Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa remaja merupakan masa dimana anak mengalamiperubahan cepat dalam segala bidang, termasuk perubahantubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.Pada masa ini remaja mengalami banyak goncangan karenabanyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosiyang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap atautindakan yang dinilai sebagai perbuatan nakal. Sifatnyaterkadang destruktif, sering melakukan pelanggaran, danmelawan arus. Karena anak memiliki peranan strategis dalammeneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai ciriciridan sifat khusus, maka ketentuan mengenaipenyelenggaran pengadilan bagi anak perlu dilakukan secarakhusus pula. Untuk menangani kenakalan anak yang merupakantindak pidana, pemerintah bersama DPR telah membentukperaturan tentang itu, yaitu Undang-undang No 3 Tahun 1997tentang Pengadilan yang diberlakukan 1 (satu) tahun setelahdiundangkan, yakni mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998.Ini dilakukan agar anak dapat dibina dan dilindungi,sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dansosial dari anak yang melakukan tindak pidana dapatterjamin. Oleh karena itu, dalam Undang-undang PengadilanAnak, perkara anak ditangani oleh pejabat khusus yangbenar-benar mendalami masalah anak. Salah satunya adalahpembimbing kemasyarakatan. Tugasnya adalah membuat laporanpenelitian kemasyarakatan. Dalam penyelesaian perkara anaknakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasilpenelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbingkemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga darianak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporantersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yangtepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagianak yang bersangkutan."

"Dalam Skripsi ini diuraikan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Setelah pembahasan secara teoritis dilanjutkan dengan analisis studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. Sehingga dapat diketahui putusan tersebut, apakah telah melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini menyarankan perlu adanya pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum bagi aparatur hukum guna melindungi hak-hak anak.dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

Described in this paper about imposition of penalty for crimes committed by children in the perspective of child protection laws and the Islamic criminal law. After a theoretical discussion followed by acase study analysis in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. So it can be known of such decisions, whether it has to protect the rights of children. The results of this study suggest to need for psychological knowledge that can sustain legal acumen and legal consideration for the analysis of the legal apparatus to protect the right of children and monitoring and evaluation of the implementation of law no 11 year 2012 about children criminal justice system."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang narkotika dan sistem peradilan pidana anak, serta beberapa putusan hakim yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan narkotika di Indonesia memberikan kesempatan kecil bagi anak yang ingin diupayakan diversi, yaitu hanya anak yang didakwa sebagai penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan diversi di Indonesia juga memberikan peluang bagi anak yang didakwa lebih dari satu. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan didakwa lebih dari satu dapat diupayakan diversi apabila salah satu dakwaannya adalah penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pengupayaan diversi pada tahapan persidangan oleh hakim dinilai cukup baik, namun masih ada yang tidak mengupayakannya walaupun dari ketentuannya dimungkinkan untuk diupayakan diversi. Alasan dibalik itu adalah dampak dari tindak pidana narkotika yang dapat merusak generasi muda di Indonesia. Beberapa remaja juga didapat melakukan peredaran narkoba yang dianggap sebagai tindak pidana berat, membuat pengupayaan diversi bagi anak sangat sulit dilakukan oleh hakim.

---

ABSTRACTThe aims of this study is to find out the usage possibility of diversionary programmes for juveniles who involved in illegal drug dealing and drug misuses, from Indonesian drugs law and juvenile justice system. This thesis also look up to some court verdicts which dealing with juvenile who involved in illegal drug dealing and drug misuses, to find out the judges rsquo view on drugs issues in juveniles. The results of this study indicate that the provision of narcotics in Indonesia provides a small opportunity for children who want to be diverted from court procedures, that is, only the juvenile who conduct drug abuse, as in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, the provision of diversion in Indonesia also provides an opportunity for juveniles who are charged more than one. Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning for the Diversionary Programme Guidelines in the Juvenile Justice System stated that any juveniles who involved in narcotics crimes and charged with more than one, can be attempted to be diverted as long as one of its indictment is an abuse of drugs, as stated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The diversionary attempts at the trial stage by the judge are good enough, but some still do not seek it even if it is possible to be diverted. Reasons behind it are drug offences has a devastating impact on the younger generation in Indonesia. Some juveniles are also attempt drug trafficking, which is considered by authorities as a serious criminal offense, making judges difficult to attempt a diversion for the juveniles."

"Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang terjadi kesalahan atau memakan waktu yang lama. Sebagai contoh adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun ada batasan waktu pembentukan peraturan delegasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun hingga akhir Juni 2018, Pemerintah masih belum menuntaskan 1 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden. Ketiaadaan peraturan delegasi dari Undang-Undang akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di lapangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi penanggung jawab dalam pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang tersebut. Penelitian hukum yuridis-normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan maupun wawancara. Dalam perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang haruslah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja yang jelas, standar biaya, dan evaluasi kinerja sehingga tidak ada lagi peraturan delegasi yang mangkrak, tanpa alokasi anggaran atau bahkan menimbulkan inefisiensi anggaran yang dapat menghambat pencapaian prioritas pembangunan.

---

The regulation in Indonesia is not only the law formed by the legislative, but also the regulation formed by the executive, which turns out to be much more numerous. Most of the regulation is the delegated legislation. Although it has been regulated in the Act, in practice, it is often the formation of a delegate rule of the Act that displays errors or takes an amount of time. For instance, the delegated legislation of Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System. Whilst there is a time limit on the formation of delegated legislation, the Government still has not completed 1 Government Regulation and 1 Presidential Regulation up till the end of June 2018. The inadequacy of the delegated legislation will affect the effectiveness of the implementation of Law Number 11 Year 2012 in the field. The Ministry of Justice and Human Rights and the Ministry of Women 39 s Empowerment and Child Protection are responsible for forming the delegation 39 s regulation of the Act. This juridical normative legal research is conducted through literature study and in depth interview. In the planning and budgeting of the delegated legislation, it should use a performance based budgeting approach with clear performance indicators, cost standards, performance evaluations, in order that no unmanaged or out dated delegated legislation will be budget allocated or even generate budget inefficiencies that could hamper the achievement of development priorities. "

"The Routledge International Handbook of Delinquency and Health presents state-of-the-art research and theorizing on the intersections between health, delinquency, and the juvenile justice system. Organized into three parts—Theoretical and Empirical Foundations; Behavioral, Mental, and Physical Health Conditions; and Prevention, Policy, and Health Promotion Systems—it is the largest and most comprehensive work of its kind, featuring contributions from scholars from multiple nations and global regions.A growing number of researchers, practitioners, and policymakers from criminology and criminal justice, social work, medicine, psychiatry and psychology, and other health science disciplines engage with marginalized adolescent populations who are at elevated risk for violence and delinquency, alcohol and other drug use, health and mental health problems, and other difficulties directly related to public safety and well-being. These risk factors often lead to short-term (e.g., detention, juvenile residential treatment facilities) and long-term (e.g., prison, parole) contact with the criminal justice system. As these fields increasingly overlap, the distinctions between them are blurred. Sound decision-making in the juvenile justice system depends on adequate research and policy at the intersection of delinquency and health.　This volume represents an agenda-setting scholarly resource for the expansion of research and policy-making across the international delinquency and health continuum, and will be an essential resource for all who study or work in the field."