bergerak danmenyesuaikannya dengan keadaan hukum di Indonesia."

"Sistem Resi gudang merupakan salah satu alat yang penting dalam sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi usaha kecil dan menengah dalam menghadapi masalah pembiayaan karena adanya keterbatasan akses dan jaminan. Lahirnya Sistem Resi gudang membawa angin segar bagi petani dan pengusaha kecil serta menengah untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang efektif. Walaupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang merupakan Undang-Undang yang baru dan yang pertama mengatur mengenai Sistem Resi gudang bukan berarti Sistem Resi gudang ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, karena sebelum lahirnya Undang-Undang ini pun penerapan Sistem Resi gudang telah dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang yang menyatakan bahwa “Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil makna bahwa Undang-Undang ini telah melahirkan suatu lembaga jaminan yang disebut "Hak Jaminan atas resi Gudang". Mengenai kedudukan Hak Jaminan atas resi Gudang dalam peraturan yang berlaku dan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada saat ini seperti lembaga gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia akan menjadi bahasan dari penelitian ini, baik sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Resi Gudang maupun setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Resi Gudang serta bagaimana proses terjadinya penjaminan keduanya. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat deskriptif normatif untuk menggambarkan permasalahan pada penelitian ini."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia berada dalam keterpurukan. Hal ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu faktor penting pendukung sektor perekonomian juga sedang, berusaha untuk mengembalikan kembali performa mereka yang sempat menurun. Untuk melaksanakan misi ini maka pemerintah yang diwakili oleh Bank Indonesia membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PPN). Lembaga ini bertugas melakukan upaya restrukturisasi perbankan dengan tujuan untuk menyehatkan perankan secara keseluruhan. Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan dalam menyehatkan perbahkan nasional adalah menyelesaian kredit bermasalah tingkat kredit bermasalah yang terus meningkat dan tidak terselesaikan akan menyulitkan perbankan memulihkan kondisinya. Untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kredit bermasalah maka Undang-Undang. Perbankan memberikan alternatif kepada bank sebagai. kreditur untuk mengambil pelunasan utangnya atas kredit yang telah dinyatakan macet dengan melakukan pembelian atas jaminan kredit yang diagunkan oleh nasabah. Ketentuan ini juga mewajibkan bank untuk menjual kembali jaminan kredit yang telah dibelinya tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Kaitan yang timbul antara kemudahan yang di berikan oleh Undang-Undang Perbankan ini dengan ketentuan hukum jaminan kebendaan terutama mengenai peralihan hak atas transaksi pembelian dan penjualan kembali jaminan. kredit atas kredit yang telah macet akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini."

"Sebagai salah satu bank komersial, Bank Rakyat Indonesia (Persero), seperti juga bank lainnya membuka kesempatan luas bagi masyarakat umum untuk mendapatkan pinjaman untuk berbagai bidang. Namun demikian, masyarakat (nasabah) yang akan menjadi debitor tidak serta merta dapat langsung mendapakan pinjaman. Bagi mereka yang nantinya akan menjadi debitor harus terebih dahulu memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kredit. Syarat terpenting dalam mendapatkan kredit di BRI haruslah memiliki agunan (jaminan). BRI menetapkan beberapa macam lembaga jaminan, antara lain Hak Tanggungan Fidusia, Gadai, Penanggungan, dan Hipotik Kapal. Dalam prakteknya BRI menetapkan lembaga Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan yang paling utama untuk mendapatkan pinjaman. Lembaga jaminan lain juga bisa dijadikan jaminan di BRI untuk mendapatkan kredit, namun prioritas tetap diberikan kepada lembaga Hak Tanggungan. Alasannya adalah selain Hak Tanggungan telah diatur secara jelas dalam UU tersendiri (UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), juga karena karena ekseskusi nya yang mudah. Meskipun Bri telah membuat aturan yang tegas mengenai prosedur pemberian kredit , kadang kala masih terjadi kredit bermasalah. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah di BRI. Untuk itu BRI berusaha untuk selalu mengantisipasinya dengan berbagai cara, antara lain pertama, aturan yang tegas mengenai prosedur pemberian kredit, kedua, meningkatkan kualitas personil (pegawai} BRI terutama yang berkaitan dengan masalah kredit, dan terakhir mengantisipasi bila timbulnya kredit bermasalah. BRI selalu mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dan menanganinya dengan semaksimal mungkin agar jangan sampai merugikan BRI sendiri sebagai kreditur tetapi juga kepada nasabahnya yang menjadi debitur."

