Ditemukan 104 dokumen yang sesuai dengan query
Amelia Martira Syafii
"
Penyelesaian sengketa medik melalui litigasi kerap kali tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa yakni dokter dan pasien. Persidangan yang lama, pembuktian yang rumit, dan berbiaya mahal membebankan pasien sebagai penggugat. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa medik tidak mampu memberikan dampak baik bagi mutu pelayanan kesehatan dan malah mendorong dilakukannya praktek kedokteran defensif. Mediasi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution. Walaupun begitu, mediasi belum menjadi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66481
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Davita Masari Putri
"
Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum.
Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69115
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Moch Bigi Ramadha Putra
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Perbandingan Tekniker Gigi dan Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Kesehatan. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 73 ayat 2 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah inkonstitusial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, maka tukang gigi merupakan pekerjaan yang bersifat legal di Indonesia. Wewenang tukang gigi adalah membuat dan memasang gigi palsu. Akan tetapi, dalam dunia medik telah dikenal profesi tekniker gigi yang memiliki lingkup wewenang yang ...
"
2017
S69283
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Randy Pongtiku
"
ABSTRAK
Gangguan Pemusatan Perhatian Hiperaktivitas GPPH adalah suatu gangguan jiwa yang menyebabkan penderitanya terganggu dalam melaksanakan fungsi eksekutif dalam kehidupannya sehari-hari, seperti tugas yang melibatkan detail, karena mereka sangat sensitif terhadap distraksi sekecil apapun. Prevalensi kejadian GPPH paling tinggi terdapat pada anak, namun penelitian mutakhir menunjukkan tingginya juga kejadian GPPH pada orang dewasa. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap GPPH adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan ...
"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fandy Mulyawan
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam peredaran sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar lalu perlu diketahui pula mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana lembaga ini berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam hal peredaran sediaan kosmetik. Terlebih lagi dikarenakan adanya kasus yang terjadi di dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang mana dilakukan dengan pendekatan ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Salsabiilaa Roosmiati Toekan
"
ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia. Selain itu juga membahas pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan praktik dokteroid dan analisis pengaturan dan pengawasan dokteroid pada Putusan No 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dokteroid diatur dan pengawasan dokteroid diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik, ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Chika Fadlunissa Kastari
"
Sebagai sebuah profesi, seorang dokter memiliki norma hukum dan etika yang harus dijalani. Dalam etika kedokteran diatur bahwa seorang dokter harus menolong dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada seluruh pasien. Namun, apabila pasien tersebut berstatus tersangka, tindakan menolong ini dapat diartikan sebagai tindakan negatif, karena dalam KUHPidana Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu tindak pidana, yang dikenal dengan sebutan obstruction of justice. Untuk mendapat jawaban terhadap dugaan ini, maka perlu diteliti mengenai batasan pelayanan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [Date of publication not identified]
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rifdah Ufairotul Widaad
"
Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta pengaturannya di suatu rumah sakit yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fazari Muhammad Kasyfi
"
Klinik ini didirikan untuk membantu mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kabar beredar bahwa ada vaksin ilegal yang beredar di Indonesia, dan vaksin tersebut digunakan di beberapa klinik di Indonesia. Penggunaan vaksin palsu merugikan konsumen, karena bayi yang divaksinasi masih mudah terserang penyakit. BPOM adalah lembaga yang mengawasi distribusi vaksin di Indonesia. BPOM adalah lembaga yang memberikan izin edar vaksin di Indonesia. Vaksin hanya dapat didistribusikan oleh apoteker, sehingga jika yang melakukan pengadaan sediaan farmasi bukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hadi Pratomo
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
344.0321 HAD a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
