Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan suhu bumi dan suhu udara merupakan salah satu dampak dari Perubahan iklim yang merupakan akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca salah satunya dikarenakan adanya aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan pemukiman, seperti kegiatan pengelolaan sampah dan air limbah serta penggunaan air bersih dan energi listrik. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Bintang Alam, Kabupaten Karawang dengan tujuan untuk mengetahui sumber serta jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan agar kemudian dapat diberikan rekomendasi penurunan emisi gas rumah kaca. Perolehan data dilakukan dengan sampling sampah, wawancara serta penyebaran kuisioner. Berdasarkan perhitungan, Perumahan Bintang Alam menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 1.149,6 kg CO2e/orang/tahun dari keempat kegiatan/sektor yang diteliti. Sektor yang menyumbang emisi terbesar adalah dari penggunaan energi listrik yaitu sebesar 749,61 kg CO2e/orang/tahun diikuti oleh sektor pengelolaan limbah padat yaitu sebesar 297,14 kg CO2e/orang/tahun pada posisi tertinggi kedua. Strategi penurunan emisi gas rumah kaca pada Perumahan Bintang Alam yang direkomendasikan adalah dengan melakukan penghematan penggunaan energi listrik serta melakukan pengelolaan limbah padat lebih lanjut dengan composting dan recycling. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut maka akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%.

---

The increaseing of global temperature is one of the impacts from climate change which is a result of increased greenhouse gas emissions. The increasing of greenhouse gas emission is caused by the human activities carried out in residential areas, such as waste management, waste water treatment and disposal, the use of clean water and the use of electricity. This research was conducted at Bintang Alam Residence, Karawang Regency with the aim to find out the source and the amount of greenhouse gas emissions produced, so the recommendation can be made to reduce greenhouse gas emissions. The data needed is obtained by solid waste sampling, interviewing, and distributing questionnaires. Based on calculations, Bintang Alam Residence contributes to greenhouse gas emissions of 1.149,6 kg CO2e/person/year from the four activities/sectors studied. The sector that contributed the most to emissions was the use of electrical in the amount of 749,61 kg CO2e/person/year followed by the solid waste management sector which amounted to 297,14 kg CO2e/person/year in the second highest position. The recommended strategy to reduce greenhouse gas emissions is with save electricity usage and with further manage solid waste by composting and recycling. Applying these recommendations will reduce greenhouse gas emissions by 26%.

"

"Lumpur sludge hasil sisa instalasi pengolahan air limbah industri pasta gigi termasuk dalam kategori limbah B3 bahan berbahaya dan beracun sumber spesifik khusus, maka perlu dilakukan pengolahan limbah B3 ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Salah satu teknik pengolahan limbah B3 adalah dengan menggunakan metode solidifikasi-stabiliasi, agar limbah B3 terikat dengan suatu bahan sehingga tidak terlepas ke lingkungan. Limbah B3 dicampur dengan bahan penyusun beton seperti semen, pasir, kerikil, dan air. Beton ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Dalam penelitian ini dilakukan uji pencampuran sludge sebagai limbah B3 sebagai pengganti pasir sebagai dalam pembuatan beton. Komposisi sludge sebagai pengganti pasir mulai dari 10 , 20 , 30 , 40 , dan 50. Pretreatment sludge dengan pengeringan dan tanpa pengeringan. Dari hasil uji tekan terhadap beton yang dihasilkan tiap campuran, didapat bahwa pada pemakaian sludge sebesar 10 pengganti pasir, menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi daripada beton kontrol beton tanpa campuran sludge sebesar 226,1 kg/cm2 dibanding kuat tekan beton tanpa campuran sebesar 224,3 kg/cm2. Beton hasil campuran ini dapat dimanfaatkan sebagai paving block pada mutu B sesuai SNI 03-0691-1996. Beton hasil solidifikasi-stabilisasi diuji dengan TCLP ndash; toxicology characteristic leaching procedure dengan hasil uji semua parameter anorganik di bawah baku mutu TCLP-A dan TCLP-B sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI no.101 tahun 2014. Dilakukan juga uji karakteristik limbah B3, dengan memberikan hasil beton: tidak mudah meledak, tidak mudah terbakar, tidak reaktif terhadap air, H2S, CN-, tidak korosif.