"Surat Keputusan (S.K) Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Pension di Bank Rakyat Indonesia Cimahi, Bandung, skripsi, Januari 1995. Dengan telah banyak dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan serta keputusan dalam dunia perbankan dan bidang moneter. Mengakibatkan terbukanya peluang dan kelonggaran kepada bank-bank umum untuk menetapkan suku bunga sendiri atas lasa perbankan yang diberikannya. Dampak lain yang timbul adalah banyak munculnya produk jasa perbankan yang dipasarkan kepada masyarakat dengan maksud menarik nasabah sebanyak-sebanyaknya. Namun dilain pihak bank juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan bersifat 'instant' (cepat). Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank umum milik negara, selain berfungsi sebagai bank pada umumnya juga merupakan alat pemerintah dalam bidang ekonomi perbankan khususnya di daerahdaerah. Sehingga produk jasa perbankannya langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijaksanaan pemerintah khususnya didalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Salah satu produk jasa perbankan yang dipasarkan kepada masyarakat adalah Kredit Pensiun. Walaupun Kredit Pensiun ini bukan tergolong jasa perbankan yang termasuk dalam Kredit Program, namun keberadaannya lahir karena adanya kebijaksanaan pemerintah. Yang menarik dari Kredit Pensiun ini adalah masalah jaminan yang digunakan yaitu Surat Keputusan (S.K) Pensiun, dapat memberi keamanan bagi bank dalarn terjadinya kredit macet. Disamping tentunya faktor-faktor lainnya yang menarik. Adapun tujuan pemerintah mendorong terselenggara Kredit Pensiun adalah untuk menanggulangi praktek rentenir didaerah khususnya daerah-daerah kantong pensiun."

"Simpedes Sebagai Jaminan Kupedes Di Bank Rakyat Indonesia, skripsi, Agustus 1994. Dengan dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan dalam dunia perbankan dan moneter seperti Paket Juni 1983 dan Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, membawa dampak yang cukup luas dalam dunia perbankan Indonesia Dampak ini timbul karena kebijaksanaan yang dikeluarkan melalui paket-paket di atas memberi kelonggaran kepada bank-bank umum untuk menetapkan suku bunga sendiri atas jasa perbankan yang diberikannya. Dampak yang timbul dari dikeluarkannya paket-paket kebijaksanaan tersebut di atas adalah adanya persaingan di antara bank untuk menarik nasabah mereka, dengan cara mengeluarkan produk jasa perbankan yang disertai iming-iming yang menggiurkan seperti tingkat suku bunga yang tinggi untuk simpanan, hadiah berupa barang baik yang diundi atau hadiah langsung. Untuk mengahadapi persaingan ini Bank Rakyat Indonesia telah menciptakan produk jasa bank seperti Kupedes dan Simpedes. Dimana Simpedes ini memiliki keistimewaan yaitu bisa dijadikan-jaminan kredit, ada hadiah barang yang diundi setiap 6 bulan sekali dan suku bunga yang cukup tinggi. Begitu juga dengan Kupedes memiliki keistimewaan yaitu dapat dipakai untuk segala kepentingan yang bersifat produktif. Agar suatu kupedes dapat diperoleh, maka pemohon harus menyediakan jaminan, karena jaminan ini merupakan syarat untuk pemberian kredit, selain dari kelayakan usaha dan kepercayaan yang di dasarkan suatu analisa kredit. Bila yang dijadikan jaminan untuk memperoleh kupedes berupa simpedes, maka cara pengikatannya dilakukan dengan secara cessie atau penyerahan piutang atas nama Disamping cara pengikatannya, banyak hal yang bisa digali dari simpedes dan kupedes seperti keuntungan-keuntungan dari kedua produk tersebut, prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kupedes dan menyimpan di simpedes, prosedur untuk menjaminkan simpedes untuk memperoleh kupedes. Untuk menjawad hal-hal tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian, baik itu dilapangan maupun di perpustakaan. Adapun penelitian lapangan, penulis lakukan di Bank Rakyat Indonesia di Sumedang, Jawa Barat."

