Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Helen Theorupun

Tanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh seorang Dokter/Jururawat yang dilakukannya terhadap pasien, di tinjau dari segi hukum perdata barat

" ABSTRAK
Tanggung Jawab Dokter/Jururawat terhadap Pasien dalam hukum Perdata Barat dapat direlevansikan dengan pasal-pasal : - 1365 KUH Perdata (Mengenai perbuatan melanggar kum) - 1233 KUH Perdata (Mengenai wanprestasi) - 1354 KUH Perdata (Mengenai zaak waarneming)

Perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi seperti dijelaskan dalam pasal 1265 dan pasal 1234 KUH Perdata.

Ganti rugi dalam hukum perdata adalah merupakan suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya kembali dari pihak yang harus bertanggung ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Beta Anggini

Aspek Hukum Perdata Pada Penderita Transeksual Akibat Operasi Penyesuaian Kelamin Ditinjau dari Sudut Hukum Kesehatan

" Operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh para penderita transeksual bukanlah hal baru dalam dunia kedokteran. Namun bagi masyarakat, transeksual masih belum dianggap sebagai suatu peristiwa biasa. Akibat operasi penyesuaian kelamin tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas di segala bidang, terutama dibidang hukum. Berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra atas hal ini menambah semakin menariknya permasalahan ini, perbuatan mana akan membawa akibat terhadap status hukumnya. Melihat permasalahanvya yang cukup kompleks, para ahli seperti hakim, dokter ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S20620

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Beatrice Yuristinovi

Pertanggung jawaban dokter dalam penyelenggaraan klinik praktik bersama dokter umum ditinjau dari perdata dan etika kedokteran

" Keberadaan dokter sebagai profesi yang dalam tugasnya berhubungan dengan usaha pemeliharaan kesehatan dapat ditemukan pada setiap bentuk sarana-sarana kesehatan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk sarana kesehatan yang mudah dijumpai keberadaannya dalam masyarakat yaitu klinik praktik bersarna dokter umum. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh klinik praktik bersama dokter umum adalah bersifat sederhana atau kecil karena memang tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan medik besar (seperti: operasi) dan pelayanan rawat inap. Walaupun hanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21150

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Martha Easter Ludovika

Legalisasi praktik aborsi ditinjau dari etika dan hukum: analisis kode etik kedokteran dan hukum kesehatan beserta peraturan pelaksananya = Legalization of abortion from ethics and law perspectives: an analysis of code of medical ethics, the health act and its implementing regulation

" Aborsi adalah masalah yang selalu menuai pro dan kontra di berbagai masyarakat secara global. Bagian masyarakat menentang legalisasi praktik aborsi karena tindakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak hidup janin. Namun, ada juga orang yang mendukung legalisasi praktik aborsi dengan argumen bahwa perempuan memiliki otonomi atau kontrol untuk tubuh mereka sendiri dan untuk demi hak-hak perempuan tentang kesehatan reproduksi. Di Indonesia, aborsi adalah dilarang dengan pengecualian tertentu, seperti aborsi karena alasan medis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Irfandi Nandityo

Peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam penyelesaian sengketa medik: analisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, putusan kasasi No. 365 K/PID.2012, dan putusan No. 79 PK/PID/2013 = Role and legal position of the Medical Ethics Honorary Council (MKEK) in resolution of medical dispute: analysis of decision 90/PID.B/2011/PN.MDO, appellation court No. 365 K/PID.2012, and decision No. 79 PK/PID/2013

" Tesis ini membahas tentang peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam putusan hakim dan menganalisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, Kasasi No. 365 K/PID. 2012, dan Putusan Nomor 79 PK/PID/2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di pengadilan umum dan menganalisis putusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat ciri-ciri seseorang, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library