Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktek perbankan hampir dapat dikatakan bahwa jaminan merupakan suatu syarat pokok untuk mendapatkan kredit Bank, meskipun dilain pihak terdapat kebijaksanaan tersendiri (dari pemerintah) terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat golongan ekonomi lemah yang ada di desa-desa, maka di sini .tidak selamanya diperlukan jaminan. Namun dal am hal pemberian rtedit pada batas-batas tertentu , jaminan ini sangat penting arti dan peranannya bagi pihak Bank. Yaitu sebagai suatu jaminan bahwa kredit yang diberikannya itu akan dikembalikan. Pada skripsi ini, yang dimaksud dengan jaminan adalah jaminan atas be nda-benda tetap, yang dalam praktek perbankan dikenal dengan jaminan hipotik. Setiap pengikatan kredit dengan jaminan hipotik ini biasanya ada suatu ketentuan dari pihak Bank bahwa jaminan tersebut diasuransikan pula pada suatu perusahaan asuransi. Untuk itu ada suatu klausula khusus sebagai penghubung antara pihak Bank dengan pihak asuransi, yang disebut dengan Banker's Clause. Disamping itu ada pula ketentuan penting, yang menyatakan bahwa jaminan. hipotik itu dilarang untuk dipindah tangankan. pada pihak lain. Padahal menurut ketent uan dasar (asas-asas ) hipotik jaminan hipotik dapat dipindah tangankan ataupun dibebankan berkali-kali (tingkatan-tingkatan hipotik). Klausula semacam ini tercantum di dalam Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dan Akte Hipotik-nya.Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, yang sering terjadi dalam prkatek ada lah claim asuransi kebakaran atas jaminan hipotik tersebut. Ternyata masalah yang sering timbul adalah keadaan Under Insurance (pertanggungan di bawah harga), yang mana jika terjadi demikian pihak asurarsi akan kerugiannya berdasarkan kondisi prorata, dengan mempertimbangkan pula jumah pinjaman sitertanggung pada pihak Bank . Apakah da lam praktek kondisi prorata (berdasarkan penilaian dari adjuster) itu benar-benar diterapkan tanpa adanya kebijaksanaan dari pihak asuransi, ini akan penu lis bahas pada Bab-IV dalam bentuk kasus."

"Pengikatan jamjnan merupakan salah satu cara untuk mengamankan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Kendaraan bermotor yang merupakan benda bergerak dapat dijadilian jaminan kredit di PT. Bank Negara Indonesia. (Persero). Pengikatan jaminannya adaah dengan fiducia eigendoms overdracht (Fiducia) dan dengan gadai.Lembaga gadai telah lama dike nal dalam praktek perbankan, sedang lembaga fiducia ini dikenal melalui yurisprudensi. Lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga fiducia disukai oleh masyarakat, karena disamping debitur memperoleh kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) juga dapat memper gunakan kendaraan hermotor yang dijaminkan.Dalam prakteknya, pengikatan jaminan kendaraan bermotor lebih banyak dilaksanakan secara fiducia karena barang yang dijamimkan. berada pada debitur, maka ada kemungkililan kendaraan tersebut menjadi aus atau rusak sehingga terjadi penyusutan nilai. dari kendaraan bermotor tersebut."

"Dalam rangka pembangunan dewasa ini, modal adalah kebutuhan yang utam bagi seorang pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Jalan keluar yang lazim dilakukan untuk memenuh i kebutuhan ini adalah dengan cara memperoleh fasilitas kredit, baik melalui bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank didalam memberikan fasilitas kreditnya kepada nasabah mesyaratkan adanya barang jaminan (pasal 24 ayat ( 1 ) . UU No. 14 tahun 1967). Dalam rangka memenuhi fasilitas kredit di Indonesia, telah dikenal beberapa bentuk pengikatan jaminan. Dalam perkembangan pada praktek perbankan mengenai benda jaminan yang berupa tanah telah mengalami perkembangan pula, karena seperti kita ketahui dalam Undang-undang Pokok Agraria hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan adalah hak milik , hak guna bangunan dan hak guna usaha, dengan pengikatan secara hipotik/credietverband, serta hak pakai menurut Undang-undang Tentang Rumah Susun dapat dibebani fiducia. Dalam hal ini menurut PMA 15/1861 berdasarkan UUPA jo PP 10/1961 disyaratkan adanya pensertifikatan terhadap tanah-tanah tersebut untuk dapat dibebani dengan hipotik/credietverband. Namun demikian dalam prakteknya pada Bank BNI, terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikatpun dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit, dengan suatu cara pengikatan jaminan yang d isebut PPJPK. PPJPK ini adalah kependekan dari Perjanjian Penyerahan Jaminan Dan Pemberian Kuasa. Karena PPJPK in i merupakan suatu cara pengikatan jaminan yang timbul dalam praktek perbankan khususnya pada Bank BNI, maka menarik bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah praktek pengikatan jaminan secara PPJPK ini, mengingat besarnya resiko yang di hadapi kreditur dengan menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai jaminan untuk pemberian kredit."

"Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat guna peningkatan taraf hidup rakyat. Pemberian kredit pada masyarakaat merupakan salah satu bentuk kegiatan bank dalam rangka penanaman modalnya serta berguna pula untuk memperlancar kegiatan produksi Negara. Mengingatbahwa pemberian kredit kepada para debitur mengandung resiko maka demi menjamin keselamatan modalnya, bank perlu meminta jaminan pada debitur yang bersangkutan. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan suatu hak kebendaan yang muncul dengan diundangkannya undang-undang nomor 16 tahun 1985. Adapun yang merupakan tanda bukti pemilikan satuan rumah susun tersebut adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Berdasarkan undang-undang itu pula ditegaskan bahwa satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan hutang pemiliknya. Baik dibebani hipotik atau fiducia, tergantung pada status atas tanah dimana rumah susun itu dibangun. Berbagai permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan kredit yang berupa satuan rumah susun Jakarta ITC Mangga Dua adalah bentuk jaminan apakah yang dapat dibebani diatasnya, apakah prosedur pembebanannya sesuai dengan ketentuan perundangan, bagaimanakan pelaksanaan pemberian kreditnya di P.T. Bank Internasional Indonesia serta pelaksanaan eksekusi barang jaminan bilamana terjadi wanprestasi. Dengan berdasarkan peraturan perundang serta berbagai data yang diperoleh. Berbagai permasalahan tadi akan dibahas dari sudut hukum."

"Commitment letter sebagai jaminan kredit pada Bank Bukopin, Skripsi, 1993. Dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat, peran bank pada dewasa ini sangat dirasakan. Pertumbuhan dibidang perekonomian dan perbankan disertai pula oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan. Maksud dari adanya jaminan dar pihak debitur adalah apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya makan kreditur akan memanfaatkan benda jaminan itu sebagai pengganti pelunasan hutangnya. Dalam hukum positif kita dikenal lembaga jaminan yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan. Dalam hipotik credietverband dan fidueia juga terdapat lembaga cessie. Surat Persetujuan Proyek Pengembangan (SPPP) atau lebih dikenal dengan CL (Commitment Letter) sebagai benda bergerak yang tida terwujud yang merupakan suatu tagihan piutan debitur kepada pihak ketiga atau dapaat dikatakan merupakan suatu surat pernyataan dari pihak ketiga kepada debitur untuk membayar uang atas prestasi kerja yang dilakukan oleh debitu. Dapat dijadikan jaminan tambahan pada bank, dimana pengikatnya dengan cessie selanjutnya oleh karena commitment letter tersebut dijaminkan di bank makan diperlukan Standing Instruction (SI) sebagai surat perintah penyaluran dana realisasi KPR BTN melalui bank tersebut. Namun demikian di dalam prakteknya kadang terjadi pihak debitur yang wanprestasi. Kemudian dalam hal debitur wanprestasi dan terjadi kemacetan kredit maka pihak bank sebagai kreditur akan mencairkan commitment letter tersebut kepada pihak ketiga/tertagih yang dalam hal ini ada BTN."

"Endah Kuswinda Purwati. Pemberian Kuasa Kepada Bank Dalam Kaitannya Dengan Pembebanan Hipotik Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia. - SKRIPSI, 1992.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktek pemberian kuasa untuk memasang hipotik alam dunia pe rbankan , berikut masalah hukum yang terjadi diaalam praktek dan penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Pasal 24 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, menentu kan oahwa bank d ilarang untuk memberikan kredit tanpa adanya jami nan. Dan salah satu bentuk jaminan adalah hipotik hak atas tanah. Hipotik hak atas tanah merupakan lembaga jaminan yang terkena wajib daftar pada register umum. Pendaftaran ini memberikan kedudukan preferent kepada pemegang hipotik, sehingga pelunasan piutang pemegang hipotik itu dapat didahulukan. Namun ketentuan yang bermaksud memberikan perlindungan pada kreditur tidak selamanya diikuti dalam praktek. Dilihat secara teoritis, praktek semacam ini bagaimanapun juga akan mendatangkan kesulitan bagi bank karena terdapat kemungkinan bank akan kehilangan hak istimewanya. Pihak bank sendiri menganggap praktek tersebut tidak menyulitkan, karena bank mempunyai cara tersendiri untuk menghindari hal semacam itu. Walaupun demikian didalam prakteknya, terkadang terjadi juga masalah-masalah yang membutuhkan penanganan yang profesional tanpa harus menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak."