---

The sludge from the wastewater treatment plant in toothpaste industry is included in hazardous waste category. So, it is necessary to do process of this hazardous waste, in accordance with Government Regulation PP No.101 of 2014 on the Management of Hazardous and Toxic Waste. One of hazardous waste method treatment is solidification stabilization. The result of this is concrete materials, that bound the hazardous waste. This concrete can be utilized as a building material. In this research, sludge is mixing with concrete material, as a substitute for fine aggregate with percentage 10 , 20 , 30 , 40 , and 50. Sludge is also given pretreatment process, drying and without drying. From the result of compressive test to the concrete produced by each mixture, it was found that at 10 sludge usage of sand substitute, yielded higher compressive strength than the control concrete concrete without sludge mixture of 226,1 kg cm2 compared to concrete compressive strength without mixture of 224.3 kg cm2. This mixed concrete can be utilized as a concrete paving block of B quality according to SNI 03 0691 1996. The solidified stabilization concrete was tested by TCLP toxicology characteristic leaching procedure with the test results of all inorganic parameters under the TCLP A and TCLP B standards in accordance with the Government Regulation No. 101 of 2014. Also performed the characteristic test of B3 waste, by providing concrete results non explosive, non flammable, non reactive to water, H2S, CN , and non corrosive."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengendalian persediaan untuk barang perishable yang memiliki usia penggunaan pendek. Dalam penelitian ini, barang perishable yang digunakan adalah bahan kimia yang apabila kadaluarsa akan menjadi limbah B3. Semakin ketatnya peraturan pemerintah terkait limbah B3, perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengendalian terhadap B3 yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan membandingkan sistem persediaan bahan kimia saat ini dan dengan usulan perbaikan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi PTXYZ dengan metode Continous Review Method dan dikombinasikan dengan metode FIFO untuk pengendalian barang perishable. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan modifikasi prosedur persediaan bahan kimia untuk mengurangi timbulan limbah B3 yang dihasilkan akibat kelebihan bahan kimia yang tidak digunakan.

---

ABSTRACTThis thesis will further discuss about the inventory control of perishable materials that have a short shelf life. The perishable material used for this study is chemical which if expired will becategorized as hazardous waste. With the enforcement of government regulation about hazardous waste, companies are required to control their hazardous material and chemical waste generated. This study is using a quantitative analysis by comparing between current chemical inventory system and the proposed system using Continuous Review Method combined with FIFO to solve the problem currently faced by PT XYZ. The result of this study recommend that a modification of perishable inventory procedure is necessary to reduce hazardous waste generated caused by unused chemical."

"Salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan emisi adalah sektor transportasi sebanyak 23%. Pada abad ke-21. Kendaraan Bermotor listrik (KBL) mulai bermunculan di jalanan terutama yang menggunakan Lithium Ion Batteries (LIBs). KBL merupakan salah satu solusi dalam mengurangi polusi udara. KBL lebih unggul dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Indonesia menyambut hal ini dengan membuat instrumen hukum untuk mendorong program percepatan KBL melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 79/2023. Instrumen ini hadir sebagai suatu upaya untuk mendorong penggunaan KBL oleh masyarakat Indonesia dalam mengurangi polusi udara. Namun, inovasi terhadap mobil listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak lepas dari timbulnya suatu permasalahan baru. Permasalahan tersebut adalah potensi limbah baterai mobil listrik yang telah terpakai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Atas hal tersebut, penulis meninjau permasalahan pengelolaan limbah baterai KBL melalui konsep tanggung jawab produsen. Konsep tanggung jawab produsen pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 18/2008. Konsep tanggung jawab produsen atau biasa disebut Extended Producer Responsibility (EPR), merupakan konsep yang menitikberatkan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan barang yang mereka produksi. Hal ini penting, karena baterai KBL masuk kedalam kategori limbah B3, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, yaitu melihat kesesuaian kebijakan pengelolaan limbah B3 dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penulis utamanya akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep pengelolaan limbah B3 terutama konsep EPR. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah baterai KBL dengan peraturan yang sudah ada saat ini. Hal ini penting, agar konsep EPR yang masih dilakukan secara sukarela oleh produsen, dapat berjalan secara sirkular.

---

One of the sectors that produces the most emissions is the transportation sector, which accounts for 23%. In the 21st century. Electric Vehicles (Evs) began to appear on the streets, especially those using Lithium Ion Batteries (LIBs). They are one of the solutions in reducing air pollution. They are superior to vehicles that use fossil fuels as their energy source. Indonesia welcomed this by creating a legal instrument to encourage the acceleration of the KBL program through Presidential Regulation No. 55/2019 which was amended by Presidential Regulation No. 79/2023. This instrument is present as an effort to encourage the use of KBL by the Indonesian people in reducing air pollution. However, innovation in electric cars that aims to reduce greenhouse gas emissions cannot be separated from the emergence of a new problem. This problem is the potential waste of used electric car batteries, which can cause environmental pollution. For this reason, the author reviews the problem of KBL battery waste management through the concept of producer responsibility. The concept of producer responsibility was first introduced in Law No. 18/2008. The concept of producer responsibility or commonly called Extended Producer Responsibility (EPR), is a concept that emphasizes the responsibility of producers in the management of the goods they produce. This is important, because KBL batteries fall into the category of hazardous waste, which requires special handling in its management. This research uses a juridical-normative writing method, which looks at the suitability of B3 waste management policies with various primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, the author will mainly relate the policy to the concept of hazardous waste management, especially the concept of EPR. Based on this research, the government needs to improve the supervision of KBL battery waste management with the current regulations. This is important, so that the concept of EPR, which Is still carried out voluntarily by producers, can run circularly."

"The purpose of proper strategic thinking is to eliminate top-down only communication that leads to the wishful thinking way of organizational strategy. Strategic thinking is necessary at every level of an organization. This book uses actual histories of business successes and failures to illustrate theoretical concepts in strategic thinking."