"Pegadaian merupakan alternatif yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena meminjam dana di pegadaian tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjam uang atau meminjam dana di Bank. Ada dua macam gadai di Indonesia, yaitu gadai konvensional dan gadai syari'ah. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai syari'ah (rahn) dengan sistem penjaminan barang menurut gadai konvensional? Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan keberadaan pegadaian syari?ah itu sendiri? Bagaimana eksekusi terhadap barang yang digadaikan dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau macet? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan, tipe penelitiannya deskriptif dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber sebagai bahan pelengkap. Pada perkembangannya gadai syari'ah dan gadai konvensional memiliki persamaan dan perbedaan. Gadai konvensional dan gadai syari'ah pada prinsipnya sama, mulai dari pemberian jaminan, pelunasan dan lelang barang gadai. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada akad yang terdapat pada kedua pegadaian tersebut, gadai konvensional hanya memiliki satu akad yaitu akad pinjam meminjam atau gadai, sedangkan akad dalam pegadaian syari'ah ada tiga, yaitu akad rahn, ijaroh dan Al Qardh. Bunga di pegadaian konvensional dihitung berdasarkan besar nilai pinjaman sedangkan pada gadai syari'ah ijaroh dihitung berdasarkan nilai barang jaminan, perhitungan hari yang berbeda, kalau di pegadaian konvensional per 15 hari, sedangkan di pegadaian syari'ah per 10 hari. Di Indonesia belum banyak masyarakat yang mengenal pegadaian syari'ah, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi oleh berbagai pihak baik dari sisi edukasi mengenai pegadaian syari'ah itu sendiri maupun lebih memperbanyak lagi jumlah cabang perum pegadaian syari'ah. Keberadaan pegadaian syari'ah dinilai lebih menguntungkan masyarakat kecil dengan biaya yang rendah. Lelang merupakan suatu mekanisme parate eksekusi yang digunakan baik dalam gadai menurut hukum perdata maupun gadai menurut syari'ah islam. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lelang dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit.

---

Pawning is a right solution for community who need a loan quickly, because in pawning system needn't a complicated procedure as in Bank. There are two types of pawn in Indonesia which is conventional and Islamic pawn. How does these two systems differ and work? How does the government socialize the law of islamcic pawn itself? How to executed the goods which are pawned if non performing loan happened?

The author investigates this topic by the basis of normative law, type of research is descriptive with a second data gained from literature study, and supported by interviews with a number of trusted sources. These two pawn have similarity and differences. They have the same pricipal, from the use of items as guarantee, the payment and the auction of the goods. The basis difference situated on the contracts. Conventional pawn have only one contract which is ?pinjammeminjam? contract or pawn, while there are 2 contracts in Islamic pawn which is ?rahn? contract and ?ijaroh? contract. In Islamic Bank, there are 3 contracts which is Qardh contract, rahn contract, and 'ijaroh? contract. The interest rate in conventional pawn is based on the size of the loan and on the other hand, the rate in Islamic pawn ?ijaroh? is valued from item used as the guarantee. The count of days is also different. The conventional pawn has a time cycle of 15 days, while Islamic pawn has a time cycle of 10 days.

In indonesia, a large chunck of the community still is unaware of the Islamic pawn. Therefore, the government should increase the number of branches of Islamic pawn or have to socialize by various parties in educative side so that the community will be more aware of their existency. This will help the lower income group of the community in making safe loan with small interest rate. Auction is a executed mechanism which is used in conventional and Islamic pawn. It is based on consideration that auction was assume easier, cheaper, and needn?t through a complicated processing."