"Berlian Siallagan, 0587007052, Surat Sanggup Bayar sebagai jaminan dalam pemberian kredit pada PT . Bank Utama, skripsi 1993. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran eksistensi jaminan kredit yang berupa surat Sanggup Bayar dalam praktek perbankan dewasa ini. Bank di dalam memberikan fasilitas kredi kepada nasabah, mensyaratkan adanya barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini, bentuk benda yang dapat dijaminkan kepada bank mengalami perkembangan juga. Salah satu adalah dijadikan Surat Sanggup Bayar sebagai jaminan kredit. Surat Sanggup Bayar merupakan Suatu piutang yang dapat dimasukkan kedalam kelompok surat berharga. Apabila dihubungkan dengan hukum kebendaan, maka Surat Sanggup Sayar termasuk kedalam bentuk benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain. Jika Surat Sanggup Bayar dijadikan jaminan kredit, maka dilakukan secara gadai. obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi oleh Surat Sanggup Bayar adalah nilai nominalnya harus sebesar 100% dari limit kredit yang diberikan bank. Tata cara penggadaian Surat sanggup Bayar dengan mengadakan perjanjian gadai yang kemudian diikuti oleh endossemen dan penyerahan suratnya."

"ABSTRAKPerumahan merupakan kebutuhan yang bersifat pokok bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Salah satu segi pembangunan perumahan yang sedang dilaksanakan oleh negara Indonesia adalah pembangunan rumah susun, yaitu pembangunan bangunan tempat tinggal dan tempat usaha secara vertikal. Pembangunan rumah susun tersebut merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah perumahan di daerah perkotaan yang berpenduduk padat, sedangkan tanah yang tersedia terbatas, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan semakin meningkatnya pembangunan rumah susun, maka timbullah kebutuhan-kebutuhàn akan pengaturan rumah susun, antara lain mengenal masalah jaminan yang dapat dibebankan atas rumah susun. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS), yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1985. UURS, antara lain, mengatur hal-hal baru dan memberikan pengesahan terhadap praktik yang berlaku sebelumnya, yang berhubungan dengan masalah jaminan. Semuanya itu dimaksudkan untuk menggalakkan usaha pembangunan rumah susun serta memudahkan pihak-pihak yang ingin membangun rumah susun dan membeli satuan rumah susun. UURS membuka kemungkinan untuk menjadikan rumah susun serta hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan utang. Ketentuan ini merupakan hal yang baru karena sebelum berlakunya UURS, objek utama hak jaminan adalah tanah. Di sini, tanah hanya menentukan jenis hak jaminan yang dapat dibebankan atas rumah susun serta hak milik atas satuan rumah susun. Selain itu, UURS mengatur cara penyelesaian praktis tentang pembayaran kembali kredit yang digunakan untuk membangun rumah susun secara bertahap, yaitu yang dinamakan roya partial. Ketentuan lain yang juga diatur dalam UURS adalah masalah eksekusi hipotek atau fidusia yang dilakukan di bawah tangan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan pihak kreditur dan debitur. Kebijaksanaan pembayaran kredit yang ringan dan pelaksanaan eksekusi yang menguntungkan memang sangat tepat untuk diterapkan dalam negara Indonesia yang sedang membangun, yang bertujuan untuk mendorong pihak-pihak sebanyak mungkin untuk berpartisipasi dalam pembangunan perumahan, khususnya rumah susun, sehingga dapat menaikkan taraf perekonomian negara Indonesia."

"Hak jaminan atas tanah, sebagai salah satu hak penguasaan atas tanah yang diberikan kepada kreditur dalam hubungan hutang-piutang tertentu, memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tanah yang ditunj uk sebagai jaminan, dengan hak mendahului kreditur-kreditur yang lainnya, jika terjadi cidera janji pada pihak debitur. Dengan adanya beding van eigenmachtige verkoop, pelaksanaan eksekusi hipotiknya secara langsung dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hipotik tanpa campur tangan pengadilan dengan menjual tanah yang dijaminkan melalui Kantor Lelang. Namun kenyataannya dalam praktek menunjukkan, bahwa pelaksaan eksekusi memang tak semulus apa yang diharapkan, karena dalam kenyataannya mengalami hambatan. Di sini nampak adanya kesenjangan dalam praktek eksekusi hipotik, karena disatu pihak secara yuridis teoritis menjanjikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya bilamana debitur wanprestasi, namun dalam kenyataannya praktis kemudahan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Hal ini terjadi karena faktor pendukung berlaku nya hukum, khususnya yang berhubungan dengan eksekusi hipotik belum sepenuhnya menunjang efektifitas hukum yang bersangkutan."